SANCAnews.id

SANCAnews.id –  Cucu Wapres pertama Mohammad Hatta, Gustika Fardani Jusuf, menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian terkait pengangkatan dan pelantikan 88 pejabat (Pj) di PTUN Jakarta.

Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa gugatan itu harus diapresiasi. Sebab, gugatan itu dimaksudkan agar pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus taat atas peraturan yang berlaku.

"Kalau pejabat negara tidak taat aturan, akan dapat membahayakan demokrasi. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik bila semua pihak patuh dan taat dengan aturan yang berlaku," demikian pendapat Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (4/12).

Menurut Jamiluddin, ketaatan aturan itulah yang ingin diuji cucu Bung Hatta atas pengangkatan dan pelantikan 88 Pj.

Analisa mantan Dekan  FIKOM IISIP Jakarta, cucu Bung Hatta ingin memastikan pengangkatan dan pelantikan itu tanpa menerbitkan peraturan pelaksananya sebagaimana dimanfaatkan UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dan No. 15/PUU-XX/2022.

Dalam pandangan Jamiluddin, kalau dugaannya memang benar, tentu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu sudah dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum.

Konskeuensinya, pengangkatan dan pelantikan terhadap 88 Pj batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak memiliki legitimasi.

"Karena itu, kalau gugatan Cucu Bung Hatta nantinya diterima PTUN, implikasinya tentu sangat luas. Selain legitimasi Jokowi dan Tito akan jatuh, juga kebijakan yang diambil para Pj dengan sendirinya batal demi hukum," pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Proyek Jalan Provinsi Sumbar di Kabupaten Sijunjung yang dikerjakan PT Citra Muda Noer Bersaudara diduga banyak kejanggalan.

Bahkan, terlihat jelas adanya genangan air yang tidak terkendali yang dapat merusak jalan dengan cepat bahkan dapat menyebabkan tanah longsor.

Pada saat musim hujan terlihat saluran air terputus, air meluap dan melintasi di jalan dapat dengan cepat merusak jalan dan membuat pembangunan jalan menjadi tidak berguna.

Saat dikonfirmasi awak media SANCAnews.id, Yudi selaku PPK melalui telepon WhatsApp hanya menjawab dengan singkat, "Memang, volumenya sampai di sana, jawab Yudi. “  lalu panggilan telpon terputus, Senin (12/5/2022).

Melihat ketidakteraturan tersebut, warga sekitar terlihat resah, apalagi saat musim hujan tiba, aliran air yang melintasi jalan tidak dapat dikendalikan dan selalu masuk ke pemukiman warga. (me)

Jumpa pers Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi bersama dua Komisioner Komnas HAM lainnya, yaitu Saurlin Siagian dan Anis HIdayah, di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (15 Januari 2025) 

SANCAnews.id – Rizal Ramli kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu membandingkan Jokowi dengan enam presiden Indonesia sebelumnya dengan menyinggung post power syndrome yang bahkan dinilai prematur karena masa jabatannya masih lama.

Menurut Rizal Ramli, berapa pun lamanya ia memimpin, Soeharto tidak pernah ambil pusing soal siapa yang akan menggantikannya di kursi presiden. Begitu pula dengan mantan presiden lainnya seperti Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY.

"Pak Harto turun, gak ribut menyiapkan penggantinya. Pak Habibie turun juga santai saja. Gus Dur turun tak menyiapkan pengganti bahkan jalan-jalan keluar negeri," ucapnya dikutip pada Kamis, (1/12/2022).

"SBY turun juga tak gopoh-pogoh capresnya. Ini kok Jokowi pre-mature Post Power Syndrome," tuturnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi berulang melakukan 'endorse' bakal calon presiden 2024 di beberapa kali kesempatan.

Terakhir, Jokowi kembali membuat heboh publik lewat pernyataanya soal ciri pemimpin yang memikirkan rakyat yaitu berkerut dan rambut putih.

Prediksi Rizal Ramli soal Keinginan Jokowi 

Keinginan Jokowi dibongkar oleh Rizal Ramli. Mantan Menko Maritim itu menyebut, Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden dan Erick Thohir sebagai Wakil Presiden.

"Sejumlah Taipan memang mau pasangan dari Ganjar itu Erick,” ungkapnya melalui wawancaranya di channel Total Politik seperti dilansir dari WartaEkonomi.co.id jaringan Suara.com, Kamis (1/12/2022).

Selain membocorkan keinginan Jokowi, Rizal juga mengkritik langkah Jokowi yang kumpul-kumpul dengan relawan. Ia membandingkan dengan langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya ingat saat itu SBY tahun ke-10 (periode ke-dua), ia mengundang taipan-taipaan yang biasanya rajin datang, tapi gak pada dateng itu, melintir semua,” kata dia.

“Jadi siapapun sudah jelas yang di endorse Jokowi bakal malah makin ambrol atau ya dibilang endorsement Jokowi itu jadi nggak meaningful,” jelas dia.

“Karena ya pasti dilihatnya Jokowi udah pasti ke Ganjar gitu ya. Jokowi kan pakai teknik semua lah, endorse siapa aja, dari Airlangga bahkan Prabowo. Gak taunya kecele juga,” tambahnya. (suara)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal sikap Jokowi dalam membalas dendamnya.

Dalam hal ini, Rizal Ramli mengenang cara Jokowi membalas dendam pada mantan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan pada Prabowo Subianto.

Mengenang cara balas tersebut, Rizal Ramli menyebutkan dia sempat dibikin kagum dengan persiapan Jokowi menyalurkan balas dendamnya.

