SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian ESDM diminta untuk bisa berperan dalam membersihkan permasalahan yang terjadi di perusahaan pertambangan dalam negeri. Di satu sisi, masyarakat juga perlu proaktif dalam melakukan pengawasan dan jangan takut melapor jika menemukan ada penyimpangan.

Begitu imbau Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu ketika menjadi pembicara di acara Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) dengan topik "Problem Pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Perspektif HAM, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Hak-Hak Masyarakat Lokal” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Adian memastikan bahwa dirinya merupakan sosok yang tidak segan-segan meminta kepada presiden untuk menutup perusahaan tambang jika fakta di lapangan ternyata menyebutkan bahwa perusahaan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

"Ketika memang perusahaan menjadi problem buat rakyat dan negara, ya cabut saja. Orang kita akan memberikan izin kepada mereka yang bisa memberikan jalan keluar untuk masalah rakyat. Kalau mereka tidak bisa beri jalan keluar ya cabut saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan akan segera memanggil PT Amman Mineral Nusa Tenggara ke DPR. Tujuannya untuk mendengarkan keterangan mereka mengenai kondisi di lapangan demi mengonfirmasi laporan yang masuk ke DPR RI.

"Kemudian kita memanggil Amman untuk RDP tentunya kita akan sepakati di Komisi VII kita akan tanya kalian punya konsep enggak sih setelah tambang,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjuk nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai sosok yang didorong untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

Jurubicara PKS M. Kholid mengurai bahwa pihaknya memiliki tiga alasan utama memilih nama Aher sebagai calon yang akan diusung. Pertama, Aher dianggap punya kapasitas untuk menang (capacity to win).

Artinya, Ahmad Heryawan memiliki tingkat keterpilihan yang bagus, bukan hanya di survei, tapi di lapangan politik dalam kontestasi pilkada.

“Aher menang dua kali di Pilgub Jawa Barat. Ini luar biasa karena Jawa Barat adalah provinsi terbesar di Indonesia, menyumbang jumlah pemilih terbesar di Pilpres,” kata Kholid kepada wartawan, Minggu (30/10).

Kedua, kata Kholid, Aher mempunyai kapasitas mengelola pemerintahan (capacity to govern). Aher dinilai PKS telah sukses memimpin Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun.

"Selama kepemimpinan beliau, Jawa Barat mendapatkan lebih dari ratusan penghargaan dari institusi di dalam dan luar negeri. Artinya kapasitas kepemimpinan Aher diakui di level nasional maupun internasional,” katanya.

Ketiga, lanjut Kholid, Aher dinilai punya kapasitas mempersatukan (capacity to unite), yakni terbukti mampu memimpin rakyat Jawa Barat untuk hidup rukun, toleran dan harmoni.

"Dia mampu membuktikan sebagai pemimpin yang inklusif, yang mengayomi semua kelompok, lintas agama, lintas suku, lintas adat, dan lintas latar belakang,” katanya.

Dari 3 kriteria tersebut, PKS memandang bahwa Ahmad Heryawan layak untuk menjadi salah satu Bacawapres Anies Rasyid Baswedan.

"Aher sukses 10 tahun memimpin Jawa Barat. Anies sukses memimpin DKI Jakarta,” demikian Kholid. (rmol)

SANCAnews.id – Duet Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam Pilpres 2024 mencuat.

Duet Gus Yahya-Puan Maharani ini awalnya diungkap oleh Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio.

“Ngomongin capres cawapres nih, kita kesampingkan dululah jago-jago seperti Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Puan Maharani nih, kira-kira siapa pendamping puan Maharani yang paling kuat,” ucapnya dalam keterangannya, Sabtu (29/10/2022).

Menurutnya duet keduanya dapat membuat nostalgia zaman reformasi ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

“Kalau kita balik lagi ke masa-masa reformasi bagaimana, waktu Gus Dur dan Bu Mega bersama. Nanti tahun 2024, Gus Yahya Puan Maharani. Kalau ini jadian, bukan cuman nostalgia, jaman reformasi. Bisa empat pasang kita. Luar biasa buat demokrasi di Indonesia,” tandasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim Al-Jambi mengaku tak mendukung jika Gus Yahya dipasangkan dengan Puan.

“Capres-Cawapres Gus Yahya-Puan nostalgia Gus Dur-Mega? Saya tidak dukung,” tuturnya dalam unggahannya di Twitter.

Dia menyebut, Warga NU masih menyimpan trauma akibat kudeta Gus Dur tahun 2001 silam.

“Saya khawatir Gus Yahya dijatuhkan di tengah periode, seperti mereka kudeta Presiden Gus Dur tahun 2001. Sampai sekarang, luka dan sakit hati kolektif warga NU akibat Gus Dur dikudeta, belum sepenuhnya sirna,” pungkas Luqman. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Mulai 1 Januari 2023 mendatang, Pemerintah resmi melarang penjualan jenis bahan bakar minyak (BBM) Premium. Melalui Keputusan Kementerian ESDM, BBM dengan RON 88 atau dikenal premium itu dilarang dijual karena dianggap tak layak edar karena kotor.

Ke depan, pemerintah akan menjual BBM dengan bilangan oktan di atas 90.

Merespons hal itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pada akhirnya publik makin merasakan bahwa kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak berpihak pada rakyat.

Bagi Dedi, sulit mencari orisinalitas Joko Widodo sebagai presiden. Kata pria jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kesulitan itu sama dengan mencari keberpihakan Jokowi pada rakyat.

"Jokowi layak dikenal sebagai presiden penghapus subsidi rakyat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Pengamatan Dedi, selama ini program pemerintahan Jokowi jauh lebih banyak orientasi populis, sehingga pada akhirnya publik merasakan kehilangan subsidi, terpopuler adalah hilangnya subsidi BBM. (rmol)