SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid (HNW) melaporkan sebuah akun Twitter ke Bareskrim Polri, Rabu (2/11/2022). Langkah itu dilakukan setelah somasi yang dilakukannya tidak diindahkan pemilih akun @DedyPutraKaltim.

Hidayat menyampaikan, laporan ke kepolisian terkait dengan kabar bohong yang disebarkan akun @DedyPutraKaltim. Hanya saja, ia mendapati, setelah dilaporkan, akun tersebut langsung berganti nama menjadi @GardaGerilya_GP.

"Siang tadi, saya membuat laporan ke Bareskrim Polri, menindaklanjuti SOMASI yang saya layangkan sebelumnya atas dugaan pencemaran nama baik/fitnah/hoax yang dilakukan oleh pemilik akun @DedyPutraKaltim, yang diduga telah berganti nama menjadi @GardaGerilya_GP," katanya lewat akun Twitter @hnurwahid dikutip Republika di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, alasan pelaporan itu untuk menghentikan penyebaran hoaks di media sosial (medsos). Karena itu, Hidayat mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas berita bohong yang banyak ditemukan di medsos.

"Demi konsistensi dan menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, dan menghormati institusi penegak hukum. Agar penyebaran fitnah, hoax, atau adu domba yang merusak NKRI bisa dikoreksi dan dihentikan. Selamat bekerja Kapolri Bpk @ListyoSigitP," ujarnya.

Hidayat sebelumnya menanggapi tangkapan layar sebuah berita yang dibagikan @DedyPutraKaltim. Judul berita tersebut adalah 'Hidayat Nur Wahid Akui Jika Dirinya dan Partai PKS Ingin Mengganti Panca Sila Jadi Negara Khilafah Islamiah'. Dia pun sudah mengingatkan akun penyebar hoaks itu untuk meminta maaf, namun tidak diindahkan.

"Saya pastikan bahwa cuitan itu tidak benar, hoax, diduga berisi fitnah dan pencemaran nama baik saya dan PKS. Karena hal yg disebutkan dalam cuitan itu memang tidak pernah saya/PKS nyatakan, juga tidak pernah saya/PKS lakukan," kata eks ketua MPR tersebut.

Saya pastikan bahwa cuitan itu tidak benar, hoax, diduga berisi fitnah dan pencemaran nama baik saya dan PKS. Karena hal yg disebutkan dalam cuitan itu memang tidak pernah saya/PKS nyatakan, juga tidak pernah saya/PKS lakukan. (republik)

SANCAnews.id – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan alias Gus Umar memberi peringatan kepada eks Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Prof Henri Subiakto. Dia menilai Henri telah membawa nama Presiden Jokowi untuk kebenciannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Gus Umar, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagai eselon I bertolak belakang dengan Undang-undang (UU) ASN yang melarang ASN mencampuri urusan politik. Jika mau terjun ke dunia politik, Gus Umar menyarankan Henri berhenti dari ASN dan bergabung dengan partai politik.

"Henry subiakto. Lu itu ASN dan esselon I bertolak belakang dgn UU ASN yg melarang ASN campur urusan politik. Klu lu mau terjun di politk mending lu berhenti dr ASN dan gabung parpol. Dan lu jgn bawa2 nama Jokowi utk urusan kebencian lo ke anies. Paham lo?" cuit Gus Umar di lini masa Twitter-nya, dikutip Rabu (2/11/2022).

Sebelumnya, eks Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Prof Henri Subiakto, menilai Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Anies Baswedan itu citranya bertolak belakang.

Menurut Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini, partai yang ketua umumnya Surya Paloh itu kental dengan nasionalisme dan restorasi dan pendukungnya mayoritas Jokower, sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta lebih kental dengan Islam politik dan merupakan antitesa Jokowi.

Alumni Program Doktor Ilmu Sosial Unair ini menyebutkan pendukung NasDem kecewa dengan arah politik yang tidak cocok dengan nasionalisme mereka.

