SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dalam acara bertajuk "Terima Kasih Jakarta", Gubernur Anies Baswedan tampak mengendarai sebuah vespa klasik. Vespa tersebut dikendarai Anies di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2022).

 

Vespa klasik yang ditumpangi Gubernur DKI Jakarta itu berwarna abu-abu berplat nomor AB 6094 OX. Helm hitam tanpa kaca pun dikenakan Anies Baswedan untuk menambah kesan klasik.

 

Meski sudah duduk di atas vespa, terlihat warga masih mengerubungi dan ingin bersalaman dengan Anies.

 

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terpaksa berhenti sejenak untuk menyalami warga.

 

Tak lama kemudian, ia mulai menancapkan gas secara perlahan, meninggalkan warga yang berada di Jalan Merdeka Selatan.

 

Putri Anies, Mutiara Annisa Baswedan dan sang suami Ali Saleh Alhuraiby, tampak ikut dalam rombongan mengikuti Anies dari belakang.

 

Diketahui, Anies Baswedan naik vespa itu menuju kediamannya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

 

Sebelumnya, Anies datang ke Balai Kota DKI menaiki sepeda dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

 

Ia tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB. Kemudian, Anies Baswedan langsung menyapa peserta car free day (CFD).

 

Kedatangannya langsung disambut para warga dengan teriakan "Anies for presiden,"

 

Tidak hanya itu, Warga juga membentangkan spanduk ucapan terima kasih Anies Baswedan di depan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

 

Pengabdian 5 Tahun di DKI Tuntas, Anies Baswedan: Mari Sambut Babak Berikutnya

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berpamitan dengan warga saat acara tasyakuran akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

 

Saat sambutan, Anies menyampaikan ucapan terima kasih kepada ribuan warga masyarakat yang telah hadir. Dalam sambutan tersebut, ia menegaskan bahwa kerjanya di Indonesia masih panjang.

 

“Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan, satu babak berakhir, mari sambut babak berikutnya,” ujar Anies saat sambutannya, pada Minggu (16/10/2022).

 

Anies juga mengenang awal mula ia diberi kepercayaan dan amanat sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh masyarakat pada 2017 lalu.

 

"Saudara-saudara semua, lima tahun lalu tepat 16 Oktober 2017 saya berdiri di tempat ini. Saat itu saya menyampaikan kepada saudara semua bahwa saya telah menerima mandat dari warga Jakarta," ucap Anies.

 

Lantas, Anies mengaku tidak akan banyak bicara dalam sambutannya itu. Ia hanya mengajak masyarakat DKI Jakarta yang melihat hasil kerjanya selama lima tahun memimpin ibu kota.

 

"Biarkan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama lima tahun terakhir ini mereka yang berbicara, biarkan itu menjadi bukti nyata," ucap Anies.

 

Anies menegaskan biarkan masyarakat yang melihat bukti nyata hasil karya-karyanya selama lima tahun memimpin.

 

"Tidak perlu dikatakan pada pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan," kata Anies dengan lantang.

 

Selain itu, Anies kembali menjelaskan bahwa selama ini ia bekerja untuk membangun rasa keadilan sosial.

 

Ia berharap rasa keadilan sosial tersebut tidak hanya terwujud di DKI Jakarta, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

 

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar acara tasyakuran akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2022).

 

Acara tersebut dalam rangka melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang tepat pada hari ini melepas masa jabatan mereka.

 

Anies telah berjalan dari rumahnya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Balai Kota DKI Jakarta dengan menggunakan sepeda.

 

Sebagai informasi, ia memulai perjalanannya dari sekira pukul 05.45 WIB, dan sempat berhenti di Fatmawati Jakarta Selatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), untuk menyapa warga yang sedang beraktivitas di situ.

 

Hingga akhirnya pada sekira pukul 09.20 WIB, Anies tiba di Balai Kota DKI Jakarta, dan langsung disambut oleh ribuan warga masyarakat yang telah menanti dari pagi hari. (tribunnews)

SANCAnews.id – Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ramai digeruduk ribuan warga masyarakat, Minggu (16/10/2022).

 

Tepat pukul 09.20 WIB, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyapa warga dalam acara tasyakuran akbar. Ribuan warga tumpah ruah. Mereka tidak henti-hentinya meneriaki 'Anies Presiden'.

