SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebanyak 3.000 undangan diperkirakan akan hadir dalam prosesi pernikahan ngunduh mantu Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar di Solo, Minggu (11/12/2022). Seperti diketahui bahwa Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sendiri resmi menikah pada Sabtu (10/11/2022).

Kaesang Pangarep sendiri menyebut bahwa akan ada 3.000 tamu undangan yang hadir dalam acara undangan tersebut. Dalam cuitannya, ia menuliskan, dengan tamu 150 sudah cukup melelahkan, sementara pada resepsi akan ada 3000 tamu nantinya.

"Capek woi, walaupun cuma 150 undangan. Besok 3.000 undangan jadi harus istirahat," tulis Kaesang Pangarep membalas cuitan salah seorang warganet.

Cuitannya ini lantas menarik perhatian. Pasalnya, dengan mengungkapkan adanya 3.000 tamu, ini melanggar anjuran pemerintah yang ditetapkan sang ayah, yakni Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pasalnya, berdasarkan imbauan yang Presiden Jokowi dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, para pejabat dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup sederhana.

Salah satu anjuran dalam surat edaran itu, pada nomor satu tertulis, para pejabat yang ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan, diharapkan agar mengundang tamu maksimal 400 undangan.

Untuk peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang. Namun, pada pernikahan Kaesang Pangarep, ia menuliskan akan ada 3.000 tamu undangan yang hadir.

Tidak hanya itu, dalam aturan tersebut nomor tiga, juga terdapat anjuran agar sesama pejabat pemerintahan tidak memberikan karangan bunga satu sama lain. Namun, dalam foto yang beredar, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga mendapat karangan bunga dari beberapa pejabat pemerintahan.

Berikut isi surat edaran yang kepada para pejabat tentang Gerakan Gaya Hidup Sederhana yang dibuat pada 3 November 2014. Berikut isi surat edaran anjuran tersebut.

Menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet pada 3 November 2014 lalu, dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1.  Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. 

2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. 

3. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. 

4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi. 

5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran internal di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Itu dia isi surat edaran mengenai Gerakan Hidup Sederhana. Dalam kasus pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, disebutkan jika keduanya bertolak belakang dengan nomor satu dan tiga. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada Selasa (6/12/2022) lalu dianggap berpotensi mengancam privasi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia.

Merespon hal itu,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin wisatawan yang datang ke Indonesia akan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Sebelumnya, pasal berkaitan larangan kumpul kebo yang akan diproses hukum apabila ada aduan dari suami/istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua/anaknya bagi orang yang tak terikat perkawinan menjadi polemik di beberapa negara, salah satunya Australia.

“Selama tiga hari ini (setelah pengetokan palu RKUHP di DPR RI), luar biasa perhatian publik, media, dan netizen terhadap (pasal-pasal dalam RKUHP) khususnya di sektor pariwisata. Semua sudah memberikan opini dan aspirasi, semua kita tampung dan kita berikan klarifikasi bahwa pariwisata Indonesia sangat menghormati tamu karena ini budaya bangsa kita,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (10/12/2022).

Di Indonesia, lanjutnya, tamu (wisatawan) dianggap sebagai raja sehingga bakal diperlakukan sebaik mungkin karena tanah air sangat menghargai hak-hak wisatawan.

Setelah KUHP disahkan, pihaknya mengirimkan tim ke pasar-pasar utama wisatawan mancanegara (wisman).

Pertama di Australia, Sandiaga menurunkan Deputi Bidang Pemasaran yang kemudian melaporkan langsung bahwa tidak ada pembatalan yang signifikan terkait kedatangan wisman dari Negeri Kangguru ke Indonesia per Jumat (9/12). Kemudian di Singapura, Malaysia, dan India yang dikatakan belum ada laporan tentang pembatalan pula per Jumat (9/12).

Di dua bandara utama Indonesia untuk kedatangan wisman, Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, justru ada peningkatan jumlah wisman yang datang.

Mengenai pasal hukum di dalam RKHUP yang sudah disahkan, dia mengajak berbagai pihak untuk bersatu padu sebagai bangsa menyosialisasikan bahwa Indonesia sangat terbuka bagi wisatawan.

“Karpet merah untuk wisatawan,” ungkap Menparekraf.

Dalam Sidang Kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (6/12), diinstruksikan kunjungan wisman terutama dari Australia, India, Singapura, Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat harus ditingkatkan.

