SANCAnews.id

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menjadi perbincangan dengan kritikan pedasnya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bila sebelumnya BEM UI menganalogikan Jokowi-Ma'ruf Amin selayaknya pendusta dan foto pajangan di kelas SD, kini BEM UI mengkritik kinerja kabinet pemerintahan.

Bahkan mereka mengganti nama kabinet Jokowi dari Kabinet Indonesia Maju menjadi Kabinet Nasakom.

Hal ini seperti yang terlihat di unggahan akun Twitter @BEMUI_Official. Utas kritikan itu tampak diunggah pada Selasa (25/10/2022) malam, di mana mereka memberikan penilaian selayaknya dosen menetapkan indeks prestasi (IP) untuk mahasiswanya.

"Tiga tahun bersama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf begitu menggambarkan betapa buruknya pemerintahan di berbagai sektor. Oleh karena itu, kami memberi penilaian berupa IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) dengan nilai maksimal 4 poin sebagai berikut," begitulah keterangan yang dituliskan BEM UI, dikutip Suara.com, Kamis (27/10/2022).

Sesuai namanya, Nasakom alias nasib satu koma, bisa ditebak bila IPK masing-masing menteri dan kepala lembaga mendapat nilai yang sangat rendah. Pasalnya menurut BEM UI, selama ini kinerja kabinet tak pernah dievaluasi dan malah diapresiasi kendati tidak maksimal.

"Dalam publikasi berikut, kami memberikan indeks prestasi tak lebih dari satu koma untuk nama beberapa pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju karena buruknya kinerja, bobroknya instansi yang dibawahi, dan kontribusi mereka akan kemunduran Indonesia di segala lini," cuit BEM UI.

Dari beberapa nama yang dinilai, Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendapat IPK tertinggi, yakni 1,7.

"Sok peduli pendidikan sampai lupa soal kebebasan berpendapat di tempat pendidikan," kritik BEM UI untuk Nadiem.

Lalu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat IPK 1,4 dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendapat IPK 1,3. Menurut BEM UI, keduanya punya satu dosa besar yang sama yakni, "Penjahat Pengkhianat Demokrasi".

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat IPK lebih baik sedikit daripada Bahlil, yakni 1,5. Bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapat nilai 1,2 dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dengan IPK 1,2, ketiganya dianggap sebagai, "Tukang Bakar Duit Rakyat".

Yang mendapat nilai terendah datang dari sektor hukum. Seperti Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat IPK 1,2 dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan IPK 1,1. Keduanya dinilai tidak peduli dengan masalah HAM, serta Yasonna secara spesifik dianggap sebagai penghambat reformasi hukum.

Sedangkan IPK terendah diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri yang masing-masing mendapat IPK 1,0.

"Kapolri: Malaikat Pelindung Institusi Bobrok," begitulah kritikan pedas BEM UI untuk Sigit, merujuk pada berbagai kasus yang tengah menggoyang korps bhayangkara saat ini.

"Ketua KPK: Si Pelanggar Kode Etik," lanjut BEM UI untuk Firli, ditambah dengan penilaian soal tumpulnya taring KPK saat ini dalam menindak kasus-kasus rasuah di Indonesia.

Tentu penilaian ini membuat BEM UI kembali menjadi pembicaraan publik. Banyak pro dan kontra yang mengiringi, tetapi BEM UI mengaku hanya berharap penilaian mereka dapat dijadikan introspeksi pemerintah.

"Semoga buruknya nilai yang ada menghadirkan introspeksi yang tidak berkesudahan, dan menghadirkan perubahan yang signifikan. Harap berbenah diri karena tidak ada remedial," pungkas BEM UI. (suara)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan, pembangunan gedung-gedung yang digarap swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai terlihat pada awal tahun 2023.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengatakan bahwa IKN akan menjadi milik swasta.

Said Didu juga menyebutkan bahwa hal itu lantaran gedung pemerintah yang dibangun dengan APBN, hanya terbatas.

"Seperti saya katakan IKN akan jadi milik swasta dan pemerintah menyewa krn yg gedung pemerintah yg dibangun gunakan APBN sangat terbatas," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (27/10).

Lanjut, Said Didu juga mengatakan bahwa fasilitas lainnya seperti sekolah dan rumah sakit, juga milik swasta.

"Apalagi fasilitas sekolah, rumah sakit dll semua dibangun dan dimiliki oleh swasta," tandas Said Didu.

Sementara itu, Jokowi juga menegaskan bahwa progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," tutur Jokowi.

Selain menyebutkan soal gedung-gedung yang bakal terlihat pada Januari 2023, Jokowi mengharapkan bahwa hal itu akan menjadi pusat perekonomian baru.

