SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Anies Baswedan kelak tidak akan disebut petugas partai, meskipun dia didukung oleh gabungan partai politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

Komentar Rocky itu menjawab pernyataan jurnalis senior Harsubeno Arief. Menurutnya, kegiatan formal Anies bersama partai seperti 'tenggelam' di tengah ribuan relawan yang antusias menyambutnya di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (4/11/2022).

"Walau pun acara formalnya acara partai, atributnya tenggelam oleh atribut relawan," kata Harsubeno Arief kepada Rocky Gerung dalam diskusi di akun YouTube Rocky Gerung Official, dikutip dari SuaraSumbar.id, Minggu (6/11/2022).

"Orang nggak peduli, mau partainya apa. Orang nyinyir dengan partai karena juga berpikir partai nanti akan nipu Anies juga ujungnya," jawab Rocky.

Menurut Rocky, antusiasme ribuan relawan itu bagaikan pesan bahwa Anies yang diklaim tidak punya dukungan akar rumput, tidak betul. Bahwa Anies hanya narasi-narasi dan ternyata, kata Rocky, terbukti narasi Anies dianggap penting. Buktinya, ribuan orang relawan menyambutnya.

"Orang anggap Anies (narasi) penting yang akan menentukan program," bebernya.

Rocky mengatakan, kehadiran Anies Baswedan membentuk lokasi politik baru. Dimana, orang-orang tidak lagi melihat fungsi partai, melainkan menilai figur yang diusungnya.

"Calonnya itu punya kapasitas untuk membuat kebijakan etis, atau sekadar jadi petugas partai," tegasnya.

Rocky Gerung menilai jika istilah petugas partai tidak berlaku bagi Anies Baswedan. "Kalau Pak Jokowi, sejak awal memang disebut petugas partai karena dibelakangnya adalah partai. Kalau Anies dibelakangnya adalah relawan yang sangat cair, itulah yang kita sebut semen sosial Anies mampu mengikat para relawan," katanya. (suara)

SANCAnews.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak direksi dan komisaris Pertamina lakukan efisiensi agar dapat menekan harga jual BBM-nya. Dengan begitu, harga jual BBM Pertamina dapat bersaing dengan BBM operator swasta.

Ia mengatakan, sebenarnya sudah lama DPR minta kepada Pertamina untuk membuka hitung-hitungan harga jual BBM baik yang subsidi maupun yang umum.

Tapi sampai sekarang Pertamina tidak dapat menjelaskan secara utuh. Sehingga soal harga jual BBM Pertamina ini tidak bisa diperkirakan secara objektif.

“Saat ini Pertamina menjual BBM subsidi dan umum. BBM subsidi hanya solar dan pertalite. Jadi BBM lainnya seperti Pertamax bukanlah BBM bersubsidi. Karena BBM jenis umum, maka harganya mengikuti mekanisme pasar. Kalau mengikuti harga pasar maka harga jualnya harus kompetitif. Kalau tidak maka akan ditinggal pelanggannya,” kata Mulyanto seperti dikutip Minggu (5/11/2022).

Mulyanto juga minta jajaran Komisaris Pertamina meningkatkan fungsi pengawasan. Menurutnya, Komisaris harus bertanggung jawab ketika terjadi inefisiensi yang berujung pada tingginya harga jual BBM Pertamina.

Komisaris Pertamina, lanjut Mulyanto, memegang peranan sangat penting dalam menata manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien.

“Komisaris harus mendorong Pertamina meningkatkan efisiensi manajemennya agar harga bbm non subsidinya kompetitif. Masak Pertamina kalah dengan swasta yang tidak dibackup secara langsung oleh Pemerintah. Ahok perlu lebih aktif mengawal kerja Pertamina agar lebih baik,” kata Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan seharusnya Pertamina dapat lebih baik dari operator swasta.

“Yang menarik kasus Revvo 89 yg pernah dijual lebih murah dari premium-90, yang notabene bbm bersubsidi. Begitu juga yang terjadi dengan BBM dari Shell. Berarti Shell dan Vivo lebih efisien manajemen bisnisnya. Karena ini kan mengikuti mekanisme pasar. Kalau pertamax mahal tentu akan kurang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang akan merugikan Pertamina,” tandas Mulyanto. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi felis mengritik kinerja Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai telah merusak sistem di Ibu Kota.

