SANCAnews.id

SANCAnews.id – PCNU Grobogan angkat bicara soal salah satu pengurusnya, Sahid Danuji, terjerat kasus produksi uang palsu. Rais Syuriah PCNU Grobogan KH Ahmad Hambali Mahfudz menyatakan memilih mendoakan yang bersangkutan agar ke depannya lebih baik.

"Didoake mawon, mugo-mugo eling, mugo-mugo apik. Ya ken pripun. (Didoakan saja, semoga baik, semoga ingat. Ya mau bagaimana lagi)," ujarnya Jumat (4/11/2022).

Kiai Hambali mengatakan, sama sekali tidak mengetahui terkait kasus tersebut sebelumnya. Selama ini, dia mengaku hanya sekali melihat Sahid Danuji mengikuti rapat.

"Sebelumnya ya kita tidak tahu. Selama ini mulai pengangkatan, belum pernah ikut rapat, atau ikut sekali kelihatannya," imbuhnya.

Ia menyatakan tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Sahid Danuji. Menurutnya, yang lebih akrab yakni Ketua Tanfidziyah PCNU Grobogan, Wan Fadhil.

"Dereng nate kepanggih (belum pernah ketemu, red). Yang agak akrab Ketua Tanfidziyah," kata dia.

Terkait penentuan status Sahid Danuji sebagai Wakil Bendahara III di PCNU Grobogan, Hambali menyatakan perlu ada rapat terlebih dahulu. Dia menyatakan umumnya organisasi akan rapat terlebih dahulu.

"Mestinya organisasi kan ngoten (begitu). Rembikan riyin (rapat terlebih dahulu)," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Grobogan, Wan Fadhil menyatakan belum terlalu mengetahui mengenai kasus yang menimpa salah satu pengurusnya.

"Kurang paham. Dereng sempat (baca berita soal kasus Sahid Danuji, red)," ujarnya singkat.

Sebelumnya diberitakan, Sahid Danuji menjadi salah satu tersangka dalam kasus produsen uang palsu. Selain sebagai ASN guru di salah satu MTs di Kedungjati dan Ketua KSP Ben Silatu di Kedungjati, dia juga menjabat pimpinan di sejumlah organisasi. (murianews)

SANCAnews.id – Sahid Danuji, pengurus NU Grobogan ramai menjadi perbincangan usai ditangkap polisi karena terlibat skandal pembuatan uang palsu.

Sahid Danuji yang lama berkiprah menjadi Pengurus NU, memiliki peran penting dalam kejahatan pembuatan uang palsu tersebut, yaitu sebagai pendana utama.

Seperti apa sosok Sahid Danuji, juga kesehariannya yang tak hanya sebagai pengurus NU, tapi juga ASN Kementrian Agama Grobogan ini?

Sahid Danuji, Guru yang Tak Lagi Layak Digugu dan Ditiru 

Sahid Danuji, 48, oknum PNS Kementerian Agama (Kemenag) Grobogan yang ditetapkan menjadi tersangka Polda Jatim atas kasus tindak pidana uang palsu ternyata seorang guru sebuah MTs di Grobogan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan Padma Saputra menyebut, Sahid memang PNS Kemenag yang mengajar di salah satu MTs yang berada di Kecamatan Kedungjati.

”Setelah kami cek ternyata PNS di lingkungan Kemenag. Bukan di birokrasi Pemkab,” jelasnya.

Sementara A, kepala MTs tempat Sahid mengajar mengungkapkan, Sahid merupakan satu-satunya guru PNS yang ada di sekolah tersebut, dari total 16 guru yang ada.

Aktivis NU yang baru saja mendapat penghargaan 

Selain sebagai guru, Sahid dikenal aktif di berbagai organisasi. Bahkan, ia masuk bursa calon Ketua PCNU Grobogan 2022-2027 beberapa waktu lalu, meski tak terpilih.

Berkiprah di NU sejak 2002 dengan menjadi kader Ansor, kini ia dipercaya menjadi Wakil Bendahara PCNU Grobogan periode 2017 – 2022.

