SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial Nicho Silalahi, menyentil keras Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi alias Kak Seto yang hingga kini tak pernah berbicara sepatah katapun soal tragedi Kanjuruhan yang menewaskan puluhan anak di bawah umur dari total 131 korban jiwa.

Padahal sebelumnya Kak Seto getol dan berdiri paling depan membela anak-anak tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ferdy Sambo. Dalam kasus ini Kak Seto berjuang mati-matian hingga dihujat habis-habisan. Namun dalam tragedi Kanjuruhan, dia sama sekali tak pernah menampakan batang hidungnya di depan media.

Selain Kak Seto, Nicho Silalahi juga geram terhadap sikap  Komnas Perlindungan Anak yang juga tak pernah berbicara apapun terkait tragedi yang ikut merenggut puluhan jiwa anak-anak belia itu.

"Kenapa Komnas Perlindungan Anak diam atas tragedi pembantaian ratusan orang termasuk anak?2; di Kanjuruhan? Kemana Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait dan Apa Statemen Mereka Atas Banyaknya Anak?2; Yang Dibantai Di Kanjuruhan?” kata ," ujar Nicho Silalahi dikutip dari unggahan twitternya, @Nicho_Silalahi dikutip Populis.id Jumat (7/10/2022).

Sekedar informasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur mencatat sebanyak 33 anak di bawah umur yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu, mayoritas korban berstatus pelajar.

Data Dinkes Malang juga diamini oleh Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar. Dia mengatakan dari total anak-anak yang meninggal itu  8 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 25 lainnya adalah anak laki-laki.

“Kami masih terus melengkapi datanya,” kata Nahar kepada wartawan dikutip Selasa (1/10/2022).

Sebagaimana diketahui, tragedi Kanjuruhan bermula ketika Aremania, julukan untuk pendukung Arema FC mencoba menginvasi lapangan usia  Singo Edan ditekuk tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Kedatangan Aremania yang untuk menyemangati tim kesayangannya usai kekalahan tersebut justru dihalau aparat keamanan.

Mereka lantas terlibat saling kejar-kejaran di tengah lapangan yang berbuntut pada tembakan gas air mata. Melihat itu, beberapa Aremania lainnya ikut turun ke lapangan dengan tujuan membantu temannya, namun polisi kembali melepaskan  tembakan gas air mata yang bahkan beberapa kali diarahkan ke penonton tribun yang membuat seisi stadion panik dan berhamburan keluar, mereka berebut pintu keluar hingga berdesak-desakan.

Dari hasil investigasi Komnas HAM,  tembakan gas air mata itu disinyalir menjadi penyebab utama tewasnya ratusan korban tersebut, itu terkonfirmasi dari kondisi jenazah yang mengeluarkan busa di mulut, mata memerah hingga wajah yang membiru. Mereka diduga tewas karena kekurangan oksigen akibat kepulan asap gas air mata yang bikin sesak nafas dan perih di mata. *

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso ikut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang tidak berjabat tangan atau bersalaman dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara HUT ke-77 TNI .

Santoso mengatakan kemungkinan Presiden Jokowi lupa bersalaman dengan Kapolri. Kemungkinan lain adalah Jokowi sudah kurang tertarik dengan Kapolri.

"Jika terjadi dimana Pak Jokowi memang sudah kurang interest kepada Kapolri, maka siap-siap saja Polri akan makin all out mendukung Pak Jokowi agar kepercayaan kepada Polri kembali menguat," ujar dia kepada tvOnenews, Jumat (7/10/2022).

Ia khawatir jika hal tersebut terjadi, maka bisa menimbulkan tindakan keras atau hard power yang dilakukan Polri kepada masyarakat.

Adapun tujuannya untuk memikat perhatian hingga mendapat dukungan Jokowi. Menurut Santoso, ketika Jokowi sudah hilang rasa hormat kepada Kapolri, kemungkinan bisa timbul adanya pergantian kursi jabatan tersebut.

"Bisa juga kalo memang Pak Jokowi sudah kurang respect kepada Kapolri, maka akan dilakukan pergantian Kapolri atau akan mengurangi peran Polri seperti yang dilakukan di masa lalu oleh Pak Jokowi," kata dia.

Dalam video yang beredar di media sosial, Presiden Jokowi terlihat melewati Kapolri dan tidak menyalaminya dalam acara peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022). 

Jokowi mulanya menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian, Jokowi tidak mengulurkan tangan untuk menyalami Kapolri Listyo yang berdiri di sebelah Andika.

Setelah itu, Jokowi lanjut bersalaman dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. (tvone)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan, yang telah resmi dideklarasikan menjadi capres NasDem pada 2024, bakal terus mengalami gangguan yang disengaja untuk menghambat pencapresan pada Pilpres 2024. Namun para pengganggu harus siap gigit jari karena serangan yang dilancarkan sama saja dengan memberi panggung politik gratis bagi Anies.

