SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang membahas tentang potensi pangan Indonesia di Global Food Security Forum.

Prabowo Subianto menyebutkan bahwa strategi lumbung pangan atau food estate yang ia inisiasi bisa menyediakan pangan untuk 8 miliar orang di dunia.

Rocky Gerung menilai hal ini telah terlihat sejak kampanye 2019, bahwa Prabowo Subianto telah menaruh perhatian lebih pada sektor pertanian.

"Saya tahu jalan pikiran itu dari buku kampanye Pak Prabowo 2019, pertanian kita dijadikan sumbu dari politik pemerintahan Pak Prabowo kalau dia terpilih," ujar Rocky Gerung.

Namun, sekarang Prabowo Subianto telah memperluasnya, dengan menyebut bahwa strategi food estate bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dunia.

"Tapi sekarang kemudian dia perluas, diglorifikasi seolah-olah Indonesia betul-betul di dalam paket kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan ada lahan yang bisa memberi makan 8 miliar orang tuh," bebernya.

Menurut Rocky, Prabowo menyampaikan bahwa food estate bisa berkontribusi besar bagi pangan dunia, dalam rangka memberi tahu bahwa saat ia memenangkan Pilpres 2024, hal tersebut akan terjadi.

"Kan Pak Prabowo mengucapkan itu di dalam proyeksi buat dia akan jadi presiden, kan itu intinya," ujarnya dikutip dari YouTube FORUM NEWS NETWORK, Selasa (22/11).

Prabowo merasa harus memamerkan potensi pertanian di Indonesia, namun ia seakan lupa tentang hasil penelitian Greenpeace terkait konflik agraria.

"Jadi sekali lagi tentu dia musti pamerkan potensi itu ke negara-negara yang ada di Bali hari ini, tetapi kita jangan lupa ada bagian juga yang di riset oleh dunia internasional," ujarnya.

"Greenpeace misalnya, tentang kerusakan lingkungan, juga orang tahu bahwa konflik agraria itu tinggi sekali di Indonesia," lanjut Rocky Gerung.

Salah satu penyebab konflif agraria di Indonesia yaitu pemaksaan lahan untuk lumbung pangan, dan Komnas HAM tengah fokus untuk menghentikannya.

"Komnas HAM barusan memutuskan bahwa salah satu agenda utama dia adalah menyelesaikan konflik agraria yang ada di setiap daerah dan itu juga akibat dari pemaksaan food estate," tandas Rocky. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Eks juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman diduga menyentil Anies Baswedan soal kegiatan safari politik yang tengah ia lakukan setelah deklarasi capres.

Fadjroel juga menyenggol KPU soal kegiatan yang ia sebut sebagai curi start kampanye ini.

"Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye? TokTok KPU!" tulis Fadjroel Rachman dalam unggahan Twitter-nya (20/11/2022).

Cuitan ini diduga kuat mengarah kepada Anies Baswedan mengingat sejauh ini Anies Baswedan sedang getol-getolnya melakukan sadari politik.

Terlebih, Anies Baswedan juga secara terbuka mendeklarasikan diri sebaga bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 nanti diusung Partai Nasional Demokrat.

Sebelumnya, Anies juga mendapat sentilan dari pengamat Hukum dan Tata Usaha Negara, Refly Harun. Ia mengingatkan bahwa meski sudah deklarasi tapi Anies belum sepenuhnya resmi menjadi capres.

Refly Harun melihat kalau Anies selalu mengundang antusiasme masyarakat yang tinggi di manapun ia berada, termasuk di Tasikmalaya. Padahal menurutnya, Tasikmalaya itu bukan basis utama suara Anies.

"Ini wilayahnya Ridwan Kamil, Aher, Prabowo, mungkin Sandiaga Uno tetapi sambutan terhadap Anies tetap luar biasa sampai dia turun untuk bersalaman dengan warga yang antusias menyambut," jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Senin (21/11/22).

Meski mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari masyarakat, Refly mengingatkan kepada Anies kalau ia belum resmi menjadi seorang capres. Sebab, Anies belum terdaftar di KPU sebagai calon presiden.

Sejauh ini, ia hanya dideklarasikan sebagai bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Walaupun belum terdaftar secara resmi sebagai capres, itu yang harus dipahami. Baru dideklarasikan oleh Partai NasDem," tuturnya.

Sebagai informasi, Anies Baswedan melakukan beberapa kegiatan dalam kunjungannya ke Tasikmalaya. (suara)

SANCAnews.id – Ahli hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti pembenci atau haters yang selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak berprestasi.

Orang yang tidak menyukai Anies selalu mengatakan Anies tidak ada apa-apanya, tidak berprestasi, dan lain sebagainya.

“Bagi orang yang tidak suka Anies Baswedan, itu mereka mengatakan Anies nothing. Tidak ada prestasi. Semuanya tidak ada,” ujar Refly di kanal YouTube-nya pada Senin (21/11).

Namun, di saat yang bersamaan, seandainya Anies memang tidak berprestasi, lalu apa prestasi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

“Kadang-kadang saya bingung, kalau kita bicara Anies tidak ada prestasi lalu Prabowo Subianto prestasinya apa? Ganjar Pranowo prestasinya apa?” ujar Refly.

Pakar hukum dan pengamat politik ini lantas membandingkan bagaimana Anies dan Prabowo menjalankan peran dan tugasnya di pemerintahan belakangan ini.

Menurutnya, tidak bisa disamakan indikator antara Prabowo yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan Anies yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sebaiknya tidak membanding-bandingkan prestasi antara tokoh-tokoh tertentu yang berpotensi maju ke Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menempati tiga peringkat tertinggi survei elektabilitas calon presiden di banyak lembaga survei. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Ahli hukum tata negara Refly Harun angkat suara soal Menkopolhukam Mahfud MD bertemu secara tertutup dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang beberapa waktu lalu.

