SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga kekinian belum memecat atau menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tiga jenderal bermasalah. Ketiga jenderal tersebut, yakni Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Teddy Minahasa.

Pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai hal ini sebagai bentuk inkonsistensi Kapolri dalam menindak anggotanya yang bermasalah. Padahal, jika Kapolri ingin mengembalikan citra Polri, menurutnya sudah semestinya konsisten menegakan aturan.

"Bila ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, ya harus konsisten. Konsistensi menjadi salah satu problem penegakan aturan di internal Polri," kata Bambang kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Di sisi lain, Bambang berpendapat sikap Kapolri yang tidak konsisten itu akan menimbulkan anggapan bahwa pernyataan terkait penegakan hukum terhadap anggota yang bermasalah hanyalah sebuah pencitraan belaka.

"Penegakan aturan tanpa ada konsistensi, itu hanya akan dilihat sebagai sebuah pencitraan saja yang juga menjauh dari keadilan, baik keadilan untuk masyarakat maupun bagi personel di internal," katanya.

Napoleon, mantan Kadiv Hubinter Polri, dan Prasetijo mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri merupakan terpidana kasus korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Namun, hingga kekinian keduanya masih berstatus anggota Polri.

Sedangkan Teddy merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat yang telah ditetapkan tersangka terkait kasus peredaran sabu hasil pengungkapan kasus di Polres Buktittinggi. Kasus tersebut kekinian tengah ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengklaim telah memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono untuk memproses pemecatan Teddy.

"Saya minta agar Kadiv Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PDTH," kata Listyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2022) lalu. (suara)

SANCAnews.id – Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dianggap ikut bertanggung jawab dalam melancarkan rekayasa kasus pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK), Saor Siagian. Saor mengatakan, peran Fadil bisa dipahami dari langkah anak buahnya, Jerry Siagian yang saat itu memimpin sebuah pertemuan dengan sejumlah lembaga negara dan LSM untuk memberi perlindungan terhadap istri Ferdy Sambo tersebut.

Jerry ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya.

"Bahwa beberapa waktu yang lalu, Wadirkimum Polda Metro Jaya saudara Jerry Siagian itu memimpin satu pertemuan beberapa lembaga negara, seperti LPSK, Komnas Perempuan, Kompolnas, dan beberapa NGO dalam rangka agar LPSK melindungi Putri Candrawathi," ujar Saor usai dikonfirmasi ulang Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/11).

Langkah hukum yang dilakukan Jerry Siagian itu kata Saor, tidak mungkin tanpa persetujuan Fadil Imran. Saor meyakini, bahwa Fadil telah memberikan lampu hijau kepada Jerry agar Putri Candrawathi dilindungi.

"Pertanyaannya apakah seorang Wadir bisa memimpin tanpa persetujuan atau paling tidak instruksi dari Kapoldanya?" Kata mantan pengacara Novel Baswedan ini.

Selain itu, Saor meyakini bahwa Fadil patut diduga melanggar kode etik. Selain karena Fadil memberi atensi terhadap Jerry dalam rekayasa kasus pelecehan seksual, penyidikan dan locus kasus pembunuhan Yoshua Hutabarat masuk dalam yurisdiksi Polda Metro Jaya.

Lagi pula kata Saor, dengan ditanganinya kasus versi pelecehan seksual tersebut oleh Polda Metro Jaya, mengisyaratkan bahwa penyidikan kasus yang diotaki Ferdy Sambo ini telah beralih dari Polres Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya.

"Karena pertemuan itu di Polda Metro Jaya, artinya saudara Fadil itu ikut bertanggung jawab secara etik, atau diduga ada pelanggaran kode etik," tegas Saor.

Saor menjelaskan, Fadil Imran tak bisa lepas tanggung jawab begitu saja setelah sederet jajarannya dipecat secara tidak hormat karena merekayasa kasus atau menghalangi penyidikan kasus kematian Yoshua.

