SANCAnews.id

OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

REZIM Jokowi diserang. Dipermalukan. Oleh seorang hacker bernama Bjorka. Bjorka merupakan sosok yang menghebohkan warga internet (Netizen).

Membuat pemerintah Indonesia kalang kabut. Rezim Jokowi panik. Konon rapat kabinet lengkap sengaja diadakan untuk membahas “ulah” Bjorka.

Kementerian Kominfo menyatakan aparat sedang memburu Bjorka dengan ancaman UU ITE. Bjorka balik “meledek” dengan membocorkan data pribadi beberapa menteri, termasuk Johnny Plate Menteri Kominfo.

Bjorka adalah hacker yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer. Meretas situs terutama pemerintah situs Kementerian Kominfo, Kemendagri, KPU, BIN bahkan Istana.

Dia buktikan dengan menampilkan sample data yang dia retas dan jutaan data tersebut ditawarkan kepada yang berminat. Bjorka bukan becanda. Memberikan harga. Bisa saja membuktikan kemampuan dia yang luar biasa. Bjorka jadi trending topik.

Netijen bersorak senang. BuzzerRP dan Influencer RP bengong. Para pendukung bayaran rejim tergagap-gagap tidak berdaya. Jauh kemampuan mereka untuk sekadar menandingi.

Kepanikan rejim Jokowi tergambarkan dari saling tuding antar kelembagaan negara. Kementerian Kominfo menyatakan bahwa keamanan terhadap serangan siber atas ruang digital bukan tupoksi mereka, menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSSN lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Langsung pula menjawab. “Itu menjadi tanggung jawab bersama.”

Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Walaupun sudah dibantah oleh jubir BIN. Tapi siapa tahu. Kemampuan yang telah dibuktikan oleh sosok misterius itu. Bisa saja mencicil menunggu momen.  Inilah yang membuat panik rejim Jokowi.

Kepanikan juga bisa membuat pejabat menjadi dungu. Pihak Kominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing. Lho?

Bagaimana reaksi Bjorka, yang entah dimana keberadaannya “… so i chose to be a martyr to make a change by slapping their face“ saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka" tuturnya via akun Twitter @bjorka.

Nah pandangan masyarakat? Kebanyakan malah mendukung. Tentunya bagi kalangan besar masyarakat yang sudah bosan dengan kebohongan para pemimpin. Terlebih melalui sosmednya  @Bjorka “mengajak” revolusi.

Rupanya tidak selamanya hacker identik dengan penjahat dunia maya. Ada kalanya jadi pahlawan. Dengan adanya fenomena @Bjorka. Semoga terjadi perubahan di Indonesia.

(Penulis adalah pengamat kebijakan publik, Sekjen FKP2B, dan aktivis pergerakan 77/78)

SANCAnews.id –  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan mengamankan dokumen berupa transfer dana hingga dokumen SNMPTN saat melakukan penggeledahan di empat tempat terkait kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.

Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan lokasi yang berbeda pada Selasa (13/9).

"Di antaranya di Kantor Yayasan Alfian Husin Kampus IIB Damahusada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Lampung. Diperoleh dokumen terkait transfer dana dan bukti elektronik," ujar Ali, Rabu siang (14/9).

Tim penyidik juga melakukan upaya paksa penggeledahan di Gedung Lampung Nahdliyin Center (LNC) di Jalan Rajabasaraya I Lampung. Dari lokasi itu, tim penyidik memperoleh sejumlah dokumen, di antaranya terkait daftar donatur.

Yang ketiga, tim penyidik menggeledah sebuah rumah di Jalan Nusantara GG Cemara nomor 11, Bandar Lampung. Yang keempat, tim penyidik menggeledah sebuah rumah di Jalan Duren II Blok E, Jati Agung, Lampung Selatan.

"Diperoleh dokumen terkait SNMPTN dan pengumuman hasil SNMPTN, serta dokumen dana iuran uang kuliah tunggal (UKT). Seluruhnya akan dianalisis dan disita sebagai barang bukti dalam  berkas perkara ini," pungkas Ali.

