SANCAnews.id

SANCAnews.id – Lama tak berbicara politik ke ruang publik, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kini muncul bersama mantan relawannya pada saat Pilgub DKI 2017 silam. Pertemuan tersebut digelar di Mal Cilandak Townsquare, Jakarta Selatan, Minggu (6/11).

Dalam acara tersebut, Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina melontarkan pernyataan sindiran kepada orang yang pintar berbicara. Tak dijelaskan secara gamblang siapa yang ia maksud.

"Kita bersyukur 5 tahun, Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya itu kita syukuri, kita bersyukur," kata Ahok pada Minggu (6/11).

Menanggapi pernyataan Ahok ini, Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga merasa heran dengan sindiran yang belakangan diduga ditujukan kepada Gubernur Jakarta pengganti dirinya, Anies Baswedan.

"Orang pintar ngomong itu perlu sekali, seperti Bung Karno, Gus Dur, BJ Habibie & SBY misalnya. Yang penting itu jangan asal ngomong alias asbun (asal bunyi) kayak Ahok," balas Andi Sinulingga lewat akun Twitternya.

"Asbun (asal bunyi) bilang merem saja Pertamina pasti untung, asbun ngomongin ayat-ayat suci agama orang di ruang publik," sindir Andi Sinulingga. (rmol)

SANCAnews.id – Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap cuci tangan dan buang badan ke Presiden Joko Widodo atas kenaikan harga BBM yang membuat sulit rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan Ahok yang curhat karena disalahkan banyak orang. Di sisi lain Ahok mengaku hanya berada di layer kelima dalam pusaran penentuan kebijakan termasuk harga BBM yang dijual Pertamina.

"Ahok tidak bisa menghindar dari naiknya  harga BBM. Dia bergaji besar harusnya tanggung jawab juga besar. Termasuk naiknya BBM saat ini," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/11).

Muslim menilai, Ahok tidak bisa menyalahkan pihak lain, ataupun mengaku berada di layer kelima dalam pusaran penentuan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Ahok kelihatannya cuci tangan dan buang badan ke Jokowi," demikian Muslim menekankan.

Muslim menyarankan sebaiknya Ahok segera dipecat dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta sudah mendapatkan hak berupa gaji besar. Namun demikian, dan tidak tanggung jawab.

"Karena dampak politisnya, toh akhirnya Jokowi juga yang pikul," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya melanjutkan dan menyempurnakan program kerja Anies Baswedan.

“Apa yang belum diselesaikan Anies, harus diselesaikan, apa yang sudah bagus, dilanjutkan. Bukan ‘menghajar’, mengganti orang-orang Anies seenaknya. Ini menandakan bahwa dia tidak berjiwa besar,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022.

Ujang menilai Heru masih belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta. Salah satu yang menjadi sorotan, yaitu soal kepemimpinan Heru yang mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy yang mendadak. Ujang menduga Aprindy dicopot karena dia adalah orang Anies Baswedan. 

“Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” ujarnya.

Sebelum mengambil keputusan, sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru seharusnya melihat kondisi di lapangan, banyak berdialog dan berdiskusi, sehingga tidak menimbulkan stigma di masyarakat.

“Jadi, ke depan, mestinya Heru melihat dulu kondisi situasi birokrasi seperti apa, BUMD seperti apa, warga/masyarakat seperti apa. Menyerap aspirasi dulu, mendengarkan dulu, lalu menjelasakan persoalan-persoalan yang ada, satu-persatu,” kata dia.

Menurutnya, jika Heru mengerti dan paham soal Jakarta, maka penyelesaian yang dilakukannya menjadi solusi bukan kontroversi.

“Soal kepemimpinan, saya melihat seperti itu. Artinya, dia tidak paham persoalan-persoalan Jakarta kalau tahu persoalan Jakarta, maka penyelesaian dilakukan secara bagus, baik, secara smart, cerdas, sehingga kebijakan-kebijakan diambil adalah solusi terbaik bagi Pemprov maupun warga Jakarta bukan kontroversi yang dihasilkan,” lanjut Ujang.

Oleh karena itu, ia menilai kepemimpinan Heru Budi Hartono ugal-ugalan, tidak terkonsep, dan tidak jelas. “Birokrasi juga dirotasi. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya ugal-ugalan, tidak terkonsep, tidak jelas. Semestinya, birokrasi, BUMD, itu kan dicek dulu, dinilai dulu, dilihat dulu, dievaluasi dulu secara menyeluruh apa kekurangannya, apa kelebihannya, untung atau rugi,” ujar Ujang.