Menurut Saor, sikap Fadil yang lempar handuk tersebut hanya akan menjadi preseden buruk bagi institusi Polri.

"Apakah saudara Jerry ini berdiri sendiri? Atau dia bisa mengelola soal pertemuan-pertemuan di Polda Metro? Pasti pimpinannya (Fadil Imran) tahu," terang Saor.

Untuk itu, Saor meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut keterlibatan Fadil. Bahkan, Saor meminta agar Sigit tak memilah-milah kasus yang melibatkan anggotanya guna mencegah terjadinya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

"Karena saudara Kapolri serius untuk menindaklanjuti, maka dugaan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran pidana harus diusut tuntas," pungkas Saor. (*)

SANCAnews.id – Ditemukannya jenazah di kantor DPC PDIP Kuningan, Jawa Barat sempat membuat geger warga sekitar lokasi.

Pria tersebut adalah Tata Ruswata (49), warga Desa Kutaraja, Kecamatan Maleber, kader dan pengawal kantor DPC PDIP Kuningan.

Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia di dalam kantor dengan posisi tertelungkup, kepala di kursi dan badannya berada di lantai?

Setelah dilakukan pemeriksaan, Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Hafid Firmansyah, memberikan penjelasan soal penyebab kematian kader PDIP Kuningan itu..

"Korban meninggal murni akibat penyakit di deritanya.  Pemeriksaan terhadap jasad korban, petugas dan tim medis, tidak menemukan bekas atau tanda - tanda kekerasan pada tubuh korban," kata AKP Muhammad Hafid Firmansyah kepada Tribunjabar.id, Selasa (22/11/2022).

Setelah pemeriksaan pada jasad korban di Rumah Sakit 45 Kuningan, kata Kasat Reskrim, korban diserahkan kepada pihak keluarga.

"Sesuai dilakukan pemeriksaan di RS 45 Kuningan dan usai mendapat pemulasara, korban diserahterimakan kepada pihak keluarga," katanya.

Jasad pria yang diketahui bernama Tata Ruswata (49) awal diketahui meninggal di kantor DPC PDIP Kuningan itu oleh salah seorang kader sekaligus penjaga kantor parpol setempat.

"Awal mengetahui Tata meninggal. Pagi tadi sekitar jam 8 an, saya ke sini untuk biasa bersih - bersih kantor. Namun, ketika sudah di kantor, saya ketuk - ketuk pintu sembari ngomong bangun - bangun sudah siang, tidak ada yang nyaut," kata Anton yang diketahui kader PDIP sekaligus penjaga staf kantor setempat, Selasa (22/11/2022).

Akibat penasaran dan tidak ada sahutan dari dalam kantor, Anton mengaku berinisiatif naik jendela untuk mengintip keadaan dalam kantor tersebut. Saat melihat kedalam, posisi jasad itu tidak jauh dengan foto yang menyebar.

"Saat naik jendela dan melihat Tata, saya terus nyautin dia. Putus asa dan ada rasa khawatir, karena posisi Tata sama dengan yang di foto menyebar. Saya ke Pak RT dan menceritakan keadaan, saat bercerita ke Pak RT di warung tadi, kebetulan ada orang berseragam polisi. Dari situ, kami ke kembali ke kantor," kata Anton.

Tiba kembali di kantor PDIP, Anton bareng Ketua RT dan salah seorang anggota polisi tadi. Berusaha buka paksa pintu kantor hingga melihat sosok jasad.

"Nah, pada saat melihat jasad. Kok di bagian punggungnya gak bergerak - gerak. Jangan - jangan sudah mati, dari situ saya lapor ke Pak Tresnadi dan Supriatna. Pada saat bersamaan tadi, saya disuruh dia dan jangan merubah keadaan kursi dan barang di dalam tadi, oleh Pak RT dan Pak Polisi," katanya.

"Saya tadi lemas, dan langsung ngomong Inna ilaihi Raji'un. Bener saja, Tata meninggal dan itu dipastikan oleh Pak Tresnadi (Bendahara DPC PDIP) setelah melihat CCTV. Ya, lemesnya itu kemarin sore kita masih ngobrol dan ia mengeluhkan kondisi kesehatannya," katanya.

