SANCAnews.id

SANCAnews.id – Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Deklarasi itu diagendakan pada 10 November 2022.

“Kandidat capres yang akan diusung Partai Nasdem itu ada tiga kan sejak awal, Pak Andika Perkasa, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Secara logika politik yang paling memungkin kan ya Anies Baswedan dan memang akan diumumkan,” kata politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan kepada wartawan, Selasa (27/9).

“Jadi soal capres pokoknya sudah selesai, Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sudah 99 persen,” sambungnya.

Zulfan menuturkan, cawapres pasangan Anies Baswedan bisa saja diumumkan secara langsung atau bersamaan jika selesai dibahas

“Kan yang urgent itu capres duluan, tapi kalau dari sekarang sampai 10 November soal cawapres sudah selesai ya, ya (diumumkan) bareng-bareng, tapi kalau belum kan bisa dilanjutkan lagi,” pungkas Zulfan.

Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai NasDem sebelumnya memunculkan tiga potensi Capres, mereka di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Pratama. (jawapos)

SANCAnews.id – Indonesia Police Watch (IPW) membongkar sosok kakak asuh Ferdy Sambo. Pasalnya sosok kakak asuh ini ikut andil dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

IPW menyebutkan bahwa sosok kakak asuh Ferdy Sambo salah satunya adalah eks Kapolri, Idham Azis.

Pernyataan IPW ternyata diaminkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

Arief Poyuono, sepakat dengan IPW yang menyebut bahwa sosok 'kakak asuh' di balik Ferdy Sambo adalah mantan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Ada beberapa indikasi terkait hal ini, salah satunya adalah langkah Idham Azis yang berperan mengeluarkan SK pengangkatan Kepala Satgassus (Kasatgassus) Merah Putih untuk Sambo.

"Tentang sosok 'kakak asuh' Sambo yang menurut IPW adalah Jendral Idham Azis, saya rasa agak tepat ya, karena memang SK Satgassus yang mengangkat Sambo sebagai ketua Satgassus itu (adalah) Idham Azis mengantikan Idham Azis juga ya, yang kemudian karena tidak beres dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit," kata Arief Poyuono saat dihubungi wartawan, Senin (26/9/2022).

Menurut sejumlah kabar, jabatan Kasatgassus Merah Putih pertama kali diemban oleh Idham Azis saat dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Kala itu, Ferdy Sambo masih menduduki jabatan Koordinator Asisten Pribadi Pimpinan dengan pangkat komisaris besar. Dalam struktur Satgassus, Idham menunjuk Sambo sebagai sekretaris.

Pada 20 Mei 2020, Sambo diangkat menjadi Kepala Satgassus oleh Kapolri Jenderal Idham Azis lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020.

Saat itu posisi Sambo di struktural sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat brigadir jenderal.

Menurut Arief, Polri harus memeriksa Idham Azis terkait dugaan keterlibatannya membekingi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

"Kalau benar kasus pembunuhan Brigjen J itu ada keterlibatan 'kakak asuh' Sambo, maka 'kakak asuh' Sambo harus diperiksa juga," kata dia.

Arief juga menyoroti dugaan keterlibatan tiga Kapolda dalam skenario Sambo. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak.

Akan tetapi, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menepis kabar tersebut.

"Dengan dinyatakan tidak ada keterlibatannya 3 kapolda dalam kasus sambo dari keterangan Polri saya rasa tepat ya karena kan belum diperiksa. Nanti kalau sudah diperiksa serta ada dalam fakta persidangannya kasus Sambo baru terang benderang apakah ada kerterlibatannya ke 3 Kapolda tersebut," kata Arief.

Tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, mantan politikus Gerindra itu menilai ketiga polisi bintang dua itu mustahil dinyatakan terlibat atau tidak.

Untuk itu, ia mendukung Timsus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memeriksa ketiganya.