Begitu pula dengan para investor yang hendak menanamkan modal terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Kata Sandiaga, Indonesia sangat terbuka dengan investasi karena tujuan pemerintah membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

Menparekraf menyatakan telah menemui American Chamber of Commerce in Indonesia pada Selasa (6/12), dan selama dua hari berturut-turut melakukan rapat dengan para investor guna membahas sejumlah pasal dalam RKUHP.

Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menekankan tentang terbukanya peluang investasi di sektor parekraf tanah air meskipun mereka khawatir terhadap beberapa pasal RKUHP, salah satunya mengenai larangan kumpul kebo.

“Seandainya ada masukan maupun perbaikan-perbaikan terkait RKUHP, bisa dilakukan dalam tiga tahun ke depan sebelum hukum ini berlaku sebagai panduan,” ujar dia. (suara)

SANCAnews.id – Tambang batu bara di Kabupaten Sawahlunto mengalami ledakan pada Jumat (9/12/2022) pagi waktu setempat. Ledakan tersebut membuat setidaknya 10 pekerja meninggal dan 4 pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Melansir Republika pada Sabtu (10/12/2022), terdapat salah seorang pekerja yang selamat dari ledakan di tambang tersebut. Zulharial yang baru berusia 21 tahun mengaku seharusnya ia masuk ke dalam lubang tambang yang meledak.

Zulharial menyebutkan kalau saat itu sudah memasuki shift kerjanya. Pada pukul 8:30, bertepatan dengan meledaknya tambang batu bara, Zulharial mendengar dari teman-teman pekerjanya kalau ada ledakan di dalam tambang.

“Begitu saya mau masuk lobang, teman-teman menyebut ada ledakan. Saya lihat keluar asap saja. Ledakannya tidak terdengar,” kata Zulharial.

Dirinya terbilang beruntung, karena saat itu dia mengaku kalau dirinya terlambat masuk. Andai saja Zulharial masuk tepat waktu, bisa saja dia mengalami nasib yang sama dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman pekerja tambang lainnya.

“Saya harusnya kerja shift pagi tadi itu. Tapi saat kejadian saya belum sempat masuk,” kata Pemuda yang akrab disapa Zul itu.

Zul mengaku baru bekerja di tambang PT NAL itu sejak satu setengah tahun lalu. Sebelum di PT NAL, ia sudah terbiasa bekerja di tambang batu bara. Ia mengaku selama ini berbagai kendala yang terjadi di lubang tambang merupakan hal biasa. Seperti kenaikan suhu dan bau-bau menyengat yang dapat mengganggu pernafasan.

Keterangan dari Kabid Dokkes Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Lisda Cancer, mengatakan semua korban kejadian ledakan lubang tambang di Kota Sawahlunto sudah berhasil ditemukan.

“Sudah ada 10 jenazah yang terindentifikasi. Setelah itu kita terbitkan surat keterangan kematian dan dikembalikan kepada keluarga,” kata Lisda Cancer kepada wartawan. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai terasa dengan beberapa sambutannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (09/12/2022).

Pasalnya, sejumlah mobil terlihat dipasangkan sticker Anies Baswedan dengan tulisan Anies Presiden 2024.

Tak hanya terlihat wajah Anies dengan slogannya, logo Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga terlihat jelas pada sticker mobil tersebut.

Mobil-mobil itu pun terlihat berada di sejumlah jalan hingga masuk ke lorong-lorong di Makassar.

Diketahui, mobil dengan branding bertuliskan "Anies Presiden 2024" jumlahnya tidak main-main, mencapai ratusan unit.

Mobil-mobil ini sendiri berasal dari kader NasDem Sulsel, Relawan Anies Baswedan, dan masyarakat yang sudah sejak lama ngefans dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Mobil ini juga akan menjemput dan mengawal Anies Baswedan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin dan di setiap agenda kegiatan yang telah dijadwalkan.

Ketua Sulawesi Oto X RMS, Wasianto alias Sinto kepada awak media menuturkan, terdapat sekitar 500 mobil yang telah dibranding sejauh ini.

"Terkonfirmasi ada 500 an mobil yang branding. Itu dari kader berbagai daerah," ujar Wasianto alias Sinto. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dikritik keras PDIP.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," tegas Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).

Ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali".

"Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja," tegasnya.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo sebelumnya menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

Ia juga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik. Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet. (rmol)