SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena tidak fungsional dan hanya cenderung menghabiskan anggaran APBN.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya pihak-pihak yang membanggakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi.

"Pembangunan proyek infrastruktur Jokowi harus dilihat dari fungsionalnya. Kita lihat bagaimana misalnya fungsi dari proyek-proyek yang dibangun tersebut. Saya melihat masih banyak proyek yang tidak fungsional, bahkan tingkat urgenitasnya tidak signifikan, sehingga cenderung menghabiskan dana anggaran APBN," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/9).

Kalau saja mau berhemat dan memprioritaskan anggaran berdasarkan pada skala prioritas fungsi, maka tentu pembangunan akan terseleksi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

"Publik kan lebih melihat infrastruktur ini sebagai proyek yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga terus menerus dilakukan pembangunan meskipun nilai gunanya tidak signifikan bagi masyarakat," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berharap, proyek yang ada tidak hanya menguntungkan pihak-pihak pelaksana proyek yang membuat anggaran negara boncos.

"Kalau terjadi demikian jelas tidak sehat, karena bukan untuk kepentingan umum tapi lebih kepada memuaskan kepentingan atau hazard pihak tertentu saja," pungkas Saiful. (*)

SANCAnews.id – DPR RI mengaku tidak tahu bahwa tanah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam, Kalimatan Timur bermasalah. Informasi yang berkembang, tanah yang bakal dijadikan ibukota baru itu oleh pemerintah merupakan tanah adat yang dirampas pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengurai akar masalah pokok dalam sudut pandang tersebut adalah di sana terdapat tanah masyarakat, tanah adat, tanah ulayat, bahkan ada tanah kesultanan, juga ada tanah swasta dan Hak Guna Usaha (HGU) yang penanganan dan pengelolaanya harus diketahui secara pasti.

“Kita kehilangan informasi yang utuh, padahal ini isu publik yang beberapa pihak tanya ke kita (Komisi II). Kita pun tidak bisa jawab detail, padahal kita sendiri bertanya-tanya duduk perkaranya seperti apa. Pihak kesultanan bingung, belum lagi adat, ulayat dan masyarakat,” tutur Yanuar dalam keterangannya, Senin (19/9).

Legislator dari Fraksi PKB Ini mengatakan bahwa informasi yang didapat DPR RI di lapangan hanya sebatas luasan wilayah pembangunan IKN di wilayah Penajam, Paser Utara, Kalimatan Timur.

“Tiba-tiba ada tanah yang dipasang patok bertuliskan ‘tanah ini sudah dikuasai bank tanah negara, dilarang memanfaatkan’, padahal tanah itu sudah dimanfaatkan masyarakat selama puluhan tahun,” katanya.

Menurutnya, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar tidak timbul berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat terkait pembangunan IKN.

Pandangan Yanuar, masalah tanah adat di lokasi IKN jika tidak diselesaikan di forum resmi akan menimbulkan spekulasi yang kontra produktif.

"Saya kira menjadi kontra produktif untuk kita memberikan informasi yang benar kepada publik,” demikian Yanuar. (rmol)

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan alasan Prabowo Subianto tidak masuk dalam bursa calon Presiden untuk di Pilpres 2024. Salah satu alasannya karena kader tidak menginginkan Prabowo diusung menjadi Capres PKS.

"Tidak adanya nama pak Prabowo dalam nama-nama yang berkembang tersebut, lebih karena tidak terlalu terpotret dalam aspirasi akar rumput saja," kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi kepada wartawan, Senin (19/9).

Menurut Nabil, kader PKS ingin ada penyegaran sosok pemimpin Indonesia mendatang. Oleh karena itu, pihaknya beranggapan Indonesia butuh banyak figur calon pemimpin agar menambah pilihan bagi rakyat.

"Semangatnya kan PKS ingin ada penyegaran kepemimpinan nasional," ujar Nabil.