Tak hanya di NU, ia juga menjadi Ketua Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) Kedungjati, Ketua Forum Santri Indonesia (FSI) Grobogan, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Grobogan, hingga pengelola sebuah pondok pesantren (ponpes).

Dilansir Jawa Pos, Sahid belum lama mendapat penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Pratama dari Dewan Koperasi Indonesia (The Indonesian Cooperative Council) pada Sabtu (23/7/2022) lalu di Lapangan Stadion Kebon Dalem KEK Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam puncak acara Hari Koperasi Nasional ke-75.

Usai tertangkap, berdasarkan keterangan polisi, terungkap Sahid mendanai pembuatan uang palsu untuk memperkaya koperasinya itu.

Diberitakan sebelumnya, Sahid Danuji, pengurus PCNU Grobogan yang juga ASN Kemenag Grobogan ditangkap polisi karena terlibat skandal pembuatan uang palsu. Ia berperan sebagai pendana utama dalam komplotan yang beranggotakan 11 orang tersebut. (suaraislam)

SANCAnews.id – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mendapat sindiran pedas terkait sikapnya yang bungkam saat Ade Armando membahas politik identitas. Padahal, jelas-jelas PBNU menolak yang namanya politik identitas.

"Giliran Ade Armando bicara politik identitas ketua PBNU gak bersuara," ujar Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan alias Gus Umar dikutip dari unggahan twitternya, @Umar_Hasibuan__ (4/11/2022).

Singgungan Gus Umar bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui, PBNU selalu menggemakan dengan tegas, penolakan politik identitas. Baca Juga: PBNU Dukung KPK Usut Kasus Kasus Kardus Durian, Nama Mardani Maming Dibawa

"Padahal dimana-mana kampanye anti politik identitas. Coba yang bicara gini pendukung Anies. Wassalam Aniesnya. Susah benar bersikap adil di negeri ini," tandasnya kader PKB itu.

Sebelumnya, Ade Armando menjadi sorotan masyarakat karena mengunggah sebuah video yang kontroversial mengenai pemilihan Presiden di 2024.

Dalam video yang diunggah di akun Youtube Cokrotv, Ade menilai bahwa Anies hanya akan menang sebagai Presiden apabila pemilih dari umat kristen suaranya terbelah.

Ade menganggap, saat ini lawan sepadan untuk Anies dalam Pilpres 2024 nanti hanyalah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini.

Namun, Ganjar juga harus mampu mendapatkan dukungan dari umat kristen agar dapat mengalahkan Anies.

Pria yang sempat viral lantaran digebukin massa pengunjuk rasa itu menjelaskan, saat ini jumlah pemilih kristen di Indonesia ada sekitar 10 persen dan jika umat kristen bersatu memilih Ganjar, maka sangat mungkin Ganjar akan menang.

Tetapi jika umat kristen terbelah, maka Anies yang akan maju sebagai Presiden di 2024.

"Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak Anies akan gagal kalau suara umat Kristen terbelah Anies akan melenggang jadi presiden," ujar Ade.

Dia mengatakan, apabila dari total 10 persen suara umat kristen mendukung Ganjar, maka sangat besar kemungkinan Ganjar menang. Baca Juga: Isu Politik Identitas Mencuat Serang Anies Baswedan, Hilmi Felis: Terlihat Natural dan Wajar

"Artinya Ganjar akan mendapatkan tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang atau Taruhlah tidak ekskrem, taro lah perbandingannya 9 banding 1 atau 8 banding 2, Ganjar tetap akan menang," ujar Ade.

Namun, lebih djauh Ade menggambarkan, jika umat kristen terbelah, dan pembelahannya cukup besar, maka Ganjar berpotensi dikalahkan Anies. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Analog Switch Off (ASO) membuat Hary Tanoesoedibjo dan Mahfud MD tegang. Kedua tokoh yang berada di barisan pemerintah itu akhirnya saling ancam.

