SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebagai pemimpin negeri, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak mengajarkan rakyat untuk melihat sosok atau figur dari bentuk fisik. Mantan walikota Solo itu perlu mengajari rakyat untuk melihat pemimpin dari perilaku, kompetensi, dan rekam jejaknya.

Begitu kata aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan kriteria calon pemimpin ideal di hadapan puluhan ribu relawannya saat acara Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu (26/11).

Pernyataan Jokowi yang dimaksud adalah, bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah pemimpin yang rambutnya putih, dan wajah yang keriput.

"Sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, Pak Jokowi tidak boleh mengajarkan rakyat untuk melihat sosok atau figur dari bentuk fisiknya, tak bagus itu, tak mendidik," ujar Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/11).

Selain itu, Andi pun juga berpesan kepada Jokowi, bahwa sebagai pemimpin negara, harusnya mengajarkan bangsa untuk memilih pemimpin yang benar.

"Pemimpin itu tergambar dari perilaku dan kompetensi yang bisa dilihat rekam jejaknya, bukan dari bentuk fisik tubuh orang," pungkas Andi. (*)

SANCAnews.id – Kabar tentang dana yang digelontorkan puluhan miliar rupiah dalam acara relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dianggap sebagai tindakan yang nihil kemanusiaan. Sebab di tengah acara bermegah-megahan itu ada rakyat di Cianjur yang sedang berduka akibat gempa bumi.

“Lagian ngapain Jokowi ngomong calon pemimpin? Musim kampanye masih lama," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/11).

Muslim mengaku heran karena dalam acara yang digelar pada Sabtu (26/11) itu Jokowi sudah kampanye duluan di tengah massa bayaran seperti yang diberitakan media. Jokowi seperti ingin menggalang kekuatan lebih dulu dibanding yang lain.

“Diberitakan dana yang digelontorkan untuk mobilisasi masa bayaran di GBK mencapai puluhan miliar. Kenapa dana itu tidak digunakan untuk bantu korban rakyat yang menderita di Cianjur akibat karena Gempa?" kata Muslim.

Dengan begitu, Muslim menilai publik akan menganggap acara dengan memobilisasi massa di tengah duka rakyat sebagai acara yang nihil rasa kemanusiaan.

"Acara yang nihil rasa kemanusiaan. Tidak pantas dan patut karena ada rakyat Cianjur yang sedang berduka," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengkritik acara relawan di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Anggaran untuk memobilisasi relawan, menurut dia, dapat disumbangkan untuk korban gempa bumi di Cianjur.

"Lebih baik uang (yang) buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," kata Herzaky, hari ini.

Herzaky mengatakan saat ini belum tiba waktunya untuk berkampanye.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye?" kata Herzaky.

Herzaky menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dalam acara relawan yang menyebut ciri-ciri pemimpin yang layak untuk di pilih di pemilihan presiden 2024. Jokowi menyarankan untuk memilih pemimpin yang memiliki banyak kerutan di wajah hingga rambut berwarna putih semua (sebagai tanda memikirkan rakyat).

Menurut Herzaky, pemimpin yang memikirkan rakyat dapat dilihat dari rekam jejak, gagasan, ide serta karya untuk bangsa dan negara.

"Punya visi besar untuk negara ini. Sering berbagi pemikiran dan memberikan usulan solusi untuk permasalahan-permasalahan bangsa di berbagai forum ilmiah ataupun forum publik," kata Herzaky.

Herzaky menambahkan pemimpin yang memikirkan rakyat merupakan sosok yang berani menyuarakan harapan dan aspirasi rakyat di ruang publik dan membantu memperjuangkan nasib mereka. Pemimpin, juga harus mau duduk bareng dengan rakyat untuk mendengarkan keluhan mereka langsung.

"Bukan dari penampilan fisik ataupun jadi artis di medsos. Pencitraan joget sana sini seakan-akan dekat dengan rakyat. Tapi, saat rakyatnya ditindas, diintimidasi, ditekan, malah diam seribu bahasa," kata Herzaky.