"NasDem & Anies itu citranya bertolak blkg. NasDem kental nuansa Nasionalisme & Restorasi. Pendukungnya mayoritas Jokower. Anies lbh kental dg nuansa Islam politik & antitesa Jokowi. Pendukung NasDem kecewa dg arah politik yg tdk cocok dg nasionalisme mrk," cuit Henri Subiakto dikutip FAJAR.CO.ID.

Henri Subiakto juga mengunggah di lini masa Twitternya tautan sebuah berita salah satu media online berjudul "Survei LSI Denny JA: NasDem Terancam Tak Masuk DPR di 2024" yang diunggah media itu pada Selasa, 01 November 2022 lalu.

Cuitan Prof Henri Subiakto ditanggapi akun @HallOfHoaks. Akun itu menyebutkan pernyataan Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga itu hoaks.

"Pernyataan @henrysubiakto yg melampirkan tautan berita berjudul 'Survei LSI Denny JA: NasDem Terancam Tak Masuk DPR di 2024' dan seolah-olah dikarenakan citra partai NasDem dan Anies yang bertolak belakang sehingga membuat pendukung NasDem kecewa adalah HOAKS," cuit @HallOfHoaks.

Akun @HallOfHoaks menyebut, survei tersebut dilakukan pada tanggal 11-20 September 2022, di mana saat itu Partai NasDem belum mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden yang mereka usung. Partai NasDem baru mendeklarasikan pencalonan Anies pada 3 Oktober 2022.

"Perilaku menyebarkan HOAKS seperti yg dilakukan oleh @henrysubiakto adalah perilaku yg amat tercela! Yuk lawan terus konten-konten HOAKS," beber @HallOfHoaks. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang juga merupakan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) bakal menggelar Aksi Bela Rakyat Jilid 4 atau Akbar 411.

Diketahui Akbar 411 bakal berlangsung pada Jumat (4/11/2022) yang bakal menyasar kawasan Monas dan sekitaran Istana Presiden. 

Merespon adanya aksi demo dari massa Akbar 411, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan sekitar Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat. 

Akun instagram resmi @tmcopoldametro memposting informasi rekayasa lalu lintas bakal dilakukan dari pukul 10.00 WIB hingga tuntasnya aksi demo oleh peserta Akbar 411.

"Rencana Pengalihan Arus Lalulintas sekitar Istana/Monas Jakpus, Jumat 04 Nov 2022 pukul 10.00 wib s/d selesai," demikian informasi tersebut seperti dikutip pada Kamis (3/11/2022).

Berikut ini rekayasa pengalihan arus lalu lintas yang disiapkan:

1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih;

2. Arus lalu lintas dari arah Kebon Sirih menuju Patung Kuda diluruskan ke arah Tugu Tani:

3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur;

4. Arus lalin dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit/Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto;

5. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu;

6. Jalan Veteran I, II, III ditutup;

7. Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira.

Habib Rizieq Shihab Belum Terkonfirmasi Hadir

Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Rakyat jilid 4 (Akbar 411) yang direncanakan berlangsung esok Jumat (4/11/2022).

Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma'arif menyebut dalam Aksi tersebut sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) belum dapat dipastikan hadir dalam Aksi unjuk rasa tersebut. 

"Belum ada kepastian karena informasi itu bisa didapatkan dari pengacara beliau (HRS)," kata Slamet Ma'arif saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Slamet menuturkan bahwa aksi tersebut bakal menuntun Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.  Sebab, pihaknya menilai Presiden Jokowi telah gagal dalam memimpin Indonesia selama dua periode ini. 

"Kita melihat semakin cepat maka perbaikan bangsa semakin pula cepat kita lakukan. Semakin cepat, maka kehancuran NKRI bisa semakin cepat kita selamatkan.

Semakin cepat maka kita semakin cepat pula bersama sama menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai ini," kata Slamet. 