Seperti diektahui, setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser dari jabatannya pada 16 Oktober 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Heru Budi menjadi penggantinya.

Menurut Helmi Felis, sebagai gubernur pengganti, Heru Budi merusak sistem yang ada di Jakarta, dengan mengubah kebijakan era Anies Baswedan.

"Gubernur Cadangan memang merusak sistem yang sudah ada, akibatnya korban berjatuhan," ucapnya dikutip dari Twitter @HelmiFelis_, Minggu (6/11).

"Menggantikan orang sekaliber Anies Baswedan memang sulit. Kalo udah tau sulit jangan KEMELINTI, Ubah kebijakan sana-sini. Kalo sudah begini mau tuh Heru tanggung jawab? Paling cengengesan," sambungnya.

Komentar Helmi ini ditujukan pada unggahan video dari seorang netizen Twitter, yaitu terlihat seorang pesepeda yang ditabrak oleh mobil berwarna hitam di perempatan Harmoni Jakpus.

"Pesepeda Ditabrak Lari Mobil Perempatan Harmoni Jakpus sekitar pukul 06.00 WIB. Jakarta koq jadi ruwet begini banget ya," cuit akun Twitter @tijabar. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa kelompok atau komunitas Islam tertentu sebetulnya tidak memperjuangkan khilafah agar menjadi sitem pemerintahan di Indonesia.

Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah memecah belah bangsa dengan isu Islamophobia, termasuk pendirian khilafah.

"Saya sebut pak Jokowi dengan pengertian adiministrasi pak Jokowi, kebijakan-kebijakan yang memecah belah bangsa itu makin lama makin terlihat," Jelasnya.

"Buzzer-buzzer pak Jokowi nggak henti-hentinya lakukan Islamophobi itu, jadi kelihatannya politik Islam dipancing untuk demonstrasi," sambungnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (6/11).

Dengan demonstrasi seperti aksi 212, maupun sekarang yang terbaru yaitu aksi 414 yang bercorak dengan muslim, maka pandangan terhadap Islam semakin buruk.

"Supaya diperlihatkan bahwa ini betul-betul politik Islam, jadi jebak menjebak itu sebetulnya, dan itu buruk sekali," ujar Rocky Gerung.

"Satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain, lalu di ujungnya oh itu karena Islam, ya memang karena Islam itu mayoritas, tapi kita musti tau yang diperjuangkan Islam itu adalah keadlilan," lanjutnya.

Menurut Rocky, kelompok Islam tertentu sebetulnya tidak memperjuangkan sistem khilafah di Indonesia, meskipun narasinya memang seperti itu, tapi yang sesungguhnya diinginkan adalah keadilan.

"Bukan negara Islam yang diperjuangkan, bahwa narasinya begitu, itu adalah hak komunitas itu untuk membayangkan keadilan di dalam satu kekhilafaha," tandasnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti peristiwa banjir yang kembali menyerang DKI Jakarta pada Sabtu (5/11/2022) siang. Ia mengaku heran karena banjir kali ini tidak diributkan seperti saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Padahal, menurut Said Didu, sebelumnya setiap kali banjir banyak pegiat media sosial yang doyan menyudutkan Anies dan semakin ribut setiap kali banjir terjadi, tetapi kali ini tak ada suara.

"Jakarta banjir tapi kok ga ribut seperti sebelumnya - ada apa ya ?," tulis Said Didu, dikutip fajar.co.id dari akun twitternya, @msaid_didu, Sabtu malam (5/11/2022).

Sebelumnya, banjir yang mengguyur Ibu Kota itu bahkan sampai menyebabkan pohon tumbang. Sejumlah pegiat media sosial mengungkapkan, banjir kali ini makin parah dibanding saat Anies Baswedan masih menjabat.

"Kawasan Elite di Jakarta Selatan Terendam Banjir. Kirain Pj GA bareng2 buzzerRp bisa ngatasin Banjir Jakarta… ga taunya tambah parah," tulis akun @tijabar di twitter.

Dikutip dari akun TMC Polda Metro, genangan air banjir muncul di wilayah Kemang, Jakarta Selatan tepatnya depan Circle K. Selain itu, genangan air sekitar setinggi 15 cm juga sempat terjadi di Duren Tiga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pun, dari keterangan akun Instagram @jktinfo, banjir juga terjadi di wilayah Mampang Prapatan. Banjir terjadi pula di daerah Tanah Kusir. (wartaekonomi)