SANCAnews.id

SANCAnews.id – Seorang pengguna twitter dengan nama Rezki Achyana mengaku menjadi korban ujaran rasis saat membuat surat laporan kehilangan di Polsek Palmerah, Jakarta Barat.

Cerita tak mengenakkan yang Rezki Achyana itu alami di Polsek Palmerah ia bagikan lewat akun Twitternya, @rezkiachyana pada Kamis (24/11).

Dalam ceritanya, Rezki menuturkan bahwa ia membuat laporan di Polsek Palmerah, setelah laporan itu selesai dibuat dan suratnya telah diterima, dia lantas mengucapkan terima kasih.

Alih-alih mendapatkan jawaban atau respons yang positif, oknum polisi itu justru membalasnya dengan menyiratkan hal lain.

Oknum polisi itu malah balik bertanya, "Terima kasih doang?". Rezki kemudian membalas lagi dengan sahutan, "Iya,".

Namun, hal tak terduga justru diucapkan oknum polisi itu ketika Rezki keluar ruangan. Oknum polisi itu malah mengejek bernada rasisme yang mengatakan orang Padang pelit.

"Padang! Dasar Padang! Pelit!" ujar oknum polisi itu.

"Habis buat laporan kehilangan di Polsek Palmerah Jakarta Barat. Setelah suratnya gw terima, gw bilang terimakasih. Polisinya bilang: "Terimakasih doang?" Gw jawab: "iya". Trus gw keluar ruangan, polisinya teriakin gw. "Padang! Dasar Padang! Pelit!" tulis @rezkiachyana pada Kamis (24/11).

Cuitan viralnya itu mengundang respons dan komentar dari para warganet.

Para pengguna Twitter turut menceritakan pengalaman serupa saat mereka berurusan dengan pihak kepolisian.

"semiskin2nya gue perasaan ga gini gini amat, ni isilop gajinya kurang bgt ya emg," cuit @aya***

"Ok, next time aku ke kantor polisi urusan apapun itu aku bakal record dari awal sampe akhir. Rusak kali," ujar @Vic***

"Inilah alasan gak mau lapor kalau kehilangan. Pasti ujung ujungnya duit. Gak ada duit laporan gak diproses," tutur @Agn***

"Tp w biasanya kl abis ngurus surat kehilangan suka ngsh uang rokok," kata @lys*** (kontenjatim)

SANCAnews.id – Pihak Kepolisian mengambil keputusan mengenai kasus Anggota dewan Kabupaten Kepulauan Seribu berinisial MJ (35) yang tertangkap nyabu.

Kapolsek Kepulauan Seribu Utara Iptu Didik Tri Maryanto menjelaskan pihaknya tidak mempidanakan MJ usai dikabarkan mengonsumsi narkoba.

Didik katakan, anggota Dewan MJ kini tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

Hasil pemeriksaan polisi, Didik mengatakan MJ terbukti hanya sebagai seorang pengguna.

Seletah melalui berbagai proses pemeriksaan dari tim asesmen terpadu, polisi kemudian memutuskan MJ untuk direhabilitasi di rumah sakit tersebut.

"Enggak (dipidanakan) dia hanya menjalani rehabilitasi. Sekarang keberadaannya sudah di RSKO," ujar Didik dikonfirmasi, Rabu 23 November 2022.

Didik mengatakan, MJ juga mengaku sudah beberapa kali menggunakan narkoba.

Adapun hasil identifikasi kepolisian, dalam kasus tersebut MJ terbukti melakukan empat transaksi pembelian barang haram tersebut.

"Kalau sementara yang kami identifikasi sudah ada empat kali transaksi. Tapi kami dalami lagi kan kami belum percaya begitu saja kan kami butuh konfrontasi, saksi-saksi, pemeriksaan dan sebagainya," ujarnya.

Didik katakan terungkapnya kasus anggota Dewan Kepulauan Seribu yang yabu tersebut berawal dari pihaknya menerima laporan terkait adanya pesta sabu di RT 07 RW 04, Pulau Kelapa pada Jumat 18 November 2022.

Pihak berwajib pun kemudian menangkap pelaku berinisial A (19), AL (27), FD (26), AL (30), AI (26) di lokasi.

Dalam proses pemeriksana polisi diketahui empat dari lima orang tersebut diketahui positif menggunakan sabu berdasarkan hasil tes urine dan juga mengakui telah mengonsumsi sabu bersama.

