SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mulai 1 Januari 2023 mendatang, Pemerintah resmi melarang penjualan jenis bahan bakar minyak (BBM) Premium. Melalui Keputusan Kementerian ESDM, BBM dengan RON 88 atau dikenal premium itu dilarang dijual karena dianggap tak layak edar karena kotor.

Ke depan, pemerintah akan menjual BBM dengan bilangan oktan di atas 90.

Merespons hal itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pada akhirnya publik makin merasakan bahwa kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak berpihak pada rakyat.

Bagi Dedi, sulit mencari orisinalitas Joko Widodo sebagai presiden. Kata pria jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kesulitan itu sama dengan mencari keberpihakan Jokowi pada rakyat.

"Jokowi layak dikenal sebagai presiden penghapus subsidi rakyat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Pengamatan Dedi, selama ini program pemerintahan Jokowi jauh lebih banyak orientasi populis, sehingga pada akhirnya publik merasakan kehilangan subsidi, terpopuler adalah hilangnya subsidi BBM. (rmol)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yusril Ihza Mahendra, menyayangkan proses hukum yang tidak selesai tentang tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memprediksi isu tersebut akan terus menjadi bahan gunjingan politik.

Sebagai informasi, Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis, (27/10/2022). Di saat yang sama, polisi menahan Bambang atas dugaan kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Tak hanya ditangkap, Bambang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan dicabutnya gugatan tersebut, Yusril mempertanyakan apakah ijazah Jokowi, mulai SD, SMP, SMA dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke pemilihan presiden (Pilpres), asli atau palsu, akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan.

"Padahal putusan hukum yang inkracht van gewijsde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum, agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti," tulis Yusril dalam keterangannya yang diterima Populis.id, Sabtu (29/10/2022).

Pakar hukum tata negara tersebut menilai selama ini yang dilakukan kedua pihak hanya membangun opini bukannya memberi bukti hukum.

Dari pihak yang pro, yakni simpatisan Jokowi, kata Yusril, mereka ramai-ramai menyatakan jadi "saksi" ijazah Jokowi asli. Sedangkan dari pihak penggugat dan oposisi, mereka tidak pernah berhenti menggunakan media untuk melancarkan serangan Jokowi adalah "penipu" dan "ijazahnya palsu" dengan sejumlah bukti versi mereka.

Meski demikan, menurut Yusril, semua pernyataan itu hanyalah bagian dari pembentukan dan penggalangan opini belaka. Dari sudut hukum, lanjutnya, semua pernyataan itu tidak ada bobot dan nilainya, kecuali keterangan tersebut diucapkan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Ia pun menilai, alasan sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan karena Bambang sedang dalam tahanan dan sulit ditemui, terkesan aneh.

"Pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan semua bukti yang membuatnya 'haqqul yaqien' akan memenangkan gugatan sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan," ucap Yusril.

"Mereka pasti tahu ketentuan hukum acara perdata: siapa mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Bukan Jokowi dan para pengacaranya yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli dan tidak palsu. Bambang dan para pengacaranyalah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi mulai SD sampai UGM adalah palsu," sambungnya.

Kemudian Yusril pun mempertanyakan, "apakah penahanan Bambang hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara ataukah memang sedari awal para pengacaranya tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan? tanyanya.

Di sisi lain, Yusril menyayangkan langkah kepolisian yang memproses hukum Bambang setelah gugatan ijazah palsu Jokowi didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Padahal menurutnya, biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putusan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak.

Ia juga mengaku kecewa dengan para pengacara Bambang yang tidak mengemukakan alasan karena kliennya ditahan sulit mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian mencabut gugatan. Sebagai pengacara, mestinya mereka memberi advis kepada Bambang agar meneruskan gugatan.

Begitu pula Jokowi, kata Yusril, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai dan bermartabat. Kita tidak perlu berkelahi di jalanan atau saling serang-menyerang di media sosial tanpa kesudahan.

"Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan putusan yang adil. Beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian, jangan ditekan-tekan apalagi diintimidasi," jelasnya. (populis)

SANCAnews.id – Sosok Habib Rizieq Shihab (HRS) dianggap akan selalu ditarik-tarik oleh elit kepentingan partai politik (parpol). Untuk itu, Habib Rizieq diwanti-wanti untuk tidak salah pilih. Sebab, apapun pilihan HRS akan berpengaruh pada masa depannya.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Habib Rizieq merupakan fenomena langka di Indonesia. Di mana, meskipun tidak memiliki parpol bahkan tidak berafiliasi dengan parpol manapun, namun menjadi daya tarik tersendiri bagi parpol.

"HRS pasti akan menjadi magnet tersendiri, karena pendukung dan simpatisannya solid, apalagi dengan ia harus berhadapan dengan hukum bahkan sampai terjadi peristiwa KM 50 yang tidak hanya semakin menyatukan pendukungnya, namun semakin menambah pihak-pihak yang memberikan dukungan kepadanya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Pilpres 2024 mendatang, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, merupakan era pertaruhan sekaligus era di mana akan banyak politisi yang akan merangkul Habib Rizieq.

"Tidak mungkin HRS tidak mendapatkan tempat bagi parpol, ia akan selalu ditarik-tarik oleh elit kepentingan parpol, tinggal kemudian HRS akan lebih condong berlabuh kepada parpol dan kandidat yang mana," katanya.

Untuk itu, Saiful menyarankan agar Habib Rizieq jangan sampai salah pilih pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang.

"Karena akan berpengaruh terhadap masa depannya, apakah masih seperti saat ini, ataukah justru lebih banyak didengar oleh pemerintah (nantinya)," pungkas Saiful. (*)