SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sejumlah emak-emak turun ke jalan melakukan Aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411, digelar oleh sejumlah Organisasi Massa (Ormas) di Patung Kuda Jakarta Selatan, untuk menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya.

Menurut pantauan di lokasi, aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh massa atau peserta laki-laki. Beberapa diantaranya, juga merupakan peserta ibu-ibu atau emak-emak.

Mereka datang ke Aksi 411 untuk menyuarakan suaranya dengan membawa poster dan juga spanduk. Beberapa di antaranya, tertulis permintaan Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Adapula, spanduk berisi seruan untuk menyelamatkan Indonesia dari budaya bohong. Spanduk tersebut, dibawa oleh sejumlah emak-emak dengan busana pink.

"Selamatkan Indonesia dari budaya bohong. Jokowi mundur," begitu tulisannya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sejumlah Organisasi Massa (Ormas) menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 pada Jum'at (4/11/2022) di dekat Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat.

Salah satunya, ialah massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Adapun tuntutan yang disampaikan dalam demo 411 itu, ialah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Dikutip dari Tribunnews, tuntutan tersebut disebabkan tak digubrisnya tuntutan awal mereka pada demo sebelumnya.

Dimana pada demo jilid 3 sebelumnya, para peserta membawa tiga tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura.

Ketiga tuntutan tersebut yaitu;

Pertama, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kedua, menurunkan harga sembako dan harga-harga lainnya yang naik akibat peningkatan harga BBM.

Karena tiga tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka meminta Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI karena dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.

"Ternyata tuntutan kita ini tidak dihiraukan, maka dalam Akbar 4 ini, kita tuntutannya cuma satu, yaitu meminta dengan legowo agar Jokowi mengundurkan diri" kata Koordinator Lapangan GNPR 411, Muhammad Bin Husein Alatas saat dihubungi Tribunnews.com. (*)

SANCAnews.id – Massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar Aksi 411 di Patung Kuda Arjuna, Jakarta, Jumat (4/11/2022) siang. Sembari menggelar long march, massa berteriak meminta Presiden Joko Widodo mundur.

Pantauan Suara.com, massa semakin banyak berdatangan dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan secara bergerombol. Mereka terpantau memakai atribut serba putih sambil membawa poster bertuliskan 'Jokowi Mundur'.

Sambil long march, massa kompak bernyanyi 'Mundur..mundur..mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga'. Massa kemudian berkumpul di sekitar Patung Kuda hingga meluber ke jalanan.

Selain membawa poster, beberapa peserta Aksi 411 juga membawa bendera tauhid berwarna putih dan hitam. Kekinian, massa mulai duduk di sekitar dua mobil komando sambil mendengarkan orasi.

Petugas kepolisian kini menutup arus kendaraan dari sejumlah arah yang menuju ke Bundaran Patung Kuda.

Polisi Pasang Pertahanan Berlapis

Aparat kepolisian membuat pertahanan berlapis-lapis guna mengantisipasi kericuhan dalam aksi 411 yang digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang merupakan bagian Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Pantauan Suara.com di lokasi, tampak dua lapis barrier beton dan tiga lapis kawat berduri dipasang polisi di bawah jembatan penyebrangan orang (JPO) di Jalan Medan Merdeka Barat.

Beton dan kawat berduri itu dipasang melintas hingga menutupi ruas Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Jalan Thamrin menuju Istana Negara.

Kali ini, kawat berduri tidak hanya dipasang di atas jalan melainkan dirakit dengan besi yang menancap di atas barrier beton. Sejumlah petugas polisi tampak tersebar di sekitar lokasi untuk melakukan penjagaan.

Tampak pula ada water barrier terpasang di bagian belakang barrier beton dan kawat berduri. Selain itu, polisi juga menyiagakan beberapa kendaraan taktis di lokasi.

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat kini ditutup tepatnya mulai dari depan Gedung Sapta Pesona hingga ke arah Istana Negata dari dua arah. Hingga artikel ini ditulis belum tampak ada massa GNPR di Patung Kuda Arjuna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan ada ribuan personel kepolisian yang disiagakan untuk mengawal jalannya aksi 411.

"Total 3.790 personel," ujar Zulpan kepada wartawan. (suara)

SANCAnews.id – Loyalis Rizieq Shihab sekaligus tokoh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif heran sikap Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang sempat meminta pemerintah agar melarang penyebaran wahabi  di negara ini lantaran dianggap berbahaya.

Slamet menegaskan bahwa penganut wahabi sama-sama seorang muslim. Seharusnya, sesama orang Islam harus saling merangkul bukan malah saling memusuhi.

"Ya kira-kira begitu kalau nggak mau dibilang merasa paling benar sendiri. Muslim dimusuhi kafir dirangkul, aneh. Itu tidak sesuai dengan surat Al Fath ayat 21 tentang ciri umat Nabi Muhammad," katanya kepada Populis.id pada Jumat (04/11/2022).

Menurut Slamet, seharusnya perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan dengan dialog, bukan dengan cara-cara yang tidak mengedepankan permusyawaratan. Ia lantas berkelakar kalau anti wahabi, LDNU sebaiknya haji ke Jombang bukan Arab.