 

Anies yang datang dengan menggunakan sepeda pun mengurungkan niatnya untuk langsung datang menuju panggung utama yang berada di depan Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.

 

Hal tersebut karena warga masyarakat yang sangat berantusias untuk dekat menghampiri Anies atau sekadar melihat wajahnya.

 

Jalanan tampak kurang bisa dikoordinasikan karena warga yang berkerumun, raut wajah Anies pun juga tampak bingung dan kelelahan karena mereka (masyarakat) enggan memberikan jalan untuk dirinya.

 

Beberapa PAMDAL pun juga kewalahan melindungi Anies dari antusiasme warga masyarakat.

 

Pantauan wartakotalive.com, warga masyarakat menyerukan sholawat sambil menunggu Anies keluar dari Pendopo Balai Kota DKI Jakarta menuju ke panggung utama.

 

Hingga berita ini dilaporkan, Anies masih berada di dalam pendopo dan warga masyarakat saling berkoordinasi memberikan jalan untuk Anies supaya bisa berjalan menuju panggung utama.

 

Diberitakan sebelumnya, Antusiasme warga DKI Jakarta untuk melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria makin bertambah.

 

Masyarakat yang memadati lingkungan Pendopo Balai Kota DKI Jakarta pun juga semakin banyak, jelang kedatangan Anies dan Ariza, Minggu (16/10/2022).

 

Mereka tampak membawa atribut ucapan terima kasih baik melalui media poster, sterofoam, pin baju, dan lain sebagainya.

 

Yang menarik perhatian adalah banner berukuran 25 meter dengan tulisan ucapan terima kasih karena telah membangun Jakarta terbentang tepat di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

 

"Terima kasih dan Apresiasi Bapak Anies Baswedan Yang Telah Menjadikan Jakarta Maju Kotanya Bahagia Warganya," tulis ucapan dalam banner tersebut.

 

Ketua Brigade GPMI Jakarta, Iyong mengatakan, pihaknya sengaja membuat banner raksasa itu agar terlihat oleh seluruh warga Jakarta yang hadir dalam acara pelepasan Anies dan Ariza.

 

"Panjangnya ini 25 meter kita buat untuk menyampaikan terimakasih kepada Pak Anies dan Pak Ariza," ujar Iyong.

 

Pantauan wartakotalive.com, sekira pukul 08.20 WIB, ratusan masyarakat telah memadati baik di dalam maupun luar area Balai Kota DKI Jakarta.

 

Mereka datang baik secara pribadi, bersama dengan keluarga, bahkan ada beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang turut memadati acara tasyakuran akbar tersebut.

 

Para warga tampak berfoto di booth Anies yang memang tersedia di samping Pendopo DKI Jakarta. Senyum sumringah hingga tangis terlihat saat mereka mengabadikan momen tersebut, walau hanya melalui media booth foto.

 

Tidak hanya warga DKI Jakarta, warga masyarakat dari luar ibu kota pun tampak antusias untuk melepas Anies.

 

Suriman Setiadi (50) merupakan warga asal Tangerang yang datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Anies dan menghadiri acara tasyakuran akbar.

 

"Saya sudah berangkat sejak jam enam pagi. Memang ingin ketemu Gubernur Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta ya. Karena banyak warga luar Jakarta yang datang ke sini," ujar Suriman.

 

Suriman menjelaskan hal tersebut menandakan bahwa Anies dicintai tidak hanya oleh masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga daerah-daerah di luar ibu kota. Lebih lanjut ia berharap, Anies dapat melanjutkan perjuangannya di DKI Jakarta untuk Indonesia.

 

"Kerja bagus Pak Anies harus diteruskan sampai jadi presiden," ujar pria yang kesehariannya bekerja di Bandara Soekarno-Hatta itu.

 

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar acara tasyakuran akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2022).

 

Acara tersebut dalam rangka melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang tepat pada hari ini melepas masa jabatan mereka.

 

NasDem bela Anies 

Wasekjen DPP Nasdem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawan Taslim buka suara terkait mundurnya sejumlah kader Nasdem usai pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

 

Kata Hermawan Taslim, dicalonkannya Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Nasdem bukan tanpa pemilahan yang tidak jelas.

