SANCAnews.id

SANCAnews.id – Alasan tidak ada pilihan lain dalam menaikkan harga BBM subsidi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo tidak bisa diterima akal sehat.

Sebagai seorang kepala negara, Jokowi seharusnya menerapkan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, bukan malam menaikkan harga BBM subsidi.

"Jokowi ngeluh tidak ada alternatif kecuali naikkan harga BBM, padahal banyak alternatif," kata ekonom senior Rizal Ramli kepada redaksi, Rabu (7/9).

Dalam kesempatan sebelumnya, RR, sapaan Rizal Ramli mengupas cara-cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi tanpa harus memangkas subsidi rakyat.

Pertama, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satunya menghentikan proyek pembangunan ibukota baru. Kedua, pengurangan pengeluaran lembaga negara yang dinilai tidak bekerja maksimal.

“Ketiga, badan-badan baru dan staffing potong,” tegasnya.

Alih-alih berpikir kreatif, Presiden Jokowi justru mengambil jalan instan dengan menyunat subsidi BBM.

"Dasar ndak kreatif dan tidak mampu meningkatkan effisiensi Pertamina dan PLN. Miskir, miskin pikir," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Penyakit stroke tidak bisa dianggap sepele. Sekalipun disebut hanya ringan, tapi dampak yang diakibatkan bisa membuat separuh anggota tubuh mati.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi saat berkisah tentang kegiatannya selama 2 bulan terakhir mengurus anggota keluarga yang terkena stroke.

Katanya, stroke berbahaya lantaran yang serangan penyakit terjadi di kepala atau bagian otak. Artinya, sekalipun disebut ringan oleh dokter, tetap saja separuh bagian tubuh tidak bisa digerakkan.

“Meski ringan, tapi kalau yang diserang kepala (syaraf), akibatkan separuh anggota tubuh mati gaya,” urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/9).

Menurutnya, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dalam sebuah negara. Jika dalam sebuah negara sumber penyakit itu muncul dari kepala atau pucuk pimpinan negeri, maka bisa dipastikan negara akan lumpuh dalam mengurus rakyat.  

“Jadi begitu juga negara, meski ringan jika kepala (negara) yang masalah, akibatnya ya bisa parah,” tutup mantan jurubicara Presiden Gus Dur itu. (*)

SANCAnews.id – Aksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9) bukan tanpa alasan jelas. Itu merupakan bentuk tegas penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, sikap yang diambil Fraksi PKS sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM. Sebab, kenaikan harga itu jelas akan menyengsarakan rakyat.

"Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat," ucap Syaikhu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/9).

Syaikhu menuturkan, PKS tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak luas di seluruh Indonesia.

"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat. PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," tegas Syaikhu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan melakukan walk out.

"Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto. (rmol)

SANCAnews.id – Sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tetap tegas terhadap putusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Fraksi PKS memilih walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9), sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

Selain itu, Fraksi PKS pada prinsipnya juga setuju jika gaji anggota dewan dipotong atau uang pensiunan anggota dewan dihapus, untuk menutupi kekurangan dana subsidi, sebagaimana dikeluhkan pemerintah.

“Apa yang terbaik untuk rakyat dan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara kita setuju saja,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (7/9).

Terlebih, sesal Mulyanto, penghematan yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai pemborosan anggaran dinilai salah sasaran. Mulai dari subsidi pajak mobil mewah, pembangunan yang tidak prioritas seperti IKN hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat dipaksakan.

Termasuk, imbuh Mulyanto, anggaran yang tidak terserap di berbagai kementerian dan lembaga; acara rapat dan peresmian yang mewah-mewah.

“Gerakan penghematan ini penting digemakan oleh Pemerintah dan kita semua,” demikian Mulyanto.

Sebelumnya, Fraksi PKS melakukan walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9).  Aksi itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM. **

SANCAnews.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan lembaganya belum mendapatkan informasi tentang dugaan suap dalam penyelenggaraan Formula E. “Kalau suap, kami belum dapat informasi,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Alex menuturkan saat ini pihaknya berfokus tentang unsur kerugian negara dalam penyelenggaraan balap mobil listrik itu. Kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi.

“Apakah anggaran APBD itu boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis? Kan seperti itu,” ujar Alex.

Alex mengatakan pembuktian dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juga harus dilakukan secara bertahap. Pertama, kata dia, KPK harus menemukan apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Formula E. Selanjutnya, apakah penyalahgunaan wewenang itu menyebabkan kerugian negara.

Panggil Anies 

Menurut Alex, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar komitmen fee kepada penyelenggara Formula E selama lima tahun pada 2019-2024. Artinya, kata dia, Pemprov DKI harus tetap membayar walaupun Gubernur Anies Baswedan akan segera lengser dari jabatannya. “Nah hal seperti itu yang kami minta ke ahli dan kami klarifikasi kepada yang bersangkutan (Anies),” kata Alex.

KPK berencana memanggil Anies dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. KPK menyatakan tim penyelidik membutuhkan keterangan Anies tentang perhelatan balapan mobil listrik tersebut.

Anies Baswedan sudah menerima surat panggilan KPK. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bakal memenuhi panggilan KPK. "Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas," ujar Anies. Dia mengatakan tak melakukan persiapan khusus. "Ya, datang aja, tidak ada persiapan khusus," kata dia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 September 2022.

Tim penyelidik KPK telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Salah satunya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. (tempo)