Berdasarkan CCTV, Tata meninggal pada pukul 1 dini hari. "Tata meninggal Jam 1 dini hari dengan posisi seperti tadi. Selain itu, kondisi jasadnya juga kata kaku begitu," katanya.

Tata Sosok Senang Membantu

Sosok Tata Ruswata dikenal sebagai sosok yang baih sehingga membuat teman-temannya merasa kehilangan.

"Almarhum orang baik, dia sering bantu siapa saja. Nih, kalau ada kegiatan partai. Dia tidak mau diam dan suka bekerja sesuai kemampuan, entah memarkirkan kendaraan, menyapu dan membersihkannya," katanya.

Militansi almarhum saat pesta demokrasi, kata Anton mengaku bahwa sosoknya sangat lantang menyeruakan kebesaran partai. Hal itu dibuktikan dengan aksi selebrasi almarhum demi kebesaran partai.

"Ya, almarhum sangat totalitas di partai. Nih, kalau kampanye itu almarhum suka unik dengan gayanya. Kebiasaan unik itu suka menata rambutnya, entah nomor urut atau lambang partai," katanya.

Terlepas dengan kepribadian almarhum yang baik, Anton menceritakan saat kejadian tadi langsung di tangani aparat Polsek dan Tim Inafis dari Polres Kuningan.

"Ya, untuk sosok almarhum tadi di tangani kepolisian hingga jenazah di serahterimakan kepada keluarga," katanya.

Sebelumnya, korban ditemukan meninggal di Kantor DPC PDIP Kuningan sekitar jam 09.00 WIB. Akhirnya diketahui identitas lengkap korban, hal itu setelah sebelumnya mendapat penanganan langsung dari kepolisian Sektor Kuningan yang di susul Tim Inafis Polres Kuningan.

"Untuk korban berdasarkan kartu tanda penduduk itu, atas nama Tata Ruswata (49). Korban merupakan penjaga kantor DPC PDIP," kata Kapolsek Kuningan, Kompol Sunarko saat memberikan keterangan kepada TribunCirebon.com, Selasa (22/11/2022).

Korban yang diketahui tak bernyawa dengan posisi tergelatak itu merupakan, warga Desa Kutaraja, Kecamatan Maleber.

"Korban warga Kutaraja dan awal diketahui korban meninggal dengan posisi tadi. Itu pertama diketahui boleh Anton dan Supriatna, yang merupakan anggota PDIP," katanya.

Mengenai dugaan kematian korban, kata Kompol Sunarko mengungkap bahwa kematian korban akibat penyakit penyerta yang diderita hingga terjadi serangan jantung. Karena hari sebelumnya korban mengeluhkan dengan kondisi kesehatan badannya kepada Anton.

"Keluhan itu terjadi hari Senin (21/11/2022) sekitar jam 3 sore, kepada Anton dan sejumlah warga di kantor DPC PDIP. Kemungkinan kematian korban itu akibat serangan jantung," katanya.

Diketahui sebelumnya, muncul kabar mengejutkan menghebohkan warga di Kuningan. Hal itu setelah sebelumnya beredar foto penemuan sesosok mayat di kantor DPC PDIP Kuningan.

Teramati dalam foto penemuan mayat, korban terlihat dalam posisi telungkup tanpa menggunakan pakaian. Selain itu, posisi separuh badan korban telentang dengan setengah kepala berada di kursi dalam ruang kantor tersebut. (tribunnews)

SANCAnews.id – Politikus Golkar sekaligus aktivitis Kolaborasi Warga Jakarta Andi Sinulingga menyoroti jalur sepeda di Blok M tepatnya Jalan Melawai Raya yang malah jadi lahan parkir. Sejumlah mobil hingga bajaj terlihat parkir di jalur tersebut.

