SANCAnews.id

SANCAnews.id –  Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana sebesar Rp 155 triliun dari aktivitas perjudian online yang diduga mengalir ke oknum anggota kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama dengan komisi III DPR RI, Selasa (13/9).

"Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun)," ujar Ivan.

Dari 121 juta transaksi itu, kata Ivan teridentifikasi mengalir ke berbagai pihak mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga hingga pelajar. Terkait dengan aliran kepada oknum polisi, PPATK telah berkoordinasi dengan Polri.

"Enggak (hanya ke rekening polisi, melainkan) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS," ungkap Ivan.

Ivan menyampaikan sepanjang tahun 2022, pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 312 rekening dengan total Rp 836 miliar. Sementara PPATK menemukan sebanyak 139 rekening yang dipergunakan untuk transaksi judi online.

"Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum," tuturnya.

Sebelumnya, grafik konsorsium 303 yang menyeret sejumlah petinggi Polri beredar luas di masyarakat. Ada dua versi konsorsium yang beredar itu, yakni konsorsium 303 yang menyeret Ferdy Sambo dan Kabareskrim Agus Andrianto.

Dalam sebuah grafik flowchart konsorsium yang menyeret Ferdy Sambo dijabarkan. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota Polri perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya.

Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan.

Pada halaman pertama ditampilkan alur aliran dana setoran dan beking. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dibubuhi keterangan, “setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun.”

Selain itu ada juga tulisan, “di kalangan bandar judi, Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo.”

Halaman ini mengungkap tentang project 2024, konsorsium 303, tim pukul, dan investor. Bagan mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk.

Di halaman kedua mengurai adanya peran sentral seorang berpangkat AKBP dalam menjalankan bisnis judi. Mulai dari aliran dana masuk, hingga aliran dana keluar untuk bekingan.

Disebutkan seolah AKBP tersebut jembatan jalur komunikasi petinggi Polri sebagai beking, dengan konsorsium 303 yang mengelola Gelper, judi bola, dan judi online.

Konsorsium 303 dalam bagan ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah. Di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki beking kuat.

Halaman ketiga juga tidak jauh berbeda. Tapi lebih ditekankan tentang bagaimana Ferdy Sambo dan tim kecilnya dalam memimpin operasi capres potensial dengan dana dari judi online. Targetnya adalah menjadikan Ferdy Sambo Kapolri tahun 2024 sehingga konsorsium 303 tetap bisa berjalan.

Sementara halaman selanjutnya berisi bagan tentang bagaimana Ferdy Sambo bisa menghilangkan barang bukti sebuah kasus dan pendanaannya.

Halaman kelima berjudul operasi alibi. Digambarkan seolah tim dari lingkaran Ferdy Sambo melakukan operasi pemberantasan judi, sehingga terkesan pihak mereka tidak terkait dengan peredaran judi yang ada saat ini.

Sedangkan laman terakhir berisi lampiran tentang jabatan nama-nama perwira tinggi yang disebut dalam bagan.

Sementara pada konsorsium 303 Komjen Agus Andrianto disebut melibatkan satu personel berpangkat jenderal bintang satu alias Brigjen dan tiga orang personel berpangkat Kombes. (rmol)

SANCAnews.id –  Aparat kepolisian menangkap tiga mahasiswa saat aksi menolak kenaikan BBM subsidi di depan gedung Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/9).

Ribuan demonstran aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara dan Cipayung se-Provinsi Bengkulu ini berujung bentrok dengan aparat kepolisian usai mereka meminta anggota dewan menemui pendemo.

Namun, anggota dewan yang menemui hanya 19 orang dari 45 orang seluruh anggota dewan. Massa pun menolak menyampaikan tuntutan mereka di hadapan 19 perwakilan anggota dewan yang telah duduk dan menemui massa aksi.

Aksi massa mulai memanas ketika mereka ingin menerobos masuk ke Gedung DPRD Bengkulu yang dijaga ketat aparat kepolisian serta mobil water cannon. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Bentrokan mulai terjadi ketika massa mulai melempari dan mendorong aparat kepolisian untuk menerobos masuk barikade polisi. Aparat pun melepaskan air dari 3 water cannon guna menguraikan massa.

Dalam aksi itu belasan mahasiswa sempat diamankan petugas. Namun, sebanyak 11 mahasiswa telah dibebaskan. Sementara 3 mahasiswa masih diamankan petugas dan dibawa ke Polres Bengkulu.

