SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sosok Anies Baswedan makin menjadi perhatian publik. Usai menggeber safari politik di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Barat dan Riau, sosok Anies Baswedaan makin menjadi perhatian pendukungnya.

Tidak hanya bagi pendukungnya, mereka yang belum sepakat dengan aktivitas tersebut pun mempertanyakan agenda Anies tersebut. Belakangan penggunaan jet pribadi dipakai Anies Baswedan dalam safari di tiga daerah tersebut pun dibahas.

Sementara Pengamat Tata Negara Refly Harun mengungkapkan agenda yang dilakukan Anies ialah hal yang wajar dilakukan bagi mereka yang serius untuk menjadi calon pemimpin bangsa.

Refly mengungkapkan kemanangan Anies Baswedan akan semakin besar jika sosok Ganjar Pranowo terlambat mendeklarasikan diri. Mengingat sampai kini, hanya sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut yang hanya mampu menyaingi Anies Baswedan.

Meski ada sosok Prabowo Subianto yang juga bisa menyaingi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Anies sudah tidak lagi Gubernur, sekaligus sudah deklarasi. Kedatangan Anies, sudah bukan lagi pejabat negara," ujar Refly di kanal YouTubenya.

Menurut Refly Harun, Anies pun tiga kemenangan saat ini dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Selain sudah tidak lagi pejabat negara sehingga tidak pakai anggaran negara, Anies Baswedan pun sudah didukung partai politik.

"Kan Ganjar masih menjabat Gubernur," sambung Refly.

Kemenangan Anies juga dinilai sebagai gelombang balik dari ketidakberhasilan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Elektabilitas Anies akan terus meningkat seiring penilaian ketidakberhasilan Presiden Jokowi. "Anies akan terus naik, ya seperti teori bandul. Sepanjang Presiden Jokowi dianggap tidak berhasil, Anies akan terus naik. Seperti masyarakat menyandang harapannya," imbuh Refly.

"Gelombang balik," sambung Refly kemudian.

Refly juga menyinggung Prabowo dan Ganjar yang masih menjadi pejabat negara, sehingga tidak seleluasa Anies Baswedan. Ia pun menyarankan agar Prabowo dan Ganjar sebaiknya mundur dari jabatan yang melekat di keduanya.

"Karena rakyat pun bisa meminta pertanggungjawaban atas uang negara yang dipakai," sambung Refly.

Soal Koalisi Indonesia Baru (KIB), Refly Harun menilai terus bermain dua kaki. Para petinggi yang terus merapat ke Pemerintah namun tetap membiarkan akar rumputnya mendukung calon yang berbeda.

"Ini bermain dua kaki. Ketua Partai tetap di istana, namun ada yang di akar rumput yang beda, tidak diberi sanksi," pungkas Refly. (suara)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung ikut mengomentari perihal media asing Bloomberg yang memberitakan proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo itu berantakan.

Berita yang dikomentari Rocky Gerung berjudul "Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart (Rencana Ambisius Membangun Ibu Kota Baru di Indonesia Berantakan)

Rocky menilai masyarakat diminta memilih mempercayai keterangan Jokowi atau suara investor asing yang ditulis oleh media Bloomberg.

"Itu artinya orang disuruh milih percaya keterangan pak Jokowi atau percaya pada suara investor asing yang biasanya didengarkan oleh Bloomberg," ujar Rocky yang dikutip Suara.com dari Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (8/12/2022).

Namun Rocky menuturkan para investor asing lebih mempercayai laporan yang ditulis Bloomberg dibandingkan pernyataan Jokowi. Pasalnya bagi investor asing laporan tersebut juga menjadi salah satu acuan sebelum memutuskan untuk berivestasi.

"Jadi kalau Jokowi bilang investor akan masuk Indonesia, lalu Bloomberg bilang nggak IKN itu sudah hancur berantakan. Investor beranggapan bahwa Bloomberg yang benar, kenapa, karena suara Bloomberg suara investor yang menganggap Jokowi itu bohong," kata Rocky.

"Jadi investor asing bilang gini 'eh pak Jokowi jangan ngaco besok lu dengar ya suara kita' itu yang yang disuarakan oleh Bloomberg," sambungnya.

Karena itu kata Rocky berbahaya jika Jokowi selalu mendengar pembisik yang ada di sekitarnya. Bahkan Rocky menyarankan Jokowi untuk berlangganan media asing untuk mengetahui keadaan dunia investor asing tentang Indonesia, dari pada mendengar para pembisiknya.

"Itu bahayanya pak Jokowi dengar para pembisik, langganan Bloomberg saja, jadi tahu bagaimana keadaan  dunia investor asing tuh apa poin tentang Indonesia," ucap Rocky.

Lebih lanjut, Rocky memaparkan bahwa semua pihak beranggapan dunia tak ingin berinvestasi jika lokasinya yakni di IKN Penajam Paser Utara, terdapat potensi krisis politik yang tinggi. Terlebih secara ekologis berbahaya dan berantakan secara politik.

"Kan semua orang menganggap bahwa dunia nggak ada yang ingin investasi yang potensial krisis politiknya tinggi. Mending dia (Investor asing) simpan duitnya aja sebagai cadangan untuk musim dingin depan daripada inves di Indonesia yang secara ekologis berbahaya secara politik bisa berantaka," kata Rocky.

"Bahkan Bloomberg kasih semacam simulasi buat itu, itu artnya ada masalah lingkungan, bahkan seluruh kebijakannya sudah falling appart," katanya. (suara)

SANCAnews.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mempertanyakan perihal hasil survei Poltracking Indonesia di mana sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ia butuh pencerahan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat agar Jokowi lanjut memimpin sebagai presiden.

"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?," sambungnya.

Bamsoet lantas menganggap kalau penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja yang sudah ditorehkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain.

