SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman bersyukur Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi atensi kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Sebab, jika tidak, kebenaran kasus itu bakal gelap tidak terungkap.

"Saya bersyukur untung Presiden Jokowi, meminta ini, kalau tidak gelap kasus ini. Terima kasih Pak Presiden dan Kapolri atas keberaniannya. Kalau enggak berani enggak mungkin diungkapkan," ujar Benny dalam rapat Komisi III dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Menurutnya, jika Brigadir J dimakamkan secara kedinasan, maka kasus ini akan hilang begitu saja. Namun, berkat dukungan publik upaya penyelesaian kasus itu bisa terlaksana.

"Saya baca laporan Pak Kapolri. Andaikan kasus ini almarhum dimakamkan secara kedinasan, kasus ini hilang begitu saja. Ini cerita bapak tadi. Coba bayangkan," kata Benny.

Anggota DPR Lapor Kapolri: Di Daerah Banyak Cerita Rekayasa Kasus oleh Polisi

"Dari situ lah mulainya tentu mohon maaf Pak Kapolri juga kesulitan, Pak Sambo adalah teman beliau teman kita semua, ini manusiawi sekali. Tetapi atas dukungan publik, dewan semuanya ini bisa terlaksana," ucapnya.

Benny mengatakan, bila kasus ini sudah selesai di Kejaksaan maka tak perlu lagi dibicarakan. Setelah itu, bisa diproses pada tingkat pengadilan.

"Kami mohon kalau soal pengungkapan kasus ini kan apa adanya sudah selesai ke kejaksaan kita gak usah ngomongin itu tinggal pengadilan memproses itu," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi untuk mendalami motif pembunuhan Brigadir J. Mengenai motif sampai saat ini penyidik baru mendapatkan dari keterangan Sambo.

Awalnya anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding memaparkan peristiwa di Magelang yang memicu kemarahan Sambo. Salah satunya perilaku Brigadir J kepada Putri yang dilaporkan kepada Sambo.

"Tiba di rumah Saguling, dikonfirmasi boleh jadi juga oleh Ferdy Sambo mengkonfirmasi kepada para ajudan apa yang dialami oleh ibu sehingga muncul kemarahan emosi dan sebagainya," ujar Sudding memaparkan kronologi peristiwa yang diduga menjadi motif penembakan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (24/8).

Lebih lanjut, Sudding menyebut Sambo murka dan marah mendengar perlakuan Brigadir J kepada istrinya. Akhirnya terjadi penembakan di rumah dinas Sambo di Duren Tiga. (merdeka)

SANCAnews.id – Terkait adanya penemuan uang hingga Rp 900 miliar di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo menjadi perhatian publik.

Narasi yang berkembang saat ini di tengah publik adalah adanya bungker di rumah Ferdy Sambo.

Namun terkait hal tersebut Polri menegaskan bahwa tidak ada bungker di rumah pribadi Ferdo Sambo di kawasan Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan.

Namun Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberi pernyataan cukup mengejutkan terkait adanya sejumlah uang di rumah Ferdy Sambo itu.

Melalui wawancara bersama Aiman Witjaksono dalam program Aiman yang tayang di Kompas TV, Albertus Wahyurudhanto mengonfirmasi bahwa pihaknya mendapat informasi adanya uang yang ditemukan di rumah Ferdy Sambo.

"Saya mendapatkan informasi bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sempat menanyakan hal tersebut ke pihak kepolisian, penyidik, bahkan Kabareskrim," tanya Aiman, seperti dilihat Disway.id dari tayangan YouTube Kompas TV.

Aiman lalu mempertegas kebenaran soal adanya uang Rp 900 miliar di rumah Ferdy Sambo.

"Jadi benar 900 milliar ada di bungker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Ferdy Sambo?" sambung pertanyaan itu.

Albertus menjawab, dia tak bisa memastikan jumlah uang yang ada di rumah Ferdy Sambo.

"Benar atau tidak, kami tidak bisa memastikan, tetapi memang ada informasi ada uang, jumlahnya berapa dan apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan dan sebagainya kita tidak tahu," jawab Albertus.

Aiman lalu kembali mempertegas dan meminta kepastian soal adanya uang di rumah Ferdy Sambo.

"Tunggu sebentar, jadi ada uang itu benar?" Aiman kembali bertanya untuk mempertegas pernyataan Albertus.

