SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ada momen unik ketika saksi asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Diryanto alias Kodir memberikan keterangan atas terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, terkait perkara pembunuhan berencana Brigadir J.

Kesaksian Kodir mendapat perhatian majelis hakim hingga jaksa penuntut umum karena diduga memberikan keterangan yang berbelit-belit. Jaksa awalnya menanyakan soal CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang diduga mati. 

"Yang kamu terangkan ke penyidik apa? Rumah bersih kenapa kamu nggak ngomong, karena kebiasaan saya ada CCTV? Kan, begitu? Namun, kamu bilang CCTV rusak tanggal 15? Kenapa kamu nggak kunci saja, karena sudah merasa aman?" tanya jaksa di PN Jaksel, Rabu (9/11/2022).

Menurut Kodir, dirinya tidak begitu mengerti soal CCTV rusak, dan hanya sebentar mengecek rumah Duren Tiga.  "Saya kan hanya sebentar. Hanya ambil makan," sahut Kodir. 

Jaksa lantas menyambar kesaksian Kodir dengan menyebutkan keterangan sebelumnya.  Menurut jaksa, saksi Kodir merenangkan CCTV rusak, tetapi merasa aman meninggal rumah tanpa dikunci.

"Sedangkan kamu tahu CCTV rusak tanggal 15? Saya aman meninggalkan rumah karena dikunci. Sebab, ada CCTV? Kejujuran kamu. CCTV hidup nggak?" cecar jaksa. 

"Setahu saya mati," kata Kodir.  "Kalau mati kenapa kamu terangkan begitu?"sahut jaksa. 

"Siap salah yang mulia," jawab Kodir singkat. 

Mendengar jawaban itu, semua yang menyaksikan jalannya persidangan di ruang utama sidang PN Jaksel itu pun tertawa.  Pada saat kejadian pembunuhan di Duren Tiga, saksi Kodir mengatakan tidak mengunci rumah itu. (tvone)

SANCAnews.id – Habib Rizieq Shihab mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim khusus yang bertugas mencari CCTV kasus KM 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI.

Dia menegaskan bahwa jika CCTV kasus KM 50 dapat dilihat, maka akan membongkar peristiwa sesungguhnya yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.

"Kita minta KM 50 diusut kembali, kita minta Kapolri bentuk tim khusus mencari CCTV KM 50. Karena itu merupakan kotak pandora, begitu itu dibuka semua akan jelas," tegas Rizieq dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television, Selasa (8/11/2022).

"Apa betul laskar melawan, apa betul laskar membawa senjata, apa betul laskar menyerang mobil aparat, atau sebaliknya," sambungnya.

Menurut Rizieq, ada kejanggalan dalam kasus KM 50 yang mana CCTV Tol Cikampek-Jakarta hilang saat peristiwa penembakan 6 Laskar FPI terjadi.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal serupa juga terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

"Jaksa di pengadilan Sambo mengatakan, tim yang menyita CCTV KM 50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo," tegas Rizieq.

"Artinya apa? benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas, ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim khusus yang mengusut," sambungnya.

Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini pun menegaskan bahwa jika polisi bisa mengungkap kasus KM 50 tentu kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara akan meningkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus pembunuhan berencana Brigadir J mengatakan bahwa tim CCTV KM 50 sama dengan tim yang menghilangkan CCTV dalam kasus Ferdy Sambo.

Salah satu tim CCTV tersebut adalah AKBP Arie Cahya Nugraha alias Acay. Acay menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri saat kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurut JPU, Acay yang menghilangkan CCTV di Kompleks Polri Duren Tiga, rumah dinas Ferdy Sambo, sekaligus anggota tim yang menangani CCTV kasus KM 50. (populis)

SANCAnews.id – Kisah pilu dialami sebuah pabrik pembuat mesin alat sistem pertanian atau Alsintan didaerah Milir, Madiun Jawa Timur yang merasa di PHP Presiden Jokowi selama 7 tahun atas order hantu 1000 mesin Alsintan.

Cerita tersebut dibagikan dalam sebuah Tread di twitter oleh @her_alone akun tersebut mengaku saat itu pemerintan memerlukan mesin pertanian sebanyak 60 ribu buah.

Saat itu pemimpin pabrik hanya menyanggupi jika dalam setahun pabrik hanya mampu memproduksi 200 buah mesin Alsintan.

Namun Presiden Jokowi yang saat itu hadir di pabrik menyatakan bahwa jumlah 200 itu kurang dan butuh 1000 buah pertahun.

"Alkisah Presiden @jokowi hadir dipabrik peralatan pertanian kami di Mlilir Madiun. Atas info Mentri Pertanian saat itu Amran, beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60rb alsintan pemanen padi. Lalu menanyakan kemampuan produksi kami" cuit @her_alone.

"Pemimpin pabrik @KyaiMblebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan "Kurang, bisa 1000 buah?". Kami jawab, bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada pakde Soekarwo (Gub.Jatim & Komut Bank Jatim), serta pejabat Bank yg hadir" sambung @her_alone.

