SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, solar dan Pertamax. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun mewanti-wanti pemerintah untuk jangan aji mumpung menaikkan harga pangan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah menjamin bahwa rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.

Lebih lanjut, Tulus juga mengingatkan agar jalur-jalur distribusi lebih disederhanakan dan dilancarkan. Dengan begitu, kata Tulus, tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.

"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," kata Tulus, dalam keterangan resmi dikutip Minggu, 4 September.

Tulus juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya. Sehingga kalau pun tarif angkutan umum mengalami kenaikan paska kenaikan harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi.

"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," ucapnya.

Selain itu, kata Tulus, kenaikan harga BBM harus diikuti upaya mereformasi pengalokasian subsidi BBM. Artinya penerima subsidi BBM benar-benar pada masyarakat yang berhak.

"By name by address, bukan seperti sekarang. Menurut kajian Bank Dunia, 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu. Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," jelasnya.

Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian ESDM secara resmi menyesuaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Untuk harga yang baru, pemerintah membanderol harga Pertalite yang sebelumnya Rp7650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter.

Adapun kenaikan harga ini berlaku satu jam sejak diumumkan sejak penyesuaian harga ini yakni pukul 14.30 WIB. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin, Sabtu, 3 September. (voi)

SANCAnews.id – Masih ingat dengan tangisan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDIP di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Mei 2008?

Kini kembali menjadi sorotan publik sebab momen 14 tahun silam tersebut mengingatkan kala Megawati menolak kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Breking News!!! Resmi Minyak Naik Hari ini, Pertalite jadi Rp. 10.000, sssttt...sepertinya mereka sedang MENANGIS....," tulis @bintangku206, Minggu (4/9/2022).

Megawati mengaku ikut sakit hati melihat kemiskinan di Indonesia yang salah satunya diakibatkan oleh kenaikan harga BBM.

"Banyak rakyat lapar karena tingginya angka kemiskinan, tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," kata Megawati ketika itu.

"Saya sedih melihat rakyat banyak yang menderita, padahal kita punya banyak kekayaan alam, namun angka kemiskinan tinggi," sambungnya.

Bukan cuma mantan Presiden ke-5 RI, Ketua DPR RI yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Puan Maharani juga ikut disindir. Sebab, Puan menitikkan air mata di Sidang Paripurna sebagai wujud protes kenaikan harga BBM.

Politikus Demokrat Yan Harahap menyebut tangisan Megawati dan politisi banteng tidak lebih dari sebuah drama. Sebab berkali-kali Presiden Jokowi menaikan harga BBM mereka tidak masalah.

"Dapat disimpulkan, dulu itu tangisan 'drama'. Buktinya, sekarang berkali2 BBM naik beliau tetap 'ceria', bahkan minta rakyat 'jangan cengeng'," ujar Yan dikutip dari unggahan twitternya, @YanHarahap, Selasa (30/8/2022). (akurat)

SANCAnews.id – Penolakan kenaikan harga BBM subsidi bukan sekadar dengungan belaka. Pasalnya, kelompok buruh sedang berhimpun untuk menggelar aksi di Jakarta.

Sebuah seruan disampaikan Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat kepada semua federasi dan organisasi struktural yang tergabung di bawah naungannya untuk mengkonsolidasi diri menggalang massa aksi di pabrik-pabrik dan industri. Tujuannya adalah untuk bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa di semua ibukota provinsi.

Khusus untuk pekerja atau buruh yang berada di Jabodetabek, unjuk rasa akan dilangsungkan di depan Istana Negara.

“Kita mendesak Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM, mencabut omnibuslaw UU Cipta Kerja, menghentikan pembahasan RKUHP, menghentikan proyek ibukota negara, kereta api cepat dan semua proyek infrastruktur yang menghambur-hamburkan uang rakyat, yang tidak langsung berguna bagi rakyat banyak,” tegasnya dalam seruan itu, Minggu (4/9).

Konsolidasi ini, sambung Jumhur, juga akan dilakukan dengan federasi-federasi yang pernah tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Aliansi Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), dan Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional).

Sementara untuk tanggal aksi, Jumhur meminta untuk disesuaikan dengan kondisi di berbagai daerah masing-masing.

Adapun untuk aksi di Istana Negara juga akan diberitahukan setelah diadakan kesepakatan dengan pimpinan aliansi dan federasi-Federasi yang tergabung di dalamnya.

“Kita akan menjadikan bulan September-Oktober ini sebagai bulan-bulan perlawanan atas kebijakan penguasa yang menimbulkan penderitaan bagi buruh dan rakyat banyak,” tegasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Curhatan Nama Dicatut Sebagai Anggota Partai padahal dirinya tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik.