"Bukan sibuk rekaman bagi bantuan ataupun foto-foto sendiri di lokasi bencana, tapi tak pernah mau dialog ataupun dengarkan keluhan rakyat yang sedang susah atau tertimpa bencana," Herzaky menambahkan. (suara)

SANCAnews.id – Teriakan Jokowi 3 periode menggema pada acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. Presiden Jokowi pun menanggapi teriakan dari para relawan yang hadir itu.

"Jokowi tiga periode, tiga periode," teriak relawan saat Jokowi menyapa dari atas panggung.

Teriakan tersebut disambut Jokowi dengan tawa. Dari pantauan Tempo, Jokowi tersenyum dan membentuk angka tiga dengan jarinya merespon teriakan para relawan tersebut.

Selain itu, para relawan yang hadir tampak mengenakan baju dengan tulisan 2024 ikut Jokowi. Spanduk kecil yang menyatakan relawan bakal patuh terhadap Jokowi pada Pilpres 2024 juga dibawa oleh relawan.

Dalam sambutannya, Jokowi turut mewanti-wanti relawan agar tidak memilih calon presiden yang tak memikirkan rakyat. Dia menyatakan ciri-ciri calon presiden yang memikirkan rakyat adalah yang rambutnya putih dan memiliki banyak kerutan di wajah.

"Kalau wajah cling (mulus) dan bersih, tidak ada kerutan di wajah, hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikiran rakyat ini," kata Jokowi diikuti tepuk tangan dari ribuan relawan yang memadati GBK.

Para relawan pun lantas meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai memiiki kemiripan dengan ciri-ciri yang disebut Jokowi tersebut.

Jokowi juga meminta relawan untuk tidak memilih calon presiden yang tidak senang turun ke lapangan. Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Oleh karena itu, ia meminta rakyat memilih calon presiden yang mau turun ke lapangan dan bertemu dengan rakyat.

"Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya, hanya duduk di Istana yang di AC-nya dingin, jangan sampai saya ulang, jangan sampai, kita memilih pemimpin yang senang duduk di Istana yang AC-nya sangat dingin," ujar Jokowi.

"Ini negara besar, jangan hanya duduk manis di Istana Presiden. Cari lah, saya ingatkan, cari lah pemimpin yang senang dan turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat," kata Jokowi.

Ketua panitia yang juga Staf Khusus Jokowi, Aminuddin Ma'ruf menyebut jumlah relawan yang hadir dalam acara Nusantara Satu mencapai 150 ribu orang. Mereka berasal dari sejumlah organ relawan Jokowi yang tersebar di berbagai daerah.

Aminuddin menyebut para relawan juga akan membacakan deklarasi risalah nusantara oleh perwakilan dari setiap provinsi dalam acara Nusantara Bersatu itu. Deklarasi ini dibacakan karena para relawan ingin satu komando di bawah arahan Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. (glc)

SANCAnews.id – Beredar video memperlihatkan keributan antara anggota FPI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tengah ribut ketika ingin menggalang dana untuk korban Gempa Cianjur.

Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun twitter @DedetRendie, tampaknya para anggota FPI memuncak amarah kepada Satpol PP karena terkena razia di tengah jalan.

Selain itu, salah satu pria mengenakan peci berwarna biru tua menegaskan bahwa para anggota FPI hanya meminta donatur untuk korban Gempa Cianjur di sekitar tempat tersebut.

"Pegang-pegang di wilayah Sragen ini di tempat penjualan ini, kita hanya menjalankan penggalangan dana," ucap salah satu pria berpeci biru.

Tampaknya, Satpol PP tetap tidak memberikan izin kepada mereka untuk berpencar di wilayah tersebut meski alasannya hanya untuk menggalang dana.

Namun, para anggota FPI itu tetap berpencar di tempat berjualan di wilayah Sragen.

"Ayo kita oke, sama-sama kita fair hari ini," tandasnya.

Sebelumnya, setelah dilarang oleh pemerintah, Pergerakan Front Pembela Islam (FPI) mengubah namanya menjadi Front Persaudaraan Islam.

FPI berpotensi menjadi ormas ilegal apabila tidak tercatat sebagai ormas yang telah didaftarkan di pemerintahan.

Pemerintah pun memiliki alasan mengapa FPI dibubarkan karena akan berpengaruh terhadap aktivitas kelompok.

Maka dari itu, pemerintah memiliki hak untuk melarang dan membubarkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ormas FPI. (kontenjatim)