SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memprediksi calon presiden atau Capres dipastikan menang jika tegas menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Capres yang akan bisa menang, dan menangnya bisa totalitas itu kalau Capresnya itu berani membawa tema kampanye membatalkan pembangunan IKN,” kata Arief dalam sebuah video dirinya yang diunggah oleh akun Youtube Keynes Jhon, Senin (26/9).

Arief menyampaikan argumen dan keyakinan dirinya bahwa siapapun capres yang tegas menolak pembatalan IKN pasti memenangi pertarungan Pilpres 2024 mendatang.

“Memangnya orang di Jawa pada setuju, ibu kota pindah. Memangnya orang-orang di Sumatera pada setuju ibu kota pindah. Kan mereka juga iri loh ingin ibu kotanya ada di Sumatera,” beber Arief.

“Memangnya orang Papua setuju ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Memangnya orang Sulawesi setuju?” kata Arief lagi.

Arief mengatakan, orang-orang Jawa, Sumatera, Papua dan Sulawesi setuju ibu kota di Jakarta karena proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta pada saat itu.

“Karena proklamasi kemerdekaan itu dibacakannya di Jakarta, jadi akur semua,” beber Arief.

Disamping menolak pembangunan IKN, kata Arief, jika Capres ingin menang dalam Pilpres harus memiliki filosofi got. Sebab menurut Arief, Indonesia saat ini tak ubahnya seperti saluran got yang kotor dan mampet.

“Nah tugasnya adalah mengembalikan got bersih, mengembalikan got tidak mampet,” ujarnya.

“Tapi yang paling utama mencabut undang-undang IKN, mau Parpol dan Capres kalau kampanyenya itu, menang,” demikian Arief. (rmol)

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung kini sedang mempelajari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kejaksaan Agung akan segera menangani kasus ini.

Kuasa hukum untuk keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, berharap kepada Kejaksaan Agung untuk bisa berani menahan istir dari Ferdy Sambo bernama Putri Candrawathi.

Dari empat tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, hanya Putri Candrawathi yang tidak ditahan hingga kini.

Menurut Kamaruddin, Jaksa Agung belum menerima 'DOA' dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

"Harapan kami Jaksa Agung akan berani menahan, karena kita anggap dia belum menerima 'DOA'," kata  Kamaruddin seperti mengutip tayangan dari Kompas TV, seperti dilihat pada hari Senin (26/9/2022).

Maksud dari ‘DOA’ yang dimaksud oleh Kamaruddin itu adalah Dorongan Amplod atau suap.

"Istrinya Sambo (Putri Candrawathi) harusnya sudah ditangkap ditahan. Tapi karena ada pertimbangan lain,mungkin karena mereka saling sandera menyandera. Diduga istrinya itu dibikin seperti bargaining position, Mungkin kalau dia ditahan akan menyerempet kepada yang lain,” jelas kamaruddin.

Menurutnya kewenangan yang dan kekuatan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sepertinya cukup besar. Bahkan kewenangan tersebut katanya bisa mengendalikan Lembaga yang lain.

Dirinya mencontohkan soal beberapa oknum anggota kepolisian yang turut terseret dalam skenario kelicikan Sambo.

"Lambatnya penanganan kasus ini karena Sambo dia ini full power. Dia orangnya sangat berkuasa, dia orangnya bisa mempengaruhi pejabat-pejabat antar lembaga. Sehingga banyak (orang membantu) yang menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti. Yang membuat jalannya penyidik lambat," kata Kamaruddin.

meski banding Ferdy Sambo ditolak, ia tetap berupaya untuk melakukan seribu satu cara untuk meringankan hukumannya.

Sebagaimana yang diketahui, Ferdy Sambo telah dipecat oleh Polri setelah pengajuan bandingnya atas sanksi yang dijatuhi dala sing kode etik ditolak.

Kemudian merespon hal itu, Sambo kabarnya bakal menggugat Polri terkait pemecatan dirinya, karena merasa tak terima dengan hal itu.

