SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Tegu Santoso mengungkapkan ada perang bintang di dalam insitusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal itu, merupakan perumpamaan saling serang para perwira tinggi (Pati) Polri terkait dugaan pelaggaran hukum yang dilakukan.

Dia menyebutkan masing-masing kubu saling memegang aib satu sama lain.

"Kalau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian, para jenderal ini kalau mau dibongkar bukannya tidak bisa," ujar Teguh dalam Diskusi yang bertajuk "Mengungkap Persekongkolan Tambang Polisi dengan Oligarki Tambang", Kamis (3/11).

Dia menyebutkan saling kunci pun terjadi di kalangan para Pati dalam praktik pertambangan ilegal.

Satu di antaranya kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Dia menjelaskan hal itu berawal ketika seorang anggota polisi berpangkat Aiptu ditangkap yang diduga sebagai pengumpul uang setoran dari tambang ilegal.

"Tambang-tambang ilegal ini terjadi di Kalimantan Timur," ungkap Teguh.

Namun, tambang-tambang ilegal tersebut tidak dilakukan penegakan hukum (law enforcement).

"Karena terjadi kesepakatan rupanya bahwa ada uang perlindungan yang memang harus dikelola dan dibagikan secara proporsional di antara petinggi kepolisian lokal di Kaltim dan juga yang di Mabes. Ini yang terekam saya lihat di buku hitam Sambo," dia menambahkan.

Tak hanya itu, Sugeng menjelaskan Sambo juga meminta agar hal itu ditertibkan.

"Bahkan FS meminta supaya dilakukan penertiban karena perlindungan ini melibatkan jenderal-jenderal pada wilayah kepolisian lokal," ungkap dia.

Sugeng juga menyebutkan dalam buku hitam tersebut uang perlindungan itu digunakan untuk operasional kegiatan yang anggarannya tak cukup.

"Mau bagaimana coba? Oleh karena itu, saya katakan bahwa praktik tambang yang melibatkan aparat ini, cuma berada di ujung saja. Karena ada residu kebijakan yang tidak jelas terkait dengan tambang," jelasnya.

Tak hanya di Kalimantan Timur, praktik demikian juga terjadi di pertambangan-pertambangan ilegal daerah lainnya, termasuk Kalimantan Selatan.

"Apalagi di Kalimantan Selatan sekarang Kapoldanya baru," tutur Teguh.

Kapolda Kalimantan Selatan yang baru, Irjen Andi Rian Djajadi sendiri kerap mendapat sorotan publik terkait gaya hidupnya.

Selain itu, Teguh juga menegaskan masih adanya kasus yang dianggap menjadi track record buruk bagi sang jenderal, yaitu kasus pemerasan pembeli jam tangan mewah merek Richard Mille.

"Bagaimana dengan track record ini dia akan memimpin Polda Kalsel dalam kaitannya dengan tambang," pungkas Sugeng.(jpnn)

SANCAnews.id – Penasehat hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mencecar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung soal dugaan keterlibatannya dalam kasus KM 50. Sebab, jasanya sebagai pengusaha CCTV kerap diorder oleh AKBP Ari Cahya alias Acay.

Sedianya, dalam dakwaan Ari Cahya alias Acay disebut sebagai salah satu tim CCTV KM 50, ketika Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Cecaran dari penesehat hukum kedua terdakwa itu bermula saat mempertanyakan perkenalan saksi dengan Acay. Lantas, dijawab pertemanannya sudah terjadi cukup lama.

“Duluan mana kenal Pak Ari Cahya dengan Irfan?" tanya penasehat hukum terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 3 November.

“Pak Ari Cahya,” jawab Afung.

Dalam pengakuannya, Afung sudah mengenal Ari Cahya sejak 2011. Sebab, dia kerap membantu Acay dalam persoalan CCTV.

Mendengar pernyataan itu, pensehatan hukum terdakwa lantas langsung mencecarnya. Afung diminta sejauh mana intensitas komunimasinya dengan Acay.

