SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tifauzia Tyassuma atau biasa dikenal dokter Tifa dikenal sering kali melemparkan kritik terhadap pemerintahan era presiden Joko Widodo.

Dokter Tifa mulanya jadi perbincangan usai turut mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Kali ini, perempuan yang sempat mengaku sebagai teman kecil Anies Baswedan itu kembali menyentil Jokowi persoalan kepiawaan berbahasa.

Hal ini dinyatakan sendiri oleh dokter Tifa di akun Twitetrnya pada Sabtu (12/11/2022). Pada cuitannya tersebut dokter Tifa mengunggah pemberitaan tentang negosiasi Jokowi dengan Elon Musk.

Pemberitaan itu megungkap soal alotnya negosiasi Jokowi dengan Elon Musk terkait Tesla. Dalam hal ini, dokter Tifa menduga alotnya negosiasi disebabkan karena adanya kendala bahasa.

"Apakah yang menyebabkan alot adalah kendala bahasa," tulis dokter Tifa.

Cuitan tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet.

"Bu, kalau ibu mempermasalahkan bahasa inggris, setidaknya Pak Presiden berusaha sebaik mungkin," komentar warganet.

"Bu, diskusi seperti ini tidak akan pernah menarik. Kenapa? Ibu orang terdidik. Mustinya tatarannya pada diskusi gagasan dan ide, bukan ranah kebencian, yang akhirnya dimunculkan dalam diksi," imbuh warganet lain.

"Lah? Gegara bahasa mulu, gara-gara lain mungkin, banyak banget seudzon ibu dokter ini," tambah lainnya.

"Bu dokter seperti menganggap Elon musik itu anak anak, alot karna bahasa?" tulis warganet di kolom komentar.

"Bodoh kok dipelihara, kalau cuma masalah bahasa itu masalah sepele, ada penerjemah yang disumpah & bersertifikat, kendalanya itu di Nikel, bahan baku batre mobil listrik, karena pak Jokowi enggak mau ekspor nikel, karena nilai ekonomisnya enggak sebanding jika diolah sendiri di dalam negeri," timpal lainnya.

Profil Dokter Tifa

Berdasarkan penelusuran Suara.com pada akun media sosial dokter Tifa, nama lengkap dokter tersebut adalah Tifauzia Tyassuma.

Dokter Tifa kini berprofesi sebagai kepala Alhina Institute, sebagaimana yang tercantum di profil LinkedIn miliknya. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat gelar PhD untuk Molecular Epidemiology dari Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat kepala di Alhina Insitute, dokter Tifa menjabat Executive Director di Center for Clinical Epidemiology & Evidence RSCM Jakarta. Tifa mengemban jabatan tersebut sejak 2009.

Ia juga mengemban jabatan Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Clinical Epidemiology & Evidence-Based Medicine Network sejak 2010 silam. (suara)

SANCAnews.id – Ramai pemberitaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa digeruduk Kader PDIP Purworejo di sebuah rumah makan. Ia dituduh menghina Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri terkait usulan negara meminta maaf kepada Sukarno.

Menurut Desmond, meminta maaf kepada keluarga Bung Karno hanya akan memenuhi ego dari keluarga Sukarno. "Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno, memang Sukarno tidak bermasalah?" katanya.

Namun, saat ini Desmond sudah meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Berikut profil dan sepak terjang dari Desmond J Mahesa.

Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan SelatanTanggal Lahir, Minggu, 12 Desember 1965. Ia dikenal publik sejak menjadi salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi di tahun 1997/1998.

Ia menjadi salah satu dari 9 orang aktivis yang beruntung karena dibebaskan atas desakan masyarakat luas. Namun, ada 14 orang rekannya yang sampai saat ini masih tak diketahui keberadaannya. Saat itu,  Desmond menjabat sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta ketika diculik.

Di era Reformasi, Desmond menjadi pengacara profesional dengan berbagai kasus besar seperti menangani konglomerat Eka Cipta Wijaya dan penyerangan kantor Majalah Tempo sebagai pembela Tommy Winata. Ia sempat menjadi pengacara mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muchdi Purwoprandjono dalam kasus Munir.

Untuk pendidikan S1, Desmond menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat dan menyelesaikan S2 di STIH IBLAM Jakarta.

Selanjutnya, Desmond bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat ini, menjabat wakil ketua komisi III DPR dengan menjadi wakil dari daerah pemilihan (dapil) Banten II. Ia mengantongi 103.837 suara dan menjadi Juara Dapil pada Pemilu Legislatif 2019.

Sebelumnya pada Pemilu Legislatif 2014, Desmond mengantongi 61.275 suara dari daerah pemilihan ( dapil ) Banten II dan pada Pemilu Legislatif 2009 mengantongi 13.439 suara dari dapil Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Sejarawan dari Universitas Nasional, Jakarta, Andi Achdian menyebut negara layak menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan buruk yang dilakukan Suharto dan rezimnya Orde Baru, kepada Sukarno dan keluarganya.