Meski demikian, kata Nabil, PKS sebenarnya tidak menutup kerja sama dengan Gerindra di Pilpres 2024. PKS masih terbuka komunikasi dengan Gerindra terkait koalisi.

"Bukan berarti kami menutup pintu komunikasi dan kerja sama politik. Kami masih meyakini banyak tikungan-tikungan politik di depan," ujar dia.

Dia menambahkan, koalisi partai politik ditentukan oleh banyak faktor. Sementara, situasi politik sekarang masih sangat dinamis.

"Masih banyak hal yang perlu dikalkulasi untuk sampai pada kesepakatan final terkait platform dan figur yang akan diusung," ungkap Nabil.

Diketahui, PKS mengungkapkan sejumlah tokoh potensial yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Ini dilakukan setelah Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di Bandung pada 14-15 Agustus 2022.

Tokoh tersebut memiliki tiga kriteria utama. Yaitu memiliki karakter nasionalis-religius, berpeluang besar untuk menang, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengungkapkan, tokoh tersebut memiliki Kriteria nasionalis-religius.

Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hingga Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Nasionalis religius bisa Anies Baswedan, Sandiaga Uno, AHY, Ridwan kamil, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto," kata Ahmad Mabruri. (merdeka)

SANCAnews.id – Daripada sibuk mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto lebih baik menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembelian Indosat maupun produksi mobil Esemka.

Belakangan, SBY dan Hasto terlibat saling komentar. Tepatnya, setelah SBY menyebut ada kecurigaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil. Hal ini, dijawab Hasto dengan menyebut puncak kecurangan Pemilu terjadi tahun 2009 saat SBY berkuasa.

"Daripada nyinyirin SBY dan Demokrat, Hasto lebih baik menagih janji Jokowi yang belum terpenuhi seperti pembelian Indosat," kata pendiri Jaringan Nusantara (JN) Aam Sapulete mengomentari Hasto, Senin (19/9).

Indonesia harus kehilangan Indosat yang dijual oleh Presiden kelima Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP. Kemudian, Jokowi pada Pemilu 2014 yang diusung PDIP sebagai calon presiden menjanjikan akan membeli kembali Indosat.

Hanya saja, kata Aam, apa yang disampaikan Jokowi hanya menjadi janji yang teringkari. Pasalnya, sampai kini pun pemrintah belum juga membeli Indosat.

“Kasus membeli kembali saham Indosat ini satu bukti Jokowi ingkar janji kampanye Pilpres," tegasnya.

Kata Aam lagi, Jokowi juga pernah mengatakan, mobil Esemka sudah dipesan 5000 unit namun faktanya tidak pernah ada.

Menurutnya, Hasto lebih perlu mempertanyakan ke Jokowi soal produksi mobil Esemka daripada sibuk mengomentari SBY.

"Jangan sampai publik menilai Mobil Esemka sebagai bentuk kebohongan publik," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan komitmennya soal kerja politik. Menurut Anies yang bakal pensiun pada 16 Oktober 2022, jangan kan menjadi presiden, jadi ketua RT di kampung saja dia bersedia.

Bagi Anies, dalam mengabdi pada masyarakat dirinya tak pernah melihat jabatan tersebut. Hal itu disampaikan Anies untuk menunjukkan komitmennya kepada parpol yang hendak mengangkatnya sebagai capres di Pilpres 2024.

Anies menegaskan, siap maju sebagai capres jika ada parpol mengusungnya, "Saya tuntaskan pekerjaan di Jakarta sampai 16 Oktober,” kata Anies di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022).

“Prinsip saya selama ini, ketika ada panggilan tugas, Ketua RT saja manggil saya untuk tugas di kampung jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu," imbuhnya.

"Jadi, panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal, setiap kali ada panggilan tugas untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka selalu saya katakan siap," sambungnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut, dirinya tak kuasa menolak panggilan tersebut, termasuk bila akan diusung sebagai capres 2024.