KPK resmi menetapkan dan menahan empat orang tersangka, yaitu Karomani (KRM) selaku Rektor Unila periode 2020-2024; Heryandi (HY) selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila; Muhammad Basri (MB) selaku Ketua Senat Unila; dan Andi Desfiandi (AD) selaku swasta.

Dalam perkara ini, Unila membuka jalur khusus Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) untuk tahun akademik 2022.

Selama proses Simanila, tersangka Karomani diduga aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta. Karomani diduga menerima uang hingga Rp 5 miliar lebih.

Bahkan, dalam kegiatan tangkap tangan, KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai total sebesar Rp 4.414.500.000 (Rp 4,4 miliar). Barang bukti itu berupa uang tunai sebesar Rp 414,5 juta, slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp 800 juta, kunci safe deposit boks yang diduga berisi emas senilai Rp 1,4 miliar, dan kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp 1,8 miliar. (rmol)

SANCAnews.id –  Pernyataan maaf disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon yang sebelumnya menyebut 'TNI sebagai gerombolan'.

Permintaan maaf itu ia sampaikan setelah menuai protes dari publik atas statement yang ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU beberapa waktu lalu.

"Dari lubuk hati terdalam saya mohon maaf atas perkataan yang menyinggung dan menyakiti prajurit, siapa pun, dari Perwira, Tamtama, dan para pihak yanng tidak nyaman atas pernyataan saya. Saya mohon maaf,” kata Effendi di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Politisi PDI Perjuangan ini sadar, apa yang ia katakan tersebut telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak.

"Saya mohon maaf, Panglima, KSAD, KSAL, KSAU yang mungkin merasa kurang nyaman, saya mohon maaf. Saya ingin menegakkan, mencintai TNI dengan tupoksi saya. Tidak kurangi hormat kita ke hal-hal kurang pas. Demikian,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id –  Mencuatnya fakta-fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib menjadi tantangan baru bagi pihak terkait yang pernah menangani kasus tersebut. Apalagi, itu sejalan dengan tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir yang baru saja dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Istri Munir, Suciwati, mengatakan bahwa fakta-fakta pembunuhan Munir yang mencuat di media sosial belakangan ini bukan hal baru. Terutama yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono dalam pembunuhan tersebut.

”Fakta itu (keterlibatan Muchdi, Red) sudah ada di materi putusan pengadilan,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/9). Suci berharap masyarakat, terutama peretas dengan akun anonim Bjorka yang sedang ramai dibahas di jagat maya, bisa membongkar lebih banyak fakta yang berkaitan dengan pembunuhan Munir. Misalnya fakta berupa rekaman percakapan antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi yang belum pernah muncul di persidangan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menambahkan, fakta yang diungkap Bjorka sejalan dengan temuan tim pencari fakta (TPF) dan proses hukum lanjutan kasus Munir. Temuan TPF itu memang sampai saat ini belum diumumkan pemerintah. ”Pemerintah bilang kalau tidak menyimpan dokumen itu (TPF, Red),” katanya.

Pun, munculnya nama Muchdi dalam kasus Munir bukan hal baru. Dokumen tersebut juga bisa ditelusuri dari berbagai dokumen yang dimiliki Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Dalam dokumen itu ada percakapan antara Muchdi dan Pollycarpus yang berlangsung sebelum dan sesudah Munir tewas pada awal September 2004.

”Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya (Muchdi dan Pollycarpus, Red),” ungkap Fatia. Bahkan, temuan TPF itu telah dikuatkan oleh amar pertimbangan majelis hakim berdasar fakta persidangan dalam putusan perkara pidana nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus.

Untuk diketahui, Muchdi pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. Mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi ketua umum Partai Berkarya tersebut juga pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. ”Namun, pengadilan membebaskan Muchdi pada waktu itu,” ujar perempuan berkacamata tersebut.