Albertus mengatakan bahwa benar adanya uang di rumah Ferdy Sambo. Namun dia tak bisa memastikan pecahan uang yang ada tersebut bentuknya seperti apa.

"Ada uang benar, ah itu (dalam bentuk dollar Singapura) kami belum tahu. Justru itulah menggelitik kami untuk mendalami karena kan isu sudah liar ke mana-mana," jawab Albertus lagi.

"Ketika itu ada uang apakah ada kaitannya dengan pembunuhan ataukah itu hanya Satgasus, lalu itu menjadi problem (masalah) kita Kompolnas karena kan ini nanti menyangkut institusi itu yang concern (fokus) kita," sambung Albertus.

Rumah tersebut secara tiba-tiba digeledah oleh kepolisian sampai dilindungi pasukan Brimob di depan rumah tersebut dalam jumlah banyak.

Aiman menyebut apakah pengamanan Brimob merupakan salah satu untuk pengamanan dari 'serangan balik' para loyalis Ferdy Sambo pada 9 Agustus 2022 lalu.

"Oleh karena itu, logika masyarakat berkembang ketika waktu ada penggeledahan maka banyak Brimob karena ditakutkan ada serangan balik?" kembali Aiman bertanya.

"Kalau Brimob hadir karena begini, Pak Sambo ini kan pejabat utama, kemudian kasusnya ini kan jadi atensi publik, itu sudah melakukan protap dari Polri untuk ada penanganan khusus dan penanganan khusus itu yang punya kualifikasi adalah Brimob, sehingga Brimob didatangkan," ujar Albertus.

Pihak kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak membuat pengakuan bahwa dirinya juga mendapat informasi terkait adanya jumlah uang yang besar di rumah Ferdy Sambo

Kepada Aiman, Kamaruddin mengatakan bahwa informasi yang dia dapat jauh sebelum dirinya menangani kasus tewasnya Brigadir J.

"Saya sudah mendapatkan (Informasi adanya uang di rumah Ferdy Sambo) itu dari bulan yang lalu, waktu saya baru menangani perkara ini (kasus pembunuhan Brigadir J)," ujar Kamaruddin.

Hanya saja, Kamaruddin juga mengatakan kabar adanya uang hingga Rp 900 miliar di rumah Ferdy Sambo perlu bukti.

Meski begitu, Kamaruddin memastikan bahwa informasi adanya uang di rumah Ferdy Sambo benar-benar akurat.

"Tetapi kita perlu bukti, walaupun informasi ini kan 99 persen akurat karena setiap saya konfirmasikan selalu benar," sambung Kamaruddin.

Kamaruddin mengaku bahwa ia mendapat informasi ini dari sosok intelijen berpangkat cukup berpengaruh di Polri dan masih aktif berdinas.

Selain porsonel Polri, Kamaruddin juga mendapat informasi ini dari seorang purnawirawan dengan pangkat Jenderal.

"Ada juga purnawirawan jenderal polisi, tapi kerjanya di intelijen BIN, misalnya.

"Artinya, bukan satu dua yang mengutarakan, ada juga beberapa intel lain," paparnya.

Dari semua informasi yang didapatkannya terkait bungker itu, mengerucut sampai adanya kabar bahwa uang tersebut ada di rumah Ferdy Sambo.

"Ada informasi itu, bentuk tim independen libatkan PPATK supaya ketahuan dari mana uangnya dan ke mana perginya," tutur Kamaruddin. (disway)

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara mencurigai pengacara Brigadir J mendapatkan informasi data dari internal Polri, Kamaruddin Simanjuntak buka suara.

Bukan tanpa alasan kecurigaan tersebut muncul di rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pasalnya pengacara Brigadir J itu kerap mengungkap informasi yang berakhir terbukti benar adanya.

Menanggapi hal tersebut, Kamaruddin Simanjuntak langsung membantah memiliki informan dari dalam Polri. "Saya tidak ada pasokan informasi dari Polri tapi saya punya sumber tersendiri dari luar Polri," ujar Kamaruddin saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

Meskipun berasal dari luar Polri, Kamaruddin enggan membongkar siapa sosok yang menjadi informannya. Ia justru mengaku telah lama tertarik dengan dunia intelijen. "Saya dulu pernah membela intelijen-intelijen gitu ya yang dianggap desersi.

