SANCAnews.id

SANCAnews.id – Unit Reskrim Polsek Kalideres terus melakukan penyelidikan terkait misteri tewasnya satu keluarga di dalam rumah di Perumahan Citra Garden Extension, Blok AC5, Nomor 7, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Dua orang kerabat korban juga telah dilakukan pemeriksaan. Handoyo, salah satu kerabat korban membantah soal kelaparan. Bahkan dikatakannya, kondisi ekonomi keempat korban tidak tergolong sulit. Sehingga jika disimpulkan bahwa keluarganya tewas karena kelaparan adalah hal yang mustahil.

"Keluarga saya itu tidak terlalu sulit, jadi bukan kelaparan," katanya. 

 Handoyo merupakan ipar dari korban bernama Margaret alias RM (58).

"Kalau memang dia kelaparan pasti dong bisa menghubungi keluarga. Kemungkinan karena dia terlalu tertutup saja tidak berinteraksi kepada siapapun," bebernya.

Sementara menurut Ris Astuti, adik Margaret alias RM, dirinya terakhir komunikasi dengan korban itu sekitar 5 tahun yang lalu.

"Saya selaku adik korban saja jarang komunikasi apalagi sama orang lain, korban terlalu tertutup. Kami berhubungan paling hanya sekedar memberikan ucapan ulang tahun saja," ujarnya.

Komunikasi itu dilakukan Ris dengan kakaknya hanya sebatas guyon dan menanyakan kabar kondisi kesehatan.

"Saya sama adik saya (korban) RM ini tidak ada masalah. Kami sering guyon lah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce mengatakan, berdasarkan hasil keterangan dokter di RS Polri, 4 mayat yang ditemukan tewas di dalam rumah Citra Garden, Kalideres, meninggal karena kelaparan.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter, bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena dari otot-ototnya sudah mengecil,” kata Pasma kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat, 11 November.

Pasma menduga keluarga itu mengalami kelaparan selama tiga minggu. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat masih terus mencari bukti rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya satu keluarga di Perumahan Citra Garden Extension, Blok AC5, Nomor 7, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

"Bukti rekaman CCTV masih kita cari terus untuk mengungkap motif dari peristiwa ini dan menunggu hasil autopsi jenazah," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan saat dikonfirmasi VOI, Jumat, 11 November, siang.

Sementara dari hasil olah TKP, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat tidak menemukan adanya kejanggalan di rumah korban.

"Sementara belum ada (dari hasil olah TKP) kerusakan di jendela, pintu, pagar dan lainnya di rumah korban," ujarnya.

Keempat korban tewas yang ditemukan sudah membusuk itu diketahui bernama Rudianto (71) suami, Margaret (58) istri, Dian (40 anak dan Budianto (68) ipar.

Adapun posisinya, yakni satu jenazah berada di ruang tamu dengan menyandar ke kursi, satu jenazah berada di kamar depan, satu jenazah di kamar belakang, dan satunya lagi berada tepat di sebelah kamar tidur depan. (voi)

.id – Pencitraan selalu dilakukan oleh setiap calon peserta pemilu, baik itu jadi anggota DPR maupun jadi presiden. Ekonom senior DR. Rizal Ramli tidak menampik bahwa pencitraan memang sebenarnya diperlukan.

Namun demikian, Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menggarisbawahi bahwa pencitraan bukan syarat utama.

“Pencitraan perlu, tapi bukan syarat utama dan tidak memadai,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (13/11).

Dia mengingatkan bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan Republik Indonesia bukan dikenal karena pencitraan, melainkan karena ide-ide besar dalam membangun bangsa.

“Tokoh-tokoh kemerdekaan RI dikenal karena visi, integritas, dan track record-nya,” tekannya.

Di satu sisi, Rizal Ramli mewanti-wanti bahwa pencitraan yang berlebihan akan menimbulkan mudharat bagi bangsa. Tidak hanya soal berimbas rakyat jadi tertipu, tapi juga bisa muncul perpecahan antaranak bangsa.

“Yang sangat merusak itu pencitraan berbayar (PollingRp, kontrak media berbayar, InfluenceRP, dan BuzzeRP) yang akhirnya menipu rakyat,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kekayaan alam di Papua tak hanya tambang emas yang telah di kelola oleh Freeport yang telah berdiri sejak tahun 1966 lalu.

Tak hanya tembaga, emas, dan perak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, namun masih ada diwilayah lain yang kekayaannya tak kalah banyak.

Bahkan menurut Haris, di Intan Jaya kita tidak perlu melakukan penggalian tanah dengan mesin untuk mendapatkan emas. Hanya dengan melakukan penggalian dengan tenaga manusia kita akan mendapatkan emas.

Menurut Haris Azhar alam Papua sangatlah kaya terutama kandungan kekayaan alam yang masih sangat perawan.

Haris Azhar bongkar pemilik gunung emas Papua, di mana 8.1 juta ton emas mainan pejabat tinggi Jakarta.