"Itu kenapa alasan kita menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur. Termasuk aksi pertama kedua dan ketiga kita sudah melakukan dan segala aspirasi dan unjuk rasa kita tidak ditanggapi dengan baik dan serius, dan ini bisa merusak tatanan demokrasi yang dibangun negeri yang kita cintai ini," sambungnya. (tvone)

SANCAnews.id – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar, merespon pernyataan Ade Armando yang menyebut kemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bergantung pada pemilih umat Kristen.

Gus Umar mengungkit keterangan pimpinan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, yang menyebut akan melawan politik identitas.

“Kata ketua PBNU dihari santri: Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas,” tulis Gus Umar dikutip Populis.id dari akun Twitter pribadinya, Kamis (3/11/2022).

Kemudian, dia pun menantang ucapan pimpinan PBNU tersebut dibuktikan dengan melawan Ade Armando.

“Kalau benar ucapannya coba sekarang lawan ade armando yang jelas bicara sara di video ini. Ditunggu pak Yahya Staquf,” tambahnya.

Sebelumnya, Ade Armando menyebut nasib Anies jadi Presiden RI periode 2024 tergantung pada pemilih umat Kristen.

“Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden,” katanya dikutip dari YouTube Cokto TV, Kamis, (3/11/2022).

Ade juga memperkirakan pemilih Kristen di Indonesia hanya 10%, jika mereka munyatukan suara tidak memilih Anies, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan kalah di Pilpres 2024. (populis)

SANCAnews.id – Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono, Eggi Sudjana membalas tuduhan Yusril Ihza Mahendra yang menudingnya tidak profesional karena menghentikan gugatan kasus ijazah palsu Presiden Jokowi.

"Saya ingin katakan, Yusril lancang menilai dapur orang. Menilai terlalu jauh kebijakan hukum dari satu tim hukum yang Yusril tidak ada didalamnya. Kami mau cabut atau tidak, itu urusan kami. Apa urusannya dengan Yusril?," kata Eggi dalam keterangan persnya.

Eggi membalas kalau dirinya tak sibuk dengan pekerjaan Yusril terutama menyangkut pembelaan dalam sengketa Pilpres.

"Kami juga tak kepo saat Yusril membela pasangan Jokowi-Ma'ruf di MK melawan Prabowo-Sandiaga. Sebagai sesama sejawat advokat, kami hormat kepada Yusril dan tak berkomentar apapun, meskipun pembelaan Yusril untuk Jokowi-Ma'ruf saat itu kontroversi,"

Ia meminta Yusril bijak, dan tidak menyinggung masalah profesionalitas.

"Profesional atau tidak, biar publik yang menilai. Yusril tak memiliki kapasitas untuk menuduh kami tidak profesional. Memangnya, Yusril mengikuti seluruh dinamika kasus ini, sejak awal didaftarkan hingga terjadi penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono?," terangnya.

"Kami menyarankan Yusril menggugat agar Yusril juga memahami dinamika gugatan melawan kekuasaan. Beda dengan Yusril saat membela Jokowi-Ma'ruf yang notabene petahana saat berperkara. Kami paham Yusril tidak akan menggugat. Kami hanya ingin mengirim pesan moral, kalau tidak mampu menggugat sendiri jangan terlalu jauh ikut campur gugatan orang, apalagi memberikan penilaian macam-macam.

Eggi curiga kalau Yusril sebenarnya ingin mengincar posisi pembela hukum Jokowi, hingga akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu gagal mendapatkan job akibat dicabutnya gugatan tersebut.

"Sejak awal Yusril tak jelas suaranya, begitu kami cabut gugatan tiba-tiba dia bersuara lantang. Apa Yusril sudah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Jokowi? Sehingga tidak jadi dapat perkara karena gugatan kami cabut? Ini hanya pertanyaan," tanyanya. (wartaekonomi)