SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Helmi Felis mebeberkan alasan Anies Baswedan dicopot dari kabinet Presiden Jokowi kala itu karena akan membongkar anggaran yang bocor sebesar Rp23 triliun.

“Ternyata...!!! Anies Baswedan di pecat karena membongkar Anggaran bocor (yang siap jadi bancakan) sebesar 23 Triliun.!!!” ujar Helmi melalui akun Twitter-nya pada Selasa (8/11/2022).

Diduga dana tersebut akan dijadikan bancakan atau dibagi-bagikan kepada pihak tertentu. Ia menilai Anies terlampau lurus sehingga dicopot dari Istana.

Namun, hal tersebut justru menunjukkan bukti bahwa Anies bersih dan akan mampu membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

“Anies Baswedan terlampau lurus, sehingga diusir dari bagian rezim KORUP. Anies Baswedan tebukti bersih dan akan mampu membersihkan KKN di Indonesia,” ujar Helmi.

Diketahui, sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 16 Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan pernah menjadi salah satu menteri di kabinet Presiden Jokowi.

Pada 27 Oktober 2014, Anies sempat dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Namun, jabatan tersebut tidak berumur panjang. Anies dicopot melalui reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendy. (waratekonomi)

SANCAnews.id – Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mendorong pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno beserta keluarganya.

Permintaan maaf itu karena Bung Karno di sisa akhir hidupnya mendapatkan perlakuan tidak adil dan dituding tidak setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah ditemui di kawasan Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Hal itu disampaikan Basarah merespons pernyataan Presiden Jokowi terkait Soekarno bahwa negara mengakui dan menghormati kesetiaan dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Indonesia.

Basarah menjelaskan, tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno tidak pernah terbukti dan dibuktikan oleh apapun. Sehingga, menurut dia, permohonan maaf perlu disampaikan pemerintah Indonesia.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia terkenal sebagai negara yang menghormati jasa para pahlawannya.

"Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggungjawab moral berbangsa dan bernegara kita," ucap Basarah.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu juga berpandangan bahwa permintaan maaf diperlukan supaya anak cucu atau generasi selanjutnya terus menghormati jasa para pahlawan terutama para pendiri bangsa.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pengakuan dan penghormatan kepada Bung Karno terbukti dari gelar pahlawan yang diberikan oleh pemerintah kepada sang proklamator tersebut.

"Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara," kata Jokowi dalam keterangan pers, Senin.

"Baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara," ujar Jokowi melanjutkan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan, ada bagian sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno.

Jokowi menegaskan, berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

"Baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan," ujar Jokowi. (kompas)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo menegaskan Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Presiden pertama RI Soekarno melindungi tokoh-tokoh gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau G30S sudah dicabut.

Jokowi mengatakan peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Dia menilai peraturan dalam Tap MPRS sebelumnya tak perlu dilanjutkan kembali.

"Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut," kata Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Senin (7/11).

Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 mengatur pencabutan kekuasaan presiden dari Sukarno. Bagian pertimbangan peraturan itu menyinggung peristiwa G30S. Tap MPR itu mengutip laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

"Bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G- 30-S/PKI," bunyi poin ketiga pertimbangan Tap MPRS itu.

Jokowi juga berkata pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan proklamator bagi Sukarno pada 1986. Pada 2012, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sukarno.

"Artinya, Insinyur Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan," ujar Jokowi. (cnnindonesia)

SANCAnews.id – Perguruan Pencak Silat Padepokan Batu Singka Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, Padang menggelar pertemuan dan mengundang Peguruan Silat Nanggalo, Padang Utara dan Kasang Padangpariaman, Selasa 8/10/22.

Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022 di Tampat Guguk Nan Tigo Jalan Ahmat Khatib RT. 05, RW. IX Kel. Balai Gadang Kec. Kototangah Padang Sumatera Barat.

Menurut Saidul Bahri ,SH selaku ketua dalam perguruan Padepokan Batu Singka, pencak silat dapat menjadi sarana efektif dalam mempromosikan seni budaya Minang di Sumatera Barat dapat terjaga untuk kelestarian di tengah globalisasi dimasa sekarang.

“Dengan adanya pertemuan atara perguruan silat yang diselenggarakan ini dapat menjalin hubungan sesama anak bangsa sehingga terjadi saling mengenal dari antara generasi masa depan anak negeri yang kita harapkan untuk masa akan datang," terangnya.

Dalam acara yang terselenggara atas kerjasama dengan masyarakat sekitar yang dihadiri oleh 3 perguruan pencak silat tersebut juga digelar silaturahmi untuk memperingati hari besar umat Islam yang baru saja diperingati.

Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Nusantara (Indonesia). Seni bela diri ini dikenal luas di Indonesia, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa nusantara.

Unsur-unsur bela diri dengan pencak silat yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan, "Pencak silat merupakan seni bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang khususnya masyarakat Indonesia, tutupnya Busrizal, Gelar Pandeka Malin Kayo Guru Besar (Tuo Silat ) dan juga Pimpinan Perguruan sekaligus pelatih. (sanca)

SANCAnews.id – Karakter Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap sebagai orang yang bukan hanya pinter ngomong, akan tetapi ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contohnya ketika buang badan terkait naiknya harga BBM, padahal Ahok merupakan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

Demikian penilaian Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga menanggapi curhatan Ahok yang mengaku disalahkan banyak orang atas kenaikan harga BBM. Dalam curhatannya, Ahok buang badan dengan menyebut dirinya hanyalah orang kelima dalam mengambil keputusan kenaikan harga BBM.

"Ahok juga pinter ngomong, tapi tak berisi," ujar Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (7/11).

Andi menilai, Ahok merupakan contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu bisa diamati ketika nasibnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jika pemprov kerja bagus, dia tepuk dada, jika buruk, anak buahnya disalahkan, biasa dia begitu," kata Andi.

Bahkan, Andi pun menyinggung pernyataan Ahok yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataannya saat ini.

"Dulu sombong bilang merem aja Pertamina untung, sekarang buang badan salahkan presiden, menteri dan dirut," katanya.

Jika melihat narasi yang disampaikan Ahok kata Andi, Ahok buang badan atas kenaikan harga BBM kepada Presiden Joko Widodo.

"Jika lihat narasinya bisa di bilang begitu (Ahok buang badan ke Presiden Jokowi) penyimpangan-penyimpangan itu karena empat orang di atasnya," pungkasnya. (*)