"Kira-kira apa ada kaitannya dengan Pilpres, ya kalau nggak ada kaitannya, rasanya nggak mungkin ya, tapi tentu Mahfud tidak akan mengatakan apa-apa," ucapnya dikutip dari Channel YouTube Refly Harun Official, Selasa (22/11/2022).

Advokat ini juga mengira-ngira bahwa Mahfud MD membawa pesan Istana Negara untuk disampaikan ke Ganjar Pranowo.

"Dugaan saya Mahfud sedang membawa pesan istana ya yang tentunya kita tidak tahu. Tapi dari sisi lain, kalaupun dia tidak membawa pesan istana, dari statementnya dia ingin menunjukan bahwa dia adalah tokoh yang punya hubungan baik ke kanan ke kiri ke tengah, dan ke bawah."

"Apakah Mahfud MD menjadi salah satu sosok kandidat calon presiden 2024, mungkin saja," sambung Refly.

Sebelumnya, diketahui Mahfud MD merespons pertemuannya dengan Jateng 1, Ganjar Pranowo. Ia mengklaim cukup sering bertemu Ganjar ketika berkunjung ke Semarang dan menghadiri acara di kampus-kampus.

"Kalau saya ke Semarang sering bertemu Ganjar Pranowo, misalnya, kalau saya kuliah umum di kampus-kampus. Dia dulu teman sesama anggota DPR," kata Mahfud dalam keterangannya padaSenin (21/11).

Tak hanya Ganjar, Mahfud bercerita kerap bertemu tokoh-tokoh lain selama ini. Di antaranya bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan.

Khofifah, kata dia, kerap bertemu saat dirinya tengah berkunjung ke Jawa Timur, terutama saya kegiatan NU. Ia juga bercerita kerap bertemu Anies Baswedan untuk berdiskusi di ruang makan khusus.

"Ayah dan Ibunya Anies itu senior saya di Kampus. Waktu Anies masih remaja dan saya dosen muda, ayah Anies itu sering mengajak Anies dalam acara kampus," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud juga mengklaim sering bertemu dengan Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua DPR Puan Maharani . Baginya, semua tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa.

"Kita harus bersyukur punya banyak tokoh yang bisa dikontestasikan untuk memimpin bangsa. Rakyat tinggal memilih yang manapun sesuai aspirasinya," kata Mahfud. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Akhirnya Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Probowo angkat bicara atas video dari Ismail Bolong yang telah memberikan uang setoran pada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Namun Kapolri akui tak tahu Komjen Agus Andrianto terlibat kasus tambang batu bara ilegal, di mana Ahmad Khozinudin mengungkapkan bahwa ini adalah pernyataan yang aneh.

Selain itu Kabareskrim sendiri juga hingga saat ini belum memberikan statemennya terkait keterlibatannya dalam lingkaran tambang batu bara ilegal.

Menurut Ahmad Khozinudin yang merupakan pengamat hukum dan pengacara yang di lansir di channel youtubenya, pernyataan dari Kapolri terbilang sangat telat, namun dirinya memberikan apresiasi bahwa kasus ini telah mendapatkan respon dari pimpinan Polri.

“Tapi ini juga lucu kenapa kasus ini didiamkan saja, bahkan dikabarkan jika Kapolri mengakui tidak mengetahui Kabareskrim terlibat dalam kasus ini sangatlah aneh,” terang Khozinudin.

Khozinudin menambahkan padahal berita ini sudah tersebar kemana – mana, bahkan media sudah lebih dari seminggu ini memberitakan kasus tambang batu bara ilegal tersebut.

Apalagi adanya surat Divpropam yang ditujukan pada Kapolri yang juga telah tersebar luas dan Kapolri sendiri mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus setoran tambang batu bara ilegal tersebut.

“Kita perlu mengkritisi dan memberikan masukan pada Polri, namun ada pertanyaan yang harus disampaikan pada Kapolri kenapa baru sekarang di respon,” papar Khozinudin.

Khozinudin juga menambahkan bahwa patut dicurigai bahwa kenapa baru sekarang direspon, patut menduga sudah adanya kordinasi sebelum keluarnya statemen dari Kapolri.

Dalam pernyataan Kapolri tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan ‘ada yang diselamatkan dan ada yang di korbankan’.

“Dari apa yang diungkapkan oleh kapolri kita juga dapat melihat dengan jelas bahwa Ismail Bolong akan ditangkap dan dia akan menjadi korban, terlepas bahwa Ismail juga sebagai pelaku,” tambah Khozinudin.

Meskipun demikian, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga harus memberikan klarifikasi karena dalam kasus ini melibatkan dirinya secara langsung.

Klarifikasi ini tak hanya terkait dengan video Ismail Bolong, namun juga mengklarifikasi atas surat Divpropam yang menyeret namanya.

“Ini aneh kenapa yang klarifikasi Kapolri bahkan Kapolri juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui keterlibatan kabareskrim,” jelas Khozinudin.

Selain itu Khozinudin juga menjelaskan ada kekhawatiran atas mengusutan kasus pengakuan dari Ismail Bolong ini, bukanya yang diselesaikan masalah suap tambang batu bara ilegal tapi yang diselesaikan adalah penyebaran berita bohong.

Selain itu, beberapa waktu lalu Indonesia Police Watch (IPW) juga telah meminta pada Kapolri agar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bebastugaskan.

Setelah dibebastugaskan IPW meminta untuk segera meminta di bebtuk tim khusus (Timsus) untuk menangani kasus tambang batu bara ilegal tersebut.

“Hal ini agar tidak adanya intervensi dan penyelidikan dalam berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi dan hasil penyelidikan yang jelas,” papar IPW. (disway)