SANCAnews.id

SANCAnews.id – Desakan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagaimana disampaikan demonstran Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) saat menggelar aksi pada Jumat (4/11) dinilai wajar.

Menurut mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Rizal Ramli, desakan agar Presiden Jokowi mundur murni karena alasan kinerja, bukan sekadar isu identitas.

"Menarik, GNPR fokus minta Jokowi mundur, bukan hanya terkait dengan isu-isu agama," ujar RR kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/11).

Di pandangan begawan ekonom ini, desakan GNPR juga termasuk sebagai gambaran terkini atas ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena hari ini, Jokowi menjadi masalah besar bangsa," tuturnya.

Lebih dari lanjut, RR menyampaikan sejumlah hal yang diduga menjadi satu persoalan yang diprotes masyarakat, sehingga muncul desakan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

"Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pembiaran terhadap adu domba berbayar. Jokowi bukan solusi bangsa kita. Makin lama, semua akan porak poranda," demikian RR. (*)

SANCAnews.id – Pendukung Anies Baswedan menyoroti banjir yang kembali merendam Jakarta setelah dua pekan ditinggal oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pasalnya, setelah Anies lengser dan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono, para pendukung Jokowi yang juga memberikan dukungannya kepada Heru terus menggaungkan kinerja Heru dalam upaya menanggulangi banjir.

Tak sedikit dari mereka yang menyalahkan Anies atas banjir di Jakarta dan terus memuji Heru karena dianggap dapat mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.

Namun, banjir yang kini kembali datang tampaknya tak bisa membuat para pendukung Heru itu menyalahkan Anies kembali.

Terlebih Heru telah fokus pada sejumlah program banjir sejak hari pertama ia menjabat sebagai Pj Gubernur.

Lantas, salah satu pengguna media sosial yang menyadari diamnya para pendukung Heru itu pun tak tanggung-tanggung menyebut mereka sebagai kodok.

“Jakarta banjir, kodok2 udah gak berisik lagi. Kemana mereka sekarang?” tulis akun HisyamMochtar pada Jumat (04/11/2022).

Tak hanya Hisyam, para pendukung Anies lainnya pun memberikan komentar kepada basis pendukung Heru.

“Katanya 5 hari kerja setara 5 tahun anies. Sudah dua minggu gak kelar2 tuh banjir. Para cebong gak berani ngebully majikannya,” tulis akun @cah***.

“Nggak berisik soalnya sang kodok lagi mampetin itu gorong2 mereka lagi pada kumpul bikin strategi,” tulis akun @the***.

“Kok gak pada salahin gubernur nya ya ada yg aneh ni,” tulis akun @suk***. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Proyeksi kondisi ekonomi global yang mengancam perekonomian dalam negeri Indonesia, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mlyani Indrawati hingga Bank Indonesia (BI), seharusnya turut diantisipasi dari segi politik.

Disampaikan akademisi ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ancaman resesi global tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional, tetapi juga stabilitas politik Indonesia.

Dia meramal, jika resesi global turut menimpa perekonomian Indonesia, bukan tidak mungkin akan terjadi ketidakwajaran kebijakan politik pemerintah.

Sebagai contoh, dia berkaca pada resesi ekonomi tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19. Saat itu, muncul sejumlah kebijakan yang tidak memihak rakyat.

"Kecenderungan memburuknya praktik demokrasi saat pandemi Covid-19 lalu masih terasa. Saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja," ujar Ubed kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/11).

Pengalaman pandemi mengguncang ekonomi Indonesia, menurut Ubed, harus disadari maasyarakat karena berpotensi terulang.

"Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi, di saat yang sama performa pemerintah buruk di berbagai sektor. Ini cenderung akan memicu pemerintah membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian," tuturnya.

Maka dari itu, Ubed memandang perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset,dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks saat ini.

"Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik," demikian Ubed menambahkan. (*)

SANCAnews.id – Ada dugaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan ditunda pelaksanaannya. Dugaan tersebut disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.

Dugaan tersebut didasarkan pada pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang mengatakan PDIP akan mengumumkan calon presiden 2024 setelah persoalan ekonomi dapat ditangani.

Said Didu menilai pernyataan Hasto tersebut secara tidak langsung memberitahukan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan ditunda.

Politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, menanggapi isu Pemilu 2024 akan ditunda. Menurutnya, jika Pemilu ditunda maka MPR harus menunjuka penanggung jawab presiden.

“Kalau pemilu di tunda, berarti MPR tunjuk PJ Presiden,” ujar Andi melalui akun Twitter-nya pada Kamis (3/11).

Dengan demikian, kendati Pemilu 2024 ditunda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Situasi semacam itu juga terjadi pada posisi Gubernur DKI Jakarta di mana saat ini Jakarta dipimpin oleh penjabat gubernur hingga Pilkada serentak 2024 mendatang.

Anies Baswedan yang habis masa kerjanya pada Oktober 2022 tetap lengser dan tugas administratif gubernur dijalankan oleh penjabat gubernur yang dipilih presiden.

Di sisi lain, PDIP belum memberikan sinyal akan mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebagai calon presiden. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jumat (4/11/2022).

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur pada hari yang sama.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, kunker hari ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.

"Jadi hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu. Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022," kata Bey seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menyatakan, kunker ini bukan sebagai bentuk untuk menghindari adanya demonstrasi 411, karena sudah terjadwal sejak lama.

"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan aksi gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam itu akan digelar Jumat (4/11) besok pada pukul 13.00 WIB.

"Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB," kata Zulpan, Kamis (3/11/2022).

Aksi yang diperkirakan akan diikuti sekitar 750 orang tersebut menuntut agar harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan. Selain itu, mendesak keadilan hukum ditegakkan.

Salah satu dari ormas Islam yang tergabung dalam GNPR, Persaudaraan Alumni (PA) 212, sebelumnya menjelaskan aksi ini digelar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan tuntutan tersebut disuarakan setelah kabar soal isu ijazah pendidikan Jokowi palsu.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis, dikutip dari Kompas.com. (*)