 

Menurut Hermawan Taslim, pihak Partai Nasdem sudah menyaring ketat tiga kandidat yang sempat diusung sebelumnya yakni Panglima TNI Andika Perkasa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

Salah satu yang menjadi fokus Nasdem dari ketiga calon tersebut ialah terkait nasionalisme.

 

Menurut Nasdem, selama lima tahun Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta tidak ada kebijakannya yang berpihak ke salah satu golongan.

 

Pun kebijakan Anies Baswedan di DKI Jakarta juga dianggap tidak merugikan pihak-pihak yang pro pluralisme seperti Niluh Djelantik dan Hermawan Taslim sendiri.

 

“Kita lihat selama 5 tahun apa kebijakan Anies yang berpihak ke satu golongan? tidak ada! apa kebijakan Anies ada yang merugikan orang-orang seperti kita yang pro pluralisme?” ujar Hermawan Taslim dikutip Youtube Tribunnews.com pada Selasa (11/10/2022).

 

Menurut Hermawan Taslim, pihak Nasdem membaca poin perpoin tentang Anies Baswedan, Andika Perkasa, ataupun Ganjar Pranowo.

 

Menurutnya, Anies Baswedan lah yang memiliki rekam jejak yang cocok untuk menjadi Capres 2024 yang diusung oleh Nasdem.

 

Baca juga: Niluh Djelantik Minta Pemimpin Nasdem Ingat Reporter yang Dilempari Pendukung Anies Baswedan

 

Oleh karena itu, Hermawan Taslim pun meminta kader Nasdem yang kecewa dengan keputusan tersebut agar tidak tersandra oleh masa lalu.

 

“Kami tidak beli kucing dalam karung, semua data ada mulai dari A.R Baswedan, mama papanya yang rektor, kami kuliti semua, banyak referensi kita baca, tapi pada saatnya kita harus memilih dan kita tidak boleh tersandra oleh masa lalu,” pesannya.

 

Diketahui Nadem alami konflik internal usai ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh partai tersebut.

 

Sejumlah kader seperti Niluh Djelantik bahkan memutuskan mundur usai penetapan Capres 2024 oleh Nasdem.

 

Alasannya, lantaran Anies Baswedan dianggap salah satu pihak yang bertanggung jawab atas polarisasi agama di Pilkada DKI 2017 lalu. (wartakota)

SANCAnews.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai saat ini belum juga kelar pembangunannya. Masalah muncul satu per satu dari pembangunan mega proyek yang dikerjasamakan dengan China ini.

 

Salah satunya adalah pembengkakan biaya berkali-kali, hingga molornya pengerjaan konstruksi yang sampai saat ini pun tak kunjung selesai.

 

Proyek ini pun mulai disebut sebagai proyek yang mubazir di tengah masyarakat. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan proyek ini memang mubazir. Dia menilai dampak ekonomi proyek ini tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.

 

Belum lagi, ke depannya proyek ini jelas memberikan beban kepada APBN, bahkan untuk BUMN yang ditugaskan untuk menangani proyek ini.

 

"Proyek kereta cepat memang mubazir. Ini pelajaran agar mega proyek infrastruktur harus hati-hati, jangan mendorong proyek besar tapi dampaknya nggak sebanding. Apalagi dibiayai pinjaman. Ini pun berisiko ke keuangan BUMN yang ditugaskan dan juga APBN," ujar Bhima kepada detikcom, Jumat (14/10/2022).

 

Bhima mengatakan, ke depannya APBN akan terus menerus terbebani proyek ini. Mulai dari untuk subsidi layanan kereta cepat, hingga sibuk menyuntik modal agar BUMN yang menangani proyek ini bisa membayar utang ke pihak China.

 

Belum lagi, untuk sisa konstruksi yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan mungkin akan bertambah. Apalagi dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah dan di saat yang sama kenaikan harga bahan baku.

 

"Ini jelas jadi beban bagi BUMN dan negara, APBN pun mau tak mau harus terus melakukan suntikan," kata Bhima.

 

Di sisi lain, Pakar Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyatakan proyek ini belum tentu mubazir. Hanya saja, Darmaningtyas menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah pasti tidak akan optimal.

 

"Jangan bilang mubazir lah, tapi memang ini kurang optimal. Kalau mubazir itu sia-sia. Ini tidak sia-sia sekali tapi kurang optimal," sebut Darmaningtyas ketika dihubungi detikcom.

