SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengungkap ada beberapa kejanggalan dari proses pembangunan proyek Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh pemerintah.

Misalnya, dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Walhi menilai pemerintah begitu cepat mengeluarkan Amdal dari proyek KCIC Jakarta-Bandung.

"Amdalnya sangat cepat sekali kebetulan kami ikut dalam proses pembuatan ini. Kira-kira kurang dari dua minggu sudah selesai mulai dari kerangka acuan kemudian sidang amdal kemudian keluar Amdal," ujar Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi Dwi Sawung dalam siaran YouTube, Jumat (18/11/2022).

Padahal, KCIC Jakarta-Bandung membentang melintasi berbagai kontur wilayah seperti pegunungan, sawah hingga pemukiman masyarakat. Menurut Dwi, penerbitan Amdal ini harus dicurigai.

"Prosesnya ajaib. Semua orang juga sudah tahu ini, prosesnya mencurigakan," ungkapnya.

Kemudian, Dwi membicarakan mengenai pelanggaran tata ruang oleh proyek KCIC Jakarta-Bandung. Di mana, dalam rencana tata ruan beberapa daerah sejatinya tidak pernah disebutkan adanya proyek KCIC Jakarta-Bandung.

"Tidak ada kabupaten atau kota ataupun provinsi itu ada kereta cepat. Jadi dilanggar semuanya," jelas Dwi.

Terakhir, Dwi menyorot terkait potensi kerusakan lingkungan yang terjadi bila proyek KCIC Jakarta-Bandung tetap diteruskan. Dia menilai beberapa wilayah seperti di pinggiran Kota Bandung hingga dan Kabupaten Karawang kini mulai terancam kerusakan tanah.

"Apalagi di beberapa stasiun di pinggiran Kota Bandung dan perbatasan itu pasti kita lihat mulai kerusakannya pasti bakal lebih tinggi. Stasiun Padalarang sekitarnya sudah kelihatan. Kemudian Karawang di sana potensi kerusakan lahan lebih parah terjadi." (suara)

SANCAnews.id – Mantan Panglima Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan ulama kondang Habib Rizieq Shihab sebagai potensi pemimpin perubahan di Indonesia ke depan.

Begitu dikatakan tokoh pergerakan Syahganda Nainggolan saat menghadiri Kongres Umat Islam Jawa Barat resmi digelar di Kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Sukaraja, Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (18/11).

Dijelaskan Syahganda, Gatot menjadi sejajar karena memang selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini.

"Perbaikan tersebut menyangkut keadilan sosial, kedulatan bangsa dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas Islam ini," kata Syahganda.

Kongres tersebut dihadiri para tokoh nasional dan ulama, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum; Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo; Bachtiar Hamsyah; Gus Aam; Rochmat Wahab; M Said Didu; Ubedilah Badrun; KH Deden Abdul Hanif; Abuya KH Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al Manadi; KH Cecep Abdul Halim; dan KH Nonop Hanafi.

Syahganda pun berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi semata untuk kekuasaan.

Ambisi seperti itu, kata dia lagi, akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan.

"Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan," pungkasnya. (rmol).

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melanjutkan program pembuatan sumur resapan pada 2023.

Hal tersebut ditanggapi Lukman Simandjuntak melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Lukman Simandjuntak mengungkapkan bahwa pos pengaduan di balai kota sempat dijadikan sebagai ajang pelatihan aplikasi JAKI oleh Heru Budi.

Lukman Simandjuntak juga mempertanyakan sosok yang kerap mengejek soal hilangnya beberapa program era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat digantikan Heru Budi.

"Pos pengaduan malah jadi ajang pelatihan JAKI oleh Budi, Formula E dilanjutkan Budi, lalu skr Budi juga meneruskan pembangunan sumur resapan. Ha ha mana tuh yg setiap hari mengejek hilangnya pos pengaduan, Formula E dan sumur resapan?," ujar Lukman Simandjuntak melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (18/11).

Sementara itu, diketahui bahwa nantinya pembangunan sumur resapan bukan difokuskan untuk penanggulangan banjir, melainkan untuk kegiatan konservasi air tanah.