"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," tandas Jokowi. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Saiful Mujani, pakar politik yang juga pendiri Saiful Mujani Research & Consulting atau SMRC menyampaikan hasil survei mereka terhadap tiga kandidat kuat calon presiden atau Capres 2024.

Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cenderung dipilih oleh pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tingi.

"Perbedaan pendidikan sangat berpengaruh signifikan," kata Saiful dalam paparan hasil survei secara daring, Kamis, 27 Oktober 2022.

Ini adalah hasil survei yang dilakukan SMRC dalam dua tahun terakhir, 2021-2022, dan melibatkan 8.000 lebih responden. Dari survei mereka, diperoleh komposisi latar belakang pemilih yaitu SD/SMP/tidak sekolah sebanyak 53,2 persen dan SMA/Perguruan Tinggi 46,8 persen.

Survei dilakukan terhadap tiga nama yang jadi kandidat kuat Calon Presiden 2024. Selain Anies dan Ganjar, satu nama lain yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pertama yaitu Anies dengan proporsi pemilih SMP ke bawah 20 persen dan SMA ke atas 27 persen. "Orang yang memilih Anies itu cenderung yang berpendidikan menengah ke atas, proporsinya lebih besar dari pemilih dengan pendidikan lebih rendah," ujarnya.

Saiful menyebut latar belakang Anies sebagai akademisi juga jadi salah satu faktor. Selain itu, Anies juga relatif baru di dunia politik. Sehingga, Saiful menilai orang yang pertama kali mengenal Anies adalah kelompok berpendidikan lebih tinggi.

"Daripada masyarakat pedesaan, di pedalaman, yang kurang akses terhadap berita, yang biasanya pendidikannya lebih rendah," kata dia.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Ganjar dengan proporsi pemiih SMP ke bawah 26 persen dan SMA ke atas 31 persen. Saiful menyebut Ganjar selama ini lebih banyak berada di politik lokal dan merupakan pendatang baru dalam konteks politik nasional seperti Anies.

"Ini terbalik dengan Prabowo," kata Saiful. Di mana, pemilih Prabowo didominasi oleh SMP ke bawah yaitu 36 persen dan SMA ke atas 28 persen. Kondisi ini, kata dia, bisa terjadi karena Prabowo sudah sangat dikenal lama oleh masyarakat, termasuk masyarakat di bawah.

Situasi ini, kata dia, membuat pemilih Prabowo sebenarnya rentan untuk berpindah ke calon lain. Sebab, orang yang berpendidikan tinggi lebih sulit untuk diyakinkan memilih seorang calon. "Tidak mudah dimobilisasi," kata dia.

Sedangkan, orang yang berpendidikan lebih rendah jadi target mobilisasi karena lebih mudah dipengaruhi. "Jadi 36 persen (pemilih Prabowo dari SMP ke bawah) bisa jadi lebih rendah (turun)," kata Saiful. (tempo)

SANCAnews.id – Ancaman resesi yang menghantui perekonomian negara-negara di dunia dewasa ini sedianya menjadi sorotan pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah antisipatif.

Dalam hal ini, langkah taktis dan strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut dipertanyakan di sisa akhir-akhir masa jabatannya agar Indonesia tidak mengalami krisis.

“Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi di sisa kekuasaannya?” cetus Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam postingan akun Twitter pribadinya @Andiarief__ dikutip Kamis (27/10).

Menurut Andi Arief, sebagai kepala negara, langkah mantan Walikota Solo itu sangat menentukan nasib Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global. Ia menyangsikan Indonesia bisa melesat di sisa-sisa masa kepemimpinannya.

“Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin, bahkan makin terancam jadi negara gagal,” kata mantan Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Andi Arief menyarankan agar Jokowi mempersiapkan diri turun dari tahta kekuasaannya dengan “mendarat mulus” agar Indonesia tetap selamat dari ancaman krisis. 

“Persiapkan saja soft landing, itu pun tak mudah. Memaksakan Partai-Partai ikut maunya pribadi, jelas ilusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprediksi bahwa perekonomian dunia tahun 2023 mendatang akan terjadi resesi.

Namun, menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tidak bisa memprediksi seberapa dalam dan lamanya resesi. Tetapi yang pasti, kata dia, setiap badai pasti berlalu karena habis gelap terbitlah terang.

“Begitulah sejarah krisis ekonomi sejak depresi dahsyat tahun 1930an. Syaratnya, dunia dan semua negara harus berikhtiar,” kata SBY lewat unggahan di akun Twitternya, Rabu (26/10). (rmol)