Latest Post


SANCAnews.id – Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite akan dinaikan pemerintah dari harga semula yang berada di kisaran Rp 7.650 per liter.

 

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga dua jenis BBM subsidi dan satu jenis BBM non subsidi bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

 

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah," ujar Jokowi dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

 

Dijelaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, besaran kenaikan harga Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax.

 

"Hari ini tanggal 3 September 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter," ucap Arifin.

 

"Solar subsidi, dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter," sambungnya memaparkan.

 

Arifin memastikan, dengan pengumuman ini kenaikan harga BBM resmi berlaku dalam hitungan jam pada hari ini.

 

"Ini berlaku satu jam sejak diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB," tandasnya. (rmol)


SANCAnews.id – Gara-gara tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir J melihat rekonstruksi pembunuhan di rumah dinas mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, netizen membongkar harga "outfit" Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi.

 

Sebagai Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi kerap muncul untuk menjelaskan perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J.

 

Namun, karena dia melarang tim kuasa hukum keluarga Brigadir J melihat langsung proses rekonstruksi pembunuhan Yosua, membuat netizen geram. Mereka membongkar foto-foto lama Andi Rian saat menjadi bawahan Ferdy Sambo di Dittipidum.

 

Brigjen Andi Rian Djajadi foto bersama Ferdy Sambo Tak hanya itu, warganet juga menginvestigasi outfit berharga fantastis yang dipakai Andi Rian saat menggelar konferensi pers. Geram akan hal itu, netizen melakukan hal tak tertuga dengan mengungkap harga outfit yang dikenakan Brigjen Andi Rian saat siaran pers. 

 

Setidaknya dua kali Brigjen Andi Rian terlihat mengenakan baju dari brand mewah London "Burberry" saat menyampaikan siaran pers.  "Netizen Maha Jeli," tulis akun @BosTemlen, yang disertai foto Andi Rian yang mengenakan kemeja Burberry Somerton Shirt in Grey.

 

Kemeja ini dijual di e-Commerce Zalora dengan harga Rp13.102.244. Namunm kini harganya sedang diskon menjadi Rp12.447.132.

 

Lalu ada lagi foto ketika Andi Rian memakai kemeja Burberry White Embroidered Logo Oxford Shirt yang harganya senilai USD470 yang kalau dirupiahkan mencapai hampir Rp7 juta.

 

Andi Rian dengan kemeja Burberrynya Kemeja yang disebut netizen mirip dengan yang dipakai Andi Rian Karena gaya berpakaiannya itu, Andi Rian mendapatkan julukan baru, Brigjen Burberry. Gaya hidup mewah anggota Polri sempat disorot pimpinan Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit, Rabu (24/8/2022).

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyoroti beberapa polisi di tingkat bawah seperti tingkat Dir maupun tingkat Kapolres memiliki gaya hidup mewah bak raja kecil di daerah.

 

Lalu, para istrinya menggunakan tas mahal dan bergonta-ganti.  "Kadang kami WhatsApp dan telepon enggak dijawab. Barusan jadi kapolres dan dir. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka. Sudah mulai pakai cerutu, sudah mulai pakai wine, mobilnya juga sudah mewah-mewah.

 

Perilaku istri-istrinya itu pakai tas Herpes, eh tas apa itu? Herpes? Itu sudah gonta-ganti loh bapak ibu sekalian. Jadi luar biasa," kata Adies dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

 

Ia mengaku tidak mempermasalahkan para polisi itu mempunyai banyak mobil serta para istri memakai tas mewah. Namun, menurut Adies, gaya hidup mewah itu tidak perlu diperlihatkan di media sosial. 

 

"Kami tidak menghalang-halangi teman polisi yang di daerah punya mobil banyak, istrinya pakai Hermes ganti-ganti, tetapi gaya hidupnya tidak usah di-upload dan diperlihatkan. Enggak usah," ujarnya. 

 

Dia melanjutkan, "Kita juga tahu mungkin ada upaya atau ayah ibunya dulu sudah punya. Tidak ada masalah. Tetapi janganlah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat itu nyinyir”.  Menurutnya, perilaku pamer itu dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat terhadap institusi Polri.

 

Sementara Kapolri mengatakan mengatur perilaku anggota polisi tentang gaya hidup dalam Korps Bhayangkara dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dan Surat Telegram Rahasia (STR) Propam Polri. "Untuk pola hedonis kami sudah mengeluarkan Perkap dan STR Propam terkait hedonis ini.

 

Tolong Pak, kami diinfokan karena ini sudah diatur, kalau pola ini masih dilakukan kami sudah punya aturan dan mereka bisa kita proses di dalam aturan kami terkait dengan pelanggarannya," ujar Listyo.