"Apakah pintu sudah tertutup di negeri ini? Kalau begitu sarankan saja LD NU kalau haji dan Umroh jangan ke Saudi tapi ke Jombang karena saudi wahabi," ucapnya.

Lembaga Dakwah PBNU melakukan Rapat Kerja Nasional LD PBNU IX di Asrama Haji Pondok gede, Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dari hasil rapat kerja tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi.

Hasil rekomendasi LD PBNU di antaranya minta pemerintah Indonesia melarang penyebaran paham agama tertentu. LD PBNU merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual.

Namun, hasil Rakernas LDNU tersebut sudah dianulir oleh Sekjen PBNU Saefullah Yusuf. Ia menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut tidak seizin rais Aam PBNU. (populis)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengembalikan permohonan yang diajukan Anies Baswedan soal pencabutan Peraturan Gubernur 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Pergub Penggusuran Era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu tidak banyak berkomentar.

Said Didu mengatakan bahwa hal itu memperjelas sesuatu.

"Makin jelas," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (4/11).

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat Pergub baru terlebih dahulu sebagai pengganti regulasi sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabiro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta Yayan Yuhama.

"Dikembalikan sampai ada Pergub baru. Permohonan untuk difasilitasi. Kan biasanya dikasih, dengan catatan misalnya. Kita kan pergub pencabutan ya, misalnya ya disetujui," ujar Yayan Yuhama, dikutip dari Detik.

"Nah, ini tidak disetujui pencabutannya sampai ada regulasi yang di dalam materi itu masuk ke peraturan mengenai ketenteraman dan ketertiban," tambahnya.

Yayan Yuhama mengatakan, Pergub baru perlu dibuat agar tak terjadi kekosongan hukum setelah Pergub lama dicabut. Nantinya materi pergub baru mesti memuat peraturan terkait ketenteraman dan ketertiban.

Perda ketertiban umum belum masuk di 2023, cuma hasil fasilitasi terhadap Pergub 207 itu dari Kemendagri bisa untuk saat ini agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi tidak bisa dicabut dulu, tidak diizinkan sampai materi-materi dalam pergub masuk dalam regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai ketenteraman dan ketertiban," tuturnya.

Karena itu, saat ini Pemprov DKI masih mengkaji materi yang akan dimasukkan ke pergub baru sehingga bisa masuk ke Program Pembentukan (Propem) Pergub 2023 mendatang.

Yayan pun akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Satpol PP hingga Biro Pemerintahan DKI Jakarta.

"Lagi kita kaji juga. Kalau memang bentuk pergub baru nanti judulnya seperti apa, apa materi yang bisa dimasukkan ke dalam regulasi yang ketenteraman dan ketertiban. Karena dalam pergub itu isinya banyak, nih. Masih dalam proses. Kita cek lagi mana yang bisa masuk, mana yang nggak tapi memang pasti harus, kalau memang nanti kita pergub baru masuknya Propem Pergub 2023," tandasnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni PA 212 berencana menggelar Aksi 411 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (4/11) besok. Dalam aksinya nanti, salah satunya adalah menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Ketua PA 212, Slamet Maarif mengatakan, salah satu alasan pihaknya mendorong Jokowi untuk mundur adalah soal isu ijazah.

"Seperti yang sekarang beredar kan dugaan ijazah palsu, sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari istana ataupun presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Hal ini dinilai oleh Slamet merupakan salah satu pelanggaran konstitusi apabila terbukti benar terjadi.

Di sisi lain, ada pula beberapa alasan lain yang membangunkan semangat pihaknya untuk mendesak Jokowi mundur dari presiden. Mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan HAM.

"Patut diduga telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela jadi secara etika politik kita akan bahas juga di situ," katanya.

"Salah satunya itu lah selain faktor ekonomi dan faktor-faktor beberapa pelanggaran HAM yang selama ini terjadi," sambungnya.

Slamet mengeklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya mengenai aksi 411. Disebut, bakal ada ribuan orang yang menghadiri aksi unjuk rasa itu.

"Insyaallah ribuan. Yang jelas tadi kan kekuatan keamanan sendiri kita kerahkan seribu. Tenaga medis aja sekitar 100, kemudian tim logistik itu sudah sekitar 300 karena ada di lapangan, jadi insyaallah massa di atas itu lah," jelas dia.

Para peserta Aksi 411 itu rencananya besok akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah Salat Jumat terlebih dulu. Setelahnya, mereka bakal melangsungkan long march ke kawasan Istana Merdeka.

Bila melihat ke belakang, aksi 411 awalnya digelar pada 4 November 2016. Saat itu, GNPF MUI bersama FPI dan ormas Islam lainnya mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum atas pernyataannya soal surat Al-Maidah Ayat 51.

Sejak saat itu, aksi berlanjut ke 212 tepatnya 2 Desember 2016. Aksi 212 inilah yang kemudian digelar setiap tahunnya. (kumparan)