Hal itu ditanggapi Andi Sinulingga melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Andi Sinulingga mengherankan hal tersebut.

Andi Sinulingga juga mengungkapkan bahwa tata kelola lingkup Jakarta seakan tidak karuan. Ia pun tampak seakan menyindir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

"Weleh weleh, makin kesini makin gak karuan aja," ungkap Andi Sinulingga melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (22/11).

Sementara itu, di Jalan Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 17.00 WIB, Sabtu (19/11), tidak terlihat pesepeda yang melintas di lokasi itu. Jalur sepeda itu malah dijadikan lokasi parkir mobil hingga bajaj.

Diketahui bahwa jalur sepeda di Blok M ini tidak dilengkapi pembatas. Jalur sepeda hanya ditandai dengan cat hijau.

Dikutip dari Detik, seorang pengemudi ojek online, Ahmad Edi (54), mengatakan sudah jarang melihat pesepeda melewati jalur tersebut. Dia mengatakan jalur sepeda itu malah menjadi tempat parkir kendaraan bermotor setiap hari.

"Sepi malah, kalau rombongan pakai sepeda itu jarang. Bukan jarang lagi, memang kayaknya memang sudah lama nggak pernah," kata Ahmad.

Dia mengaku setiap hari menunggu penumpang di area tersebut. Menurutnya, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta sering melakukan razia dan membubarkan kendaraan yang parkir di jalur sepeda. Tapi, katanya, kendaraan bermotor kembali parkir di jalur sepeda saat petugas pergi.

"Gini saja dari dulu, udah dari mulai dibikin. Paling perginya kalau ada Dishub saja, sebentaran, entar kalau Dishubnya lewat (pergi), ke sini lagi (parkirnya)," tuturnya. (wartaekonomi).

SANCAnews.id – Perusahaan China menguasai tambang yang ada di Indonesia. Bahkan perusahaan tambang China menguasai 90 persen nikel yang ada di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan mempertanyakan fakta ini saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sebab dengan kondisi ini Indonesia tidak akan bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel.

Zulfikar mengatakan, meski adanya larangan ekspor nikel mentah, namun hal itu tidak menghambat adanya ekspor besar-besaran. Bahkan dia menyebut China sudah mengambil keuntungan dari nikel Indonesia senilai Rp450 triliun per tahun.

“90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Senin (21/11/2022).

Dia mengaku aneh mengapa China bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sedangkan pengusaha pribumi tersingkir ketika tanah-tanah tersebut adalah tanah rakyat.

Menanggapi hal ini, Arifin tak menjelaskan soal fakta 90 persen tambang nikel oleh China. Namum dia mengatakan hilirisasi nikel adalah kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.

“Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferro nickel, dan arah hilirisasi kita nanti kita harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai,” jelas Arifin dalam rapat.

China Keruk Rp450 Triliun dari Nikel

Sebagai informasi, kelompok bisnis asing begitu kuat menguasai tambang di tanah air. Hal ini membuat pengusaha pribumi tersingkir. Bahkan komoditas tambang yang kelopok asing kuasai adalah nikel.

Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti negara Tirai Bambu yang menguasai sektor tambang nikel di Indonesia. Mengutip dari akun twitter @RamliRizal, Jakarta, Kamis (3/11/2022), Bang RR, sapaan akrab Rizal Ramli menyematkan video Faisal Basri, ekonom senior UI.

Dalam tayangan video berdurasi 1 menit 3 detik itu, Faisal membeberkan begitu kuatnya China menyedot kekayaan alam Indonesia berupa bijih nikel dengan harga murah.

Rupanya, Faisal mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi tentang pelarangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang menguntungkan negara hingga Rp450 triliun.

Sementara itu Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga sempat menyinggung soal kuatnya China dalam bisnis tambang nikel di Indonesia.

JK menyayangkan dominasi tenaga kerja asing (TKA) China di dalam industri Tanah Air. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, tapi pekerjanya, mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan tenaga kerja asing (TKA).

“Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las,” ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10). (inilah)