Rencananya gugatan itu akan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Kuasa Hukum Keluarga Ferdy Sambo bernama Arman Hanis, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

"Setelah itu baru kami akan melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan," kata Arman.

Mengenai hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan jika gugatan Ferdy Sambo ke PTUN adalah haknya. Namun demikian Polri secara tegas mengatakan kalau PTDH merupakan keputusan final dan mengikat.

"PTUN itu hak yang bersangkutan. Secara substansi di Polri, keputusan PTDH itu bersifat final dan mengikat," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta beberapa waktu lalu.

Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditemuh oleh Ferdy Sambo setelah pengajuan bandngnya ditolak.

"Sudah tidak ada upaya hukum lagi di Polri, kalau misalnya dia mengajukan gugatan itu haknya mereka. Silakan saja tidak masalah. Substansi kita tetap, sesuai arahan Pak Kapolri untuk proses persidangan bersifat kolektif kolegial keputusannya adalah PTDH," tegas Dedi. (suara)

SANCAnews.id – Pengacara kondang Deolipa Yumara, SH mengatakan siap membantu mendampingi sopir truk, Ahmad Misbah (24) yang menjadi korban penganiayaan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri.

"Saya siap jadi pengacara korban dan segera berkoordinasi dengan pengacara korban saat ini. Saya akan segera ketemu dengan korban," ujar Deolipa usia bersilahturrahmi dengan wartawan PWI Kota Depok, Ahad (25/09/2022).

Deolipa yang juga warga Kota Depok ini menegaskan, sangat tak pantas seorang wakil rakyat terlalu over acting menindas rakyat kecil, main hakim sendiri terhadap seorang sopir truk yang di hukum dengan di suruh push up, diinjak dan disuruh berguling-guling yang disaksikan banyak masyakarat.

"Nggak etis dan ini mempertontonkan kekuasaan yang arogan, mempertontonkan perbuatan main hakim sendiri. Bukan contoh yang baik, harus di proses hukum, biar ada efek jera, jadi pejabat jangan arogan," jelas mantan pengacara Bharada E dalam kasus Ferdy Sambo ini.

Pengacara korban, Rivalino Alberto telah melaporkan ke aparat kepolisian Polrestro Depok, teregistrasi dengan nomor LP/B/2267/IX/2022/SPKT/Polres Metro Depok pada 23 September 2022. "Tidak ada damai, kami akan terus melanjutkan ke proses hukum," terang Rivalino.

Rivalino membenarkan telah mendapat banyak dukungan dari pengacara kondang, seperti Hotman Paris dan Deolipa. "Ya, saya sudah dihubungi Bang Deolipa yang akan membantu ikut menjadi pengacara," terangnya.

Sebelumnya viral, video beredar seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan peci menyuruh sopir truk untuk push up hingga berguling di Jalan Krukut, Limo, Depok, pada Jumat (23/9/2022).

Sosok pria dalam video viral di media sosial (medsos) merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri. Selain menyuruh push up, Tajudin terlihat bertolak pinggang dan mengangkat kaki kanan, lalu menginjak pundak sopir truk tersebut.Sopir truk terlihat pasrah mengikuti perintah. "Guling-gulingan, guling-gulingan," kata Tajudin berteriak, lalu mendorong si sopir untuk berguling.

Tajudin kemudian mengklarifikasi kejadian dan meminta maaf. "Saya dalam lubuk hati yang dalam meminta maaf kepada sopir truk dan seluruh masyarakat. Ini di luar batas kemampuan atau kontrol saya," tuturnya.

Dijelaskan Tajudin, emosinya tersulut seketika truk proyek Tol Cijago kembali merusak portal yang ada di kawasan Krukut, Kecamatan Limo. Sebab, kejadian itu sudah terjadi setidaknya tiga kali. "Sekali lagi saya mohon maaf dan segera akan menemui langsung sopir truk untuk meminta maaf," jelasnya. (republika)

SANCAnews.id – Rezim Joko Widodo akan dianggap menipu rakyat. Terutama jika tidak segera menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia saat ini anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel.

