Latest Post



SANCAnews.id – Kelompok Ferdy Sambo disebut memiliki kekuatan di internal Polri. Bahkan kelompok ini diibaratkan seperti mempunyai kerajaan sendiri di Korps Bhayangkara.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat berbincang dengan mantan anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal di kanal Akbar Faizal Uncensored.

 

Awalnya, Akbar Faizal mempertanyakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam kasus penembakan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo.

 

Dalam Perpres 73/2020 Pasal 3 E disebutkan, tugas Kemenko Polhukam melakukan penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga.

 

"Pada kasus ini (Polri), apakah masuk kategori tidak terselesaikan awalnya?" tanya Akbar Faizal dikutip redaksi, Kamis (18/8).

 

Menjawab pertanyaan tersebut, Menko Mahfud menyebut keterlibatan Kemenko Polhukam dalam kasus Sambo bukan dilihat dari persoalan antar institusi, melainkan karena ada banyak masalah di dalamnya.

 

Saat menjelaskan inilah Mahfud menyebut ada semacam kerajaan tersendiri bagi kelompok Ferdi Sambo di Polri.

 

"Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes yang sangat berkuasa," kata Mahfud MD.

 

Kelompok inilah yang kemudian berusaha menghalang-halangi proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang disangkakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, "Saya sudah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan," tandasnya. (rmol)

 

SANCAnews.id – Grafis berjudul 'Kaisar Sambo dan Konsorsium 303' berisi skema dugaan Irjen (Pol) Ferdy Sambo dan sejumlah petinggi Polri dan pengusaha yang didugaterseret bisnis judi beredar di media sosial.

 

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak Polri agar segera mendalami grafis yang menyebut beberapa nama petinggi Polri seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra, dan lainnya.

 

Hal itu tergambar secara blak-blakan di dalam grafis yang diberi judul 'Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.' 303 adalah pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian di Indonesia.

 

Selain itu, terdapat setidaknya ada lima nama jenderal bintang dua yang diduga ikut bersama Sambo menjadi beking bisnis judi.

 

"Kapolri tentu harus turun tangan karena itu tugas Kapolri membenahi anggota dan isntitusinya. Akan tetapi harus tetap ptofesional dan mengedepankan prinsip-prinsip hukum," kata Sugeng lewat pesan singkat, Kamis, (18/8/2022).

 

Ia menduga informasi tersebut sengaja disebar oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Ferdy Sambo. Sebab, informasi semacam itu, kata dia, hanya dimiliki oleh penyidik di internal kepolisian. Bahkan, di grafis itu, turut disebut perwira polisi dengan nama dua perempuan yang diduga adalah selingkuhannya.

 

"Skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota Polisi dan itu lengkap dengan data-datanyanya," sambungnya.

 

"Jadi, informasi ini sengaja dibuka ke publik oleh pihak-pihak yang berseberang dengan Pak Sambo dengan tujuan mendeskreditkan Pak Sambo," ujarnya lagi.

 

Sugeng menyebut bahwa ada sejumlah nama di grafis itu yang dulu pernah bekerja sama dengan Sambo di Satgas Khusus Merah Putih. IPW juga meminta Polri menindaklanjuti dugaan grafis tersebut dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah karena belum jelas kebenarannya.

 

Polri pun sudah memberi tanggapan terkait beredar kabar adanya ‘kekaisaran’ dari Ferdy Sambo dalam jajaran Polri. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa saat ini sedang fokus dalam penanganan kasus Brigadir J.

 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Inspektorat Khusus (Itsus) saat ini sedang fokus pembuktian pembunuhan berencana dalam penerapan Pasal di kasus yang menewaskan Brigadir J.

 

“Itsus saat ini fokus pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah (yaitu Pasal) 340 subsider 338 juncto 55 dan 56. Fokus di situ,” ujar Dedi kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

 

Hasil dari pembuktian Itsus, lanjut Dedi, akan disampaikan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan akan diuji di persidangan.