Saat itu KASUM menilai putusan pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang muncul di persidangan. Baik persidangan Pollycarpus, Muchdi, maupun Indra Setiawan. KASUM juga menilai hakim kurang objektif, independen, imparsial, kompeten, jujur, adil, dan benar. ”Sehingga salah menerapkan hukum pembuktian,” ucapnya.

Fatia menambahkan, selain menyebut Muchdi, TPF Munir sebenarnya juga menyebut nama mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono. Bahkan, TPF juga beberapa kali memanggil Hendro. ”Namun, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan dan bersikap tidak kooperatif atas semua panggilan yang dilayangkan TPF,” imbuhnya.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menambahkan, tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir oleh Komnas HAM akan menjadi babak baru kasus itu. Apalagi, penyelidikan tersebut dalam kerangka mengusut dugaan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan. ”Pemerintah dan DPR wajib memastikan tim ini dapat bekerja secara aman,” tegas anggota KASUM itu. (jawapos)

SANCAnews.id –  Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana sebesar Rp 155 triliun dari aktivitas perjudian online yang diduga mengalir ke oknum anggota kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja bersama dengan komisi III DPR RI, Selasa (13/9).

"Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun)," ujar Ivan.

Dari 121 juta transaksi itu, kata Ivan teridentifikasi mengalir ke berbagai pihak mulai dari oknum polisi, ibu rumah tangga hingga pelajar. Terkait dengan aliran kepada oknum polisi, PPATK telah berkoordinasi dengan Polri.

"Enggak (hanya ke rekening polisi, melainkan) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS," ungkap Ivan.

Ivan menyampaikan sepanjang tahun 2022, pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 312 rekening dengan total Rp 836 miliar. Sementara PPATK menemukan sebanyak 139 rekening yang dipergunakan untuk transaksi judi online.

"Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum," tuturnya.

Sebelumnya, grafik konsorsium 303 yang menyeret sejumlah petinggi Polri beredar luas di masyarakat. Ada dua versi konsorsium yang beredar itu, yakni konsorsium 303 yang menyeret Ferdy Sambo dan Kabareskrim Agus Andrianto.

Dalam sebuah grafik flowchart konsorsium yang menyeret Ferdy Sambo dijabarkan. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota Polri perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya.

Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan.

Pada halaman pertama ditampilkan alur aliran dana setoran dan beking. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dibubuhi keterangan, “setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun.”

Selain itu ada juga tulisan, “di kalangan bandar judi, Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo.”

Halaman ini mengungkap tentang project 2024, konsorsium 303, tim pukul, dan investor. Bagan mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk.

Di halaman kedua mengurai adanya peran sentral seorang berpangkat AKBP dalam menjalankan bisnis judi. Mulai dari aliran dana masuk, hingga aliran dana keluar untuk bekingan.

Disebutkan seolah AKBP tersebut jembatan jalur komunikasi petinggi Polri sebagai beking, dengan konsorsium 303 yang mengelola Gelper, judi bola, dan judi online.

Konsorsium 303 dalam bagan ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah. Di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki beking kuat.

Halaman ketiga juga tidak jauh berbeda. Tapi lebih ditekankan tentang bagaimana Ferdy Sambo dan tim kecilnya dalam memimpin operasi capres potensial dengan dana dari judi online. Targetnya adalah menjadikan Ferdy Sambo Kapolri tahun 2024 sehingga konsorsium 303 tetap bisa berjalan.

Sementara halaman selanjutnya berisi bagan tentang bagaimana Ferdy Sambo bisa menghilangkan barang bukti sebuah kasus dan pendanaannya.

Halaman kelima berjudul operasi alibi. Digambarkan seolah tim dari lingkaran Ferdy Sambo melakukan operasi pemberantasan judi, sehingga terkesan pihak mereka tidak terkait dengan peredaran judi yang ada saat ini.

Sedangkan laman terakhir berisi lampiran tentang jabatan nama-nama perwira tinggi yang disebut dalam bagan.

Sementara pada konsorsium 303 Komjen Agus Andrianto disebut melibatkan satu personel berpangkat jenderal bintang satu alias Brigjen dan tiga orang personel berpangkat Kombes. (rmol)