Berselang beberapa menit kemudian, massa aksi kembali mendekati petugas dan kembali melempari petugas dengan aparat kepolisian. Mereka kembali dipukul mundur dengan tembakan gas air mata ke arah kerumunan massa. (rmol)

SANCAnews.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu indikasi bahwa negara sudah tidak mau lagi membantu rakyat.

Hal ini didasarkan fakta bahwa kenaikan harga tersebut terjadi karena pemerintah mencabut subsidi yang tak lain adalah bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi.

Demikian disampaikan Dosen FIS UIN Sumatera Utara, Dr Faisal Riza, dalam diskusi publik "Kenaikan Harga BBM, Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Sosial" yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa Mahardika, di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara, Selasa (13/9).

Sosok yang kini menjabat Direktur Lembaga Riset dan Konsultasi, Political Literacy Desk (Polldesk) ini menegaskan kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang empuk bagi perdagangan global.

"Indonesia, kalau masih mau disebut sebagai negara, sudah seperti pasar tradisional seperti Pasar Sukaramai itu. Siapa yang kuat dan tahan banting, dia yang mampu mengendalikan," tuturnya, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (14/9).

Sementara itu Sekretaris KNPI, Muhammad Asril, menyindir Pertamina sebagai perusahaan yang memonopoli BBM di Indonesia.

"Merem saja Pertamina ini sudah bisa untung. Makanya komisaris dan direksinya tiap bulan dapat kompensasi dua sampai tiga miliar per bulan. Itu Ahok yang sekarang komisaris Pertamina kok diem-diem saja sekarang," sindir Asril.

Kompensasi yang didapat pejabat Pertamina itu berbanding 360 derajat dengan kondisi rakyat kecil yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Coba sehari kita keliling Medan ini saja dulu nengok perjuangan rakyat kecil berdagang kecil-kecilan," ujar Asril.

Narasumber lain, Dosen Ilmu Politik FISIP USU, Fuad Ginting, menilai kenaikan harga BBM bukan solusi tepat untuk kondisi negara saat ini. Ia mensinyalir kenaikan harga ini juga bisa jadi karena adanya lobo-lobi kapital otomotif.

"Baru mau pulih dari pandemi kok malah kebijakannya seperti ini. Jangan-jangan malah negara sedang berbisnis dengan rakyatnya. Jangan jangan ada lobi-lobi kapital otomotif ke negara kita," kata Fuad.

Di bagian lain, Ketua Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Mahardika, Yoelando Silalahi mengajak mahasiswa terus melek terhadap perkembangan tanahair.

"Mari terus hidupkan rasa kepedulian. Peduli terhadap sesama dan bangsa ini. Perubahan ada di tangan pemuda dan mahasiswa. Jangan hanya kuliah dan pulang," kata Yoelando. (*)

SANCAnews.id – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengaku kecewa tidak mendapatkan respon Presiden Joko Widodo maupun perwakilan istana untuk bertemu massa aksi yang menolak kenaikan harga BBM di  Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) hari ini.

Padahal, mereka sudah menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM sejak pagi hingga malam ini.

"Saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam, sedalam-dalamnya. Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitor di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam.

Maka itu, Nining menilai bahwa rezim pemerintahan Jokowi sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil termasuk buruh.

"Rezim Jokowi amin anti terhadap rakyat bahwa rezim Jokowi - Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengar aspirasi rakyat,"ungkapnya

Nining pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Ia, mengaku KASBI bersama mahasiswa akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar pada 27 September 2022 mendatang.

"Kami akan pastikan, kami tidak akan berhenti pada aksi di malam ini tapi kami terus akan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah," ucapnya

"Kami mengultimatum pemerintah Joko Widodo akan turun aksi yang lebih besar pada tanggal 27 September 2022," imbuhnya.

Tuntutan Buruh dan Mahasiswa 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo yang juga ikut serta dalam aksi tolak kenaikan harga BBM mengungkapkan total ada 3.000 mahasiswa yang ikut serta dalam aksi sore ini.

Dia mengatakan sore tadi massa mahasiswa dari beberapa kampus seperti UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universitas Moestopo dan 20 kampus lainnya merapat ke Bundaran Patung Kuda Arjuna.

"Tidak hanya mahasiswa tapi ada elemen pelajar juga," kata Bayu di lokasi.

Bayu menyebut ada 5 tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah memakai dana APBN untuk mengatasi dampak krisis global.

