SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap gagal dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Alasannya, karena Indonesia sebagai tuan rumah kurang tampil dominan. G20 justru terlihat berubah menjadi panggung untuk Amerika Serikat (AS) dan China. Sementara seruan Jokowi gagal mendamaikan antara Rusia dan Ukraina.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pelaksanaan G20 di Indonesia sudah gagal sedari awal. Selain hanya dihadiri oleh 17 pemimpin negara peserta, G20 juga tidak dapat meyakinkan negara Rusia-Ukraina untuk menghentikan perang.

"Dengan adanya peperangan yang terus berlanjut, ditambah lagi pada saat selang G20 berlangsung terdapat rudal yang jatuh di Polandia. Berdasarkan temuan AS, rudal tersebut ditembakkan Ukraina yang hendak menghalau rudal Rusia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/11).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, misi G20 untuk mendamaikan Rusia-Ukraina gagal total. Apalagi, Jokowi gagal meyakinkan Presiden Rusia untuk hadir pada gelaran acara G20, ditambah lagi tidak semua kepala negara hadir pada acara tersebut.

"Selain itu yang menjadi hal yang sangat krusial juga, tidak lebih acara G20 menjadi panggung bagi negara-negara besar seperti Amerika dan China," kata Saiful.

Saiful melihat, sangat nampak bahwa G20 hanya menjadi ajang untuk panggung bagi AS dan China. Sementara negara-negara lain seperti ikut bawang pada gelaran tersebut.

"Terlebih lagi rekomendasi dari G20 tidak jelas dan tidak riil. Untuk itu, saya menilai G20 gagal total sedari awal, pada saat dan setelah pelaksanaan acara yang menghabiskan dana sekitar Rp 526 miliar tersebut," pungkas Saiful. (*)

SANCAnews.id – Pengaruh Presiden Joko Widodo dalam gelaran G20 dinilai kurang dominan. Pasalnya, Presiden China Xi Jinping lebih memilih berbicara ke Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ketimbang ke Jokowi.

Hal itu diketahui setelah Xi Jinping memarahi Justin Trudeau karena membocorkan isi perbincangan mereka berdua ke publik.

"Ngomelnya Xi Jinping Presiden China ke PM Kanada, dan bocor ke publik itu bikin wibawa Jokowi tidak dianggap dan itu bikin Jokowi kehilangan panggung," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/11).

Seharusnya, kata Muslim, Xi Jinping meminta Jokowi untuk menengahi masalahnya dengan Trudeau. Sikap Xi Jinping yang memilih ngobrol langsung dengan Trudeau membuat Jokowi seperti kehilangan panggung di percaturan dunia.

"Tuan rumah malah nggak dianggap. Ini tanda nggak wibawa dan nggak dianggap. Apa hanya karena sebatas EO sehingga tak digubris?" kata Muslim. (*)                                                                

SANCAnews.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, berencana akan menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantornya pada Senin besok (21/11).

Kedatangan mereka ke Balai Kota yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, ingin membahas upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

"Besok saya akan pastikan pada hari Senin, saya sama (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bung Andi Gani (datang menemui Heru Budi),” kata Iqbal saat jumpa pers secara virtual pada Minggu (20/11).

Said Iqbal meminta Heru Budi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Permenaker itu mencantumkan tentang upah minimum 2023 maksimal 10 persen.

"Pak Penjabat Gubernur DKI Heru Budi saya tahu benar orang yang sangat disiplin soal keilmuan. Apa lagi beliau kan berasal dari birokrat. Enggak benar beliau akan menggunakan PP nomor 36, itu tidak benar," tegas Said Iqbal.

Sebelumnya berhembus kabar Pemerintah DKI Jakarta akan menggunakan PP 36/2021 untuk menetapkan UMP DKI 2023.

Sementara kaum buruh meminta Pemerintah DKI tidak menggunakan PP 36 /2021 tentang Pengupahan sebagai dasar kenaikan upah, karena nilainya kecil. (rmol)                                                                                                 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI yang meminta agar PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mau merivisi anggaran dana hibah.

Wakil Ketua PWNU Husny Mubarok Amir menilai bahwa alokasi dana hibah senilai Rp4 miliar untuk tahun depan dari Pemprov DKI Jakarta terlalu kecil bagi PWNU.

"Kalau perbandingannya dari tahun kemarin, kan mengalami penurunan. Sedangkan kegiatan dan program kami di tahun depan justru bertambah," ucap Husny dikutip dari Tempo.

Dana hibah Rp4 miliar untuk tahun depan merupakan usulan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Husny menilai bahwa usulan ini tidak profesional dan proporsional.

Dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang diusulkan mendapatkan Rp15 miliar, PWNU DKI hanya mendapatkan jatah Rp4 miliar.

"Kami sengaja kemudian membandingkannya dengan MUI DKI, karena kegiatan mereka lebih sedikit," bebernya.

Terkait hal ini, Lukman Simandjuntak meminta agar PWNU tidak protes kepada Pemprov DKI soal dana hibah, dan seharusnya meniru kemandirian Muhammadiyah.

"Silahkan terima jika ada sumbangan, soal jumlah ya terserah yg beri. Tiru kemandirian Muhammadiyah lah, bukankah lebih baik tangan di atas ketimbang di bawah," tandasnya dikutip dari Twitter @hipohan, Sabtu (19/11). (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengakui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi pemain politik ulung, terkait dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Jokowi harus menjadi pemain politik ulung untuk mempertahankan warisan pemerintahannya, dengan menyodorkan Prabowo Subianto agar dinilai publik untuk maju Pilpres 2024.

"Kelihatannya Pak Jokowi sebagai pemain politik ulung, sekarang dia udah pemain politik ulung, karena harus bertahan dari kemungkinan dia enggak punya legacy," ujarnya.

"Jadi Pak Jokowi kelihatannya lihat dari atas menara, lalu dia umpankan Pak Prabowo untuk dinilai oleh publik, apakah sebanding dengan Ganjar," sambungnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (19/11).

Jokowi harus mengetahui bahwa kekuatan Prabowo di Pilpres 2024 melebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau tidak, agar bisa yakin memilih penerus.

Kemudian Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul merasa bahwa Jokowi lebih dekat dengan Prabowo daripada Ganjar Pranowo, dan ini memiliki makna tersendiri.

"Lalu diucapkan lagi oleh Pak Bambang Pacul bahwa ya memang sangat mungkin Prabowo bisa memberi semacam fasilitas untuk melindungi Pak Jokowi ke depan, kan itu intinya," ujar Rocky.

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan publik bahwa banyak partai politik yang menunggu Jokowi memberikan restu capres 2024, ini karena terdapatkan kepentingan di dalamnya.

"Jadi kalau orang bertanya oh kenapa ya harus tanya Pak Jokowi pencalonan presiden, ya karena Pak Jokowi punya kepentingan dengan reputasi dia di masa depan, kan itu intinya," tandasnya. (wartaekonomi).