"Ya prosedurnya seperti itu dong kalau memang ada indikasi keterlibatan dalam kasus Sambo. Misalnya saja momen pelukan teletubbies-nya Fadil dan Sambo," ujarnya.

Senyampang dengan itu, Arief juga meminta polisi mengusut secara serius penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Yoshua di Jambi.

Hendra yang merupakan anak buah Sambo, menurut Arief, berpotensi melakukan gratifikasi.

"Pengunaan jet oleh Brigjen Hendra kurniawan harus diusut tuntas apakah Pesawat Jet tersebut disewa oleh polri tidak, atau memang dipinjamkan gratis oleh si pemilik. Ini bisa masuk ranah gratifikasi, apalagi kalau pesawat itu merupakan milik Dewa 303 yang dipinjamkan ke jajaran Kadiv Propam di era Sambo, makin menguatkan kalau FS bisa diduga sebagai Kepala Satgassus 303," tandasnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan isu "kakak asuh" Ferdy Sambo hanya dugaan semata.

“Terkait "kakak asuh", "adik asuh" itu kan kembali lagi hanya dugaan. Tapi yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dir (Dirtipidum Bareskrim) maupun Propam itu tidak ada. Jangan melenceng dari pokok substansi,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022) lalu.

Setelah itu, ia juga menepis kabar tentang adanya dugaan trio Kapolda menyokong Ferdy Sambo menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yoshua.

Menurut Dedi, hingga kini Timsus tidak menemukan dugaan keterlibatan tiga jenderal bintang dua dalam skenario Sambo.

"Saya tegaskan kembali dari Timsus, tidak ada. Tidak ada pendalaman, tidak ada keterkaitannya dengan tiga kapolda," kata Dedi di Mabes Polri, Sabtu (24/9/2022).

Adapun Idham Azis belum memberikan tanggapan apapun sejak munculnya tragedi Duren Tiga hingga tudingan terhadap dirinya yang disebut-sebut membekingi Sambo.

Idham tak bisa dikonfirmasi karena nomornya 0812-1898-888 di-setting untuk tak menerima panggilan. (tribunnews)

SANCAnews.id – Program Aiman mengaku mendapat bocoran data ekslusif laporan keuangan konsorsium 303. Dimana rata-rata Rp20 miliar digelontorkan tiap bulan ke oknum polisi. 

Program Aiman mendapatkan data eksklusif laporan keuangan dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan Konsorsium 303 dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo.

Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata Rp20 miliar digelontorkan tiap bulan ke oknum polisi. Dan sebagian besarnya diarahkan dengan kode ‘Coklat’ yang merujuk pada oknum anggota polisi. Aiman mengaku mendapatkan laporan keuangan dua bulan yakni Oktober dan November 2021 lalu.

“Data yang saya dapatkan terkait dengan aliran uang dari konsorsium ke sejumlah oknum polisi,” kata Aiman dilansir dari KompasTV.com, Selasa (27/9).

“Saya mendapati data, bahwa banyak nama dari penerima uang konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik, dan sebagian bahkan sudah disidang etik,” katanya lagi.

Meski ada banyak yang sempat diperiksa, dan belum disidangkan, nama-nama tersebut tercatat menerima uang dari Konsorsium.

Dana Pembelian Cerutu 70 Juta

Dari laporan keuangan Konsorsium 303 yang diperoleh Aiman, dana pembelian cerutu pada satu bulan misalnya, jumlah total tercatat sebanyak Rp70 juta lebih.

Untuk minuman lebih dari Rp50 juta. Sementara untuk bantuan pejabat polisi untuk perjalanan ke Eropa, Rp560 juta.

Adapula tercatat, Pospol Pluit Rp10 Juta, hingga Bantuan Kasus Rekening Medan Rp386 Juta. Entah apa maksud dari Pemberian Pospol Pluit dan Kasus Rekening Medan ini.