 

Proyek ini tidak optimal karena sudah banyak sekali alternatif transportasi dari Jakarta ke Bandung. Mulai dari kereta hingga perjalanan darat. Apalagi, dalam waktu dekat, Darmaningtyas menyatakan perjalanan akan makin mudah dan cepat dari Jakarta ke Bandung dengan pembangunan tol baru Jakarta-Cikampek 2.

 

"Kalau Tol Cikampek 2 telah usai terbangun maka akan memperpendek jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan menggunakan mobil pribadi, maka mereka yang bermobil pasti akan lebih suka Jakarta-Bandung dan sebaliknya dengan menggunakan mobil pribadi," sebut Darmaningtyas.

 

Di sisi lain, biaya proyek kereta cepat juga terus membengkak. Terakhir, perkiraan bengkak proyek tersebut sesuai dengan peninjauan BPKP sebesar US$ 1,17-1,9 miliar. Maka maksimal biaya kereta cepat bila ditotal dengan jumlah pembengkakan bisa mencapai US$ 7,97 miliar atau sekitar Rp 119 triliun (kurs Rp 15.000).

 

Nah menurut Darmaningtyas biaya sebesar itu belum tentu bisa balik modal. Karena biaya operasi yang besar membuat semua pemasukan akan habis. Malah justru pemerintah ujungnya yang akan mensubsidi besar-besaran untuk operasional kereta cepat.

 

"Saya mau soroti, dari biaya investasi yang besar tersebut adalah belum tentu balik, karena pemasukan dari tiket dan iklan untuk menutup biaya operasi saja tidak mungkin mencukupi, sehingga memerlukan subsidi dari pemerintah," ungkap Darmaningtyas.

 

"Jadi beban APBN ke depan adalah untuk mengembalikan biaya investasi yang mencapai Rp 100 triliun lebih itu dan subsidi untuk operasional," sebutnya. (dtk)

SANCAnews.id – Diperkirakan sebanyak 150 ribu warga akan melepas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta di hari terakhirnya di Balai Kota DKI Jakarta pada Minggu (16/10) pukul 07.00-11.00. Di sela acara, relawan akan membacakan mandat agar Anies menjadi Presiden 2024 mendatang.

 

Ketua Umum Abdi Rakyat Muhammad Huda mengatakan, kedatangan 150 ribu warga itu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepemimpinan Anies di Jakarta selama lima tahun.

 

“Kami menginginkan agar kepemimpinan Pak Anies dilanjutkan di tingkat nasional di tahun 2024,” kata Huda saat jumpa pers di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (14/10).

 

Huda mengatakan, sejauh ini Anies Baswedan telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara tersebut. Nantinya secara simbolis Anies akan memotong nasi tumpeng dan roti buaya sebagai rasa syukur atas berakhirnya masa baktinya di Pemprov DKI Jakarta dengan situasi yang kondusif.

 

“Nanti akan ada berbagai macam acara yang dihadiri oleh beberapa warga kampung, yang selama ini sudah merasakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka, terutama yang selama ini termarjinalkan oleh pemerintahan sebelumnya,” kata Huda.

 

“Jadi memang ini adalah momentum sejarah bagi kita semua warga DKI Jakarta bahwa di masa purna tugas ini, kami akan sampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan,” sambungnya.

 

Sementara Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan, kepemimpinan Anies harus diapresiasi semua pihak. Sebab Anies telah memberikan keadilan sosial, kenyaman dan keamanan serta keharmonisan selama di ibu kota.

 

“Kita semua tahu bahwa selama lima tahun ini hampir atau nyaris tidak pernah adanya konflik agama,” kata Agung.

 

Menurut dia, acara tersebut bisa menjadi pendorong agar semangat Anies menjadi Presiden 2024 bisa tercapai. Mandat dari relawan ini juga diharapkan bisa membuka mata publik tentang Anies sebagai calon pemimpin baru di Indonesia.

 

“Kami akan tularkan ke daerah-daerah untuk menyambut kedatangan pemimpin baru, kedatangan presiden baru dan akan menjadi harapan baru rakyat Indonesia,” kata Agung.

 

Koordinator Front Joang 45 Benni berharap seluruh warga DKI Jakarta untuk mendukung penuh agenda tersebut agar berjalan dengan tertib dan damai. Kemudian menyerukan kepada seluruh warga DKI Jakarta agar bergerak menuju Balai Kota DKI demi meramaikan dan meriahkan agenda tersebut.

