SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ahli hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti pembenci atau haters yang selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak berprestasi.

Orang yang tidak menyukai Anies selalu mengatakan Anies tidak ada apa-apanya, tidak berprestasi, dan lain sebagainya.

“Bagi orang yang tidak suka Anies Baswedan, itu mereka mengatakan Anies nothing. Tidak ada prestasi. Semuanya tidak ada,” ujar Refly di kanal YouTube-nya pada Senin (21/11).

Namun, di saat yang bersamaan, seandainya Anies memang tidak berprestasi, lalu apa prestasi Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

“Kadang-kadang saya bingung, kalau kita bicara Anies tidak ada prestasi lalu Prabowo Subianto prestasinya apa? Ganjar Pranowo prestasinya apa?” ujar Refly.

Pakar hukum dan pengamat politik ini lantas membandingkan bagaimana Anies dan Prabowo menjalankan peran dan tugasnya di pemerintahan belakangan ini.

Menurutnya, tidak bisa disamakan indikator antara Prabowo yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan Anies yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sebaiknya tidak membanding-bandingkan prestasi antara tokoh-tokoh tertentu yang berpotensi maju ke Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menempati tiga peringkat tertinggi survei elektabilitas calon presiden di banyak lembaga survei. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Ahli hukum tata negara Refly Harun angkat suara soal Menkopolhukam Mahfud MD bertemu secara tertutup dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang beberapa waktu lalu.

"Kira-kira apa ada kaitannya dengan Pilpres, ya kalau nggak ada kaitannya, rasanya nggak mungkin ya, tapi tentu Mahfud tidak akan mengatakan apa-apa," ucapnya dikutip dari Channel YouTube Refly Harun Official, Selasa (22/11/2022).

Advokat ini juga mengira-ngira bahwa Mahfud MD membawa pesan Istana Negara untuk disampaikan ke Ganjar Pranowo.

"Dugaan saya Mahfud sedang membawa pesan istana ya yang tentunya kita tidak tahu. Tapi dari sisi lain, kalaupun dia tidak membawa pesan istana, dari statementnya dia ingin menunjukan bahwa dia adalah tokoh yang punya hubungan baik ke kanan ke kiri ke tengah, dan ke bawah."

"Apakah Mahfud MD menjadi salah satu sosok kandidat calon presiden 2024, mungkin saja," sambung Refly.

Sebelumnya, diketahui Mahfud MD merespons pertemuannya dengan Jateng 1, Ganjar Pranowo. Ia mengklaim cukup sering bertemu Ganjar ketika berkunjung ke Semarang dan menghadiri acara di kampus-kampus.

"Kalau saya ke Semarang sering bertemu Ganjar Pranowo, misalnya, kalau saya kuliah umum di kampus-kampus. Dia dulu teman sesama anggota DPR," kata Mahfud dalam keterangannya padaSenin (21/11).

Tak hanya Ganjar, Mahfud bercerita kerap bertemu tokoh-tokoh lain selama ini. Di antaranya bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan.

Khofifah, kata dia, kerap bertemu saat dirinya tengah berkunjung ke Jawa Timur, terutama saya kegiatan NU. Ia juga bercerita kerap bertemu Anies Baswedan untuk berdiskusi di ruang makan khusus.

"Ayah dan Ibunya Anies itu senior saya di Kampus. Waktu Anies masih remaja dan saya dosen muda, ayah Anies itu sering mengajak Anies dalam acara kampus," kata Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud juga mengklaim sering bertemu dengan Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua DPR Puan Maharani . Baginya, semua tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa.

"Kita harus bersyukur punya banyak tokoh yang bisa dikontestasikan untuk memimpin bangsa. Rakyat tinggal memilih yang manapun sesuai aspirasinya," kata Mahfud. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Akhirnya Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Probowo angkat bicara atas video dari Ismail Bolong yang telah memberikan uang setoran pada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Namun Kapolri akui tak tahu Komjen Agus Andrianto terlibat kasus tambang batu bara ilegal, di mana Ahmad Khozinudin mengungkapkan bahwa ini adalah pernyataan yang aneh.

