SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ada dugaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan ditunda pelaksanaannya. Dugaan tersebut disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.

Dugaan tersebut didasarkan pada pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang mengatakan PDIP akan mengumumkan calon presiden 2024 setelah persoalan ekonomi dapat ditangani.

Said Didu menilai pernyataan Hasto tersebut secara tidak langsung memberitahukan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan ditunda.

Politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, menanggapi isu Pemilu 2024 akan ditunda. Menurutnya, jika Pemilu ditunda maka MPR harus menunjuka penanggung jawab presiden.

“Kalau pemilu di tunda, berarti MPR tunjuk PJ Presiden,” ujar Andi melalui akun Twitter-nya pada Kamis (3/11).

Dengan demikian, kendati Pemilu 2024 ditunda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Situasi semacam itu juga terjadi pada posisi Gubernur DKI Jakarta di mana saat ini Jakarta dipimpin oleh penjabat gubernur hingga Pilkada serentak 2024 mendatang.

Anies Baswedan yang habis masa kerjanya pada Oktober 2022 tetap lengser dan tugas administratif gubernur dijalankan oleh penjabat gubernur yang dipilih presiden.

Di sisi lain, PDIP belum memberikan sinyal akan mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebagai calon presiden. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jumat (4/11/2022).

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Mojokerto, Jawa Timur pada hari yang sama.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, kunker hari ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda kunker sebelumya pada 10 Oktober 2022.

"Jadi hari ini Presiden kunker ke Mojokerto, Jawa Timur. Sebetulnya rencananya kunker ke Mojokerto pada 10 Oktober lalu, namun tertunda saat itu. Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengajukan permohonan kembali agar Bapak Presiden ke Mojokerto pada hari ini, 4 November 2022," kata Bey seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menyatakan, kunker ini bukan sebagai bentuk untuk menghindari adanya demonstrasi 411, karena sudah terjadwal sejak lama.

"Jadi rencana kunker hari ini dijadwalkan sudah lama. Dijadwalkan ulang hari ini dan sudah lama," kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan aksi gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam itu akan digelar Jumat (4/11) besok pada pukul 13.00 WIB.

"Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB," kata Zulpan, Kamis (3/11/2022).

Aksi yang diperkirakan akan diikuti sekitar 750 orang tersebut menuntut agar harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan. Selain itu, mendesak keadilan hukum ditegakkan.

Salah satu dari ormas Islam yang tergabung dalam GNPR, Persaudaraan Alumni (PA) 212, sebelumnya menjelaskan aksi ini digelar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan tuntutan tersebut disuarakan setelah kabar soal isu ijazah pendidikan Jokowi palsu.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis, dikutip dari Kompas.com. (*)

SANCAnews.id – Sejumlah emak-emak turun ke jalan melakukan Aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411, digelar oleh sejumlah Organisasi Massa (Ormas) di Patung Kuda Jakarta Selatan, untuk menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya.

Menurut pantauan di lokasi, aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh massa atau peserta laki-laki. Beberapa diantaranya, juga merupakan peserta ibu-ibu atau emak-emak.

Mereka datang ke Aksi 411 untuk menyuarakan suaranya dengan membawa poster dan juga spanduk. Beberapa di antaranya, tertulis permintaan Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Adapula, spanduk berisi seruan untuk menyelamatkan Indonesia dari budaya bohong. Spanduk tersebut, dibawa oleh sejumlah emak-emak dengan busana pink.

"Selamatkan Indonesia dari budaya bohong. Jokowi mundur," begitu tulisannya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sejumlah Organisasi Massa (Ormas) menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 pada Jum'at (4/11/2022) di dekat Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat.

Salah satunya, ialah massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Adapun tuntutan yang disampaikan dalam demo 411 itu, ialah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Dikutip dari Tribunnews, tuntutan tersebut disebabkan tak digubrisnya tuntutan awal mereka pada demo sebelumnya.

Dimana pada demo jilid 3 sebelumnya, para peserta membawa tiga tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura.

Ketiga tuntutan tersebut yaitu;

Pertama, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kedua, menurunkan harga sembako dan harga-harga lainnya yang naik akibat peningkatan harga BBM.

Karena tiga tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka meminta Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI karena dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.