 

“Kami dari keluarga Front Joang 45 memberikan mandat rakyat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bentuk kepercayaan rakyat DKI Jakarta untuk meneruskan dan memperluas terwujudnya keadilan sosial di seluruh Indonesia,” kata Benni yang juga Ketua Sohib Indonesia.

 

Sementara itu, 12 kelompok relawan itu terdiri dari Abdi Rakyat, Rekan Indonesia, Sohib Indonesia, Relawan Simpatisan Indonesia (Relasi), Sigap Indonesia, Jakarta Bahagia, Gerakan Masyarakat Bersatu (Gemas), Gerakan Muda Inspirasi Jakarta (Gema Asa), Sparta Indonesia, Relawan Anies Jakarta (Raja), Siap Indonesia dan Sahabat Lansia. (rmol)

SANCAnews.id –  Penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono (BTM) kini ditetapkan sebagai tersangka.

 

Penangkapan ini hanya berselang beberapa hari sebelum digelar sidang dugaan dugaan penggunaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya dilayangkan Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Adapun sidang perdana direncanakan digelar pada 18 Oktober 2022 mendatang

 

Bambang Tri dan Sugi Nur dilaporkan oleh pelapor Dodo Ahmad Baidlowi dengan sangkaan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang penistaan agama, pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku ras agama dan antargolongan. Kemudian Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.

 

Tak hanya itu, Sugi Nur Raharja (SNR) alias Gus Nur turut dijadikan sebagai tersangka.

 

Lalu siapa sosok Dodo Ahmad Baidlowi?

 

Dodo Baidlowi kini sedang menjadi perbincangan di media sosial setelah laporannya terhadap Bambang Tri dan Gus Nur berujung penetapan tersangka pada kedua orang itu.

 

Akun Twitter @Zombie_9Q mengupas siapa sosok Dodo Ahmad Baidlowi

 

Menurut dia, Dodo Ahmad Baidlowi aktif dalam beberapa organisasi.

 

Dia disebut sebagai founder Muslim Nusantara, sekretaris Generasi Muda NU hingga Co-founder HMN.

 

Akun itu juga menguliti sejumlah media sosial Dodo Ahmad Baidlowi

 

Termasuk sejumlah foto Dodo Ahmad Baidlowi bersama pihak yang ia sebut 'tokoh penting'

 

Sementara itu, akun Instagram muslimnewsantara yang disebut dikelola Dodo memang sempat mengunggah beberapa tema mengenai Bambang Tri, termasuk penangkapan dan penetapan status tersangka Bambang

 

"Tinggal tunggu Mas Sugik yang bantu fasilitasi BTM bahkan sampai melakukan mubahalah! Mubahalah bukan untuk urusan provokasi menyebarkan kebencian dan menutupi kebohongan dengan praktik keagamaan! Terima kasih atensinya Komandan @ccicpolri @divisihumaspolri," tulis akun itu, dilihat pada Sabtu (15/10/2022)

 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, meski merupakan penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono ditetapkan tersangka bukan soal gugatan ijazah palsu.

 

"Terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pengacara, pengelola, pemilik, pengguna dan atau yang menguasai akun Youtube GUS NUR 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama," ujar Nurul di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (13/10/2022) malam.

 

"Dasarnya adalah laporan polisi nomor LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022," sambung dia.

 

Dalam kasus itu, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak tujuh orang.

 

"Adapun barang bukti (yang diamankan) adalah 1 buah flashdisk, selanjutnya screen capture, dan dua lembar screenshot postingan video," kata Nurul.

 

Pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 156a huruf a KUHP tentang penistaan agama, Pasal 45a ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdsrkan suku, agama, ras dan antar golongan.

 

"Kemudian Pasal 14 ayat 1 ayat 2 UU RI nomor  1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat," kata Nurul.

 

Kini, Nurul mengatakan keduanya masih dilakukan pemeriksaan.

 

"Jadi mereka tetap diperiksa kemudian statusnya nanti apakah ditahan tidak, pasti akan kita sampaikan updatenya bila ada perkembangan lebih lanjut, lebih lengkapnya akan disampaikan besok bila ada update," ujar dia.

 

Diberitakan sebelumnya, beredar informasi penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bambang Tri Mulyono ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

 

Adapun penangkapan itu dilakukan di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (13/10/2022) sekira pukul 15.44 WIB.