 

“Pembuktian baik secara materil maupun formil karena itu nanti yang akan kita sampaikan ke JPU dan nanti diuji di persidangan yang terbuka yang transparan,” jelasnya. (tvonenews)

 

SANCAnews.id – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut, ada pergerakan pasukan yang terdiri dari puluhan orang berpakaian preman yang diduga pendukung Irjen Ferdy Sambo.

 

Puluhan orang tersebut berjaga didepan rumah pribadi Ferdy sambo saat menjelang akan diperiksa Tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri.

 

Sugeng menyebutkan pergerakan pasukan liar ini terjadi pada Sabtu, 6 Agustus 2022 lalu. Setidaknya terpantau ada sekitar 20 orang dilokasi tersebut.

 

“Pada hari itu, saya mendapat informasi bahwa adanya pemantauan terhadap FS sebelum hari Sabtu diperiksa oleh Irsus. Ada pergerakan 20 orang di luar kendali pimpinannya,” beber Ketua IPW pengganti Neta S Pane ini.

 

20 orang tersebut, papar Sugeng, bahkan sudah melakukan koordinasi untuk mendukung Ferdy Sambo.

 

“Mereka diduga terlibat dalam komunikasi mendukung FS. Mereka ini polisi, bukan warga sipil,” terang Sugeng.

 

Berdasarkan informasi, saat itu Ferdy Sambo sejatinya sudah akan dijemput Tim Brimob dari rumah pribadinya pada 5 Agustus 2022.

 

Namun saat akan dijemput, terdapat puluhan orang yang ‘berjaga’ di sekitar kediaman mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

 

Meski tak diketahui persis identitasnya, tapi puluhan orang tersebut diduga anggota polisi yang berpakaian preman. Karena tak ingin ada bentrok, tim Brimob memilih mundur.

 

Selanjutnya pada 6 Agustus 2022, Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Pada saat itu, puluhan Brimob juga terlihat berjaga di Mabes Polri terutama di Bareskrim.

 

Baru setelah menjalani pemeriksaan itu, Ferdy Sambo langsung dibawa ke Mako Brimob, Kepala Dua, Depok. Sugeng juga menyatakan, serangan balik pasukan Ferdy Sambo yang juga anggota polisi ini kepada timsus terjadi pada tanggal 3 Agustus 2022.

 

Akan tetapi, Sugeng Teguh tak mengungkap secara rinci soal peristiwa di tanggal 3 Agustus tersebut.

 

Sugeng Teguh Santoso mengungkap pergerakan pasukan di luar kendali pimpinan ini dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta, pada Rabu (17/8).

 

Hal ini sekaligus menjawab rasa penasaran publik. Kenapa saat menjelang penetapan tersangka terhadap Ferdy sambo, juga saat pemeriksaan dirumah dinas dan rumah pribadinya, Polri tampak melakukan penjagaan ketat dengan personil berpakaian lengkap. (jabarekspres)



SANCAnews.id – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kembali membantah kabar penahanan Irjen Fadil Imran terkait kasus Ferdy Sambo.

 

Kabid Humas menepis penahanan Kapolda Metro Jaya hari ini Rabu 17 Agustus, dan sebaliknya Irjen Fadil Imran diberikan tugas penting di Istana Negara soal upacara 17-an.

 

“Gak benar itu, Pak Kapolda tadi ikut upacara 17-an di Istana Presiden,” kata Zulpan saat dihubungi pojoksatu.id, Rabu (17/8/2022).

 

Menurut Zulpan, Kapolda Metro menjadi penanggungjawab keamanan dalam acara 17 yang diselenggarakan di Istana Presiden.

 

“Sekaligus pengamanan kegiatan tersebut, karena acara kan dihadiri oleh Presiden RI. Kapolda dan Pangdam Jaya jadi penanggung jawab keamanannya,” tuturnya.