Ketiga, meminta pemerintah menyelesaikan masalah struktural terkait kenaikan harga BBM. Kemudian, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga miskin.

Sementara itu, Nining Elitos menyampaikan pihaknya akan menyampaikan tiga tuntutan. Yang pertama, massa KASBI bersama mahasiswa meminta pemerintah segera membatalkan aturan kenaikan harga BBM.

Kedua, massa KASBI dan mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga sejumlah bahan-bahan pokok.

"Rakyat semakin sulit pendapatannya semakin minim bahkan banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi baik di desa-desa maupun di kota," ungkap Nining kepada wartawan.

Yang ketiga, massa juga meminta pemerintah segera mencabut Omnibus Law serta mendesak agar revisi RKUHP dibatalkan. (suara)

SANCAnews.id – Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM yang digelar berbagai elemen mahasiswa, buruh, dan pelajar di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) berakhir ricuh.

Kericurah itu dikarenakan massa aksi tidak diizinkan menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan tuntutannya langsung. Sebab, akses jalan menuju Istana Negara diblokade Polisi dengan membentangkan kawat berduri dan menghalangi jalan dengan sejumlah kendaraan taktis.

Pantaun Populis.id, kericuhan mulai pecah sekitar pukul 17.30 WIB. peserta aksi mulai merusak pembatas jalan karena polisi tidak memberikan akses ke mereka untuk menerobos masuk ke kawasan Istana Negara.

Aksi perusakan fasilitas umum itu disusul dengan membakar ban serta membakar atribut unjuk rasa seperti spanduk dan baliho yang mereka bawa.

Panasnya aksi unjuk rasa juga terasa di dunia maya. Pantauan Populis.id, sepanjang hari ini, tagar #BBMNaikRakyatRevolusi menjadi tranding topik di Twitter.

Aksi protes kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukan di jalan raya dengan turun berdemonstrasi, tetapi juga di dunia maya.

Para netizen turut menolak kenaikan harga BBM dengan melambungkan hastag #BBMNaikRakyatRevolusi. Hingga pukul 21.50 WIB sudah terdapat sekitar 13,3 ribu tweet yang menggunakan hastag tersebut.

Hampir semua netizen yang memprotes kenaikan harga BBM menggunakan hastag #BBMNaikRakyatRevolusi. Rata-rata tweet yang menggunakan hastag itu berisi rekaman video kericuran demonstrasi di kawasan Patung Kuda dengan dilengkapi keterangan yang bernada protes kenaikan harga BBM.

Aktivis 98 Faizal Assegaf melalui akun Twitternya @faizalassegaf membagikan video rekaman massa aksi di kawasan Patung Kuda yang sedang bernyanyi sambil menyalakan bomb smoke.

Dalam unggahannya itu, Faizal mengingatkan Presiden Jokowi agar merespons dengan bijak aksi demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM.

Sebab, menurutnya, jika tak direspons dengan bijak maka terdapat kemungkinan gelombang protes tersebut akan semakin besar dan masif. 

"Bisa disimpulkan sebagai gerakan kemarahan kaum muda yang sangat revolusioner. Tidak sebatas protes kebijakan BBM namun delegitimasi atas kekuasaan Presiden Jokowi. Kalau tidak direspons secara bijak, bakal terjadi gelombang protes yang lebih besar dan masif. Sangat gawat!" tegas Faizal dikutip Populis.id, Selasa (13/9).

Lebih lanjut dia menjelaskan, gerakan kemarahan kaum muda itu jauh lebih dahsyat dari aksi mahasiswa tahun 1998 saat reformasi.

Ia pun mengingatkan Jokowi dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju agar tak menyepelekan aksi unjuk rasa tersebut.

"Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD jangan sepelekan gelombang aksi ginian. Terlebih rumput kering kian menyebar luas, jangan pernah remehkan percikan api yang mulai menyalakan revolusi," terangnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa terus terjadi di berbagai daerah di seluruh Tanah Air sejak Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 September lalu.

Dalam kurun waktu 8 hari saja sudah terdapat 43 titik aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia.

43 titik itu di antaranya, Aceh, Padang, Medan, Palembang, Bandung, Bogor, Cirebon, Kutai Timur, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Ternate, Gorontalo, Palu, Riau, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Semarang, Solo, Yogyakarta, Lombok, Jombang, Lamongan, Makassar, Palopo, dan Kendari. (populis)