 

Jenderal Listyo juga menegaskan akan melakukan pengawasan setiap hari kepada anggotanya terkait memamerkan gaya hidup mewah ke publik. "Terus dilakukan Propam untuk patroli setiap hari.

 

Namun demikian kami tidak mungkin awasi sendiri dan butuh masukan masyarakat terhadap informasi tersebut," lanjutnya. (tvone)


SANCAnews.id – Pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) yang menjerat Irjen Ferdy Sambo tidak diciderai dengan anggapan tebang pilih.

 

Anggapan tebang pilih mencuat setelah salah satu tersangka Putri Candrawathi selaku istri Ferdy Sambo sampai saat ini belum dilakukan penahanan.

 

Pengamat inteljen dan keamanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat masyarakt harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus hukum.

 

Terkait belum ditahannya PC, Nuning menengarai polisi punya alasan tersendiri. Meski demikian, Nuning mengingatkan agar proses Criminal Scientific Investigation (CSI) yang telah dijalankan oleh polisi dalam menangani kasus Brigadir J tidak diciderai dengan berbagai rekayasa.

 

"Hal ini bisa saja terjadi karena ada espri de corp, mungkin hutang budi dan lain. Ini jangan ada diskriminasi. Jika hal yang tak diharapkan masyarakat tak dilakukan tentu akan menodai nama baik Polri," demikian kata Nuning kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/9).

 

Putri sendiri disangka terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Bahkan Putri juga dijerat pasal yang yang sama yakni pasal Pasal 340 subsider 338 KUHP mengenai pembunuhan berencana. *



SANCAnews.id – Pengacara keluarga Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J merasa aneh dengan rekomendasi Komnas HAM terkait dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi di Magelang.

 

Keanehan ini lantaran awalnya Komnas HAM tidak menemukan adanya unsur pelecehan dalam kasus ini. Bahkan Bareskrim telah menghentikan penyidikan terkait dugaan kekerasan Seksual.

 

Namun, Komnas HAM menyebut bahwa tidak adanya unsur pelecehan seksual yakni dalam peristiwa di Jakarta. Sementara untuk kejadian di Magelang, Komnas HAM menyerahkan penyidikan soal dugaan pelecehan itu kepada polisi.

 

"Tidak yakin itu mesti dibuktikan toh. Maka biarkanlah penyidik membuktikannya. Sekali lagi dengan bantuan ahli," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Sabtu, 3 September.

 

Taufan menjelaskan, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa keterangan saksi atau korban adalah alat bukti.

 

"Perlu dipelajari UU TPKS yang mengatur alat bukti di pasal 25. Keterangan saksi atau korban adalah alat bukti, ini berbeda dengan tindak pidana lain di mana keterangan adalah alat bukti yang paling rendah," katanya.

 

Dia pun menyebut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi itu berdasarkan ketengan Putri, Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan ART Ferdy Sambo, Susi.

 

"Di kasus dugaan pelecehan di Magelang, ada keterangan PC selaku korban, keterangan Susi, KM dan RR. Maka alat buktinya ada 4 sesuai dengan UU TPKS," lanjutnya.

 

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J pada istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

 

Laporan polisi (LP) itu terdaftar dengan nomor LPB1630/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 lalu. Laporan itu didaftarkan oleh Putri Candrawathi.

 

Namun baru-baru ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) justru menyimpulkan ada dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi, istri Irjen Ferdy Sambo.

 

Dugaan itu diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Bidang Penyuluhan Beka Ulung Hapsara saat membacakan laporan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J, Kamis, 1 September.

 

"Terdapat dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022," kata Beka. (voi)


SANCAnews.id – Polri kini mulai mengalihkan penyidikannya ke pelanggaan etik yang dilakukan 28 anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

 

Jika sebelumnya ada dua perwira menengah yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dalam kasus perusakan CCTV, kini Polri bakal membawa 28 anggota polisi ke sidang etik. Pelanggaran puluhan anggota kepolisian ini terkait dengan klaster etik.

 

Pelanggaran etik ini masuk dalam menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat maka mereka terancam menyusul Ferdy Sambo yang harus dipecat dari Korps Bhayangkara.

 

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyelidikan obstruction of justice tersebut masih akan berlanjut ke klaster lainnya.

 

"Ini kan masalah klaster dulu ya, klaster untuk CCTV dulu ya. Itu dulu. Setelah ini klaster CCTV baru klaster yang lain lagi. Obstruction of justice ada juga bagian-bagiannya," kata Dedi dilansir dari PMJ, Sabtu (3/9/2022).

 

Dia menyebut ada 28 anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran etik.  Nantinya mereka akan dilakukan pengklasteran berdasarkan tingkat kesalahan, dari ringan hingga berat.

 

"Dari 35 sudah diputuskan 7 ya, yang obstruction of justice abis itu sisanya 28 pelanggaran kode etik," ujarnya. (suara)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.