SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintahan Indonesia dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan memberikan beban yang semakin berat dengan menaikkan harga BBM. Mengingat, harga BBM di Malaysia justru diturunkan sesuai dengan merosotnya harga minyak dunia.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia menunjukkan salah satu bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.

"Apalagi kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang harganya bisa dua kali lipat dari Indonesia. Kalau dibandingkan dengan produk Shell, Vivo, dan BP misalnya, tidak terlalu signifikan perbedaannya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini mengaku heran, pihak swasta saja berani jual BBM eceran dengan harga hampir sama. Akan tetapi negara melalui BUMN tidak bisa menjual dengan harga di bawah swasta.

"Sungguh ini di luar nalar publik. Kalau swasta menjual hampir sama dengan Pertamina, artinya swasta masih untung. Sekarang kita lihat apakah Pertamina masih mengatakan rugi? Saya kira ini bentuk ketidakperpihakan kepada publik," tegas Saiful.

Dengan perbandingan tersebut, kata Saiful, sudah tepat pemerintah mengundang Farel Prayoga ke Istana Negara saat peringatan Kemerdekaan 17 Agustus lalu.

"Dengan menyanyikan lagu 'masa iya mau dibanding-bandingin' (wong ko ngene kok dibanding-bandingke), karena memang pemerintah kita mau dibanding-bandingkan dengan negara lain," pungkas Saiful. *

SANCAnews.id – Reza Indragiri, pakar psikolog forensik memberikan tanggapan terkait Putri Candrawathi yang ´ngotot´ mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J alias Brigadir Yosua.

Istri dari Ferdy Sambo itu sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua.

Pakar Psikolog Forensik Tanggapi Soal Putri Candrawathi ´Ngotot´ Dilecehkan Brigadir J: Itu Siasat Malingering, Biasanya Insiatif dari Oknum Profesional Pakar psikolog forensik Reza Indragiri memberikan tanggapannya sendiri pada wawancara di program Apa Kabar Indonesia Malam Tvone pada Minggu (4/9/2022) mengenai Putri Candrawathi yang masih kekeh ngaku dilecehkan oleh Brigadir J.

¨Entah trauma, depresi, entah stres akut pokoknya serba negatif yang konon dialami PC ya, tapi lagi-lagi orang yang mengalami penderitaan psikis sedemikian rupa dipastikan akan mengisolasi diri, dia tidak mau kontak dengan siapapun.

¨Ada orang yang mengklaim dirinya korban menderita sedemikian rupa pasti butuh pertolongan, tapi ketika didatangi oleh lembaga perlindungan justru tidak kooperatif kan mencurigakan. Jadi ini sakit atau pura-pura sakit, ini sakit atau malingering?¨ sambungnya.

Pakar psikolog forensik Reza Indragiri kemudian menambahkan bahwa praktik atau siasat malingering alias berpura-pura sakit bisa berasal dari dorongan dari inisiatif profesional di sekitarnya.

¨Dalam praktik malingering ini berdasarkan studi ya, ternyata malingering itu bisa berasal dari inisiatif profesional di sekitar yang bersangkutan, iya (ada yang membisikinya) entah itu oknum dokter, entah penasehat hukum, entah oknum psikologi. Orang-orang sekitarnya bisa mengedukasi mendorong ironisnya klien mereka agar mempraktikan malingering,¨ kata Reza Indragiri. (tvone)

SANCAnews.id – Kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Irjen Ferdy Sambo terus bergulir. Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebelumnya mengaku mengalami kekerasan seksual di Magelang. Namun, Bareskrim Polri mengungkap bahwa tidak ada rekaman CCTV di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah.

"Tidak ada CCTV di rumah Magelang," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi dikutip detikNews dari Antara, Minggu (4/9/2022).

Seperti diberitakan, istri Ferdy Sambo sebelumnya sempat melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7/2022) dengan tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren Tiga. Adapun yang menjadi terlapor yaitu Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hanya saja, per 12 Agustus 2022, laporan tersebut telah dihentikan atau SP-3 karena penyidik tidak menemukan peristiwa pidana-nya. Laporan tersebut terindikasi sebagai upaya untuk menghalangi penyidikan "obstruction of justice".

Tak hanya sampai di sana, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, pada 26 Agustus 2022 melaporkan Putri dan Sambo terkait fitnah ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual.

Terpisah, pengacara Putri Candrawathi, Arman Hanis, mengatakan pihaknya akan membuktikan hal tersebut di pengadilan. Menurut Arman, kliennya tidak berbohong terkait dugaan pelecehan tersebut.

"Nanti di pengadilan semua akan kami buktikan," ucap Arman.

Dugaan adanya pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yang melatarbelakangi pembunuhan Brigadir J kembali menyeruak setelah Komnas HAM mengumumkan salah satu rekomendasi hasil penyelidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Komnas HAM menyebut, terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi di Magelang pada 7 Juli 2022.

Menanggapi rekomendasi Komnas HAM tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa Polri akan mendalaminya. "Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas PA akan ditindaklanjuti sebagaimana arahan Irwasum selaku Ketua Timsus dan apa pun hasil pendalaman akan didasari fakta dan alat bukti yang ada," kata Agus, Kamis (1/9/2022).

Untuk diketahui, istri Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Meski begitu, Putri Candrawathi tidak ditahan.

Pengacara Putri Candrawathi mengatakan kliennya tidak ditahan. Alasannya adalah Putri masih mempunyai anak kecil dan kesehatannya tidak stabil. Putri dikenai wajib lapor dua kali dalam seminggu.

"Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai Pasal 31 ayat 1 KUHAP itu kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan," kata pengacara Putri, Arman Hanis, di gedung Bareskrim Polri, Rabu (31/8/2022).

"Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil," tambahnya. (detik)

SANCAnews.id – Kenaikan harga BBM subsidi secara dadakan oleh pemerintah dianggap berhasil mengecoh fokus rakyat yang sedang menyoroti kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Bahkan, Presiden Joko Widodo dicurigai memanfaatkan isu Sambo untuk mengalihkan fokus rakyat tentang kenaikan harga BBM subsidi.

Demikian pendapat Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam soal kenaikan harga BBM subsidi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/9).

"Biasanya kenaikan BBM 24 jam berlaku atau pada saat jam 00.00, kali ini sangat aneh bahkan berlaku 1 jam sejak diumumkan. Saya melihat Jokowi bisa jadi memanfaatkan isu Sambo sehingga dengan tiba-tiba menaikkan harga BBM," curiga Saiful.

Saiful pun menyoroti soal pengumuman kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang terkesan terburu-buru, bahkan sangat mendadak. Sehingga, menimbulkan kebingungan publik.

Karena kata Saiful, kasus Sambo yang masih panas dan menjadi perhatian publik sangat mungkin dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menaikkan harga BBM.

"Publik terasa terkecoh dengan adanya isu Sambo, yang terasa dimanfaatkan oleh penerintah untuk menaikkan harga BBM," pungkas Saiful.

Disisi lain, Anam menyayangkan tidak konsistennya Jokowi soal rencana menaikkan harga BBM subsidi yang sebelumnya telah ditegaskan olehnya sendiri tidak akan terjadi kenaikan harga BBM sampai akhir tahun 2022 ini.

"Saya kira ini adalah salah satu bentuk inkonsistensi Jokowi, di mana sebelumnya sudah menyatakan tidak akan menaikkan BBM sampai akhir tahun, namun ternyata BBM pada akhirnya dinaikkan oleh Jokowi," ujar Saiful. *

SANCAnews.id – Kenaikan BBM subsidi di saat masyarakat sedang terpuruk akibat badai Covid-19 tentut tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Tidak mudah bagi masyarakat untuk bangkit dari hantaman badai pandemi yang lamanya hampir 3 tahun melanda.

Begitu kata Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pernyatan ini dibuat bersama dengan Ketua Umum PP Himi Persis Anisa Nurhakim dan Ketua Umum PP IPPI Luthfi Anbar Fauziah, Minggu (4/9).

“Sejatinya, perjuangan untuk pulih oleh masyarakat bawah harus disokong penuh pemerintah. Namun, dinaikkannya harga pertalite dan solar menjadi kabar buruk di bulan kemerdekaan kemarin,” tegasnya.

Kenaikan BBM, sambungnya akan membuat inflasi. Sebab, BBM digunakan oleh hampir seluruh sektor. Sehingga, inflasi akibat kenaikan BBM Subsidi menurut data BPS dapat menyentuh pada angka 17,11 persen.

Kenaikan harga BBM pun akan berdampak pada biaya transportasi logistik. Diperkirakan, harga bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya akan berdampak naik sampai 30 persen dari harga normal. Hal ini tentu berdampak pada daya beli rumah tangga.

“Efek domino akibat harga BBM naik juga berdampak pada naiknya suku bunga yang menurut BI diperkirakan sampai pada 4,2 persen,” sambung Ilham.

Menurutnya, gelontoran Rp 20 triliun lebih untuk BLT BBM Subsidi yang disalurkan kepada rakyat miskin bukan solusi dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat yang semakin menurun dapat mengakibatkan kelompok ekonomi menengah akan downgrade menjadi kelompok miskin baru.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) per pekerja sebesar Rp 600 ribu juga bukan solusi dalam mengatasi dampak kenaikan BBM. Sebab, BSU hanya mengatasi masalah dalam jangka pendek. BSU juga tidak sampai menyentuh pada pekerja informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang menurut data BPS mencapai 78,14 juta orang.

“Petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu serta masyarakat umum adalah korban langsung dari kebijakan ini. Inflasi akibat kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor pendidikan formal dan non-formal. Pertumbuhan angka kemiskinan pada akhirnya akan berdampak pada jumlah generasi muda bangsa yang harus putus sekolah,” lanjutnya.

Selain itu, Ilham turut menyoroti laporan APBN. Di mana sepanjang bulan Januari sampai bulan Juli 2022 serapan subsidi energi baru sampai pada Rp 88,7 triliun. Sementara, APBN sedang surplus Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB yang di periode Bulan Juli 2022.

Lebih dari itu, dia mengurai bahwa subsidi untuk solar yang beredar di pasar, 89 persen dinikmati oleh dunia usaha. Sehingga, hanya 11 persen dari keseluruhan kuota subsidi yang dinikmati masyarakat menengah ke bawah. Adapun untuk jenis BBM penugasan jenis Pertalite subsidinya dinikmati oleh 86 persen kalangan mampu.

Maka, hanya 14 persen dari keseluruhan subsidi solar yang dipakai oleh masyarakat. Kebocoran BBM Bersubsidi jenis solar pada pertambangan dan lainnya harus ditertibkan. Hal ini tentu akan dapat menghemat subsidi dan APBN tanpa harus mencekik bangsa.

“Atas alasan itu, Kami menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem distribusi BBM subsidi, dan mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran,” tegasnya. (rmol)