“Dalam sebuah investigasi saya mendapatkan data yang sangat provisional yang mengatakan bahwa di Intan Jaya ada satu gunung yang besar dan bagian urat dari kandungan emas pegunungan Papua Tengah dengan kandungan emas mencapai 8.1 juta ton,” terang Haris.

“Saat saya klarifikasi pada sejumlah pejabat Papua, mereka mengatakan bahwa gunung tersebut merupakan mainan pejabat tinggi di Jakarta,” tambah Haris.

Haris menambahkan bahwa mereka telah siap membawa investor untuk menggali emas tersebut. Sedangkan Inta Jaya sendiri mempunyai delapan distrik di mana telah ditinggal penduduknya dan telah kosong.

Para penduduk tersebut meninggalkan wilayah delapan distrik tersebut karena ketakutan serta trauma dengan TNI.

Haris juga menambahkan bahwa ekspolarasi emas ini akan terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja.

“Dengan Undang-undang Cipta Kerja selesai mereka, karena itu merupakan undang-undang kerja untuk investor,” ungkap Haris di saat melakukan wawancara dengan refly Harun.

Masih dengan Haris, menurut saya Undang-undang Cipta Kerja ini salah satu targetnya adalah buat ngebobol Papua.

“Nanti semua di peta-patain, sementara kapasitas masyarakat adat untuk bekerja pada ‘tema-tema tanah, hutan, dan pembanggunan mereka akan kehilangan bahasa,” jelas Haris.

Sangkan Papua sendiri, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengumumkan bahwa terdapat tambahan sebanyak 3 provinsi.

Tiga tiga provinsi DOB (daerah otonomi baru) Papua tersebut di antaranya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Menurut menjelaskan bahwa tiga provinsi baru tersebut di mana berdirinya Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022 sedangkan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022

3 provinsi baru Papua resmi berdiri yang merupakan perwujudan dari pemekaran wilayah sehingga jumlah provinsi Indonesia menjadi 37.

Adapun tiga provinsi yang melengkapi provinsi Indonesia menjadi 37 provinsi antara lain provinsi Papua Selatan berasal dari sejumlah wilayah di Papua, meliputi Kabupaten Marauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Asmat.

Kemudian, wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai dengan ibu kota provinsi di Kabupaten Nabire.

Sedangkan provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga dengan Ibu Kota Provinsi di Kabupaten Jayawijaya. (disway)

SANCAnews.id – Tifauzia Tyassuma atau biasa dikenal dokter Tifa dikenal sering kali melemparkan kritik terhadap pemerintahan era presiden Joko Widodo.

Dokter Tifa mulanya jadi perbincangan usai turut mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Kali ini, perempuan yang sempat mengaku sebagai teman kecil Anies Baswedan itu kembali menyentil Jokowi persoalan kepiawaan berbahasa.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh dokter Tifa di akun Twitetrnya pada Sabtu (12/11/2022). Pada cuitannya tersebut dokter Tifa mengunggah pemberitaan tentang negosiasi Jokowi dengan Elon Musk.

Pemberitaan itu megungkap soal alotnya negosiasi Jokowi dengan Elon Musk terkait Tesla. Dalam hal ini, dokter Tifa menduga alotnya negosiasi disebabkan karena adanya kendala bahasa.

"Apakah yang menyebabkan alot adalah kendala bahasa," tulis dokter Tifa.

Cuitan tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Bu, kalau ibu mempermasalahkan bahasa inggris, setidaknya Pak Presiden berusaha sebaik mungkin," komentar warganet.

"Bu, diskusi seperti ini tidak akan pernah menarik. Kenapa? Ibu orang terdidik. Mustinya tatarannya pada diskusi gagasan dan ide, bukan ranah kebencian, yang akhirnya dimunculkan dalam diksi," imbuh warganet lain.

"Lah? Gegara bahasa mulu, gara-gara lain mungkin, banyak banget seudzon ibu dokter ini," tambah lainnya.

"Bu dokter seperti menganggap Elon musik itu anak anak, alot karna bahasa?" tulis warganet di kolom komentar.

"Bodoh kok dipelihara, kalau cuma masalah bahasa itu masalah sepele, ada penerjemah yang disumpah & bersertifikat, kendalanya itu di Nikel, bahan baku batre mobil listrik, karena pak Jokowi enggak mau ekspor nikel, karena nilai ekonomisnya enggak sebanding jika diolah sendiri di dalam negeri," timpal lainnya.

Profil Dokter Tifa

Berdasarkan penelusuran Suara.com pada akun media sosial dokter Tifa, nama lengkap dokter tersebut adalah Tifauzia Tyassuma.

Dokter Tifa kini berprofesi sebagai kepala Alhina Institute, sebagaimana yang tercantum di profil LinkedIn miliknya. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat gelar PhD untuk Molecular Epidemiology dari Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat kepala di Alhina Insitute, dokter Tifa menjabat Executive Director di Center for Clinical Epidemiology & Evidence RSCM Jakarta. Tifa mengemban jabatan tersebut sejak 2009.