Ketegangan bermula saat Mahfud mencabut izin stasiun radio atau ISR untuk RCTI, Global TV, Global TV, MNC TV, iNewsTV, ANTV pada 2 November 2022.

“Semua cukup berjalan efektif, hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang ‘tidak mengikuti’ atau ‘membandel’ atas keputusan pemerintah ini. Yaitu RCTI, Global TV, Global TV, MNC TV, iNewsTV, ANTV dan tadi juga terpantau TV One, serta Cahaya TV,” ujar Mahfud melalui siaran YouTube Kemenko Polhukam, Kamis, 3 November 2022.

Padahal, kata Mahfud, di dalam Undang-Undang sudah dicantumkan soal kebijakan resmi pemerintah tersebut. “Itu pun sudah dimusyawarahkan melalui koordinasi berkali-kali dengan pembagian tugas,” lanjutnya.

Pengumuman Mahfud MD tersebut membuat bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo panas. Usai pengumuman Mahfud mengenai ancaman pencabutan izin stasiun radio itu, Hary Tanoe langsung menyebarkan siaran pers yang menyatakan MNC Group terpaksa mematikan siaran TV analognya.

“Mohon maaf kepada pemirsa RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews se-Jabodetabek, karena adanya ancaman Menko Polhukam Bapak Mahfud MD untuk mematikan siaran analog di wilayah Jabodetabek, maka kami sangat terpaksa menuruti ancaman tersebut, meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai,” tutur Hary Tanoe melalui postingan di akun Instagramnya yang telah terverifikasi @hary.tanoesoedibjo, Jumat, 4 November 2022.

Ia menyatakan ASO merugikan masyarakat di Jabodetabek. Ia menyebut kerugian yang dialami masyarakat bisa mencapai 60 persen. Sebab, masyarakat tidak lagi bisa menikmati tayangan televisi seperti sediakala dan mesti membeli set top box (STB).

Di sisi lain, Hary Tanoe menganggap kebijakan ASO bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2022 tentang omnibus law.

Salah satu petitum dalam putusan itu menyebut menangguhkan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atas dasar itu, Hary Tanoe mengajukan langkah hukum menghadapi kebijakan ASO itu. Sebab, dia berpendapat, saat ini ASO hanya berlaku di wilayah Jabodetabek dan tidak dilaksanakan serentak di seluruh wilayah siaran nasional, ini menurutmya membuktikan keputusan MK benar adanya dan diakui oleh Kominfo.

“Ini artinya keputusan ASO terbatas di wilayah Jabodetabek bukan perintah Undang-Undang, tapi adalah keputusan dari Kominfo semata,” ucap Hary Tanoe.

Tuntutan pidana dan perdata yang akan diajukan MNC Group, kata Hary yang juga ketua umum Partai Perindo itu, ditempuh demi memperoleh kepastian hukum. Ia juga berdalih langkah hukum dilakukan atas kepentingan masyarakat luas.

Terkait argumen Hary Tanoe, Mahfud MD menganggap salah kaprah jika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dijadikan landasan argumen. Sebab, kebijakan ASO sudah lebih dulu ditetapkan sebelum MK mengumumkan putusan terhadap UU Cipta Kerja.

“MK enggak batalkan itu. Jadi kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO ini sudah jadi kebijakan. Jadi ini bukan kebijakan baru,” ujar Mahfud.

Terbaru, Mahfud MD memperingatkan Hary Tanoe untuk tak mencari masalah hukum terkait kebijakan migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO).

“Gimana, sih, masyarakatnya tidak ribut, kok sebagian pemilik TV yang ribut? Kita ini prorakyat kok. Ayolah bekerja sama untuk kepentingan rakyat saja. Tak usah menggaruk-garuk kulit yang tidak gatal,” sindir Mahfud.

“Jangan mencari-cari masalah hukum untuk menyalahkan, karena kalau mau mencari-cari saya bisa dapat duluan,” lanjut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. (herald)