"Yang saya kagum ini dipikirkan secara teliti gitu loh, di deliberasi bagaimana balas dendam dengan cara sophisticated lah persiapannya gitu loh," ungkap Rizal Ramli dalam perbincangannya di Kanal Hersubeno Point.

Rizal Ramli juga menyebutkan bahwa gaya politik Jokowi masih tampak feodal dengan cara-cara politiknya.

"Jadi ini menunjukkan bahwa Jokowi ini feodal banget, tampangnya si kampung, norak tapi kelakuannya sangat feodal," kata rizal ramli

"Salah satu sikap feodal ini kan menganggap semua masalah dianggap masalah pribadi bukan masalah ideologi, masalah kebangsaan. Kadang-kadang dendam pribadi ini bisa berbahaya," tambahnya. 

Menurut Rizal Ramli, pemimpin negara tampak terlalu kerdil jika hanya mementingkan dendam dan perasaan pribadi semata.

"Cemen lah, kalau ngukur pribadi terus balas dendam sama pribadi."

Cerita Balas Dendam Jokowi 

Cerita soal balas dendam ala Jokowi mulanya diungkapkan oleh politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan.

Panda dalam perbincangan di Total Politik menceritkan bagaimana perlakukanJokowi  ke Mantan Panglima Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo.

Peristiwa balas dendam bermula dari HUT TNI pada 2017 lalu. Pada perayaan itu, Jokowi dibikin kesal oleh Gatot yang kala itu menjadi Panglima TNI.

Pasalnya Jokowi dan para menteri dibuat jalan kaki hingga satu kilometer karena kondisi jalanan yang tidak kondisikan oleh pihak TNI.

"Saya ceritakan itu di buku tentang Jenderal Gatot, dia [Jokowi] merasa dipermalukan merasa tidak dihargai waktu ulang tahun TNI di Cilegon," ungkap Panda.

"Jalan kaki dia [Jokowi], naik taksi istrinya sudah apa kemudian disuruh lah Pratikno cek Kapolda Banten ternyata enggak dilibatkan, tetapi Gatot ngomong ke presiden rakyat begitu membludak karena mencintai TNI padahal tinggal diatur aja lalu lintas," tambahnya.

Gatot yang membuat Jokowi 'olahraga' di Cilegon itu tak langsung dibalas telak. Jokowi secara 'halus' melakukan balas dendam ke Gatot di pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu.

"Di perkawainan anaknya, yang si Bobby jadi mantunya. Tito pakai mawar merah, Pratikno, Luhut segala macam jadi panitia. Dia [Gatot] duduk sama istrinya di pojokan salam saja tidak ada karpet merah, padahal masih jadi panglima," kata Panda.

"Tiba-tiba malah dimunculkan yang tak diduga, Moeldoko kasih kata sambutan, yang dibikin jadi pajangan malah Moeldoko, bekas panglima gitu loh itu loh yang bisa aku bisa baca," imbuhnya.

Selain Jenderal Gatot, Prabowo Subianto juga pernah kena balas dendam Jokowi. Kala itu Prabowo berkata pada Luhut Binsar untuk tidak perlu membantu memajukan Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014.

"Prabowo bilang ke Luhut, Bang enggak usah bantu tukang andong itu mana bisa jadi presiden, haduh tukang andong mau jadi presiden," kata Panda menceritakan Prabowo.

"Kemudian tahu apa yang terjadi, dia (Jokowi) bikin acara andong, di bundaran HI keliling tiga setengah jam sama JK, jadi Prabowo 3,5 jam lihat TV ada tukang andong jadi presiden," imbuhnya.  (suara)

SANCAnews.id – Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Aidul Fitriciada Azhari ikut merespon video viral relawan pro Jokowi, yang menyatakan siap bertempur dengan kubu berseberangan.

Prof Aidul tidak menyangka jika relawan Jokowi ternyata banyak yang berpikiran fasis.

Untuk diketahui, fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.

"Baru paham jika sirkel Pak @jokowi ini banyak yang berpikiran fasis. Melihat soal politik kebangsaan jadi soal perang," cuit di akun Twitternya @AidulFa dikutip pada Senin, (28/11/2022).

Berdasarkan video tersebut, dirinya merasa tak heran kalau polarisasi awet di Indonesia, karena perbedaan politik dipandang sebagai permusuhan.

"Picik sekali," tuturnya.

Pada video yang beredar, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani menyampaikan pendapatnya di hadapan Presiden Jokowi di sela acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Sabtu kemarin (26/11/2022).

Benny mengatakan bahwa pihak-pihak yang berseberangan harus patuh dengan pemerintah karena 2 kali pilpres sebelumnya dimenangkan oleh kubu Jokowi.

"Pak kita ini pemenang pilpres, kita ini besar. Tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program program dan keberhasilan bapak melalui kemenko," kata Benny dikutip pada Senin, (28/11/2022).

Pria yang menjabat sebagai Waketum OKK DPP Partai Nahura tersebut bilang, para relawan sudah sangat gemas dengan perlakukan mereka yang berseberangan dengan pemerintah. 

Mereka telah mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut bahkan penyebaran kebencian.

Mengenai hal tersebut, relawan pro Jokowi siap memerangi kubu yang berseberangan. Bila perlu tempur di lapangan.

"Kita gemes pak ingin melawan mereka kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak," ucap Benny.

Namun, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mengindahkan saran relawan, maka jalan yang harus ditempuh adalah penegakan hukum yang harus ditata oleh pemerintah.

"Semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan. Karena jika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan," ujarnya.

Presiden Jokowi yang ada di hadapannya langsung menanggapi saran Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut.

"Baik dikencengin," jawab Jokowi singkat. (suara)