“Pernah bapak dipakai jasanya oleh Pak Ari Cahya?,” tanya penasehat hukum terdakwa.

“Ada karena saya sudah melakukan perbaikan pemasangan di kantornya dan dia juga sempat konsultasi masalah CCTV ke saya,” jawab Afung.

Hingga akhirnya, Afung dipertanyakan mengenai kemungkinan terlibat dalam mengondisikan kamera CCTV kasus KM 50. Hanya saja, dia langsung membantahnya.

“Apakah bapak pernah dipakai jasanya untuk mengganti CCTV di KM 50?” tanya penasehat hukum

“Tidak. Saya tidak mengetahui itu,” tegas Afung menjawab. (viva)

SANCAnews.id – Kepantasan dan kelayakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk jadi calon presiden 2024 diragukan publik. Salah satu faktornya adalah Ganjar dianggap tak mampu mengurus Jawa Tengah sebagai wilayah yang dipimpinnya.

Ganjar malah terkesan sibuk pencitraan demi mendapatkan tiket capres, dibanding fokus membangun Jateng.

Disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, selama ini publik tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Ganjar sebagai Gubernur Jateng.

"Publik hanya tahu Ganjar lakukan pencitraan dan itu dianggap siapkan diri untuk pencapresan dirinya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/11).

Sehingga, sangat pantas jika DPRD Jateng mengkritik Ganjar. Sebab, kalau tidak fokus mengurus wilayahnya dan hanya sibuk capreskan diri, Ganjar telah menelantarkan Jawa Tengah.

"Lah urus Jateng enggak becus gimana mau urus Indonesia? Bukankah Jateng adalah Provinsi termiskin? Lalu Ganjar selama dua periode sebagai Gubernur ngapain aja?" kata Muslim.

Untuk itu, Muslim menilai Ganjar tidak pantas menggunakan jabatan Gubernur dengan proyek pencitraannya sebagai capres. Apalagi, rakyat Jateng dikhianati demi ambisi capres.

"Sebaiknya Ganjar lebih fokus urus Jateng. Dan tidak memanfaatkan jabatan Gubernur untuk pencitraan capres. Kalau kritikan anggota DPRD Jateng tidak mempan, dewan Jawa Tengah bisa interpelasi Ganjar," pungkas Muslim. (rmol)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid (HNW) melaporkan sebuah akun Twitter ke Bareskrim Polri, Rabu (2/11/2022). Langkah itu dilakukan setelah somasi yang dilakukannya tidak diindahkan pemilih akun @DedyPutraKaltim.

Hidayat menyampaikan, laporan ke kepolisian terkait dengan kabar bohong yang disebarkan akun @DedyPutraKaltim. Hanya saja, ia mendapati, setelah dilaporkan, akun tersebut langsung berganti nama menjadi @GardaGerilya_GP.

"Siang tadi, saya membuat laporan ke Bareskrim Polri, menindaklanjuti SOMASI yang saya layangkan sebelumnya atas dugaan pencemaran nama baik/fitnah/hoax yang dilakukan oleh pemilik akun @DedyPutraKaltim, yang diduga telah berganti nama menjadi @GardaGerilya_GP," katanya lewat akun Twitter @hnurwahid dikutip Republika di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, alasan pelaporan itu untuk menghentikan penyebaran hoaks di media sosial (medsos). Karena itu, Hidayat mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas berita bohong yang banyak ditemukan di medsos.

"Demi konsistensi dan menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, dan menghormati institusi penegak hukum. Agar penyebaran fitnah, hoax, atau adu domba yang merusak NKRI bisa dikoreksi dan dihentikan. Selamat bekerja Kapolri Bpk @ListyoSigitP," ujarnya.

Hidayat sebelumnya menanggapi tangkapan layar sebuah berita yang dibagikan @DedyPutraKaltim. Judul berita tersebut adalah 'Hidayat Nur Wahid Akui Jika Dirinya dan Partai PKS Ingin Mengganti Panca Sila Jadi Negara Khilafah Islamiah'. Dia pun sudah mengingatkan akun penyebar hoaks itu untuk meminta maaf, namun tidak diindahkan.