Hal tersebut seperti yang ditegaskan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi.

"Sumur resapan lebih ke arah konservasi air tanah ya. Walaupun nanti ada untuk menyelesaikan genangan ya itu memang mengurangilah dampak," ungkap Dudi Gardesi dikutip dari Detik.

Dudi menyampaikan, sejak awal, tujuan utama dibangunnya sumur resapan untuk kegiatan konservasi air tanah. Meskipun, keberadaan sumur resapan bisa mengurangi genangan air.

"Sumur resapan tujuan utamanya melakukan konservasi, dari dulu seperti itu, untuk recharge air tanah, tujuan utamanya. Cuma di beberapa titik yang langganan genangan itu ada yang efektif kita lakukan dengan sumur resapan, di mana sumur resapan nya itu sampai ke titik lapisan pasir di bawahnya, sehingga daya serapnya bagus," paparnya. (wartaekonomi). 

SANCAnews.id – Indonesia sudah mengakhiri masa presidensi G20 pada Rabu (16/11/2022) dan menyerahkan kepemimpinan berikutnya kepada India.

Presiden Joko Widodo pun menyampaikan sejumlah hal pasca perhelatan internasional tersebut, termasuk soal keinginannya agar Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.

Seperti dilihat di akun Twitter-nya, Jokowi awalnya menyinggung soal pentingnya olahraga untuk kesehatan."(Olahraga) dapat mempersatukan dunia, terutama pada saat ini," ujar Jokowi menambahkan, dikutip Suara.com, Kamis (17/11/2022).

Karena itulah Jokowi kemudian membahas sederet agenda olimpiade dan paralimpiade yang bisa menjadi cara menekankan pentingnya netralitas politik melalui pesta olahraga.

"Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara (IKN)," tutur Jokowi.

Hal yang sama kembali ditegaskan Jokowi sebagai caption unggahannya. Dengan demikian Indonesia bersiap menjadi tuan rumah pesta olahraga berskala internasional setelah tahun 2018 lalu menjadi tuan rumah Asian Games.

Jelas saja kesiapan Jokowi ini mendapat beragam respons publik, apalagi karena menawarkan IKN yang pembangunannya masih menimbulkan pro dan kontra.

Salah satu yang mengkritiknya adalah Ahli Politik dan Kebijakan Luar Negeri Asia Tenggara di International Institute for Strategic Studies (IISS), Aaron Connelly.

Dalam cuitannya yang menanggapi langsung postingan Jokowi, Aaron menyoroti pembiayaan pembangunan IKN yang saat ini masih macet.

"Masih kesulitan mendapatkan cukup biaya untuk memulai pembangunan di proyek ibu kota barunya, Presiden Jokowi sekarang mengincar menjadi tuan rumah Olimpiade di sana," tulis Aaron.

Skakmat ala Aaron ini membuat pendapat warganet terbelah. Apalagi karena IKN sendiri belum benar-benar siap, ditambah dengan bayang-bayang utang besar bagi negara penyelenggara pesta olahraga.

"Jangan mengada-ada deh Pak @jokowi. Gila, uang darimana Pak? Mau utang lagi? Lebih baik benahin fundamental utama negara ketimpangan/kemiskinan, bukan hal remeh-temeh kaya olympic. Mungkin ga pernah baca laporan The Economist, lihat tuh, Brazil bangkrut abis jadi host piala dunia," kritik warganet.

"Menurutku sih dia pinter. Membangun kota baru sekaligus membangun fasilitas olahraga. Olimpiade bisa jadi kunci untuk mengundang investor-investor baru dan sponsor. Ini juga bisa mendorong ekonomi Indonesia Timur," komentar warganet.

"Tapi menurut aku ini langkah putus asa dari pemerintah. Udah banyak cara dilakukan buat mendekati negara lain biar mau investasi di ibu kota baru tapi gagal, makanya sekarang dia nyoba cara lain. Tapi buat investasi dengan kondisi ekonomi kayak sekarang jelas susah. Habis pandemi, ancaman perang, perubahan iklim," timpal yang lainnya. (*)