Salah satu gangguan Anies paling kentara  terlihat dari penyelidikan Formula E oleh KPK. Dengan satir Rocky menganggap gangguan yang dialami Anies buntut dari kekonyolan konstitusi kita yang memberlakukan syarat ambang batas mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kalau hanya possibility kan pasti Anies diganggu terus, justru gangguan itu dapat menjadi panggung bagi Anies. Jadi ada panggung gratis yang disediakan oleh kekonyolan konstitusi ini. Kalau kayak begitu, saya ingin dia (Anies) dipanggil oleh KPK terus, agar dia ceramah di situ,” seloroh Rocky dalam diskusi yang digelar Inilah.com, di Petra Restaurant, Mahakam, Bulungan, Jaksel, Rabu, (5/10/2022).

Rocky mengaku tidak menyoalkan Anies menjadi capres. Sebab terdapat persoalan genting yang menurutnya lebih penting untuk diperjuangkan yakni, syarat ambang batas 0 persen.

“Yang saya peduli syarat fundamental 0 persen. Kalo Anies menang karena enggak bertanding di 20 persen kenapa koalisi? Kenapa terpaksa lewat NasDem? Bagi seorang aktivis, soalnya bukan di art of possible, tapi the art of taking impossible,” sambungnya.

Terkait usaha KPK untuk menjegal Anies, Rocky menyebut bahwa kemungkinan seperti itu akan tetap ada, namun yang harus dilihat adalah bahwa kepemimpinan yang kontras saat, terwakili oleh sosok Anies, bukan figur lain.

“Saya balik lagi adanya kontras kepemimpinan karena itu memilih Anies. Kalau pilih Ganjar, Ganjar cuma penerus Jokowi. Dia akan menyelesaikan proker (program kerja) Jokowi,” jelasnya. *

SANCAnews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pemerintah DKI menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah yang dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur bebas pajak tanah pertanian dan perkebunan tersebut juga telah diterbitkan.

"Kalau anda bertani, perkebunan, maka itu dibebaskan supaya orang memanfaatkan lahan kosongnya untuk kegiatan pertanian," kata dia di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Oktober 2022.

Menurut dia, kegiatan bertani atau berkebun yang dilakukan warga Jakarta tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota. Untuk itulah, pemerintah DKI tetap harus bekerja sama dengan daerah lain guna memastikan stok pangan mencukupi.

"BUMD-BUMD kami membangun kerja sama dengan daerah," ujar Anies, yang telah resmi menjadi capres dari Partai NasDem itu.  

Hari ini 12 daerah menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) kegiatan pangan dan kerja sama hasil ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penandatanganan MoU berlangsung antara Gubernur DKI dengan Gubernur Sumatera Barat, Penjabat Gubernur (Pj) Maluku Utara, Wali Kota Solok, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Bengkulu. Kemudian Bupati Maluku Tengah, Bupati Tanah Datar, Bupati Solok, Bupati Kuningan, dan Bupati Jember.

Selain penandatanganan MoU Anies Baswedan dengan kepala daerah lain, ada juga penandatanganan MoU antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan DKI dengan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, serta PT MRT Jakarta dengan BUMD Sulawesi Selatan. (tempo)

SANCAnews.id – Tersangka kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan kasus obstruction of justice yang melibatkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Rabu, (5/10).

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho mengatakan tugas Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J telah selesai seiring dengan dilimpahkannya para tersangka dan barang bukti ke Kejagung.

“Tugas Polri sudah selesai, karena tersangka sudah dilimpahkan ke kejagung. Terkait kasus dugaan pembunuhan dan obstraction of justice, tanggung jawab selesai,” kata Hibnu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/10).

Selanjutnya, kata Hibnu, jaksa akan membuat surat dakwaan untuk para tersangka. Surat dakwaan bakal dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tahap persidangan.

“Jaksa akan membuat surat dakwaan, untuk mendakwa para terdakwa, apakah 340, 338, apakah bentuknya alternatif, atau kumulatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hibnu mengatakan meski ada kekhawatiran, dirinya meyakini jaksa tidak akan bisa diintervensi atau  tidak akan masuk angin dalam menuntut para terdakwa.

Menurutnya, jaksa-jaksa yang bakal dipilih oleh Jaksa Agung untuk menangangi kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan memiliki integritas serta objektifitas.

“Jaksa-jaksanya berintegritas, objektif, gak perlu khawatir, karena jaksa agung sudah memilih jaksa terbaik, sehingga bisa mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.

Dikatakan Hibnu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang langsung menahan Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya merupakan upaya mempercepat persidangan.

“Karena sudah kewenangan kejagung, maka jaksa agung punya keewengan penahanan, dalam rangka percepat persidangan,” pungkasnya. (rmol)