SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur memanggil dokter Harun Al Rasyid terkait kasus tragedi Kanjuruhan Malang. Dokter yang bekerja di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen tersebut menjalani pemeriksaan pada 15 November 2022.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, membenarkan informasi pemeriksaan Harun. Namun dia belum merinci apa saja materi pemeriksaan sang dokter. "Tentunya terkait kejadian Kanjuruhan. Bahwa Polda memeriksa beberapa ahli terkait Tragedi Kanjuruhan. Termasuk di antaranya dokter," kata Dirmanto, dikutip dari Kumparan. "Sebelumnya sudah ada 10 dokter yang dimintai keterangan terkait penanganan korban MD [meninggal dunia] atau luka."

Ada dugaan apabila Harun diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Harun mengatakan apabila korban meninggal Tragedi Kanjuruhan disebabkan gas air mata. Rumah Sakit Umum Wava Husada Kepanjen, tempat Harun mengabdi, menjadi salah satu rumah sakit yang banyak menerima korban meninggal.

Dalam pengamatan medis, kulit korban meninggal membiru kehitaman dengan iritasi di mata. “Tentu saja, berdasarkan diagnosis dokter dan hasil pengamatan korban yang masuk rumah sakit, penyebab kematian akibat gas air mata,” kata Harun, saat diwawancarai Kompas.

Dalam laporan Kompas pula, dokumen hasil laboratorium mengungkapkan, selain senyawa utama berupa CS gas, ada empat senyawa lain. Senyawa utama CS gas atau O-chlorobenzylidene malononitrile sebanyak 49,6 persen.

Senyawa lain yang ditemukan yaitu 2-chlorobenzaldehyde (36,5 persen), 0-chloropropylbenzene (11,6 persen), benzene (1,2 persen), dan benzyl dichloride atau p-Chlorobenzyl chloride (1,1 persen). Peneliti laboratorium berinisial AKS, mengatakan empat senyawa tersebut memiliki sifat beracun, mudah terbakar, dan menimbulkan kerusakan organ tubuh. Dalam kondisi tertentu bisa memicu kematian.

“Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya,” kata AKS ditemui kampusnya pada 2 November lalu.

Sudah sekitar 45 hari sejak kejadian, polisi masih melakukan berbagai pengembangan penyelidikan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang ini. Setidaknya 129 orang sudah diperiksa sebagai saksi.

Sejuah ini, Polda Jatim telah menetapkan enam tersangka. Mereka adalah Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKB Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Dirut PT. Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita, dan Security Officer Suko Sutrisno.

Di saat bersamaan, lima keluarga korban tragedi Kanjuruhan resmi melapor ke Polres Malang. Mereka melapor atas dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Terlapor merupakan PSSI, PT. Liga Indonesia Baru, PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Mantan Kapolres Malang, Mantan Kapolda Jatim, Broadcasting PT. Indosiar Visual Mandiri, dan aparat penembak gas air mata. Para terlapor diduga melakukan tindak pidana 338 dan 340 Jo 55 dan 56.  

Ketua Tim Advokasi Bantuan Hukum Aremania Menggugat, Djoko Tritjahjana, mengatakan laporan keluarga korban memungkinkan bertambah. Terlebih posko-posko pengaduan banyak yang sudah bergerak mengumpulkan bukti adanya pelanggaran pidana. (vice)

SANCAnews.id – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan menyoroti Kantor Kementerian Agama Kulonprogo, Yogyakarta yang mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila seusai ijab kabul.

Hal tersebut di tanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menganggap hal itu terlalu berlebihan.

Umar Hasibuan juga mengatakan bahwa pengantin itu padahal hendak menikah dan bukan untuk keperluan lainnya seperti upacara.

"Lebay. Orang mau nikah bukan upacara," ungkap Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (15/11).

Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kapanewon Panjatan mewajibkan pasangan pegantin untuk melafalkan pancasila sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme.

Tak hanya melafalkan pancasila, pasangan pengantin di Kapanewon Panjatan juga diajak peduli lingkungan.

Mereka harus melakukan penghijauan dengan menanam pohon ataupun menebar bibit ikan di lingkungan sekitar mereka.

Dengan begitu, Pancasila dan tindakan nyata peduli lingkungan tersebut diharapkan menginspirasi generasi muda untuk cinta tanah air dan lingkungan. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap kronologi intimidasi dan pembubaran paksa yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bali, jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, menyatakan mereka mengutuk keras kejadian tersebut.

"Adanya berbagai bentuk represi tersebut, menunjukan adanya pengamanan yang berlebihan terkait penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, serta melalui peristiwa ini, membuktikan menyempitnya ruang kebebasan sipil yang dapat mengancam kehidupan berdemokrasi," kata Fatia lewat keterangannya, Rabu (16/11/2022).

Dari informasi yang diterima KontraS, peristiwa tindakan refresif aparat bermula ketika pengurus YLBHI dan 18 LBH mengadakan rapat kelembagaan pada 12 November 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA. Sejumlah orang yang mengaku petugas desa menanyakan kegiatan tersebut dan menyampaikan larangan selama kegiatan G20 berlangsung.

Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WITA datang puluhan anggota kepolisian yang tidak berseragam bersama dengan petugas desa dan sejumlah orang yang mengaku pecalang. Mereka melakukan intimidasi dengan memaksa YLBHI untuk menghentikan acara, meminta secara paksa KTP hingga hendak melakukan penggeledahan yang disertai memeriksa seluruh gawai seperti laptop dan handphone milik peserta rapat.

