SANCAnews.id

SANCAnews.id – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap kronologi intimidasi dan pembubaran paksa yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bali, jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, menyatakan mereka mengutuk keras kejadian tersebut.

"Adanya berbagai bentuk represi tersebut, menunjukan adanya pengamanan yang berlebihan terkait penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, serta melalui peristiwa ini, membuktikan menyempitnya ruang kebebasan sipil yang dapat mengancam kehidupan berdemokrasi," kata Fatia lewat keterangannya, Rabu (16/11/2022).

Dari informasi yang diterima KontraS, peristiwa tindakan refresif aparat bermula ketika pengurus YLBHI dan 18 LBH mengadakan rapat kelembagaan pada 12 November 2022, sekitar Pukul 12.30 WITA. Sejumlah orang yang mengaku petugas desa menanyakan kegiatan tersebut dan menyampaikan larangan selama kegiatan G20 berlangsung.

Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WITA datang puluhan anggota kepolisian yang tidak berseragam bersama dengan petugas desa dan sejumlah orang yang mengaku pecalang. Mereka melakukan intimidasi dengan memaksa YLBHI untuk menghentikan acara, meminta secara paksa KTP hingga hendak melakukan penggeledahan yang disertai memeriksa seluruh gawai seperti laptop dan handphone milik peserta rapat.

"Permintaan tersebut ditolak oleh YLBHI karena tidak beralasan secara hukum. Setelah terjadi negosiasi, baru pada Pukul 20.00 WITA sejumlah peserta diperbolehkan kembali ke tempat penginapan masing-masing, namun selama di perjalanan mereka dibuntuti dengan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor," ungkap Fatia.

Tak berhenti di situ, pada esok hari yakni pada 13 November 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA, salah seorang peserta yang ingin keluar villa, karena jadwal penerbangan siang, dilarang oleh sejumlah orang yang mengaku pecalang dengan alasan perintah tugas.

Namun pada pukul 11.12 WITA, para peserta memaksa untuk keluar dan berpindah tempat dan didapati sekelompok orang tersebut berkumpul di depan villa, lalu meneriaki anggota YLBHI yang meninggalkan lokasi.

"Bahkan hingga menuju bandara I Gusti Ngurah Rai, para peserta dibuntuti oleh 5 (lima) orang yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor dan 1 (satu) mobil," ucap Fatia.

Atas rentetan peristiwa itu, KontraS menilai telah terjadi pelanggaran yang serius terkait kebebasan dasar manusia yang berkaitan dengan hak atas rasa aman, hak atas bebas untuk berekspresi dan bebas untuk berpendapat.

Hak-hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

"Dijaminnya hak dasar tersebut oleh Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan, memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap setiap hak asasi manusia seseorang. Sehingga sudah seharusnya negara berkaitan dengan kasus ini aktif untuk memberikan perlindungan bukan justru membiarkan dan bahkan diduga melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia melalui instrumen keamanan," kata Fatia.

Atas hal tesebut, KontraS menyampaikan tiga sikap: 

Pertama, Polda Bali melakukan upaya hukum dengan segera dan komprehensif terhadap aktor-aktor yang melakukan tindakan ancaman dan intimidasi yang dialami Pengurus YLBHI dan Pimpinan 18 (delapan belas) LBH kantor;

Kedua, Komnas HAM melakukan pengusutan mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peristiwa represi kebebasan sipil dengan kebijakan Pam Swakarsa yang dibuat oleh institusi Polri;

Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia harus patuh dan taat terhadap Konstitusi dan hukum yang berlaku, dengan melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap orang yang diantaranya menjamin hak atas rasa aman, kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat. (suara).

SANCAnews.id – Topik membandingkan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya sangat sering dibahas di media sosial.

Terbaru seperti unggahan akun Twitter @ajengcute16__ berikut, di mana ia membandingkan kemampuan bahasa Inggris SBY dan Jokowi ketika sama-sama berbicara di agenda G20.

"Mari kita simak perbedaan video Pak @SBYudhoyono dan Pak @jokowi ketika kedua pemimpin ini sama-sama berada dalam acara G-20. Divideo ini Pak SBY tampak tidak menggunakan teks dan percaya diri, tanpa mengganti bahasa," cuitnya, dikutip Suara.com pada Rabu (16/11/2022).

Video berdurasi 1 menit 17 detik itu memperlihatkan momen ketika SBY memberi pernyataannya ketika hadir di KTT G20 Toronto, 26-27 Juni 2010. Saat itu SBY tampak duduk semeja juga dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Video kemudian memperlihatkan momen saat Jokowi memberi pernyataan di KTT G20 Bali. Jokowi tampak mendorong agar peperangan dan konflik dunia segera dihentikan.

Dari gesturnya, sepertinya Jokowi membaca teks ketika menyampaikan pernyataannya tersebut. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, Jokowi kemudian mengganti pernyataannya dengan bahasa Indonesia, yang lantas diterjemahkan oleh pihak berwenang.

Video ini jelas mendapat beragam respons publik, termasuk dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ia hanya menuliskan cuitan pendek sebagai reaksinya atas postingan tersebut, "Ojo dibandingke."

Namun komentar Said Didu itu juga mendapat banyak respons miring. Publik menilai banyak pemimpin negara lain yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris tetapi tetap mampu menunjukkan kiprah yang baik.