 

Kabarnya Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Ditahan Kasus Ferdy Sambo, Ini Respon Mabes Polri

 

Karena itu, Zulpan membantah kabar yang beredar penahanan Irjen Fadil Imran. Kabar tersebut sangatlah tidak benar.

 

“Jadi gak benar kabar itu,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kabag Penum Polri, Kombes Nurul Azizah belum bisa membenarkan kabar penahanan Irjen Fadil Imran.

 

“Kami belum ada konfirmasi terkait hal (penahanan Kapolda Metro) itu,” kata Nurul saat dihubungi pojoksatu.id, Rabu (17/8/2022).

 

Namun, kata Kombes Nurul, kasus kematian Brigadir Joshua masih terus dilakukan pendalaman oleh Tim Khusus.

 

“Dan terkait dengan kasus Joshua. Akan disampaikan oleh Timsus. Bersabar saat ini Timsus masihh terus bekerja,” ujarnya.

 

Seperti dikatahui, saat ini, ada lima Pamen bawahan Irjen Fadil Imran ditahan terkait keterlibatan penembakan Brigadir Joshua.

 

Kelima anggota Polda Metro Jaya yang ditahan yaitu Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian, Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Zusen.

 

Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah, Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiyarto dan Kanit 2 Jatanras Polda Metro Kompol Abdul Rohim. (pojoksatu)



SANCAnews.id – Dalam rangka memeriahkan HUT RI biasanya setiap daerah akan menyelenggarakan kegiatan pawai baris-berbaris, drumband, dan lainnya.

 

Baru-baru ini beredar video yang mempertonton momen pawai yang diduga diselenggarakan di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

 

Bukan ramai apresiasi, unggahan video ini justru menuai kecaman dari publik.

 

Hal tersebut karena mayoret grup drumband yang mengikuti kegiatan pawai tersebut bergoyang tak senonoh.

 

Video yang mempertontonkan mayoret yang bergoyang tak senonoh dapat dilihat melalui unggahan akun Instagram @lambeturahkawanua pada Selasa (16/08/22).

 

"Viral aksi mayoret di pawai memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Boltim menuai kritikan, mayoritas warganet menyesalkan adanya tarian 'Bento' yang dianggap tidak etis dan tidak mendidik," keterangan yang ditulis akun pengunggah video.

 

Pada awal video tampak dua dari tiga orang mayoret bergoyang layaknya tarian yang viral TikTok.

 

Salah satu mayoret bahkan sampai bergoyang dengan posisi menungging di jalanan.

 

Bukan hanya sekali, para mayoret tersebut tampak bergoyang tak senonoh sepanjang jalan. Mereka bergoyang dan berjoget tak seperti layaknya mayoret drum band.

 

Melalui video ini, dapat dilihat bahwa kebanyakan para penonton pawai adalah para anak-anak.

 

Para anggota grup drumband tersebut bahkan juga tampak masih seorang bocah remaja.

 

Video ini pun sontak banjir ratusan komentar dari warganet. Warganet mengecam aksi para mayoret yang bergoyang tak seperti layaknya mayoret.

 

"Rupanya nggak ada etika. Bikin malu saja," kata warganet.

 

"Sangat mengganggu moral anak-anak. Moral anak akan bertumbuh baik jika lingkungan menawarkan dan menunjukkan setiap pola hidup sehat atau yang baik. Tapi faktanya sekarang banyak orang tua bukannya melarang tapi malah mengiyakan bahkan kayak menganggap biasa-biasa ketika goyangan yang demikian dilakukan anak tersebut," ujar warganet.

 

"Masa depan suram kalau anak SMA sudah begini," terang warganet.

 

"Astaga kenapa sih modelnya begitu. Miris sih ini," ungkap warganet.

 

Hingga sekarang, video unggahan ini telah mendapat lebih dari 2,6 ribu suka dari warganet. (suara)



SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.