Sejak itu saya tertarik dengan dunia intelijen. Saya banyak bergaul dengan dunia intelijen," jelasnya. Pengacara Brigadir J itu menegaskan bahwa apapun informasi yang ia dapatkan tidak langsung diterima begitu saja.

Kamaruddin mengungkap tetap melakukan verifikasi terlebih dahulu atas informasi yang didapat. "Informasi itu kan sangat berharga tidak semua kita gunakan, tetapi kalau kita nilai rasional lalu kita verifikasi maka kita anggap itu suatu kebenaran," ucapnya. (tvone)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipanggil Komisi III DPRD RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

RDP ini masih terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, yang melibatkan eks Kaidvpropam Polri Ferdy Sambo serta sejumlah petinggi polri lainnya.

Dalam RDP tersebut, Kapolri Jenderal Listyo menyampaikan duduk perkara kasus yang melibatkan Ferdy Sambo.

Anggota Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa ikut menanggapi pernyataan Kapolri. Menurut Desmond, dampak kejadian luar biasa yang terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Duren Tiga Jakarta sangat besar.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri kini rendah. "Citra polisi sekarang sedant tidak baik-baik saja," ujar Desmond.

Dia menyoritu begitu banyaknya anggota di Institusi Polri, yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo ini.

"Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini ada apa sebenarnya, kok sampai banyak terlibat. Sepertinya ada geng di tubuh polri ini," ia menambahkan.

Kesan lain yang ditumbulkan adalah ada indikasi, atau satu kebiasaan saling nutup kasus per kasus. "Saya banyak terima aduan, contoh saja kasus km 50 juga kesannya ditutup-tutupi," ungkapnya lagi.

Dia pun meminta Kapolri Jenderal Listyo agar terang-terangan dalam rapat tersebut. Mengungkakan secara terang-benderang, karena jika tidak terjawab, maka aakan memperburuk citra polri di mata masyarakat.

"Jangan lagi ada ditutup-tutupi. Ada diagram saling balas-membalas, ada sesuatu perang di tubuh polri. Maka kami minta semua terang benderang agar diselesaikan hari ini, agar proses peradilan fokus kesana," pungkas Desmond.

Desmond menyinggung kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek oleh polisi beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Desmond menyebutkan kasus KM 50 direkayasa, sama seperti kasus penembakan Brigadir Yosua alias Brigadir J. Perlu diketahui, Sambo diketahui juga menangani kasus KM 50. (tribunnews)

SANCAnews.id – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya hari ini, Rabu (24/8). Rapat tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar, teringat dengan peristiwa KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Syihab.

Ia mempertanyakan apakah ada kesamaan antara kasus tersebut dengan kasus kematian Brigadir Yosua.

"Peristiwa [ini] Presiden beri semangat begini kita teringat, kenapa [Brigadir] J saja? KM 50 ke mana? Jangan-jangan sama lagi," tuturnya.

"Ulama-ulama di dapil saya banyak ulama besar nanya itu. Saya jawab itu Polri. Jadi kalau presiden ada kesempatan tolong buka KM 50 bolehlah," tambah dia.

Meski demikian, Aboe memaklumi permasalahan yang dialami Polri dalam menyelesaikan kasus Brigadir Yosua. Sebab ia menilai, Polri begitu dekat dengan tersangka.

"Saya sadar kalo bapak-bapak [Polri] lambat ambil keputusan karena terlalu dekat dengan inti pemainnya. Saya ikuti dan paham situasi," lanjutnya.

Aboe juga mengatakan, presiden jarang memberikan atensi penuh dalam sebuah kasus, namun dalam kasus Ferdy Sambo tersebut bahkan menyebutkan sampai empat kali.

Maka, Aboe meminta kepada presiden untuk juga membuka kasus KM 50.

"Saya rasakan tuh. Kapolri punya chemistry dengan presiden. Ini jarang-jarang, bisa jadi saat itu Kapolri bingung harus apa, tapi ketika presiden back up penuh 4 kali, malam itu langsung 'takk'," ujarnya.

Hari ini, Rabu (24/8) Komisi III mengadakan RDP dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kematian Brigadir Yosua.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mengadakan RDP bersama Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas pada Senin (22/8), dalam rapat tersebut banyak hal yang digali oleh Komisi III. (kumparan)