SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD sama sekali tidak berkeberatan apabila ada permintaan agar Kompolnas dibubarkan. Terlebih, usulan itu datang dari DPR RI yang menilai kinerja Kompolnas tidak perform.

Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa mempertanyakan kinerja Kompolnas dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

“Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR (public relations) saja, atas keterangan Polres Jaksel ternyata itu salah, ini kan luar biasa. Dalam catatan luar biasa inilah sebenernya Kompolnas perlu enggak?” tanya Desmond dalam rapat rapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak keberatan jika lembaga yang kini dipimpinnya untuk dibubarkan. 

“Oh terserah Bapak, kan yang membuat Kompolnas ada ini. Kan DPR yang buat. Kalau mau dibubarkan ya bubarkan saja,” kata Mahfud

“Ya silahkan Pak. Nanti disimpulkan aja abis rapat ini dibubarin,” imbuh Menko Polhukam itu menegaskan.

Desmond lantas kembali menanyakan keberadaan Kompolnas selaku lembaga pengawas eksternal dan mitra Polri yang seperti tidak dihargai sama sekali oleh Polri itu sendiri. Menurut dia, jika demikian lebih baik Kompolnas dibubarkan. 

“Yang saya tanya, tugas Bapak itu direspons enggak? Kalau enggak direspons, maka benarlah, tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspons berarti ada Kompolnas, Polri semakin maju. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani oleh Kepolisian, buat apa Kompolnas kan begitu Pak harusnya?” tanya Desmond lagi.

“Ya silahkan. Silahkan aja dinilai Pak,” timpal Mahfud MD. (rmol)

SANCAnews.id – Komisi III DPR RI berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menko Polhukam Mahfud MD agar menelusuri “Kasar Sambo dan Konsorium 303” yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

“Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam adalah suara Presiden, pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik,” kata Benny.

“Dan kami mendukung itu Pak! Sebab ini momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian ini,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, apabila Mahfud MD mengetahui informasi tentang “Kaisar Sambo dan Konsorium 303” ini sebaiknya dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi. Mengingat, Menko Polhukam notabene adalah pembantu presiden di Kabinet. 

“Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau?” tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Brigjen Hendra Kurniawan resmi terbukti melakukan penghalangan penyidikan dalam kasus kematian janggal Brigadir J yang didalangi Irjen Ferdy Sambo.

Dirsiber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri mengatakan, setelah diperiksa secara intensif, Brigjen Hendra Kurniawan terbukti menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo.

"Brigjen Hendra Kurniawan masuk dalam salah satu dari 5 klaster peran para polisi terkait CCTV vital dalam kasus tewasnya Brigadir J," kata Brigjen Asep.

Brigjen Hendra Kurniawan merupakan Pati Polri yang malang melintang bertugas di divisi Propam Polri (Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia).

Jabatan terakhirnya sebelum dinonaktifkan yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia ( Karo Paminal Div Propam Polri ) sejak 2020.

Setelah diperiksa secara intensif, Brigjen Hendra Kurniawan terbukti menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo.

Brigjen Hendra Kurniawan kini dinonaktifkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Karo Paminal Divpropam.

Sebelumnya Irwasum Polri Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 6 Pati Polri yang diduga terlibat menutupi kejahatan Irjen Ferdy Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

"Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam maka terdapat 6 orang yang patut diduga melalukan tindak pidana yaitu obstruction of justice atau menghalangi penyidikan," kata Irwasum Polri Pol Agung Budi Maryoto, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 19 Agustus 2022.

Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto menyebut enam polisi diduga merintangi penyidikan kasus Brigadir J sesuai diperiksa oleh timsus Polri.

"Penyidik melakukan pemeriksaan mendalam maka terdapat 6 orang yang patut diduga melalukan tindak pidana yaitu obstruction of justice atau menghalangi penyidikan," kata Agung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Menurut Agung, keenam anggota tersebut telah dilakukan penahanan di tempat khusus (Patsus).

Nantinya, mereka bakal segera diusut secara pidana oleh penyidik Polri.

Keenam orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri,

Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri dan Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

Agung juga mengatakan saat ini Timsus sudah memeriksa 83 personel yang dianggap melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Profil Brigjen Hendra 

Brigjen Pol Hendra Kurniawan SIK lahir pada 16 Maret 1974.

Sejak 16 November 2020 ia menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.[1]

Brigjen Hendra adal lulusan Akpol 1995 ini berpengalaman dalam propam.

Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri.

Hendra merupakan Jenderal Polisi pertama dan satu satunya dari keturunan tionghoa.

Brigjen Hendra Kurniawan punya istri bernama Seali Syah.

Riwayat Jabatan: 

Kaden A Ro Paminal Div Propam Polri

Analis Kebijakan madya Bidang Paminal Div Propam Polri

Kabagbinpam Ro Paminal Divpropam Polri

Karo Paminal Div Propam Polri (2020). (glc)

SANCAnews.id – Polda Sumut menyatakan bos judi online Apin BK alias Joni di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan kabur ke negara Singapura.

Jhoni alias Apin BK kabur melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang pada 9 Agustus bersama keluarganya.

Kaburnya Jhoni ini disebut setelah kerajaan judinya di ubrak-abrik Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto.

"Melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan diperoleh informasi bahwa dia dan keluarganya telah melintas di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kualanamu sejak tanggal 9 Agustus 2022 ke Singapura," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Senin (22/8/2022).

