SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai terasa dengan beberapa sambutannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (09/12/2022).

Pasalnya, sejumlah mobil terlihat dipasangkan sticker Anies Baswedan dengan tulisan Anies Presiden 2024.

Tak hanya terlihat wajah Anies dengan slogannya, logo Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga terlihat jelas pada sticker mobil tersebut.

Mobil-mobil itu pun terlihat berada di sejumlah jalan hingga masuk ke lorong-lorong di Makassar.

Diketahui, mobil dengan branding bertuliskan "Anies Presiden 2024" jumlahnya tidak main-main, mencapai ratusan unit.

Mobil-mobil ini sendiri berasal dari kader NasDem Sulsel, Relawan Anies Baswedan, dan masyarakat yang sudah sejak lama ngefans dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Mobil ini juga akan menjemput dan mengawal Anies Baswedan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin dan di setiap agenda kegiatan yang telah dijadwalkan.

Ketua Sulawesi Oto X RMS, Wasianto alias Sinto kepada awak media menuturkan, terdapat sekitar 500 mobil yang telah dibranding sejauh ini.

"Terkonfirmasi ada 500 an mobil yang branding. Itu dari kader berbagai daerah," ujar Wasianto alias Sinto. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dikritik keras PDIP.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," tegas Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).

Ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali".

"Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja," tegasnya.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo sebelumnya menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

Ia juga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik. Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan yang disambut hangat ribuan pendukungnya saat tiba di Kabupaten Jayapura, Papua.

Eko Widodo mengatakan Anies disambut pendukungnya dengan spanduk bertuliskan 'Bapak Pemersatu Bangsa'.

Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 8 Desember 2022.

"Anies menyapa rakyat Papua disambut spanduk Bapak Pemersatu Bangsa, bukti polarisasi hanya terjadi di medsos," ujar Eko Widodo dikutip Newsworthy.

"Unggul di segala bidang sangat pantas memimpin negeri!!," pungkasnya.

Diketahui, bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan melakukan lawatan ke Papua. Agenda utama Anies ke Jayapura untuk menghadiri pertemuan dengan tokoh dan masyarakat kristiani di Jayapura, Papua pada Kamis, 8 Desember 2022 malam.

Kedatangan Anies langsung disambut tarian Cendrawasih. Anies juga diberikan mahkota Burung Kasuari dan dikalungkan noken serta mendapat sambutan hangat dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Kepala Suku Ondoafi Bapa Daniel Toto.

Melalui Instagramnya @aniesbaswedan, Anies menyapa masyarakat dengan lima ucapan khas Papua.

“Foy Moi, Koyaa, Amolongo, Kinaonak, Wa Wa Wa (Salam),” kata Anies seperti dikutip KBA News, Kamis, 8 Desember 2022.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, dirinya merasa senang bisa kembali menginjakkan kaki di Bumi Cenderawasih.

“Senang sekali bisa kembali ke Tanah Papua, begitu mendarat merasakan udara yang segar, sambutan yang hangat, suasana persaudaraan yang amat kuat,” ucapnya.

Anies akan melakukan serangkaian kegiatan selama dua hari 8-9 Desember 2022 di Jayapura, Papua. Menurut jadwal, selain menghadiri perayaan Natal Nasional Partai NasDem di Auditorium Uncen, Anies Baswedan akan lakukan temu kaum muda millenial di SGP Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Keesokannya, Anies akan menghadiri peresmian Gedung Kantor DPW NasDem Papua di Sentani. kemudian sholat Jumat di Masjid Agung Al Aqsha Sentani, dilanjutkan dengan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban, tokoh pemuda dan perempuan di Hotel Suni Abepura, serta mengunjungi Pasar Mama-mama Papua. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Mantan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie menyoroti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan tanah di Kepulauan Widi, Maluku Utara tidak boleh sejengkal pun berpindah ke tangan asing termasuk melalui badan lelang asing.

Hal itu ditanggapi Alvin Lie melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Alvin Lie mengherankan pernyataan terbaru dari Tito Karnavian itu.

Alvin Lie menyinggung terkait pernyataan Tito Karnavian yakni yang memberikan pernyataan kalau Pulau Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilelang untuk menarik investor asing masuk.

"Kok beda banget dari pernyataan sebelumnya?," ungkap Alvin Lie dikutip NewsWorthy melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (8/12).

Sementara itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa soal Pulau Widi yang tak boleh berpindah ke tangan asing, hal itu maka akan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

"Ada di UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pengelolaan sebuah pulau pun terbatas luasnya sesuai ketentuan UU yaitu 70 persen," ujar Tito Karnavian.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan media yang keliru mengutip pernyataannya tentang langkah PT Leadership Island Indonesia (LII), yang mencantumkan pengelolaan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang dilelang pada situs Sotheby's Concierge Auctions.

Pada situs tersebut, PT LII sebagai pihak yang memegang hak atas pengelolaan pulau itu menawarkan hak pengelolaan lewat lelang.

Tito menjelaskan beberapa pemberitaan menggunakan judul berbeda makna dengan jawaban yang ia sampaikan saat diwawancarai secara doorstop oleh awak media.

Judul pemberitaan yang misleading tersebut menyebabkan adanya kekeliruan pemahaman, seolah-olah dirinya mengizinkan Kepulauan Widi dijual dan berpindah kepemilikan.

Tito menegaskan sesuai program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terluar, pemerintah menyambut minat investor untuk mengelola sumber daya yang terdapat di pulau-pulau kecil.

Namun, minat tersebut harus memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Salah satu yang tidak diperbolehkan adalah terkait memperjualbelikan pulau. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menyoroti keputusan pemerintah yang berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk mengisi ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Yan Harahap pun menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengatakan pada 2014 lalu RI bakal swasembada pangan dalam 3 tahun.

Hal itu disampaikan Yan Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 8 Desember 2022.

"‘Janji palsu’…. Sdh hampir 9 tahun masih gitu2 aja. Impor…impor…impor," ujar Yan Harahap dikutip Newsworthy.

‘Janji palsu’…. Sdh hampir 9 tahun masih gitu2 aja. Impor…impor…impor https://t.co/yrbNhhIQyC pic.twitter.com/F71LQK489h

Sebelumnya, Perum Bulog mendapat tugas melakukan impor beras 500.000 ton untuk mengejar target stok hingga akhir 2022. Namun, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, impor beras tersebut belum cukup untuk memenuhi target stok beras 1,2 juta ton di penghujung tahun ini.

Dia mengakui bahwa proses impor beras di saat dunia tengah terjebak krisis pangan tidaklah mudah. "Mengimpor beras tak mudah hari ini. Tidak gampang. Beberapa negara menutup ekspor beras mereka. Kita harus pakai upaya khusus untuk mendapatkan," ujar Budi Waseso dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Di sisi dalam negeri, pihak penggilingan padi juga bakal pusing untuk membantu menyediakan beras 500.000 ton. Angka tersebut merupakan mandat dari Rakortas 8 November 2022 untuk Bulog dalam melakukan penyerapan di dalam negeri.

Persoalannya, jika memang ternyata stok beras kurang, Bulog tidak bisa memaksakan untuk bisa melakukan penyerapan dari dalam negeri. Termasuk adanya anomali cuaca yang terjadi hari ini.

Sementara untuk memenuhi tugas impor beras 500.000 ton pun sejauh ini belum tentu ada kepastian. Pun bila terpenuhi, stok beras Bulog juga tak akan bulat 1,2 juta ton, karena Bulog harus mengeluarkan sebagian di antaranya untuk operasi pasar guna menjaga stabilitas harga beras. (wartaekonomi)