Ia juga mengemban jabatan Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Clinical Epidemiology & Evidence-Based Medicine Network sejak 2010 silam. (suara)

SANCAnews.id – Ramai pemberitaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa digeruduk Kader PDIP Purworejo di sebuah rumah makan. Ia dituduh menghina Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri terkait usulan negara meminta maaf kepada Sukarno.

Menurut Desmond, meminta maaf kepada keluarga Bung Karno hanya akan memenuhi ego dari keluarga Sukarno. "Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah?" katanya.

Namun, saat ini Desmond sudah meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Berikut profil dan sepak terjang dari Desmond J Mahesa.

Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan SelatanTanggal Lahir, Minggu, 12 Desember 1965. Ia dikenal publik sejak menjadi salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi di tahun 1997/1998.

Ia menjadi salah satu dari 9 orang aktivis yang beruntung karena dibebaskan atas desakan masyarakat luas. Namun, ada 14 orang rekannya yang sampai saat ini masih tak diketahui keberadaannya. Saat itu,  Desmond menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta ketika diculik.

Di era Reformasi, Desmond menjadi pengacara profesional dengan berbagai kasus besar seperti menangani konglomerat Eka Cipta Wijaya dan penyerangan kantor Majalah Tempo sebagai pembela Tommy Winata. Ia sempat menjadi pengacara mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muchdi Purwoprandjono dalam kasus Munir.

Untuk pendidikan S1, Desmond menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat dan menyelesaikan S2 di STIH IBLAM Jakarta.

Selanjutnya, Desmond bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat ini, menjabat wakil ketua komisi III DPR dengan menjadi wakil dari daerah pemilihan (dapil) Banten II. Ia mengantongi 103.837 suara dan menjadi Juara Dapil pada Pemilu Legislatif 2019.

Sebelumnya pada Pemilu Legislatif 2014, Desmond mengantongi 61.275 suara dari daerah pemilihan ( dapil ) Banten II dan pada Pemilu Legislatif 2009 mengantongi 13.439 suara dari dapil Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Sejarawan dari Universitas Nasional, Jakarta, Andi Achdian menyebut negara layak menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan buruk yang dilakukan Suharto dan rezimnya Orde Baru, kepada Sukarno dan keluarganya.

“Permintaan maaf itu sebagai jendela untuk membuka wacana sejarah yang sudah terbentuk selama beberapa dekade di bawah Orde Baru,” kata Achdian, Rabu (09/11).

“Itu sebagai pintu masuk untuk membuka dialog tentang apa yang terjadi di tahun 60-an dan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.

“Melalui maaf itu juga akan membebaskan kita dari trauma dan meluruskan sejarah masa lalu tentang G30S,” ujarnya.

Salah satu perlakuan buruk terhadap Sukarno, menurut Achdian, adalah pengambilalihan kekuasaan secara tidak resmi melalui Ketetapan MPRS XXIII tahun 1967 lalu kemudian menjadikannya sebagai tahanan politik.

Dalam kepemimpinan Rezim Orde Baru, Achdian mengatakan, pemerintah membangun narasi sejarah secara resmi yang mendelegitimasi posisi Sukarno sebagai pendiri bangsa dan pahlawan nasional. Sukarno tidak pernah tampil sebagai satu pribadi mandiri yang berjasa bagi Indonesia, ujar Achdian.

Sedangkan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, permintaah maaf merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu bertujuan untuk mengajarkan generasi selanjutnya agar terus menghormati jasa para pahlawan, terutama pendiri bangsa. 

Ia mengatakan segala tuduhan kepada Sukarno dalam G30S tidak pernah terbukti hingga sekarang. Menurutnya, salah satu perlakuan tidak adil yang diterima Sukarno adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor 30 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Pada Pasal 3 TAP MPRS tersebut, secara tegas melarang Sukarno untuk melakukan aktivitas politik apa pun sampai dengan pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Sukarno juga dituduh membuat kebijakan yang dianggap berpihak pada tokoh-tokoh PKI, yang tertuang dalam bab pertimbangan TAP MPRS tersebut.

Pada 2017 lalu di acara peringatan wafat Bung Karno di Gedung MPR, putri Sukarno yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menceritakan momen yang dialami saat ayahnya dilengserkan dan dituding mendukung serta melindungi pemberontakan terhadap negara.

"Karena memang politik, ada sebuah proses de-Sukarnoisasi. Apa yang berbau Bung Karno harus ditenggelamkan. Foto saja mesti diturunkan, kalau tidak, tidak bisa makan," kata Mega dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa Sukarno merupakan pahlawan nasional dan Ketetapan MPRS XXXIII tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003.

“Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,” katanya saat memberikan keterangan perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional, Senin (07/11).

“Baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986 Pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Sukarno. Dan tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Sukarno,” kata Jokowi.

Berdasarkan keputusan tersebut, tambah Jokowi, Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia, dan tidak menghinanati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. (suara)