"Xi Jinping, Putin, ga bisa bahasa Inggris tapi jadi negara hebat. Go**** jangan di pamerkan Didu," tutur warganet.

"Apa hebatnya sih... gunakan bahasa Inggris? Putin selalu pakai bahasa Rusia.. gak ada warganya yang ngenyek dia Mad. Pengemis di Amerika sudah sejak kecil pake bahasa Inggris... Biasa biasa saja tuh," komentar warganet lain.

"Ya iyalah jaman SBY kamu makmur, jaman Jokowi kamu nganggur," tulis warganet.

"Didu pagi siang sore malam hanya ada Jokowi, sayang ya.." kata warganet.

"Yang penting hasil akhirnya. Indonesia lebih maju di era sekarang. Jangan dibandingkan, nanti anda menyesal karena sekarang Indonesia lebih diakui didunia," timpal yang lainnya.

Di KTT G20 Bali, Jokowi Minta Perang Dihentikan 

Salah satu hal yang diperjuangkan Jokowi di KTT G20 Bali pada Selasa (15/11/2022) adalah mencegah dunia jatuh dalam perang dingin lain. Jokowi menilai KTT G20 bisa menjadi ruang untuk kolaborasi para anggotanya dalam menyelamatkan dunia.

"Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya. Kita semua memiliki tanggung jawab, tidak hanya untuk orang-orang kita, tetapi juga untuk orang-orang di dunia," ujar Jokowi.

Jokowi menilai para anggota G20 bisa mewujudkannya dengan menghormati hukum internasional serta prinsip piagam-piagam PBB secara konsisten.

Selain itu, anggota G20 juga harus berkontribusi aktif mencari cara mengakhiri perang. "Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju," ucapnya.

"Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang. Kita hendaknya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian," pungkas Jokowi. (suara). 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping menggelar pertemuan bilateral setelah mengakhiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali pada Rabu sore (16/11).

Mengawali pertemuan tersebut, Jokowi menyambut kehadiran Xi di Bali. Ia bahkan memanggil Xi dengan sebutan "kakak besar".

"Sekali lagi, saya ingin menyampaikan selamat datang di Bali, Presiden Xi Jinping. Dan senang sekali dapat menyambut kakak besar di Bali setelah pertemuan kita di Beijing," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan ucapan selamat atas kembali terpilihnya Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) untuk periode ketiga selama Kongres nasional yang berlangsung bulan lalu.

"Secara langsung, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok," kata Jokowi.

Selama pertemuan tersebut, Jokowi dan Xi juga turut menyaksikan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung secara virtual dari Nusa Dua, Bali. (rmol).

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti calon presiden (capres) Partai NasDem Anies Baswedan yang menerima anugerah Lee Kuan Yew Exchange ke-72 dari pemerintah Singapura pada Kamis, 14 September 2022 sebelum dirinya lengser dari Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut ditanggapi Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Widodo menyebutkan soal Anies Baswedan yang turut tampil di event G20.

Eko Widodo juga mengungkapkan soal Anies Baswedan yang kerap mendapatkan penghargaan dari pemerintah Singapura itu.

"Selain tampil memukau di side event G20, ternyata Anies menyabet penghargaan Internasional dari Singapura... Pantas buzzer pada kelojotan!!," ujar Eko Widodo melalui akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (16/11).

Sementara itu, penghargaan tersebut dibenarkan Anies Baswedan dalam postingan di akun Instagram pribadi miliknya.

"Sebuah kehormatan menjadi penerima anugerah Lee Kuan Yew Exchange Fellow ke-72 dari Pemerintah Singapura," ujar Anies Baswedan seperti dalam unggahan di Instagramnya.

"Singapura dan Indonesia, khususnya Jakarta, kita adalah sama-sama kota pusat perekonomian yang bertetangga di Asia Tenggara. Sesaat setelah mulai bertugas di Jakarta, kami berkomunikasi dengan pengelola kota Singapura, untuk bisa mengirimkan jajaran agar bisa belajar bersama dengan tim kota di Singapura," papar Anies Baswedan.

"Jakarta dan Singapura akan selamanya bertetangga, maka sudah sewajarnya kita saling belajar, bekerja sama dan saling menghormati," tambah Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies Baswedan juga menghaturkan rasa terimakasihnya atas anugerah yang diterimanya itu.

"Atas nama Indonesia dan Jakarta, terima kasih atas kehormatan ini. Fellowship ini menjadi sebuah tanggung jawab besar, kami berharap bisa terus berkolaborasi, memperkuat hubungan antar kedua negara dan dengan Jakarta khususnya," tandasnya.(wartaekonomi). 

SANCAnews.id – Tokoh-tokoh yang hendak menjadi calon presiden (capres) disarankan untuk segera menjauh dari Presiden Joko Widodo jika ingin dilirik oleh rakyat.

Hal itu dikarenakan, hanya 15,1 persen warga yang akan memilih capres jagoan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

"Segera saja menjauh dari Jokowi kalau capres mau dilirik rakyat. Jika mau menang capres harus menjauh dari Jokowi," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/11).

Muslim menilai, berdasarkan survei tersebut, memberikan sinyal kuat dan tanda bahwa pekerjaan Jokowi tidak perlu diteruskan karena merusak bangsa, negara, dan rakyat.

"Bahkan membahayakan keutuhan peraturan dan kesatuan bangsa," pungkas Muslim. (*)