SANCAnews.id

SANCAnews.id – Rektor non aktif Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani lewat Kuasa Hukumnya, Ahmad Handoko menegaskan, uang gratifikasi atau suap yang diterimanya bukan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Melainkan untuk pembangunan Gedung Lampung Nahdiyin Center. Hal itu juga disampaikan Karomani saat diperiksa sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila Tahun 2022 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/9).

Karomani diperiksa selama enam jam, sejak pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. Dia cecar 25 pertanyaan terkait penerimaan uang dalam penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran.

Ahmad Handoko menjelaskan bahwa uang penerimaan mahasiswa baru sifatnya sukarela dan bukan untuk menyatakan lulus atau tidaknya calon mahasiswa. Mahasiswa yang lulus tetap mengikuti standar nilai pasing grade.

“Artinya, tidak ada deal-deal di awal,” kata Handoko.

Handoko melanjutkan, setelah dinyatakan lulus, beberapa orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang. Nantinya, uang itu akan digunakan Karomani untuk pembangunan gedung Lampung Nahdiyin Center, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Karomani juga menyebutkan kurang lebih ada 33 mahasiswa yang dititipkan agar bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila. Para penitip itu berasal dari berbagai latar belakang.

Mulai dari politisi, pengusaha, mantan kepala daerah, anggota DPRD Provinsi, dan DPR RI. Nama-nama itu akan diungkap Karomani di persidangan.

"Untuk nama-namanya ada di BAP dan nanti bisa di denger di dakwaan/persidangan. Intinya, beliau mengakui pemberian yang sifatnya sumbangan dan seluruhnya disumbangkan,” katanya. (rmol)

SANCAnews.id – Pimpinan Pondok Modern Pesantren Darussalam Gontor, KH M Akrim Mariyat tak mau berkomentar banyak saat ditanya soal kematian santri berinisial AM (17). AM meninggal setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya.

KH M Akrim juga enggan komentar banyak saat disinggung soal lambatnya respons pihak pondok pesantren hingga adanya surat keterangan kematian palsu.

"Permasalahan ini bukan urusan saya. Ada pembicara khusus. Kita ada namanya tim jubir sendiri," kata M Akrim usai ziarah ke makam AM di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/9).

Disinggung soal dugaan kelalaian dari pondok pesantren, M Akrim pun tak mau berkomentar lebih lanjut. Ia hanya berjalan keluar menuju TPU untuk ke bersilaturahmi ke rumah korban.

"Sudah mas ya, sudah," kata seorang yang berada disamping M Akrim sebagaiman diberitakan Kantor Berita RMOLSumut.

KH M Akrim Mariyat datang ziarah ke makam santrinya tersebut dengan didampingi Rusdi (47), ayah kandung dari AM. KH Akrim bersama anggotanya pun berdoa di atas makam AM dan dilanjutkan takziah di rumah duka.

Menurut M Akrim, mereka datang ke Palembang dalam rangka takziah dan sengaja untuk menemui keluarga AM. Sebab, AM merupakan alumni di pondok pesantren gontor .

“Korban adalah alumni kita, murid kita dan wafat di Ponpes Gontor," kata Akrim usai ziarah.

Ia pun meyakini bahwa, AM meninggal dalam keadaan mati syahid karena masih aktif menimba ilmu di pondok pesantren Gontor.

"Kita yakin anak yang belajar dan meninggal sama dengan mati syahid. Karena dia adalah fisabililah," ujarnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut berkomentar mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, itu adalah keputusan sulit yang harus diambil.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (10/9).

Yahya mengatakan, pilihan sulit itu harus dilakukan. Jika Pemerintah tidak mengambil keputusan menaikkan harga BBM tersebut, maka keadaan akan menjadi semakin lebih sulit.

Guna menghadapi situasi itu, saat ini NU pun harus ikut membantu Pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. “Caranya, kami harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi meliputi pertalite, solar, dan pertamax yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.

Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).

Arifin menyebut harga Pertalite berubah menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650. Sementara untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

“Hari ini, tanggal 3 september 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan ubtuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter,” kata Arifin.

Selain BBM subsidi, harga BBM non-subsidi, pertamax juga ikut mengalami kenaikan. “Pertamax non-subsidi Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Arifin. (jawapos)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengomentari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pulang lewat pintu belakang usai berjanji akan menemui pendemo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Kamis, 8 September 2022.

Seperti diketahui, aksi demo itu digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda Arguna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka meminta perwakilan Istana menemui pendemo untuk menyimak tuntutan dan aspirasi mereka secara langsung.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan perwakilan pejabat Istana bakal menemui demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka. Saat itu, Presiden Jokowi sedang tidak ada di Jakarta.

"Ya entah dari Kepala Staf Presiden atau dari mana ya kita terima saja. Aspirasinya apa. Ntar kita lihat perkembangan," ujar Heru Budi Hartono, Selasa (6/9).

Akan tetapi, ketika mahasiswa kembali menggelar aksi demo pada Kamis, Presiden Jokowi dan rombongan pengamanan terlihat meninggalkan Istana dari pintu gerbang belakang pada sore hari.

Menanggapi hal itu, Said Didu lantas bertanya kembali kepada pendemo. Apakah mereka masih percaya atau tidak dengan penghuni Istana.

"Masih ada yg percaya jika dia berjanji ?," tulisnya dalam cuitan akun Twitter @msaid_didu, Jumat (9/9). (populis)

SANCAnews.id – Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bengkak hingga Rp 502,4 triliun bisa digunakan untuk membangun rumah sakit dinilai tidak tepat.

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun berpendapat, Sri Mulyani terlalu mendramtisir masalah, seolah-olah anggaran subsidi BBM benar-benar tidak tepat sasaran.

"Padahal enggak ada datanya yang menunjukkan 70 persen BBM dinikmati orang kaya, data kuantitatif siapa saja mereka. Buat saya, ini dramatisasi dan imajinasi," ujar Ubedilah Badrun saat ditemui di kawasan Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan, Kami kemarin (8/9).

Tanpa penjelasan yang lebih rinci mengenai 70 persen anggaran subsidi BBM dikonsumsi oleh orang kaya, Sri Mulyani dianggap berlalibi dan ingin memberi kesan "pemerintah merakyat" dengan menyebut nilai Rp 502,4 triliun subsidi BBM bisa dipakai untuk membangun ribuan rumah sakit.

"Logika sederhananya memang uang triliunan pasti bisa dipakai untuk membangun rumah sakit. Tapi konsep negara kita kan enggak pakai logika itu," tuturnya.

Logika pengelolaan keuangan negara yang berjalan di rezim Preside Joko Widodo saat ini, kata Ubed, lebih kepada kepentingan kelompok. Hal itu terlihat saat pemerintah lebih mengedepankan proyek-proyek infrastruktur dibanding pemulihan ekonomi di tataran masyarakat.

"Apa artinya? Rezim ini lebih mementingkan pembangunan IKN dibanding tidak memikirkan penderitaan rakyat. Ini kan keliru," cetusnya.

Maka dari itu, Ubed memberikan perumpaan yang lebih tepat untuk menggambarkan ketidaktepatan pernyataan Sri Mulyani soal anggaran subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun rumah sakit.

"Logikanya bagaimana membuat rakyat sejahtera. Bahkan kalau saya mau bilang, uang ratusan triliun yang dikorupsi bisa melahirkan 20 ribu profesor. Itu lebih berguna bagi bangsa dan negara ini. Benahi dululah korupsinya itu Sri Mulyani," tandasnya. (rmol)