SANCAnews.id

SANCAnews.id – Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Jawara Jaga Kampung Nusantara Damin Sada menyatakan siap mendukung Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai calon presiden.

Hal tersebut diungkapkan Damin saat pertemuan sejumlah pimpinan ormas dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

"Ke depan mendukung bagaimana Pak Anies tenaganya bisa bermanfaat buat Indonesia ke depan," ujar Damin, Selasa.

Tak hanya sekali, bahkan Damin mempertegas ucapannya siap mendukung Anies Baswedan jika dicalonkan sebagai calon presiden.

"Saya dari Jawara Jaga Kampung Nusantara siap mendukung, sudah dari kemarin saya mendukung," ungkap dia.

Dalam pertemuan dengan Anies, Damin mengungkapkan, apresiasinya kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjalani jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi intinya, saya mewakili ormas-ormas di sini, datang untuk bersilaturahmi dan berterima kasih kepada Pak Anies atas keberhasilannya memimpin DKI Jakarta," katanya.

Sebelumnya, sejumlah ormas hadir dalam pertemuan dengan Anies Baswedan, antara lain Forum Komunikasi Betawi (Forkabi), Pemuda Muhammadiyah, Brigade Pitung, Paguyuban Jawa Tengah dan lain-lain.

"Mereka ingin silahturahmi menjelang akhir masa tugas dan rencana yang sudah dibuat beberapa minggu akhirnya sore ini bisa terselenggara," ucap Anies.

Menurut Anies, para pimpinan ormas juga menyampaikan beberapa pesan atas kinerja Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Mereka sampaikan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, apa yang mereka rasakan kemudian saya sampaikan terima kasih," kata dia.

Diwawancarai terpisah, Pengurus Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) M Syaiful Jihad mengungkapkan, sekitar 68 orang dari sejumlah ormas menghadiri pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta.

"Tadi ketika Pak Anies di dalam (rumah), sudah saya sampaikan tidak ada teriakan presiden dan lain-lain, sudah saya larang. Saya sampaikan hanya ucapan terima kasih saja bahwa dalam lima tahun sudah berkolaborasi termasuk kritik dan sebatas itu," ujar Syaiful.

"Ini silaturahmi biasa saja tidak ada unsur-unsur lain dan saya yang undang. Ini bukan perintah Pak Anies," sambung dia. (kompas)

SANCAnews.id – Dua wanita jika sudah ribut pasti akan lama dan merembet sana-sini. Begitu juga dengan polemik antara Nikita Mirzani dengan Najwa Shihab.

Kata Nyai, panggilan warganet untuk Nikita Mirzani. Najwa Shibab rajin mengkritik pemerintah Jokowi karena termasuk barisan sakit hati akibat tak dijadikan menteri.

"Jadi, dulu Mbak Nana itu pengin jadi menteri guys, menteri pendidikan. Namun Bapak Jokowi lebih memilih yang satu itu laki-laki jadi retaklah hatinya guys," tulis Nikita Mirzani dalam Instastorinya.

Tapi hal berbeda malah diungkapkan Mbak Nana, panggilan Najwa Shihab di kanal YouTube CXO Media, 20 Agustus 2022 yang dipandu Putri Tanjung.

"Dulu waktu 30 persen perempuan masuk politik, kayaknya hampir semua partai politik nawarin gue jadi caleg deh," kata mbak Nana dikutip denpasar.suara.com, Selasa 20 September 2022.

Bahkan jabatan di atasnya juga pernah ditawarkan pada dirinya. Yakni sebagai calon bupati, walikota, menteri, wakil presiden, sampai dengan calon presiden di republik ini.

"Ketika tawaran itu muncul, aku memang selalu berpikir sih tentang itu sih. Tapi, setiap kali tawaran itu datang aku selalu berpikir posisi sekarang lebih banyak manfaat atau mudharatnya," imbuh dia.

Untuk diketahui, perseteruan antara Mbak Nana dan Nyai berawal dari topik postingan soal oknum anggota Polri yang tampil mewah dan tidak sesuai dengan pendapatannya.

Ini yang membuat Nyai tiba-tiba sewot dan menyebut Mbak Nana menggeneralisir kasus dan seakan memprovokasi warganet.