Aiman mengaku mendapati sejumlah pengeluaran, sebagian besar hanya menyebut kode ‘coklat’, yang merujuk pada anggota polisi disertai dengan nama penerimanya. Kebutuhannya mulai dari tiket pesawat, bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu.

“Yang jelas, total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan Konsorsium 303 kepada sejumlah oknum polisi ini, rata-rata Rp20 miliar setiap bulannya, yang sebagiannya juga digunakan tampaknya untuk kebutuhan operasional pribadi para pemegang uang di konsorsium ini,” kata Aiman lagi.

Sebelumnya, beredar diagram Konsorsium 303. Diagram ini, sempat ramai dibahas. Bahkan termasuk saat rapat antara Kapolri dengan DPR Komisi III.

Sejumlah anggota DPR bersuara, agar kasus Konsorsium 303, yang kerap dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Ferdy Sambo, diusut tuntas kebenarannya.

Di akhir rapat, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, berjanji akan mengusut isu soal Konsorsium 303 yang dikaitkan dengan Ferdy Sambo.

“Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja,” kata Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

IPW Angkat Suara

Atas hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, menyebutkan bahwa data ini bukanlah kabar bohong.

“Ini bukan hoaks,” ungkap Sugeng kepada Aiman.

Sugeng Teguh Santoso atau STS meminta Kapolri segera menelusuri kebenaran hal ini. Menurut Sugeng, penelusuran ini bukanlah hal yang sulit.

Karena PPATK telah mengumumkan aliran dana judi online saja, jumlahnya Rp155 triliun per tahun. Tentu hal ini dibarengi dengan aliran-aliran dana yang sudah dipetakan oleh PPATK.

Mengenai laporan keuangan konsorsium juga demikian, menurut Sugeng. Sudah terbuka lebar, dan mudah untuk menelusurinya.

Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditanyakan soal perkembangan Kasus Konsorsium 303, juga terkait dengan pembelian tiket pesawat jet pribadi ke Jambi oleh sejumlah polisi dalam kasus Sambo, mengatakan masih dalam pendalaman.

“Itu bagian daripada, dari timsus ya, khususnya dari Wabprof ya,” tutur Irjen Dedi kepada wartawan di Gedung TNCC, Senin (19/9/2022) menanggapi laporan keuangan konsorsium 303 dengan dugaan setoran Rp20 M ke oknum polisi ini. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Reforma agraria sejati menjadi salah satu tuntutan massa aksi dari kaum tani, nelayan, buruh, perempuan, dan sektor lainnya yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa siang (27/9).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika dalam orasinya menyatakan, rakyat Indonesia berhak memperoleh konstitusionalnya atas tanah dan sumber-sumber agraria.

"Untuk itu kita harus terus memperjuangkan, menuntut, meneriakkan aspirasi agraria, dengan menuntut segera dijalankan reforma agraria sejati di Indonesia," tegas Dewi.

Menurut Dewi, Ketetapan MPR 9/2001 yang notabene memandatkan Presiden untuk menjalankan reforma agraria sejati, harus dilakukan. Selain itu, Presiden Joko Widodo harus menyelesaikan konflik agraria struktural yang dihadapi kaum tani dan kaum miskin di banyak tempat.

"Melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SDA yang bersifat anti reforma agraria dan anti rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan kepada massa aksi yang datang jika Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak dibutuhkan oleh kaum tani. Sebab, yang dibutuhkan oleh petani adalah kedaulatan atas tanahnya sendiri di negerinya sendiri.

"Kita tidak butuh UU Ciptaker, kita tidak butuh lapangan pekerjaan ala UU Ciptaker. Yang dibutuhkan oleh kaum tani, masyarakat agraris, adalah kedaulatan atas tanahnya," tegas Dewi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa membentangkan spanduk dan pamflet-pamflet protes, antara lain "Akui Entitas Perempuan Petani", "Suara Perempuan Nelayan = Suara Rakyat", hingga "Hentikan Perampasan Ruang Hidup Perempuan."

