SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengakui ada gas air mata kadaluwarsa yang ditembakkan anggota Brimob Polri dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Namun, Dedi menyebut kadar gas air mata yang expired beda dengan makanan.

“Saya mengutip apa yang disampaikan oleh dokter Masayu Elita Hafizah dari Universitas Indonesia. Didalam gas air mata memang ada kadaluarsa atau expired-nya,” kata Dedi di Mabes Polri pada Senin, 10 Oktober 2022.

Akan tetapi, kata Dedi, harus bisa membedakan bahwa gas air mata ini bahan kimia sehingga berbeda dengan makanan yang kadaluwarsa. Kalau makanan ketika kadaluwarsa, Dedi menyebut ada jamur, bakteri dan bisa mengganggu kesehatan.

“Kebalikannya dengan zat kimia, atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Sama dengan efektifitasnya gas air mata ini. Ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Harus mampu membedakan ini kimia beda dengan makanan,” jelas dia.

Misalnya, lanjut Dedi, jika gas air mata tidak expired atau kedaluarsa ketika ditembakkan, partikel CS atau chlorobenzalmalononitrile terdiri dari partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak, ditembakkan ketika jadi ledakan diatas, maka akan timbul partikel yang lebih kecil lagi daripada yang dihirup kena mata dan mengakibatkan perih.

“Jadi kalau misalnya sudah expired, justru kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuan gas air mata ini akan menurun,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Polri akhirnya mengakui menggunakan gas air mata yang sudah kadaluwarsa atau expired saat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Diduga, beberapa gas air mata yang ditembakkan dalam tragedi Kanjuruhan itu kadaluwarsa pada 2021.

“Ada beberapa yang diketemukan, ya. Yang tahun 2021 ada beberapa,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada Senin, 10 Oktober 2022.

Namun, Dedi mengaku belum mengetahui berapa jumlah pastinya gas air mata yang ditemukan kadaluwarsa tersebut. Menurut dia, hal tersebut perlu dikonfirmasi lagi kepada tim laboratorium forensik (labfor).

“Saya masih belum tahu jumlahnya. Tapi itu yang masih didalami, tapi ada beberapa. Sampai saat ini, dari hasil pemeriksaan tersangka dan hasil oleh TKP dari Inafis dan Labfor diketemukan seperti itu,” ujarnya. (viva)

SANCAnews.id – Ratusan orang dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/10).

Mulai dari elemen keagamaan hingga buruh tumpah ruah menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dalam aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari.

Adapun elemen yang berunjuk rasa Gerakan Nasional Bela Rakyat (GNBR), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), serta Aliansi Sejuta Buruh Indonesia.

Para peserta aksi longmarch menuju titik demonstrasi dengan membawa bendera, spanduk, serta poster berisi penolakkan sambil diiringi orator yang berada di atas mobil komando.

Jalan Medan Merdeka Barat dari dan menuju arah Istana Negara pun ditutup. Salah satu spanduk dari GNBR bertuliskan tiga tuntutan, pertama tolak kenaikkan harga BBM, kedua turunkan harga-harga, dan ketiga tegakkan supremasi hukum.

Bahkan di bawah spanduk tertulis kata-kata "BBM Naik=Jokowi Mundur"

Selain itu massa buruh juga berdatangan menjelang siang hari. Massa buruh yang terdiri dari beberapa serikat pekerja juga mengeluhkan hal serupa yakni tolak kenaikan harga BBM.

Selama unjuk rasa para orator saling bergantian menyuarakan aspirasi. Hingga menjelang pukul 18.00 WIB massa pun telah menyelesaikan unjuk rasa dan kembali ke tempat masing-masing.

Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat kembali dibuka untuk umum. (rmol)

OLEH: QUSYAINI HASAN

MUNDURNYA beberapa kader Partai Nasdem usai deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden, tak perlu ditanggapi berlebihan. Sebab, keluar-masuknya kader di sebuah partai politik merupakan hal yang biasa.

Si A keluar dari partai B, lalu bergabung dengan partai C, juga sering kali kita jumpai karena memang jamak terjadi.

Justru dalam konteks diusungnya Anies Baswedan oleh Partai Nasdem sebagai calon Presiden, mundurnya kader yang tak suka pada Anies akan makin membuat partai besutan Surya Paloh ini makin besar.

Kelaziman ini dipertegas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang menilai kejadian seperti itu sebenarnya hal yang biasa di dunia politik (Kompas 6/10/2022).

Karena itu, menurut Adi, elite Partai Nasdem bisa lebih rileks dalam menanggapi keluarnya para kader tersebut.

Apalagi, belakangan ini juga mulai banyak yang mulai mendukung Nasdem sebagai efek dari deklarasi Anies sebagai Capres.

Bahkan, agar iklim demokrasi tumbuh sehat, ada baiknya Nasdem membiarkan atau tak mempersoalkan bila ada kader yang keluar dari partai jika tak setuju atas kebijakan partai, termasuk dengan dideklarasinya Anies Baswedan sebagai Capres, dan menganggapnya sebagai sebuah dinamika dalam berpartai.