"Permintaan tersebut ditolak oleh YLBHI karena tidak beralasan secara hukum. Setelah terjadi negosiasi, baru pada Pukul 20.00 WITA sejumlah peserta diperbolehkan kembali ke tempat penginapan masing-masing, namun selama di perjalanan mereka dibuntuti dengan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor," ungkap Fatia.

Tak berhenti di situ, pada esok hari yakni pada 13 November 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA, salah seorang peserta yang ingin keluar villa, karena jadwal penerbangan siang, dilarang oleh sejumlah orang yang mengaku pecalang dengan alasan perintah tugas.

Namun pada pukul 11.12 WITA, para peserta memaksa untuk keluar dan berpindah tempat dan didapati sekelompok orang tersebut berkumpul di depan villa, lalu meneriaki anggota YLBHI yang meninggalkan lokasi.

"Bahkan hingga menuju bandara I Gusti Ngurah Rai, para peserta dibuntuti oleh 5 (lima) orang yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor dan 1 (satu) mobil," ucap Fatia.

Atas rentetan peristiwa itu, KontraS menilai telah terjadi pelanggaran yang serius terkait kebebasan dasar manusia yang berkaitan dengan hak atas rasa aman, hak atas bebas untuk berekspresi dan bebas untuk berpendapat.

Hak-hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

"Dijaminnya hak dasar tersebut oleh Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan, memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap setiap hak asasi manusia seseorang. Sehingga sudah seharusnya negara berkaitan dengan kasus ini aktif untuk memberikan perlindungan bukan justru membiarkan dan bahkan diduga melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia melalui instrumen keamanan," kata Fatia.

Atas hal tesebut, KontraS menyampaikan tiga sikap: 

Pertama, Polda Bali melakukan upaya hukum dengan segera dan komprehensif terhadap aktor-aktor yang melakukan tindakan ancaman dan intimidasi yang dialami Pengurus YLBHI dan Pimpinan 18 (delapan belas) LBH kantor;

Kedua, Komnas HAM melakukan pengusutan mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peristiwa represi kebebasan sipil dengan kebijakan Pam Swakarsa yang dibuat oleh institusi Polri;

Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia harus patuh dan taat terhadap Konstitusi dan hukum yang berlaku, dengan melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap orang yang diantaranya menjamin hak atas rasa aman, kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat. (suara).

SANCAnews.id – Topik membandingkan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya sangat sering dibahas di media sosial.

Terbaru seperti unggahan akun Twitter @ajengcute16__ berikut, di mana ia membandingkan kemampuan bahasa Inggris SBY dan Jokowi ketika sama-sama berbicara di agenda G20.

"Mari kita simak perbedaan video Pak @SBYudhoyono dan Pak @jokowi ketika kedua pemimpin ini sama-sama berada dalam acara G-20. Divideo ini Pak SBY tampak tidak menggunakan teks dan percaya diri, tanpa mengganti bahasa," cuitnya, dikutip Suara.com pada Rabu (16/11/2022).

Video berdurasi 1 menit 17 detik itu memperlihatkan momen ketika SBY memberi pernyataannya ketika hadir di KTT G20 Toronto, 26-27 Juni 2010. Saat itu SBY tampak duduk semeja juga dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Video kemudian memperlihatkan momen saat Jokowi memberi pernyataan di KTT G20 Bali. Jokowi tampak mendorong agar peperangan dan konflik dunia segera dihentikan.

Dari gesturnya, sepertinya Jokowi membaca teks ketika menyampaikan pernyataannya tersebut. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, Jokowi kemudian mengganti pernyataannya dengan bahasa Indonesia, yang lantas diterjemahkan oleh pihak berwenang.

Video ini jelas mendapat beragam respons publik, termasuk dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia hanya menuliskan cuitan pendek sebagai reaksinya atas postingan tersebut, "Ojo dibandingke."

Namun komentar Said Didu itu juga mendapat banyak respons miring. Publik menilai banyak pemimpin negara lain yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris tetapi tetap mampu menunjukkan kiprah yang baik.

"Xi Jinping, Putin, ga bisa bahasa Inggris tapi jadi negara hebat. Go**** jangan di pamerkan Didu," tutur warganet.

"Apa hebatnya sih... gunakan bahasa Inggris? Putin selalu pakai bahasa Rusia.. gak ada warganya yang ngenyek dia Mad. Pengemis di Amerika sudah sejak kecil pake bahasa Inggris... Biasa biasa saja tuh," komentar warganet lain.

"Ya iyalah jaman SBY kamu makmur, jaman Jokowi kamu nganggur," tulis warganet.

"Didu pagi siang sore malam hanya ada Jokowi, sayang ya.." kata warganet.

"Yang penting hasil akhirnya. Indonesia lebih maju di era sekarang. Jangan dibandingkan, nanti anda menyesal karena sekarang Indonesia lebih diakui didunia," timpal yang lainnya.

Di KTT G20 Bali, Jokowi Minta Perang Dihentikan 

Salah satu hal yang diperjuangkan Jokowi di KTT G20 Bali pada Selasa (15/11/2022) adalah mencegah dunia jatuh dalam perang dingin lain. Jokowi menilai KTT G20 bisa menjadi ruang untuk kolaborasi para anggotanya dalam menyelamatkan dunia.

"Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya. Kita semua memiliki tanggung jawab, tidak hanya untuk orang-orang kita, tetapi juga untuk orang-orang di dunia," ujar Jokowi.

Jokowi menilai para anggota G20 bisa mewujudkannya dengan menghormati hukum internasional serta prinsip piagam-piagam PBB secara konsisten.

Selain itu, anggota G20 juga harus berkontribusi aktif mencari cara mengakhiri perang. "Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju," ucapnya.

"Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang. Kita hendaknya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian," pungkas Jokowi. (suara).