SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sosok Kaesang Pangarep dan Erina Gudono resmi menjadi keluarga baru. Keduanya resmi menjadi suami dan istri usai melaksanakan akad nikah yang digelar dengan khidmat di Pendopo Agung Ambarrukmo pada Sabtu (10/12/2022).

Setelah resmi menikah, Kaesang dan Erina ternyata langsung terima e-KTP serta KK (Kartu Keluarga). Kartu indentitas kependudukan yang baru yang dibawa, penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Depok, Muhammad Wiyono.

Hal ini banyak membuat warganet sewot. Menurut pengalaman mereka, mendapatkan KTP dengan status baru tidak secepat Kaesang Pangarep dan istri.

Bahkan banyak dari mereka yang harus menunggu lama.

"Ngurusnya kapan ya kira-kira? Padahal kan status perkawinannya baru aja ganti? Hmmm orang dukcapil-nya kondangan bawa mesin cetaknya sekalian sepertinya. Selamat mas Kaesang, atas KTP barunya. Semoga pernikahannya bahagia selamanya," kata netizen.

"Wah wah wah keren sekali pelayanan disdukcapil Indonesia, orang malam pertama aja belum, udah dapet KTP baru, sudah pasti pelayanan ke masyarakat lain juga seperti itu dong? Semua masyarakat sama kan derajatnya tidak ada kata privilege? Pasti lah," komentar netizen lainnya.

"Seharusnya ngantri dulu ke dukcapil terus mengisi formulir perubahan KTP dan KK jangan lupa fotocopy KTP lama dan KK 3 rangkap baru deh minggu depan ke dukcapil lagi buat ambil KTP baru itupun kalau sudah selesai," sindir lainnya.

Kaesang dan Erina ternyata langsung mendapat dokumen kependudukan baru lantaran ada program Manten Anyar Dapat Empat Dokumen yang berlaku di Yogyakarta sejak 2020.

Melansir matamata.com-jaringan Suara.com, dengan adanya program ini, pengantin baru bisa langsung mendapat KTP dan KK, selain buku nikah.

Hal ini pun membuat warganet membandingkan membandingkan dengan pelayanan kependudukan di daerah masing-masing. (suara)

SANCAnews.id – Partai Demokrat melihat ada gelagat dari Presiden Jokowi yang terkesan tidak mau mengakhiri jabatannya pada 2024. Kesan itu dilihat dari isu tiga periode yang terus didendangkan para elite politik.

Sebelumnya, Demokrat melalui Deputi Bappilu Kamhar Lakumani mencurigai pihak penguasa menunggangi sejumlah pimpinan lembaga tinggi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.

"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode saja sebagaimana diperintahkan konstitusi," kata Kamhar, Minggu (11/12/2022).

Menurut Kamhar, Jokowi selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, ia mewanti-wanti Jokowi untuk patuh terhadap konstitusi dan bukan malah melawan.

"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat asas, jangan menjadi Malin Kundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar Kamhar.

Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.

"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.

Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.

"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," kata Kamhar.

Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.

Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.

"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," kata Kamhar. (suara)

SANCAnews.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menyatakan akan menggugat Presiden Joko Widodo setelah mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat terkait ambil alih sumur minyak dan gas (migas) di tanah Kepulauan Meranti, Riau.

Adil juga mempersoalkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kepulauan Meranti yang kini ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Padahal menurutnya, pemerintah pusat bertanggung jawab atas gaji PPPK.

"Jadi untuk DAU (Dana Alokasi Umum) untuk diketahui ya, selanjutnya tahun 2022 gaji PPPK Meranti itu harusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab Kabupaten, itu hebatnya Pak," ungkap Adil di hadapan narasumber lintas sektor vertikal pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Gedung Dang Merdu, Pekanbaru, pada Rabu (8/12) lalu.

"Sumur yang sudah kering diambil oleh pusat tidak tahu saya untuk apa, di mana sekarang tinggal beberapa lagi, saya mau menggugat Pak Jokowi," sebutnya.

Sebagai daerah penghasil minyak sejak 1973, Adil menyebut bahwa Kepulauan Meranti memiliki 222 sumur minyak, kini telah ditambah sebanyak 13 sumur. Bahkan tahun 2023 mendatang akan ada penambahan kembali sebanyak 19 sumur.

Namun sebagai daerah penghasil minyak, Adil menyayangkan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang justru menjadi daerah miskin di Bumi Lancang Kuning.

"Kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrem miskin terbanyak itu di Riau itu ada di Meranti," terangnya. (kumparan)

SANCAnews.id – Sebaran Covid-19 dinilai sudah benar-benar hilang dari Indonesia. Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal menanggapi adanya pernikahan yang dihadiri oleh ribuan rakyat pada akhir pekan ini.

Adapun pada akhir pekan ini, anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menikah dengan Erina Gundono. Pesta pernikahan memang dihadiri oleh ribuan rakyat yang tumpah ruah dalam pesta rakyat.

 “Alhamdulillah, Covid-19 resmi usai. Pesta nikahan besar-besaran sudah boleh dan tanpa masker-maskur lagi,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (11/12).

Atas alasan itu, mantan politisi Nasdem ini meminta para pedagang PCR dan antigen menghentikan aktivitasnya. Selain itu, para menteri juga tidak perlu sibuk lagi dengan sebaran Covid-19 di tanah air.

“Kepada para menteri yang jobdesk Covid jangan lagi sok khawatir ya,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Sebanyak 3.000 undangan diperkirakan akan hadir dalam prosesi pernikahan ngunduh mantu Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar di Solo, Minggu (11/12/2022). Seperti diketahui bahwa Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sendiri resmi menikah pada Sabtu (10/11/2022).

Kaesang Pangarep sendiri menyebut bahwa akan ada 3.000 tamu undangan yang hadir dalam acara undangan tersebut. Dalam cuitannya, ia menuliskan, dengan tamu 150 sudah cukup melelahkan, sementara pada resepsi akan ada 3000 tamu nantinya.

"Capek woi, walaupun cuma 150 undangan. Besok 3.000 undangan jadi harus istirahat," tulis Kaesang Pangarep membalas cuitan salah seorang warganet.

Cuitannya ini lantas menarik perhatian. Pasalnya, dengan mengungkapkan adanya 3.000 tamu, ini melanggar anjuran pemerintah yang ditetapkan sang ayah, yakni Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pasalnya, berdasarkan imbauan yang Presiden Jokowi dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, para pejabat dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup sederhana.

Salah satu anjuran dalam surat edaran itu, pada nomor satu tertulis, para pejabat yang ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan, diharapkan agar mengundang tamu maksimal 400 undangan.

Untuk peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang. Namun, pada pernikahan Kaesang Pangarep, ia menuliskan akan ada 3.000 tamu undangan yang hadir.

Tidak hanya itu, dalam aturan tersebut nomor tiga, juga terdapat anjuran agar sesama pejabat pemerintahan tidak memberikan karangan bunga satu sama lain. Namun, dalam foto yang beredar, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga mendapat karangan bunga dari beberapa pejabat pemerintahan.

Berikut isi surat edaran yang kepada para pejabat tentang Gerakan Gaya Hidup Sederhana yang dibuat pada 3 November 2014. Berikut isi surat edaran anjuran tersebut.

Menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1.  Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. 

2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. 

3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. 

4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. 

5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran internal di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Itu dia isi surat edaran mengenai Gerakan Hidup Sederhana. Dalam kasus pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, disebutkan jika keduanya bertolak belakang dengan nomor satu dan tiga. (kontenjatim)