Anggota DPRD Sebut Pencopotan Dirut MRT Jakarta Bukan karena "Orangnya" Anies Baswedan 

Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak menyebutkan alasan dicopotnya Mohamad Aprindy sebagai Direktur Utama (Dirut) MRT Jakarta. Menurutnya, pencopotan tersebut bukan karena Aprindy ‘orangnya’ Anies Baswedan.

“Dalam penjelasan BP BUMD sewaktu saya tanya alasan kenapa Pak Aprindy harus diganti sesingkat itu karena tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak dieksekusi November ini,” kata Gilbert saat dihubungi Tempo, Senin, 7 November 2022.

Penunjukan Aprindy sebagai Dirut MRT Jakarta, kata dia, dilakukan Anies secara mendadak. “Dirut itu, kan diangkat oleh Anies, mendadak yang digantikan adalah orang yang sejak awal membenahi MRT, bersama-sama Jepang. Yang menjadi pertanyaan sebaliknya adalah apa alasan Anies mencopot Dirut MRT yang lama?,” ujarnya.

Menurutnya, Aprindy seharusnya tetap di Jakpro karena ia memahami konstruksi. “Karena Pak Aprindy seharusnya lebih baik tetap saja di Jakpro karena latar belakang konstruksi. Hal mendesak di MRT November ini masalah finance,” kata dia.

Gilbert menegaskan bahwa digantinya Aprindy dengan Tuhiyat murni karena pekerjaan. “Betul, saya juga yang protes pertama di media kenapa dicopot. Saya dapat penjelasan, murni karena tuntutan pekerjaan. Kesalahan sebenarnya di Anies, kenapa ganti Dirut kurang dari tiga bulan menjelang habis jabatannya?,” ujarnya. (tempo)

SANCAnews.id – Politisi Partai Demokrat, Taufik Rendusara angkat suara soal pujian Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memuji kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Ia menyindir pujian yang diberikan Ahok kepada Heru. Menurutnya, kedua pejabat nomor satu di DKI Jakarta itu sama-sama Gubernur Give Away.

"Gubernur give away muji gubernur give away," kata Taufik di akun Twitter @TRendusara, Senin (7/11/2022).

Diketahui Anies akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) penggusuran yang dibuat di era Ahok berkuasa di Ibu Kota.

Akan tetapi, Heru Budi yang kini memimpin Jakarta melalukan evaluasi. Ahok pun penyebut bahwa yang sebenarnya terjadi bukan penggusuran, melainkan memindahkan penduduk ke rumah susun (Rusun).

“Sebetulnya lebih tepatnya itu bukan penggusuran tapi tergantung kamu dari sisi mana lihatnya kalau bagi pemda Kenapa kita telat lakukan itu karena kita tunggu rumah susunnya jadi,” ujar Ahok dikutip dari channel Youtube salah satu tv swasta, Senin (7/11/2022).

Diketahui, Heru Budi Hartono akan mengevaluasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Ia mengatakan akan melakukan pembahasan soal permohonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengajukan pencabutan Pergub Penggusuran.

"Nanti saya tanya Biro Hukum ya. Nanti kita lihat, saya tanya dulu Biro Hukum. Ya kita bahas ya, saya belum tahu kan. Maksudnya tahu tetapi nanti detailnya kan kita bahas dengan Biro Hukum," ujar Heru, Jumat (4/11/2022). (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Ekonom Anthony Budiawan mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut masih ada Rp1.200 triliun belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi atau dibelanjakan.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu terkesan heran. Pasalnya, surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN akan jebol.

“Ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN AKAN JEBOL, yang terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?” tweet Anthony Budiawan lewat akun Twitter pribadinya, @AnthonyBudiawan, Senin, 7 November 2022.

“Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi, pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah. Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?” lanjutnya.

“Sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023.” Apa tdk salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan utk APBN 2023? Penyesatan informasi?” tegas Anthony.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di sisa akhir tahun 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp3.106,4 triliun, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp1.913,9 triliun. Itu artinya belanja baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022 dan masih ada Rp 1,192,5 triliun yang belum diserap atau dibelanjakan.

“Daftar belanja kita ada Rp3.000 triliun, kalau itu dieksekusi semuanya, itu masih ada Rp1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan. That’s really big money,” jelas Sri Mulyani dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/10/2022) dikutip dari CNBC.

Dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Kuartal II-2022 yang mencapai 5,44% (year on year/yoy). (herald)