Curhatan Nama Dicatut Sebagai Anggota Partai ini ditulis oleh akun twitter @puty yang menceritakan pengalaman pribadinya.

Curhatan Nama Dicatut Sebagai Anggota Partai ini ia tulis sebagai pengingat yang lain untuk cek namanya tercatat sebagai anggota partai politik atau tidak.

Karena memiliki beberapa kerugian ketika tidak mendaftar namu namanya ada dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Hal ini dirinya bagikan melalui postingan twitter yang diunggah pada 2 September 2022 yang sudah di retweet sebanyak 8 ribu kali dan 19 ribu suka.

Dalam postingannya dirinya merasa sedih karena namanya tercatat sebagai salah satu anggota partai politik.

“Teman - teman coba cek apakah namamu dicatut sebagai anggota parpol. Masa nama gue terdaftar sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan. Dari mana kesel dengan menggunakan emot kesal,” tulis akun @puty.

Dirinya juga menginformasikan bahwa jika ada yang namanya dicatut oleh partai politik bisa melaporkan ke Bawaslu setempat.

“ Kalau ternyata kamu salah satu yang dicatut namanya sama parpol, bisa lapor ke Bawaslu Kabupaten atau Kota,” lanjutnya.

Dirinya juga menuliskan sumber informasi ada di laman Instagram Bawaslu RI dengan centang biru, dan menginformasikan untuk menyensor nomor NIK jika ingin berbagi pengalaman.

Unggahan @puty ditanggapi oleh akun Bawaslu Kota Bengkulu terkait Nama atau NIk yang dicatut oleh Partai Politik.

“Bagi teman - teman yang namanya tercatut di dalam SIPOL tanpa teman - teman sadari bisa melapor di KPU bahkan Bawaslu daerah masing - masing,” tulis akun instagram Bawaslu Kota Bengkulu.

“Jikalau belum ada waktu berkunjung kesana bisa melalui tautan helpdesk.kpu.go.id/tanggapan,” lanjutnya.

Beberapa akun juga menanyakan jika namanya tercatut sebagai anggota partai politik apakah memiliki akibat.

“Ini akibatnya apa ya kalo nama kita dicatut?” tulis akun @upin13567.

Bawaslu Kota Bengkulu menjawab ada beberapa akibat dari nama tercatut SIPOL, dan beberapa pekerjaan juga mensyaratkan untuk membuktikan lewat SIPOL.

“Ada beberapa sih akibat dari nama tercatut si SIPOL seperti tidak bisa melamar menjadi ASN. Banyak juga persyaratan pekerjaan yang mewajibkan peserta tidak terdaftar sebagai anggota parpol dengan dibuktikan namanya tidak ada di SIPOL,” jawab akun Bawaslu Kota Bengkulu.

Untuk mengecek apakah nama kamu tercatat di SIPOL bisa di cek melalui link infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik

Curhatan Nama Dicatut Sebagai Anggota Partai ini sebagai sebuah pelajaran agar selalu berhati-hati ketika memberikan data pribadi kepada orang lain. (gelora)

SANCAnews.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya membuat daya beli menjadi lemah dan inflasi. Tapi juga akan membuat rakyat menanggung sial hingga tiga kali.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL menanggapi langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi di saat harga minyak dunia mulai mengalami trend penurunan.

“BBM naik, rakyat 3 kali sial,” tegasnya.

Kesialan pertama, urainya, adalah beban harian rakyat yang bertambah. Sebab, harga-harga kebutuhan pokok akan turut merangkak naik sementara pendapatan masyarakat masih stagnan.

Rakyat mengalami sial kedua lantaran kerugian yang diakibatkan korupsi di sektor tatakelola BBM harus ditanggung rakyat. Rakyat diminta untuk membayar kerugian tersebut lewat pungutan harga kebutuhan dasar yang dinaikkan pemerintah.

“Ketiga, memberikan uang BLT dari/untuk rakyat kepada para koruptor,” ujarnya.

Khusus untuk sial yang ketiga ini, Adhie Massardi mengungkit kisah korupsi bantuan sosial yang pernah terjadi di era Jokowi. Korupsi dengan tega dilakukan oleh menteri, padahal kala itu rakyat sedang kesusahan karena pandemi.

“Sampai sekarang skandal bansos tetap tidak jelas juga. Tapi mereka ketawa dan joget-joget,” tutupnya. (rmol)