Selain itu Kabareskrim sendiri juga hingga saat ini belum memberikan statemennya terkait keterlibatannya dalam lingkaran tambang batu bara ilegal.

Menurut Ahmad Khozinudin yang merupakan pengamat hukum dan pengacara yang di lansir di channel youtubenya, pernyataan dari Kapolri terbilang sangat telat, namun dirinya memberikan apresiasi bahwa kasus ini telah mendapatkan respon dari pimpinan Polri.

“Tapi ini juga lucu kenapa kasus ini didiamkan saja, bahkan dikabarkan jika Kapolri mengakui tidak mengetahui Kabareskrim terlibat dalam kasus ini sangatlah aneh,” terang Khozinudin.

Khozinudin menambahkan padahal berita ini sudah tersebar kemana – mana, bahkan media sudah lebih dari seminggu ini memberitakan kasus tambang batu bara ilegal tersebut.

Apalagi adanya surat Divpropam yang ditujukan pada Kapolri yang juga telah tersebar luas dan Kapolri sendiri mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus setoran tambang batu bara ilegal tersebut.

“Kita perlu mengkritisi dan memberikan masukan pada Polri, namun ada pertanyaan yang harus disampaikan pada Kapolri kenapa baru sekarang di respon,” papar Khozinudin.

Khozinudin juga menambahkan bahwa patut dicurigai bahwa kenapa baru sekarang direspon, patut menduga sudah adanya kordinasi sebelum keluarnya statemen dari Kapolri.

Dalam pernyataan Kapolri tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan ‘ada yang diselamatkan dan ada yang di korbankan’.

“Dari apa yang diungkapkan oleh kapolri kita juga dapat melihat dengan jelas bahwa Ismail Bolong akan ditangkap dan dia akan menjadi korban, terlepas bahwa Ismail juga sebagai pelaku,” tambah Khozinudin.

Meskipun demikian, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto juga harus memberikan klarifikasi karena dalam kasus ini melibatkan dirinya secara langsung.

Klarifikasi ini tak hanya terkait dengan video Ismail Bolong, namun juga mengklarifikasi atas surat Divpropam yang menyeret namanya.

“Ini aneh kenapa yang klarifikasi Kapolri bahkan Kapolri juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui keterlibatan kabareskrim,” jelas Khozinudin.

Selain itu Khozinudin juga menjelaskan ada kekhawatiran atas mengusutan kasus pengakuan dari Ismail Bolong ini, bukanya yang diselesaikan masalah suap tambang batu bara ilegal tapi yang diselesaikan adalah penyebaran berita bohong.

Selain itu, beberapa waktu lalu Indonesia Police Watch (IPW) juga telah meminta pada Kapolri agar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto bebastugaskan.

Setelah dibebastugaskan IPW meminta untuk segera meminta di bebtuk tim khusus (Timsus) untuk menangani kasus tambang batu bara ilegal tersebut.

“Hal ini agar tidak adanya intervensi dan penyelidikan dalam berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi dan hasil penyelidikan yang jelas,” papar IPW. (disway)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga kekinian belum memecat atau menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tiga jenderal bermasalah. Ketiga jenderal tersebut, yakni Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Teddy Minahasa.

Pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai hal ini sebagai bentuk inkonsistensi Kapolri dalam menindak anggotanya yang bermasalah. Padahal, jika Kapolri ingin mengembalikan citra Polri, menurutnya sudah semestinya konsisten menegakan aturan.

"Bila ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, ya harus konsisten. Konsistensi menjadi salah satu problem penegakan aturan di internal Polri," kata Bambang kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Di sisi lain, Bambang berpendapat sikap Kapolri yang tidak konsisten itu akan menimbulkan anggapan bahwa pernyataan terkait penegakan hukum terhadap anggota yang bermasalah hanyalah sebuah pencitraan belaka.