Seperti misalnya penanganan pandemi Covid-19, penanganan bencana hingga pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang mendapatkan pujian dari banyak negara.

Itu diartikan Bamsoet sebagai wujud dari Jokowi yang tingkat kepedulian terhadap krisisnya sangat tinggi dibandingkan pemimpin-pemimpin yang lain.

Akan tetapi ia kembali bertanya apakah hasil survei yang disampaikan oleh Poltracking Indonesia itu sejalan keinginan masyarakat agar Jokowi memimpin tiga periode.

"Pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tuturnya. (suara)

SANCAnews.id – Hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 masih tidak diterima Partai Masyumi.

Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani menyatakan mengambil langkah hukum lanjutan untuk menggugat KPU. Di mana kini pihaknya melakukan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2022 ke Mahkamah Agung (MA).

"Pada Selasa 6 Desember 2022 Partai Masyumi mengajukan Permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap PKPU 4/2022," ujar Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan, beleid tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang digugatnya tersebut memuat sejumlah aturan yang tidak mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilu dan UUD 1945.

"Pengujian ini bermaksud untuk membatalkan ketentuan dalam PKPU 4/2022 khusunya mengenai Pasal 10, pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141," urainya.

Yani menegaskan, Partai Masyumi menganggap bahwa belakunya ketentuan Pasal-pasal PKPU itu telah merugikan hak konstitusionalnya untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024.

Pasalnya, dia memandang pemberlakuan sejumlah norma di PKPU tersebut telah menciderai asas-asas pemilu yang sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan UU Pemilu

"Dalam PKPU tersebut mengatur sesuatu yang tidak ada landasannya dalam UU Pemilu. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan yaitu lex superior derogate lex inferiori," tambahnya menegaskan.

Karena itu, dia memandang PKPU bukanlah produk legislasi, melainkan peraturan pelaksana dari UU yang ada, karena keberadaan PKPU bukan sebagai norma, melainkan sebagai peraturan pelaksana dan diperintahkan oleh UU yang lebih tinggi.

Salah satu contoh aturan termuat dalam PKPU 4/2022 yang menurutnya bertentang dengan payung hukum di atasnya adalh terkait keharusan bagi calon parpol peserta Pemilu Serentak 2024 menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran.

"Ketentuan Pasal 10 PKPU 4/2022 (terkiat penggunaan Sipol), jelas membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU Pemilu. Sementara KPU menjadikan sipol sebagai syarat mutlak untuk menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024," tuturnya.

Lebih buruknya, lanjut Yani, PKPU 4/2022 baru diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022, sementara akses untuk masuk sipol dibuka pada 24 Juni 2022.

"Darimana dasar hukum Sipol itu dijadikan sebagai instrumen sebelum keluarnya PKPU. Ini double pelanggaran, yaitu membuat tindakan hukum di luar dari perintah peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan hukum sebelum peraturan perundang-undangan itu disahkan dan diundangkan," cetusnya.

"Peraturan apapun, baru dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat mengikat apabila telah diundangkan/pada tanggal diundangkan," demikian Yani menambahkan. (*)

SANCAnews.id – Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo menyampaikan bahwa satu anggota polisi meninggal dunia akibat aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat.

"Jadi korban delapan anggota, dan satu meninggal anggota, pelaku meninggal. Tujuh dalam perawatan," tutur Ibrahim kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).

Menurut Ibrahim, total ada sembilan orang yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar itu, dengan rincian delapan anggota polisi dan satu merupakan masyarakat sipil diduga pelaku.

"Korban sembilan orang dan satu meninggal. Satu pelaku sudah diidentifikasi dan dikembangkan terkait identitas," kata Ibrahim.

Polri memastikan situasi terkendali pasca peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tim dari Jihandak Satbrimob hingga Densus 88 Antiteror Polri telah tiba di lokasi kejadian.

"Disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi hingga saat ini terkendali dan masyarakat agar tetap tenang," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).

Menurut Ahmad, sejumlah langkah telah diambil antara lain mengamankan lokasi dengan melakukan sterilisasi, olah TKP di lokasi kejadian dan sekitarnya, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi dan penyelidikan lainnya.

"Polri bekerja dengan cepat dan mengedepankan profesionalitas," kata Ahmad.

Polri menyatakan bahwa ledakan yang terjadi di Polsek Astanaanyar Kota Bandung, Jawa Barat diduga merupakan aksi bom bunuh diri. Peristiwa itu terjadi pagi ini, Rabu (7/12/2022) sekitar pukul 08.15 WIB.

"Iya dugaan bom bunuh diri TKP Astanaanyar Bandung," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi wartawan.

Belum banyak informasi yang bisa dibeberkan Ahmad kepada publik terkait peristiwa tersebut.

"Terduga pelaku bom bunuh diri meninggal," kata Ahmad.

Perketat Kantor Polisi

Mabes Polri langsung merespons dugaan bom bunuh diri dari insiden ledakan yang terjadi Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada pagi hari ini. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, perintah pengetatan penjagaan kepada para satuan sudah disampaikan ke seluru kantor polisi di Indonesia.

“Sehubungan hal tersebut  agar para kepala satuan (Kasat) meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (7/12/2022).

Selain itu, Ramadhan memastikan pihaknya sudah melakukan sistem satu pintu dan pemeriksaan terhadap mereka yang keluar masuk markas komando atau Mako.

“Mako berlakukan satu pintu , melakukan pemeriksaan. Bagi masyarakat yang akan masuk,” jelas Ramadhan.

Terakhir, Mabes Polri juga meminta anggotanya untuk melaksanakan patroli guna mengantisipasi ancaman serupa selanjutnya.

“Laksanakan patroli di sekitar Mako,” kata dia menandasi. (liputan6)