Sementara itu, di gerbang Gedung DPR, massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga memasang spanduk besar yang berisikan sejumlah tuntutan.

Seperti, "Hentikan Perampasan Tanah dan Kriminalisasi Petani", "Laksanakan Reforma Agraria Sejati", "Cabut Omnibus Law-UU Cipta Kerja", hingga "Tolak Kenaikan Harga BBM dan Sembako".

Adapun, elemen massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI ini terdiri dari Gerkaan Buruh Tani Bersama Rakyat (Gebrak), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), dan Pergerakan Petani Banten (P2B). Kemudian ada Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), STAM Cilacap, dan STIP Pemalang dari Jawa Tengah, serta Formaster dari Provinsi Lampung.

Pada hari yang sama, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT.

Dalam peringatan HTN 2022, KNPA kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, KNPA meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penyimpangan terhadap Konstitusionalisme Agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960. *

SANCAnews.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran membagikan air mineral dan roti di sela-sela aksi unjuk rasa perayaan Hari Tani Nasional (HTN) di depan Gedung DPR RI, Selasa (27/9/2022) hari ini. Diketahui, kaum tani, buruh, perempuan, hingga nelayan turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan kali ini.

Pantauan Suara.com, Irjen Fadil bersama jajarannya berkeliling membagikan roti dan air mineral kepada massa aksi yang sedang berisirahat. Beberapa massa aksi menerima roti dan air mineral tersebut.

Fadil juga terpantau membagikan roti dan air mineral sampai ke arah mobil komando. Orator yang ada di mobil komando sempat merespons Fadil dan jajarannya.

Meski demikian, sang orator turut menyentil Fadil. Menurut sang orator, massa aksi tidak butuh roti dan air mineral, melainkan tanah.

"Kita bisa air kalau hanya air, kita bisa cuma beli roti kita butuh tanah," ucap sang orator.

Fadil hanya merenspons dengan mengacungkan jempol kepada sang orator dan membagikan roti dan air sampai habis. Setelahnya, Fadil kembali ke dalam gedung DPR RI.

Pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah poster dan spanduk tuntutan turut dibawa oleh massa aksi. Dari sektor perempuan, terdapat spanduk dengan tulisan "Akui Entitas Perempuan Petani", "Suara Perempuan Nelayan = Suara Rakyat", hingga "Hentikan Perampasan Ruang Hidup Perempuan."

Sementara itu, di gerbang Gedung DPR, massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) juga memasang spanduk besar yang berisikan sejumlah tuntutan. Misalnya, "Hentikan Perampasan Tanah dan Kriminalisasi Petani", "Laksanakan Reforma Agraria Sejati", "Cabut Omnibus Law-UU Cipta Kerja", hingga "Tolak Kenaikan Harga BBM dan Sembako".

Dalam siaran pers KNPA yang diterima Suara.com, Senin (26/9/2022) kemarin, massa aksi terdiri dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), dan Pergerakan Petani Banten (P2B). Kemudian ada Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), STAM Cilacap, dan STIP Pemalang dari Jawa Tengah, serta Formaster dari Provinsi Lampung.

Pada hari yang sama, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT.

Dalam rangkaian aksi di daerah itu, KNPA bekerjasama dengan aliansi-aliansi di daerah di berbagai provinsi seperti APARA, GESTUR, GERAK, dan ARB.

Dalam peringatan HTN 2022, KNPA kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, KNPA meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penyimpangan terhadap Konstitusionalisme Agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960.

Kerahkan Ribuan Personel TNI-Polri 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut total personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mencapai 4.400 personel. Mereka merupakan personel gabungan TNI-Polri.

"Untuk wilayah Jakarta Pusat seluruhnya di siagakan 4.400 personel gabungan TNI-Polri," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (27/9/2022).

Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional.

"Situasional melihat kondisi nanti di lapangan," katanya. (suara)