"Penegakan aturan tanpa ada konsistensi, itu hanya akan dilihat sebagai sebuah pencitraan saja yang juga menjauh dari keadilan, baik keadilan untuk masyarakat maupun bagi personel di internal," katanya.

Napoleon, mantan Kadiv Hubinter Polri, dan Prasetijo mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri merupakan terpidana kasus korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Namun, hingga kekinian keduanya masih berstatus anggota Polri.

Sedangkan Teddy merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat yang telah ditetapkan tersangka terkait kasus peredaran sabu hasil pengungkapan kasus di Polres Buktittinggi. Kasus tersebut kekinian tengah ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengklaim telah memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono untuk memproses pemecatan Teddy.

"Saya minta agar Kadiv Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PDTH," kata Listyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2022) lalu. (suara)

SANCAnews.id – Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dianggap ikut bertanggung jawab dalam melancarkan rekayasa kasus pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK), Saor Siagian. Saor mengatakan, peran Fadil bisa dipahami dari langkah anak buahnya, Jerry Siagian yang saat itu memimpin sebuah pertemuan dengan sejumlah lembaga negara dan LSM untuk memberi perlindungan terhadap istri Ferdy Sambo tersebut.

Jerry ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya.

"Bahwa beberapa waktu yang lalu, Wadirkimum Polda Metro Jaya saudara Jerry Siagian itu memimpin satu pertemuan beberapa lembaga negara, seperti LPSK, Komnas Perempuan, Kompolnas, dan beberapa NGO dalam rangka agar LPSK melindungi Putri Candrawathi," ujar Saor usai dikonfirmasi ulang Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/11).

Langkah hukum yang dilakukan Jerry Siagian itu kata Saor, tidak mungkin tanpa persetujuan Fadil Imran. Saor meyakini, bahwa Fadil telah memberikan lampu hijau kepada Jerry agar Putri Candrawathi dilindungi.

"Pertanyaannya apakah seorang Wadir bisa memimpin tanpa persetujuan atau paling tidak instruksi dari Kapoldanya?" Kata mantan pengacara Novel Baswedan ini.

Selain itu, Saor meyakini bahwa Fadil patut diduga melanggar kode etik. Selain karena Fadil memberi atensi terhadap Jerry dalam rekayasa kasus pelecehan seksual, penyidikan dan locus kasus pembunuhan Yoshua Hutabarat masuk dalam yurisdiksi Polda Metro Jaya.

Lagi pula kata Saor, dengan ditanganinya kasus versi pelecehan seksual tersebut oleh Polda Metro Jaya, mengisyaratkan bahwa penyidikan kasus yang diotaki Ferdy Sambo ini telah beralih dari Polres Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya.

"Karena pertemuan itu di Polda Metro Jaya, artinya saudara Fadil itu ikut bertanggung jawab secara etik, atau diduga ada pelanggaran kode etik," tegas Saor.

Saor menjelaskan, Fadil Imran tak bisa lepas tanggung jawab begitu saja setelah sederet jajarannya dipecat secara tidak hormat karena merekayasa kasus atau menghalangi penyidikan kasus kematian Yoshua.

Menurut Saor, sikap Fadil yang lempar handuk tersebut hanya akan menjadi preseden buruk bagi institusi Polri.

"Apakah saudara Jerry ini berdiri sendiri? Atau dia bisa mengelola soal pertemuan-pertemuan di Polda Metro? Pasti pimpinannya (Fadil Imran) tahu," terang Saor.

Untuk itu, Saor meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut keterlibatan Fadil. Bahkan, Saor meminta agar Sigit tak memilah-milah kasus yang melibatkan anggotanya guna mencegah terjadinya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

"Karena saudara Kapolri serius untuk menindaklanjuti, maka dugaan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran pidana harus diusut tuntas," pungkas Saor. (*)