"Saya pastikan bahwa cuitan itu tidak benar, hoax, diduga berisi fitnah dan pencemaran nama baik saya dan PKS. Karena hal yg disebutkan dalam cuitan itu memang tidak pernah saya/PKS nyatakan, juga tidak pernah saya/PKS lakukan," kata eks ketua MPR tersebut.

Saya pastikan bahwa cuitan itu tidak benar, hoax, diduga berisi fitnah dan pencemaran nama baik saya dan PKS. Karena hal yg disebutkan dalam cuitan itu memang tidak pernah saya/PKS nyatakan, juga tidak pernah saya/PKS lakukan. (republik)

SANCAnews.id – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan alias Gus Umar memberi peringatan kepada eks Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Prof Henri Subiakto. Dia menilai Henri telah membawa nama Presiden Jokowi untuk kebenciannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Gus Umar, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai eselon I bertolak belakang dengan Undang-undang (UU) ASN yang melarang ASN mencampuri urusan politik. Jika mau terjun ke dunia politik, Gus Umar menyarankan Henri berhenti dari ASN dan bergabung dengan partai politik.

"Henry subiakto. Lu itu ASN dan esselon I bertolak belakang dgn UU ASN yg melarang ASN campur urusan politik. Klu lu mau terjun di politk mending lu berhenti dr ASN dan gabung parpol. Dan lu jgn bawa2 nama Jokowi utk urusan kebencian lo ke anies. Paham lo?" cuit Gus Umar di lini masa Twitter-nya, dikutip Rabu (2/11/2022).

Sebelumnya, eks Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Prof Henri Subiakto, menilai Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Anies Baswedan itu citranya bertolak belakang.

Menurut Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini, partai yang ketua umumnya Surya Paloh itu kental dengan nasionalisme dan restorasi dan pendukungnya mayoritas Jokower, sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta lebih kental dengan Islam politik dan merupakan antitesa Jokowi.

Alumni Program Doktor Ilmu Sosial Unair ini menyebutkan pendukung NasDem kecewa dengan arah politik yang tidak cocok dengan nasionalisme mereka.

"NasDem & Anies itu citranya bertolak blkg. NasDem kental nuansa Nasionalisme & Restorasi. Pendukungnya mayoritas Jokower. Anies lbh kental dg nuansa Islam politik & antitesa Jokowi. Pendukung NasDem kecewa dg arah politik yg tdk cocok dg nasionalisme mrk," cuit Henri Subiakto dikutip FAJAR.CO.ID.

Henri Subiakto juga mengunggah di lini masa Twitternya tautan sebuah berita salah satu media online berjudul "Survei LSI Denny JA: NasDem Terancam Tak Masuk DPR di 2024" yang diunggah media itu pada Selasa, 01 November 2022 lalu.

Cuitan Prof Henri Subiakto ditanggapi akun @HallOfHoaks. Akun itu menyebutkan pernyataan Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga itu hoaks.

"Pernyataan @henrysubiakto yg melampirkan tautan berita berjudul 'Survei LSI Denny JA: NasDem Terancam Tak Masuk DPR di 2024' dan seolah-olah dikarenakan citra partai NasDem dan Anies yang bertolak belakang sehingga membuat pendukung NasDem kecewa adalah HOAKS," cuit @HallOfHoaks.

Akun @HallOfHoaks menyebut, survei tersebut dilakukan pada tanggal 11-20 September 2022, di mana saat itu Partai NasDem belum mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang mereka usung. Partai NasDem baru mendeklarasikan pencalonan Anies pada 3 Oktober 2022.

"Perilaku menyebarkan HOAKS seperti yg dilakukan oleh @henrysubiakto adalah perilaku yg amat tercela! Yuk lawan terus konten-konten HOAKS," beber @HallOfHoaks. (wartaekonomi)