"Panggilan itu di luar kendali saya. Kalau di kampung, pak RT yang mutuskan," kata Anies.

Nama Anies Baswedan belakangan masuk bursa capres sejumlah parpol, seperti PAN, NasDem, hingga Demokrat.

Walau demikian, hingga kini belum ada satu pun parpol tersebut yang benar-benar mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan mereka.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap jadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Orang nomor satu di ibu kota ini menyebut, dirinya siap jadi capres 2024 bila ada partai politik (parpol) yang mau mengusungnya.

"Saya siap maju sebagai presiden bila ada partai yang mengusung," ucapnya dilansir dari Reuters, Jumat (16/9/2022).

Gubernur Anies Baswedan pun mengaku kaget saat elektabilitasnya meroket dalam setiap survei. Dalam setiap jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Anies Baswedan tak pernah absen dari tiga besar.

"Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye, saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas," ujarnya.

Sebagai informasi, belakangan Gubernur Anies Baswedan memang dikaitkan dengan sejumlah parpol. Bahkan, namanya masuk dalam bursa capres Partai Demokrat, NasDem, PKS, hingga PAN.

Walau demikian, belum ada satu pun parpol yang mendeklarasikan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang.

Beberapa tokoh politik lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani pun disebut-sebut bakal jadi saingan Anies dalam Pilpres 2024.

Respons Pengamat 

Dikutip dari Kompas.com, Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kesiapannya menjadi capres pada Pilpres 2024 merupakan kode untuk partai.

Wasisto juga berpendapat, pernyataan Anies itu secara tak langsung ingin mengumumkan kepada partai-partai peserta pemilu, bahwa Anies kini terbuka untuk menjalin komunikasi politik.

Khusunya, terkait pencapresan pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, pernyataan itu disampaikan Anies jelang berakhirnya masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.

"Saya pikir Anies memberikan kode khusus bagi calon koalisi parpol pengusungnya," ucap Wasisto kepada Kompas.com, Sabtu (17/9/2022).

Wasisto mengatakan, Anies merupakan salah satu kandidat capres yang tingkat popularitas dan elektabilitas tergolong tinggi.

Karena itu, kata Wasisto, Anies secara sadar mengetahui potensi yang dimilikinya dan hendak menawarkan potensi elektabilitasnya kepada calon partai pengusung.

"Bahwa dengan popularitas yang konsisten akan membawa dampak positif elektabilitas bagi koalisi yang menjadi kendaraan politiknya (Anies)," tutur Wasisto.

Mesra dengan Kelompok Garis Keras 

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu mesra dengan kelompok garis keras.

Hal itu menanggapi pengakuan Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Awalnya, Boni Hargens menyebut Anies Baswedan merupakan satu di antara tokoh potensial di Indonesia apalagi Partai NasDem telah mengumumkannya sebagai bakal capres di 2024.

Namun, Boni Hargens menuturkan sejak 2017 dinamika politik identitas terus menguat hingga saat ini.

"Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini," kata Boni Hargens di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Boni Hargens menjelaskan akan lebih rumit jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu maju dalam kontestasi pilpres 2024.

"Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024," ujar Boni.

Menurutnya, politik identitas akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Maka kami dengan segala hormat kepada Pak Anies bahwa beliau adalah seseorang yang punya integritas, seseorang yang cerdas, smart dan juga mungkin punya semangat nasionalisme tetapi terlalu mesra dengan kelompok garis keras," ungkapnya.

Lebih lanjut, Boni Hargens menambahkan kemesraan dengan kelompok garis keras tersebut hingga kini belum bisa dipertanggungjawabkan Anies Baswedan.

"Sehingga kami menilai majunya Pak Anies nanti di pilpres 2024 sebagai suatu potensi persoalan bagi demokrasi dan ideologi negara kedepan," imbuhnya. (wartakota)