Hadi menyebut saat ini Jhoni alias Apin BK telah ditetapkan sebagai tersangka. Apin BK alias Joni ditetapkan tersangka bersama seorang anak buahnya bernama Niko Prasetya.

Hadi menyebut Niko berperan sebagai pimpinan operator judi online milik Apin BK alias Jhoni. Saat ini Niko pun telah ditahan di Polda Sumut.

"Pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Niko Prasetia selaku leader dari operator. Kemudian penyidik telah melakukan gelar perkara penetapannya sebagai tersangka,"kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (22/8/2022).

Polisi menyebut Apin BK alias Jhoni dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini, Senin 22 Agustus 2022. Namun demikian ia mangkir dari panggilan penyidik.

Sejauh ini Polda Sumut telah memeriksa 19 saksi terkait judi online di warung warna-warni Kompleks Cemara Asri. Polisi juga telah memblokir 134 rekening yang diduga sebagai alat transaksi judi online.

Selain itu polisi juga sudah menggeledah dua rumah mewah diduga milik ABK alias Jhoni. Di sini polisi mengamankan dokumen-dokumen milik tersangka. (tribunnews)

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan laporan yang dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terkait laporan dugaan KKN dan TPPU anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep diarsipkan. Alasannya, karena pelapor tak kunjung memberikan data pendukung.

Pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers saat penyampaian kinerja semester I KPK Bidang Kelembagaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (19/8) itu, direspons oleh Ubedilah selaku pelapor.

Ubedilah mengatakan, Ghufron menyampaikan bahwa laporannya ke KPK tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) relasi bisnis anak presiden dengan Grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan dinyatakan sejauh ini masih sumir karenanya kasus diarsipkan.

Bahkan kata Ubedilah, Ghufron menyatakan bahwa pihak pelapor dalam hal ini Gibran dan Kaesang bukan pejabat publik dan belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

"Terhadap jawaban KPK tersebut saya menyayangkan argumen komisioner tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan pejabat negara karena dinilai bukan penyelenggara negara," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/8).

Padahal menurut Ubedilah, secara nyata Gibran dan Kaesang adalah putra dari penyelenggara negara, dalam hal ini Presiden RI.

Selain itu kata Ubedilah, Gibran juga merupakan penyelenggara negara saat dilantik sebagai Walikota Solo yang ternyata juga masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang disebut dalam laporannya.

"Lebih jelasnya, pada tanggal 26 Februari 2021 Gibran dilantik menjadi Walikota Solo. Pada saat yang sama Gibran juga masih terdaftar (belum mundur) sebagai Komisaris di PT Siap Selalu Mas, memiliki 47 persen saham PT Harapan Bangsa Kita, dan Komisaris utama PT Wadah Masa Depan memegang 19,7 persen saham," jelas Ubedilah.

Ubedilah menyoroti, bahwa korupsi bukan hanya mengambil uang negara yang bukan haknya, akan tetapi menurut buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal UU 31/1999 juncto UU 20/2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut kata Ubedilah, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, salah satunya memberi hadiah atau gratifikasi.

"Perlu diingat juga bahwa dalam kasus yang saya laporkan juga ada pengangkatan penyelenggara negara yaitu pengangkatan Duta Besar yang sebelumnya ia sebagai Managing Director di PT SM. Ia bukan diplomat karir. Di mana putra dari Duta Besar yang diangkat pada tanggal 17 November 2021 tersebut diketahui menjalin kerjasama bisnis yang sangat intens dengan Gibran dan Kaesang, ada peralihan kepemilikan saham, hingga bisnis putra presiden tersebut mendapat kucuran dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura," terang Ubedilah.

Suntikan penyertaan modal itu kata Ubedilah, hingga saat ini sudah terjadi sebanyak tiga kali, yakni pada 17 Agustus 2019, 23 November 2020, dan 6 Juni 2022.

"Terkait dugaan 'transaksi yang mencurigakan' dan terkait dugaan gratifikasi jabatan, dugaan gratifikasi kepemilikan saham, serta TPPU adalah tugas KPK untuk mengusut secara tuntas agar menjadi terang demi tegaknya kepastian hukum yang adil," tutur Ubedilah.

Menurut Ubedilah, KPK dapat meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut.

Selain itu, KPK juga memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri seluruh perusahaan lainya milik putra presiden tersebut yang jumlahnya kurang lebih 20 perusahaan yang didirikan oleh putra presiden tersebut.

"Termasuk misalnya pembelian saham 40 persen PT Persis Solo Saestu oleh Kaesang bersama Erick Thohir. Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaesang? Tugas mulia KPK merupakan Amanat Reformasi 1998 yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN," terang Ubedilah.

Terkait pernyataan Ghufron tentang belum adanya data pendukung kata Ubedilah, sebenarnya sudah dijawab pada 26 Januari 2022 saat dipanggil KPK selama dua jam dengan menyampaikan data-data awal dan penjelasan hukum yang lebih detail kepada KPK pada saat itu.

Menurut Ubedillah, KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang terjadinya KKN. Dengan demikian, dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan tersebut bisa ditelusuri.

"Jadi urusan penelusuran itu urusan KPK yang memeiliki wewenang atas nama Undang-undang, bukan saya, itu tugas KPK," pungkas Ubedilah. (*)