"Pemerintah harus segera menurunkan harga minyak. Saat ini harga minyak dunia anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/9).

Karena, lanjut Muslim, pemerintah sudah menetapkan untuk mengikuti mekanisme pasar soal harga BBM. Untuk itu, tidak ada opsi selain pemerintah harus segera menurunkan harga BBM tanpa menunggu didemo berhari-hari dari berbagai penjuru negeri.

"Kalau Pemerintah tidak turunkan harga BBM di saat harga BBM dunia turun, maka pemerintah dianggap menipu rakyat dan pasar internasional. Karena sudah komitmen pada mekanisme pasar tapi tidak turunkan harga saat pasar dunia turun," tegas Muslim.

Jika pemerintah keukeuh tidak menurunkan harga BBM, maka akan dianggap oleh para pengamat dan pasar internasional sebagai rezim abal-abal yang sangat memalukan, kata Muslim.

"Rezim ini akan dianggap menipu rakyat karena tindakannya bertentangan dengan mekanisme pasar," pungkas Muslim. **

SANCAnews.id – Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut, melakukan aksi demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, bertujuan untuk mengingatkan Pemerintah yang berencana memberikan lahan 9 juta hektar kepada petani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPI, Agus Ruli mengatakan redistribusi tersebut ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Bahwa redistribusi tanah 9 juta hektar itu ada di dalam RPJM rencana pembangunan jangka menengah. Ada 9 juta hektare itu terdiri dari 4,1 juta hektar dari kawasan hutan dan lainnya di luar kawasan hutan," katanya kepada awak media, Sabtu 24 September 2022.

"Jadi ini yang kita ingatkan kembali kepada Pemerintah yang tadi kita sampaikan ke Pak Heru untuk disampaikan ke Presiden bahwa realisasinya masih sangat kurang terhadap pelaksanaan reforma agraria dengan melakukan redistribusi tanah 9 juta hektare itu," tambahnya.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah menyelesaikan konflik kriminalisasi pada kaum petani.

"Yang kedua untuk segera juga diselesaikan konflik-konflik yang sekarang juga bermunculan semakin memanas, bahkan menjadi kriminalisasi petani. Petani ada yang ditangkap, ada yang juga misalnya rumahnya juga digusur," ungkapnya.

Dinilainya, Presiden Jokowi perlu mengetahui kriminalisasi pada petani yang hingga kini tidak selesai.

"Nah itu yang artinya perlu juga diketahui oleh Pak Presiden dengan keberlanjutan penyelesaian konflik yg tidak terselesaikan itu punya potensi untuk terjadi konflik pelanggaran hak asasi manusia di lapangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Buruh dengan Serikat Petani Indonesia melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Massa aksi tiba di kawasan Patung Kuda pukul 10.45 WIB. Mereka tiba dengan dipimpin dua mobil komando.

Membawa beberapa atribut. Di antaranya bendera bertuliskan Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia.

Terlihat Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bersama jajarannya memimpin aksi tersebut. Said Iqbal memulai orasinya dalam aksi tersebut dengan membahas terkait tanah untuk petani.

"Bapak Soekarno bapak bangsa lahirkan UU Pokok Agraria, tanah untuk rakyat, tanah untuk petani," katanya saat berorasi di atas mobil komando.

"Mengapa petani digusur dari tanahnua sendiri, kenapa petani dijauhkan dari napasnya, yaitu tanah untuk rakyat," tambahnya.

Dalam orasinya, ia menuntut tanah 9 juta hektar untuk para petani kepada Pemerintah.

"Perintah saya yang pertama sebagai presiden partai kepada parlemen fraksi partai buruh saya akan minta 9 juta hektar akan diberikan kepada kaum petani." tandasnya. (disway)