Mendapat kesempatan tersebut, meski tanpa surat kontrak dan perjanjian tertulis pihak pabrik langsung tancap gas untuk membuat 1000 buah Alsintan orderan presiden Jokowi.

Namun siapa sangka dalam perjalanannya saat pihak pabrik bekerja keras untuk memenuhi "orderan" Persiden tersebut tanda-tanda pembelian dari pemerintah tak kunjung datang.

"Beliau minta Bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1000 mesin sesuai permintaan presiden. Sepanjang perjalanan produksi, tanda2 pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. @KyaiMblebes mondar mandir ke Deptan" lanjut @her_alone dalam utasnya.

"Bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana, yg hasilnya hanya selembar surat Setneg. Saat membawa surat Setneg ke Menteri Arman, dijawab tdk ada uang. Dilapangan, barang impor masih datang, artinya masih dibeli. Tahun berganti, Stok mesin dan berbagai komponen menumpuk" keluh @her_alone.

Dalam prosesnya perusahaan yang terus mengangsur ke pihak bank dan terhimpit beban gajih karyawan pesanan dari pemerintah tak kunjung datang.

Perusahan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan PHK terhdap para karyawan dan mencoba berbagai cara agar perusahaan tetap bertahan.

"Sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke Bank, dan menggaji karyawan kan? Nilai uang "berhenti" perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 milyar. Saya terus minta @KyaiMblebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan" cecar #her_alnone.

Sampai saat ini mereka masih menagih dan mempertanyakan komitmen presiden Jokowi yang tak kunjung datang.

"Banyak ayat, banyak petuah sesepuh, banyak nalar yg mengatakan bahwa Janji Haruslah Ditepati, krn hal itu bagian dari ciri orang beriman. Kisah ini berawal dari kehadiran Presiden @jokowi pada tgl 6 Maret 2015 dipabrik kami. Tujuh tahun kami MENPERTANYAKAN JANJI" pungkas @her_alone. (fajarnusa)

SANCAnews.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta akan kembali melakukan aksi di Gedung Balaikota DKI Jakarta tempat Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkantor. Aksi ini berkaitan dengan kenaikan upah minimum tahun 2023 pada Kamis besok (10/11).

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta, Winarso menyebut pihaknya menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta di tahun depan, sebesar 13 persen. Hal ini berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

“10 November 2022 esok kami akan turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI," katanya seperti dikutip redaksi, Rabu (9/11).

Para buruh menolak PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang dinyatakan MK (Mahkamah Konstitusi) cacat formil.

"Oleh karena, kenaikan UMP harus menggunakan PP 78,” tegas Winarso.

Menurutnya, akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), daya beli buruh turun 30 persen. Apalagi, tiga barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak, yakni makanan dan minuman, transportasi, serta tempat tinggal.

"Inflasi Januari -Desember diperkirakan sebesar 6,5 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi, berdasarkan prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9 persen. Jika dijumlah, nilainya 11,4 persen. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6 persen, sehingga kenaikan upah yang kami minta 13 persen tahun depan,” sambungnya.

Terkait tuntutan dalam aksi unjuk rasa nanti, Winarso menyampaikan setidaknya ada 5 tuntutan yang akan disuarakan;

1. Tolak PP. 36 tahun 2021 sebagai acuan Kenaikan Upah 2023;

2. Dasar penetapan Kenaikan Upah tahun 2023 harus mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi;

3. Naikkan Upah Minimum tahun 2023 sebesar 13 persen;

4. Tolak Omnibus Law;

5. Tolak PHK dengan ancaman Resesi Global. (rmol)

SANCAnews.id – Dua mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis, disebut-sebut sebagai sumber masalah dari institusi Polri.

Terlebih, Tito dan Idham Azis tak terlihat saat mantan pimpinan Polri berkumpul bersama beberapa waktu lalu, untuk memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Kalau kita baca, kenapa para kapolri, para mantan kapolri tidak ada yang, tidak ngajak dua mantan kapolri lain? Berarti kan sudah jelas dong, dua (mantan) kapolri yang tidak ikut itu adalah sumber masalahnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa, seperti yang dilansir dari suara.com.

Terlebih baik Tito dan Idham Azis merupakan yangn membentuk dan mempertahakan keberadaan Satgasus yang sebelumnya dijabat oleh Ferdy sambo.

“Kalau kita telusuri Sambo, Sambo itu Satgassus. Siapa yang bikin satgassus? Ya Tito ya Idham,” ungkapnya.

Desmon mengatakan tidak ada perang bintang dalam institusi Polri. Namun yang ada yakni terjadinya kerusakan sistem di intitusi Polri.

“Kerusakan apa yang terjadi hari ini disebabkan karena dua kapolri yang nggak bagus itu, gitu loh. Yang mantan-mantan kapolri nggak mau ngajak mereka,” kata dia. (suara)