“Permintaan maaf itu sebagai jendela untuk membuka wacana sejarah yang sudah terbentuk selama beberapa dekade di bawah Orde Baru,” kata Achdian, Rabu (09/11).

“Itu sebagai pintu masuk untuk membuka dialog tentang apa yang terjadi di tahun 60-an dan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.

“Melalui maaf itu juga akan membebaskan kita dari trauma dan meluruskan sejarah masa lalu tentang G30S,” ujarnya.

Salah satu perlakuan buruk terhadap Sukarno, menurut Achdian, adalah pengambilalihan kekuasaan secara tidak resmi melalui Ketetapan MPRS XXIII tahun 1967 lalu kemudian menjadikannya sebagai tahanan politik.

Dalam kepemimpinan Rezim Orde Baru, Achdian mengatakan, pemerintah membangun narasi sejarah secara resmi yang mendelegitimasi posisi Sukarno sebagai pendiri bangsa dan pahlawan nasional. Sukarno tidak pernah tampil sebagai satu pribadi mandiri yang berjasa bagi Indonesia, ujar Achdian.

Sedangkan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, permintaah maaf merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu bertujuan untuk mengajarkan generasi selanjutnya agar terus menghormati jasa para pahlawan, terutama pendiri bangsa. 

Ia mengatakan segala tuduhan kepada Sukarno dalam G30S tidak pernah terbukti hingga sekarang. Menurutnya, salah satu perlakuan tidak adil yang diterima Sukarno adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor 30 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Pada Pasal 3 TAP MPRS tersebut, secara tegas melarang Sukarno untuk melakukan aktivitas politik apa pun sampai dengan pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Sukarno juga dituduh membuat kebijakan yang dianggap berpihak pada tokoh-tokoh PKI, yang tertuang dalam bab pertimbangan TAP MPRS tersebut.

Pada 2017 lalu di acara peringatan wafat Bung Karno di Gedung MPR, putri Sukarno yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menceritakan momen yang dialami saat ayahnya dilengserkan dan dituding mendukung serta melindungi pemberontakan terhadap negara.

"Karena memang politik, ada sebuah proses de-Sukarnoisasi. Apa yang berbau Bung Karno harus ditenggelamkan. Foto saja mesti diturunkan, kalau tidak, tidak bisa makan," kata Mega dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa Sukarno merupakan pahlawan nasional dan Ketetapan MPRS XXXIII tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003.

“Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,” katanya saat memberikan keterangan perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional, Senin (07/11).

“Baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986 Pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Sukarno. Dan tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Sukarno,” kata Jokowi.

Berdasarkan keputusan tersebut, tambah Jokowi, Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia, dan tidak menghinanati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memilih tidak berkomentar saat ditanya tanggapannya atas kritikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa terhadap dirinya.

Diketahui, Desmond sempat mengatakan ihwal kerusakan sistem di Polri saat ini disebabkan oleh dua eks Kapolri yang tak hadir dalam pertemuan para mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit beberapa waktu lalu.

Dua mantan Kapolri yang disebut Desmond yakni Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Idham Azis.

Ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) usai meresmikan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Tito memilih diam ketika ditanya tanggapannya.  Mulanya Tito menjawab pertanyaan awak media terkait agenda peresmian dan hal-hal seputar DOB.

Namun saat pertanyaan ihwal tanggapannya terkait kritik Desmon dilayangkan, Tito langsung melangkah pergi sembari dijaga ketat tim internalnya. Awak media yang mencoba bertanya pun mulai dihalang-halangi oleh time internal Tito.

Sebelumnya, sebuah pernyataan membuat geger publik. Desmond blak-blakan menyebut dua mantan Kapolri yang membuat institusi Polri rusak.

Menurut dia, masalah yang terjadi di internal Polri sekarang bermula dari adanya kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Lalu, Sambo juga mantan Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgasus) Merah Putih yang dibentuk era kepimpinan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Kalau kita telusuri Sambo, Sambo itu Satgassus. Siapa yang bikin Satgassus? Ya Tito, ya Idham. Kerusakan yang terjadi hari ini disebabkan dua Kapolri yang enggak bagus itu loh," kata Desmond beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Gerindra itu lalu menyinggung pertemuan para mantan Kapolri dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Tito dan Idham tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

"Kalau kita baca, kenapa para Kapolri, para mantan Kapolri tidak ngajak dua mantan Kapolri lain? Berarti udah jelas dong, dua mantan Kapolri yang tidak ikut adalah sumber masalahnya," kata Desmond.