 

Penjelasan kuasa hukum 

Sementara itu, kuasa hukum Bambang Tri, Eggi Sudjana melalui keterangan pers yang dibagikan membenarkan bahwa kliennya ditangkap polisi terkait konten yang dibuat bersama Gus Nur.

 

Adapun konten yang dipermasalahkan di akun Gus Nur Official berjudul 'GUS NUR, BAMBANG TRI MUBAHALLAH DIBAWAH ALQURAN-BLOKO SUTO, SEKARANG SIAPA PENDUSTA?' yang diunggah pada 26 September 2022

 

Egi menilai, terkait sumpah mubahalah tersebut, polisi seharusnya menunggu selesainya persidangan.

 

Sebab, materi mubahalan ijazah palsu tersebut tidak dapat dipisahkan dari laporan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Adapun sidang akan dilakukan pada 18 Oktober 2022

 

"Bahwa materi mubahallah ijazah palsu yang dipersoalkan sebagai tindakan penodaan agama sangat prematur dan bahkan dapat memicu kemarahan umat muslim," sebut Eggi

 

Eggi menyebut, penetapan tersangka Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama sebelum mendapatkan keterangan ahli agama baik dalam bentuk fatwa maupun pandangan keagamaan

 

"Fatwa harus diberikan oleh ahli agama yang representatif dan otoritatif, yakni ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia," ungkapnya

 

Eggi Sudjana menilai, mubahalah adalah bagian dari syariat Islam.

 

Sehingga, kata dia, mempersoalkan mubahalah apalagi mempersoalkannya sebagai materi penodaan agama adalah kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan bahkan akan jatuh menista atau melakukan penodaan terhadap agama Islam.

 

Eggi menduga, ditetapkannya Bambang Tri dan Gus Nur sebagai tersangka terkait upaya untuk menggugat keabsahan ijazah sekolah Jokowi

 

"Maka dari itu, kami memohon doa kepada segenap rakyat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan agar kebenaran segera terkuak dan lembaga Presiden Republik Indonesia dapat terjaga marwah dan wibawanya," ungkapnya

 

Diberitakan sebelumnya, gugatan atas dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki babak baru.

 

Jokowi sebelumnya digugat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

 

Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022) dan terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

 

Bambang Tri Mulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang sempat dipenjara beberapa waktu lalu

 

Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

 

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan.

 

Dalam petitum kedua, penggungat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

 

Sementara, dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak Benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

 

Ahmad Khozinudin selaku Koordinator Advokat Tim Advokasi Bambang Tri Mulyono menerangkan, sidang perdana laporan dugaan ijazah palsu itu akan digelar pada 18 Oktober 2022

 

"Gugatan Klien kami dengan nomor perkara : 592/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022," ungkapnya kepada media, kemarin.

 

Ia pun menantang pihak-pihak tergugat agar dapat hadir dalam persidangan tersebut.

 

Pernyataan staf presiden 

Di sisi lain, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.

 

Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat "Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2022) lalu, seperti dikutip dari Kompas.com.

 

"Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri," katanya

 

Kemudian, Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau.

 

Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah

 

"Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi," ujar Dini.

 

Gibran geram 

Gibran Rakabuming menanggapi laporan dari Bambang Tri Mulyono terhadap dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan ayahnya, Joko Widodo.

 

Menanggapi itu, Gibran memastikan bahwa ijazah sekolah bapaknya asli.

 

Ia menyebut, tidak mungkin Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga presiden

 

"Sekarang daftar wali kota, gubernur nggak pakai ijazah pakai apa? Pakai daun pisang? kan ya tidak. Masak pendaftaran presiden mau bohong," ujarnya, Senin (10/10/2022).

 

Gibran sudah tak kaget munculnya tudingan pemalsuan ijazah itu

 

Apalagi, kata Gibran, selama ini, bapaknya sudah sering diserang dengan berbagai isu.

 

Jadi, menurut Gibran, membantah tudingan itu pun percuma

 

"Itu isunya muncul terus, isu komunis, isu-isu lain. Tiap tahun diramaikan terus. Udah tanya yang bikin isu aja, sampai bosan menanggapinya. Bantah 100 kali percuma kalau ngomong sama orang tidak waras," geramnya.. (wartakota)