Di sisi lain, netizen ada juga menilai langkah Nikita Mirzani membela Polri karena ada kedekatan yang bersangkutan dengan pejabat korps baju coklat tersebut. (suara)

SANCAnews.id – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-undang (UU).

Pengesahan UU PDP diambil saat pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pada 7 September 2022 setelah mendengarkan pandangan fraksi dan pemerintah, memutuskan untuk menyetujui RUU PDP untuk dibahas pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"RUU PDP terdiri dari 16 Bab dan 72 Pasal. Kami harapkan RUU PDP dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Abdul Kharis, Selasa (20/9).

Mendengar penjelasan dari Abdul Kharis, Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus menanyakan kepada seluruh peserta rapat soal persetujuan RUU PDP menjadi undang-undang.

"Apakah rancangan tentang RUU PDP dapat diseujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Lodewijk.

"Setuju," kata seluruh anggota dalam Rapat Paripurna. (rmol)

SANCAnews.id – Pengacara keluarga Brigadir J yakni Kamaruddin Simanjuntak dan mantan pengacara Bharada E Deolipa Yumara sebelumnya dilaporkan ke Mabes Polri oleh seorang pengacara.

Laporan terhadap dua orang pengacara ini versi pelapor yang juga pengacara menyebut jika keduanya telah membuat pernyataan yang dianggap membuat keonaran dengan mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ucapan yang dimaksud ini terkait dengan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Setelah dilaporkan ke Mabes Polri, kini si pelapor yang diketahui bernama Zakirudin Chaniago selaku Ketua Umum Aliansi Advokat Antihoax, diminta hadir di Mabes untuk memberikan klarifikasi atas laporan polisi yang dibuatnya.

“Hari ini saya akan menghadiri undangan klarifikasi sesuai dengan laporan polisi yang saya ajukan,” ujar Zakirudin di Mabes Polri, Selasa (20/9/2022).

Detail hal yang dimaksudkan dia adalah pernyataan keduanya yang dianggap tidk benar, khususnya soal adanya penganiayaan dan luka sayatan.

Kata si pelapor setelah dilakukan outopsi ulang tidak ada luka yang disebutkan seperti luka sayatan.

“Intinya, terkait dengan keonaran yang mereka timbulkan dari pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya mengenai luka sayatan, penganiayaan, itu nggak ada. Kan udah dijawab oleh ahli forensik,” tambahnya.

Ditambahkannya, sebagai advokat yang mewakili klien untuk penegakan hukum dan keadilan, sebaiknya tidak menghalangi pekerjaan polisi dalam melakukan penyidikan.

“Kita itu mewakili klien demi menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan frasa keadilan masyarakat. Kita mendukung dong dilakukannya penyidikan. Polri melalukan lidik dan sidik, kita dukung. Jangan kita halang-halangi. Jangan kita pecahkan perhatian mereka,” ucapnya dari laman PMJ. (suara)

SANCAnews.id – Private jet yang digunakan Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan untuk menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah atasannya Ferdy Sambo diduga milik bos judi berinisial RBT.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menuturkan banyak anggota Polri yang memiliki gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kinerja polisi.

Kata Santoso, saat ini banyak oknum anggota Polri berperilaku gaya hidup jetset tidak mencerminkan hidup sederhana. Menurut Santoso, kejadian penembakan yang dilakukan FS kepada brigadir J harusnya menjadi koreksi para anggota Polri.

"Dalam gaya hidup termasuk dalam melaksanakan tugas tidak bermewah-mewahan,” kata Santoso kepada wartawan, Selasa (19/9).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini meyakini bahwa private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan bukan dari anggaran Polri, dan meminta agar dana tersebut diusut tuntas oleh penyidik.

"Saya yakin jika  Brigjen Hendra menggunakan itu bukan dari anggaran Polri namun ada jadi pertanyaan publik siapa yang meminjamkan privat jet itu?” katanya.

“Jika menyewa dari mana uangnya. Lebih kritis lagi publik akan bertanya kalau dipinjamkan siapa yang meminjamkan dan ada motif apa pemilik meminjamkan karena tidak ada makan siang gratis,” tutupnya. (rmol)