Desmond juga mengomentari isu perang bintang di lingkungan Polri. Ia menilai, di lingkungan perwira tinggi (Pati) Polri tidak terjadi adanya dugaan yang beredar di masyarakat, yaitu perang bintang.

"Perang bintang menurut saya tidak ada, cuma sistem ini rusak," kata Desmond. (tribunnews)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa digeruduk sejumlah kader PDIP Purworejo karena diduga menyinggung keluarga Soekarno termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Desmond digeruduk ketika dirinya berada di sebuah rumah makan. Video saat kader PDIP Purworejo menggeruduk Desmond tersebut beredar di aplikasi WhatsApp. Dari video yang diterima tvOnenews pada Jumat (11/11/2022), seorang kader PDIP terlihat meneriaki Desmond sambil memegang speaker. "Kamu tidak bisa jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, lewat partai politik.

Setiap pemimpin pasti membawa visi politik," kata kader PDIP. "Anda harus belajar lagi, Anda harus belajar minum obat lagi, saudara harus bertanggung jawab.

Terima kasih," lanjut dia. Kemudian, Desmond langsung meminta maaf atas ucapannya waktu itu soal Soekarno.

"Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya yang sepenuhnya bukan statement saya karena itu output dari tulisan wartawan, maka, kesalahan kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf," kata Desmond. 

Selain itu, kader PDIP juga menyerukan bahwa Soekarno bukan hanya milik PDIP.  "Tidak hanya keluarga PDIP, semua pengganggu Bung Karno juga, Bung Karno tidak hanya milik PDIP bung," ujarnya.

Desmond langsung menanggapi bahwa Soekarno juga milik Gerindra.  "Milik kami, pak, milik Gerindra," tandas dia.  Sebelumnya, Desmond ikut menanggapi soal PDIP mendesak pemerintah minta maaf ke Soekarno dan keluarga. Sebab pemerintah telah menuduh Soekarno mengkhianati bangsa.

"Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan," jelas dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan pemerintah saat ini juga dikuasai oleh PDIP.

Hal itulah yang menjadi alasan dirinya keheranan. "Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno? Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond. Menurut dia, pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada Soekarno.

Ia berpandangan presiden pertama RI itu juga bermasalah. "Kalau yang melakukan rehabilitasi itu pemerintahannya, bukan pemerintahannya rezim Soekarno, rezim Megawati ya, kalau jokowi kan cuma petugas partai.

Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?" tegasnya. "Nah, urusan PKI urusan lain bagi saya. Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi enggak lucu gitu, lho," tambah dia. (tvone)

SANCAnews.id – Anies Baswedan mengungkapkan rasa syukurnya mendapat dukungan sebagai capres Partai NasDem. Jalan pilihan ini diandaikan sebagai perjalanan mendaki menuju puncak.

“Hari ini saya merasa mendapat kehormatan bisa hadir sebagai capres dari Partai NasDem. Saya bersyukur karena bapak ketum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun, tapi jalan itu tidak pernah mengantarkan pada puncak mana pun,” kata Anies Baswedan dalam sambutan HUT ke-11 Partai NasDem dikutip dari YouTube Partai NasDem, Jumat, 11 November.

Bila memilih jalan mendaki sambung Anies di depan pengurus dan kader NasDem, kondisinya gelap tanpa tahu kepastian ujung dari perjalanan.

“Tapi kita tahu jalan mendaki mengantar ke puncak baru, NasDem memilih jalan mendaki,” ujar Anies.

“Saya mendapat kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini akan dicatat sejarah Republik Indonesia,” tutur Anies.

Sementara itu, Ketum NasDem Surya Paloh menegaskan posisi partainya sebagai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Paloh menyebut ada pihak tertentu sengaja membuat isu renggangnya hubungan karena semangat Asal Bapak Senang (ABS).

“Satu yang diperlukan, jaga seorang Jokowi sebagai presiden dari pemikiran dan semangat ABS terhadap dirinya. NasDem ingin menekankan ini, dia ingin tetap sebagai seorang sahabat sejati dalam suka dan duka Presiden Jokowi,” kata Paloh.

Dipilihnya Anies Baswedan sebagai capres ditegaskan Paloh demi melanjutkan upaya pembangunan yang sudah dibangun Jokowi. Karena itu, bagi Paloh semestinya tak ada soal antara posisi NasDem di pemerintahan dengan deklarasi capres Anies Baswedan.

“Kalau ini diputar sedemikian rupa, ada upaya sistemik menjegal kepemimpinan pembangunan, yang paling siap berhadapan adalah NasDem. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan kepada kita semua. Kita tetap barisan koalisi pemerintahan, bukan lip service, pragmatis. Kita punya dignity, pride, kita punya keyakinan diri. Sekarang terserah bola ini ada di tangan Presiden Jokowi,” tutur Paloh. (voi)