Syukur-syukur Nasdem memberikan penghormatan atau apresiasi atas keputusan kader yang memilih keluar dari partai.

Dalam hal ini, sikap Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali yang menghormati keputusan para kader yang memilih keluar pasca pendeklarasian capres (Kompas, 6/10/2022).

Kali ini, kita perlu memberikan acungan jempol pada Nasdem yang telah memberikan pelajaran bagaimana berpolitik dan berdemokrasi secara benar. Pasalnya, tak semua keinginan atau aspirasi pribadi maupun kelompok bisa dipenuhi parpol.

Sejatinya, sejak seseorang terjun ke dalam politik atau menjadi kader parpol, ia sudah selesai dengan urusan pribadi maupun kelompoknya.

Saat menjadi kader parpol, visi, misi, dan tujuan utamanya bukanlah mewujudkan cita-cita atau impian pribadi maupun kelompok, tapi cita-cita bersama untuk bangsa dan negara.

Salah besar bila seseorang bergabung dengan partai atau berpolitik semata untuk mengurus aspirasi diri sendiri atau kelompoknya. Sebab, tujuan utama berpolitik atau berpartai adalah untuk kepentingan publik demi republik yang kita cintai.

Ada tujuan bersama yang harus dipegang teguh melampaui kepentingan pribadi. Kepentingan nasional yang lebih besar, hendaknya diletakkan jauh di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Begitulah kira-kira.

Sekali lagi kita perlu mengingatkan pada khalayak, tujuan dari berpartai atau berpolitik adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kepentingan pribadi atau memperjuangkan aspirasi kelompoknya saja, maka bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah pilihan tepat, bukan di partai politik!

Dalam partai politik, diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai. Apalagi, partai sudah membuka seluas-luasnya ruang dinamika dan ruang untuk berdialektika.

Dengan begitu, tak bisa lagi berpolitik atau berpartai atas dasar ngotot-ngototan atau menang-menang dalam memperjuangkan aspirasi, apalagi dendam politik pribadi atau kelompoknya.

Sebagai wujud kedewasaan dalam berpolitik, kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi Capres, misalnya, tidak perlu lagi menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial, apalagi hanya karena capres yang didukungnya berbeda.

Nasdem juga tak perlu berkecil hati dengan keluarnya beberapa kader. Bisa jadi, itulah risiko yang muncul di setiap keputusan politik.

Yang penting, publik sudah melihat dan menilai bahwa Nasdem mampu menjalankan demokrasi secara baik. Yang perlu disadari juga, dukungan dan simpati publik terhadap Nasdem selepas deklarasi Anies juga tak bisa kita anggap remeh.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim meyakini betul istilah atau pepatah, mati satu tumbuh seribu. Esa hilang, seribu terbilang! Ia mengatakan partai tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies.

Menurut Hermawi, keputusan NasDem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres.

"Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah.," ucap Hermawi.

Bahkan relawan pendukung Anies di berbagai daerah sudah menyerukan agar akar rumput mereka memilih dan ikut membesarkan partai pengusung Anies. Karena itu, ada baiknya Nasdem bersiap meraih dukungan publik yang lebih luas setelah Anies jadi Capres.

Dukungan publik akan kian bergemuruh saat koalisi terbentuk nanti, yang pada akhirnya akan menjadi amunisi dan kekuatan partai di masa mendatang. (rmol)

*Penulis adalah mantan wartawan

SANCAnews.id – Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja akan mengorganisir aksi besar-besaran serempak di 34 provinsi pada tanggal 12 Oktokber 2022.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, khusus buruh di area provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan dipusatkan di Istana. Kata Said Iqbal, massa yang terlibat 50 ribu orang buruh.

Sementara di 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi.

“Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw (UU Cipta kerja), Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, Tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agrarian, dan sahkan RUU PRT,” ujar Said Iqbal, Minggu (9/10). 

Khusus terkait kenaikan harga BBM, Said Iqbal mengatakan bahwa kenaikan itu sudah terbukti menurunkan daya beli masyarakat.

“Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” ujarnya.

Ironisnya, di tengah harga-harga yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 36/2021.

Di mana dalam peraturan ini mengenal batas atas dan batas bawah, sehingga banyak kabupaten/kota yang berpotensi upah minimumnya tidak mengalami kenaikan.

“Inflansi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflansinya tembus 5 persen. Kedua, transportasi naik 20-25 persen. Dan ketegori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen,” kata Said Iqbal. Menurunya, inflansi di 3 kelompok inilah yang memberatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.

Berdasarkan Litbang Partai Buruh, pasca kenaikan BBM, inflansi tahun 2023 diperkirakan akan tembus di angka 7-8 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8 persen.

“Kita ambil angka 7 persen untuk inflansi dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8 persen. Angka itu dijumlah, totalnya 11,8 persen. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13 persen,” ujarnya.

“Kenaikan upah sebesar ini juga memperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi,” tegasnya. (rmol)