"Ternyata tuntutan kita ini tidak dihiraukan, maka dalam Akbar 4 ini, kita tuntutannya cuma satu, yaitu meminta dengan legowo agar Jokowi mengundurkan diri" kata Koordinator Lapangan GNPR 411, Muhammad Bin Husein Alatas saat dihubungi Tribunnews.com. (*)

SANCAnews.id – Massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar Aksi 411 di Patung Kuda Arjuna, Jakarta, Jumat (4/11/2022) siang. Sembari menggelar long march, massa berteriak meminta Presiden Joko Widodo mundur.

Pantauan Suara.com, massa semakin banyak berdatangan dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan secara bergerombol. Mereka terpantau memakai atribut serba putih sambil membawa poster bertuliskan 'Jokowi Mundur'.

Sambil long march, massa kompak bernyanyi 'Mundur..mundur..mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga'. Massa kemudian berkumpul di sekitar Patung Kuda hingga meluber ke jalanan.

Selain membawa poster, beberapa peserta Aksi 411 juga membawa bendera tauhid berwarna putih dan hitam. Kekinian, massa mulai duduk di sekitar dua mobil komando sambil mendengarkan orasi.

Petugas kepolisian kini menutup arus kendaraan dari sejumlah arah yang menuju ke Bundaran Patung Kuda.

Polisi Pasang Pertahanan Berlapis

Aparat kepolisian membuat pertahanan berlapis-lapis guna mengantisipasi kericuhan dalam aksi 411 yang digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang merupakan bagian Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Pantauan Suara.com di lokasi, tampak dua lapis barrier beton dan tiga lapis kawat berduri dipasang polisi di bawah jembatan penyebrangan orang (JPO) di Jalan Medan Merdeka Barat.

Beton dan kawat berduri itu dipasang melintas hingga menutupi ruas Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Jalan Thamrin menuju Istana Negara.

Kali ini, kawat berduri tidak hanya dipasang di atas jalan melainkan dirakit dengan besi yang menancap di atas barrier beton. Sejumlah petugas polisi tampak tersebar di sekitar lokasi untuk melakukan penjagaan.

Tampak pula ada water barrier terpasang di bagian belakang barrier beton dan kawat berduri. Selain itu, polisi juga menyiagakan beberapa kendaraan taktis di lokasi.

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat kini ditutup tepatnya mulai dari depan Gedung Sapta Pesona hingga ke arah Istana Negata dari dua arah. Hingga artikel ini ditulis belum tampak ada massa GNPR di Patung Kuda Arjuna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan ada ribuan personel kepolisian yang disiagakan untuk mengawal jalannya aksi 411.

"Total 3.790 personel," ujar Zulpan kepada wartawan. (suara)

SANCAnews.id – Loyalis Rizieq Shihab sekaligus tokoh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif heran sikap Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang sempat meminta pemerintah agar melarang penyebaran wahabi  di negara ini lantaran dianggap berbahaya.

Slamet menegaskan bahwa penganut wahabi sama-sama seorang muslim. Seharusnya, sesama orang Islam harus saling merangkul bukan malah saling memusuhi.

"Ya kira-kira begitu kalau nggak mau dibilang merasa paling benar sendiri. Muslim dimusuhi kafir dirangkul, aneh. Itu tidak sesuai dengan surat Al Fath ayat 21 tentang ciri umat Nabi Muhammad," katanya kepada Populis.id pada Jumat (04/11/2022).

Menurut Slamet, seharusnya perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan dengan dialog, bukan dengan cara-cara yang tidak mengedepankan permusyawaratan. Ia lantas berkelakar kalau anti wahabi, LDNU sebaiknya haji ke Jombang bukan Arab.

"Apakah pintu sudah tertutup di negeri ini? Kalau begitu sarankan saja LD NU kalau haji dan Umroh jangan ke Saudi tapi ke Jombang karena saudi wahabi," ucapnya.

Lembaga Dakwah PBNU melakukan Rapat Kerja Nasional LD PBNU IX di Asrama Haji Pondok gede, Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dari hasil rapat kerja tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi.

Hasil rekomendasi LD PBNU di antaranya minta pemerintah Indonesia melarang penyebaran paham agama tertentu. LD PBNU merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual.

Namun, hasil Rakernas LDNU tersebut sudah dianulir oleh Sekjen PBNU Saefullah Yusuf. Ia menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut tidak seizin rais Aam PBNU. (populis)