Didik katakan lima pelaku yang tertangkap lebih awal itu mengaku mendapat narkotika itu dari S.

”Dari S kami menemukan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,12 gram," ujarnya.

Usai ditangkap polisi, S mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari NF, NF kemudian tertangkap dan polisi kembali menemukan barang bukti berupa dua klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat 1,38 gram.

Pengembangan berikutnya, Polisi menangkap MJ yang merupakan anggota Dewan Kepulauan Seribu yang mengaku mengisap sabu bersama NF.

Dari rumah MJ, polisi menemukan alat hisap sabu dan juga dua klip plastik kosong yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai.

Semantara itu, atas perbuatan yang mengedarkan narkoba jenis sabu, NF dan S diamankan di Mako Perwakilan Polres Kepulauan Seribu di Jalan Baru, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk tersangka MJ beserta pemakai narkoba lainnya direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). (disway)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan yang menyebut 90 persen tambang nikel Indonesia yang dikuasai China.

Said Didu menyindir pemerintah sudah hampir berhasil menjual negara. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 24 November 2022.

"Mnrt @DPR_RI bhw ktr 90% nikel sdh dikuasai China dan mnrt @FaisalBasri bhw sktr 90% hasil nikel dinikmati oleh China artinya dari nilai nikel sktr Rp 450 t/thn, China menikmati sktr Rp 400 t," ujar Said Didu.

"Artinya program "menjual" negara hampir tuntas," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait fakta bahwa 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai China.

Zulfikar menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalanya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan.

Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung China mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia.

“90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, dilansir oleh CNN Indonesia, Senin (21/11/2022).

Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa sungguh aneh China bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, mengomentari perihal tambahan penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Kereta Api Indonesia).

Untuk diketahui, Komisi VI DPR menyetujui tambahan PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk mendukung penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Proyek kereta cepat tersebut mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun selain mengalami molornya penyelesaian.

Persetujuan penambahan PMN diputuskan berdasarkan pertimbangan PT KAI telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KJCB.

Hasbil menyoroti dalam buku Nota II dan RAPBN 2022, hanya ada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat PMN.

Di antara tujuh perusahaan BUMN tersebut, tidak ada jatah PMN untuk PT KAI. Adapun tujuh BUMN yang dimaksud yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Sarana Multigriya Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum Perumnas.

“Dlm Buku Nota II dan RAPBN 2022, tujuh BUMN yg menerima PMN, yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Sarana Multigriya Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum Perumnas,” ujar Hasbil melalui akun Twitter-nya pada Kamis (24/11).

Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat itu mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberi PMN kepada PT KAI.

Dlm Buku Nota II dan RAPBN 2022, tujuh BUMN yg menerima PMN, yaitu PLN, Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Sarana Multigriya Finansial, penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perum Perumnas.

Nah PMN tuk PT. KAI ini, di ambil dari mana donk dana PMN nya? Ngutang lagi donk? pic.twitter.com/90uxVWLhwt

Ia menanyakan apakah negara berhutang lagi untuk hal tersebut. “Nah PMN tuk PT. KAI ini, di ambil dari mana donk dana PMN nya? Ngutang lagi donk?” ujar Hasbil. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Politisi Demokrat Cipta Panca Laksana menyoroti situs Presiden RI yang sempat tidak bisa diakses karena belum bayar sewa.

Pada hari Rabu malam (23/11) sekitar pukul 19.15 situs presiden.go.id tidak bisa diakses. Bukan karena diretas, penyebabnya karena belum membayar domain. Itu setidaknya terlihat dari keterangan saat membuka website resmi kepresidenan tersebut.

Situs Presiden tersebut hanya mencantumkan notifikasi dari kementerian Kominfo “maaf, situs yang anda coba akses saat ini tidak tersedia karena sedang dalam proses penyelesaian pembayaran sewa nama domain,”.

Namun, per hari ini Kamis (24/11) situs Presiden tersebut sudah bisa diakses.

Terkait hal itu, Panca justru mempertanyakan uang sewa untuk pembayaran situs resmi Kepala Negara hingga tidak bisa diakses. Ia menyentil pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menganggarkan influencer hingga mencapai Rp90 milyar.

“Mungkin uangnya dipakai buat bayar BuzzeRp?” kata Panca dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Panca66 dikutip Kamis (24/11). (rmol)