SANCAnews.id

SANCAnews.id – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan pihaknya telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“FS marah dan emosi setelah mendapat laporan dari PC yang mengalami tindakan harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang,” kata Andi saat konferensi pers di Mako Brimob, Depok, Kamis (11/8/2022)

Namun, jenderal bintang satu tersebut belum dapat memerinci soal kejadian yang merusak harkat dan martabat di Magelang tersebut.

Diketahui, Polri melakukan pemeriksaan perdana terhadap mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (11/8/2022). (okezone)

SANCAnews.id – Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo mengakui alasan dirinya memerintahkan agar Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J dihabisi dengan cara ditembak.

“Dalam keterangan tersangka FS, mengatakan bahwa dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan istrinya, PC, yang mendapat perlakuan yang melukai harkat martabat keluarga (saat) di Magelang yang dilakukan Brigadir J,” ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis malam (11/8).

Ferdy Sambo diperiksa oleh tim khusus di Mako Brimob selama tujuh jam. Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan usai jenderal bintang dua lulusan Akpol 1994 itu ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigpol Yosua.

“FS memanggil RE (Bharada E) dan RR (Bripka RR) untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua,” beber Andi usai memeriksa Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Atas hal ini Sambo dijerat Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Total ada empat tersangka di kasus ini yakni Ferdy Sambo, Bharada E, KM, dan Bripka RR. (rmol)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigot Prabowo memperhatikan sorotan publik terhadap Satgas Khusus (Satgassus) Merah Putih yang belakangan jadi bahan perbincangan.

“Satgasus Polri, Kapolri sudah menghentikan kegiatan satgasus polri, jadi tidak lagi ada kegiatan Satgasus Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam (11/8).

Satgassus Merah Putih menuai sorotan publik seiring dengan ramainya kasus tewasnya Brigpol Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pasalnya, Irjen Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan dalam kasus tewasnya Brigpol Yosua itu pernah mengemban tugas sebagai Satgassus Merah Putih sejak tahun 2020.

Sambo tercatat pertama kali menjabat sebagai Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020, lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020. Saat itu Sambo masih mengisi posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Mantan presenter TV Rahma Sarita dalam video yang beredar mengulas Satgas yang dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri itu.

Satgassus Merah Putih ini, ungkap Rahma, juga sempat dipertanyakan sumber anggarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lantaran tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain.

“Masyarakat tidak tahu sumber (anggaran) darimana. Bahkan katanya PPATK pun tidak tahu aliran sumber dana di Satgassus Merah Putih ini,” ungkap Rahma.

Rahma menjelaskan, tugas yang dilakukan Satgassus Merah Putih tersebut ialah yang menjadi atensi pimpinan. Bisa menangani kasus baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi.

“Inilah yang membuat muncul spekulasi di tengah masyarakat, terutama netizen bahwa Satgassus ini sudah menjadi semacam mesin uang di Mabes (Polri) karena menjadi backup kasus-kasus besar terutama judi online,” ujar Rahma. (rmol)

SANCAnews.id – Ribuan massa buruh  dari berbagai elemen yang terdiri dari KSPSI, LEM-SPSI, KASBI, KPBI, SPSI Karawang, PPMI, FKI, KSBSI, SBSI, GSBI, dan yang lainnya mulai membubarkan diri dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, massa dari masing-masing simpul berduyun-duyun meninggalkan area gedung wakil rakyat.

Aksi unjuk rasa resmi ditutup dengan orasi oleh Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat.

Dalam orasinya, ia berterimakasih kepada seluruh buruh yang ikut aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Di samping itu, Jumhur menegaskan, berdasarkan kesepakatan dengan simpul pimpinan buruh bahwa aksi hari ini menolak audiensi atau kompromi dengan perwakilan DPR RI.

Namun, kata dia, pada bulan depan buruh kan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kita pimpinan buruh tadi sepakat tidak ingin kompromi dengan DPR. Tapi, bulan depan kita pastikan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari sekarang. Jakarta kita lumpuhkan ketika semua buruh bersatu mencabut Omnibus Law. Setuju?” tegas Jumhur.

“Setujuuu,” teriak massa.. (rmol)

SANCAnews.id – Pemerintah berencana akan melakukan ground breaking untuk proyek Ibukota Negara Indonesia baru di Penajam, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, anggaran hajatan lima tahunan Indonesia yang diminta KPU dan Bawaslu tidak cair maksimal. Pemerintah berdalih kondisi ekonomi yang saat ini tengah mengkhawatirkan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan jika pemerintah tega menunda Pemilu lantaran tidak memiliki anggaran besar, lantas menjalankan proyek IKN, maka hal tersebut akan memicu kemarahan rakyat, dan dianggap kebijakan yang blunder.

"Kalau proyek pemerintah berani mengambil keputusan menunda Pemilu itu blunder yang besar sekali, dan akan menghasilkan pukulan balik yang kuat sekali buat Pak Jokowi,” tegas Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan dengan tema Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi, Selasa (9/8).

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah jangan coba-coba untuk menunda Pemilu dengan alasan apapun. Pasalnya, rakyat akan murka dan tidak menutup kemungkinan peristiwa 98 akan kembali terjadi.

“Dan teman-teman menteri yang terlibat saya melihat ini dalam penghianatan terhadap demokrasi kita, dan itu berbahaya sekali. Kita akan bersuara sangat keras,” katanya.

Pihaknya meminta pemerintah agar mampu melihat urgensi dari sebuah kebijakan dan tidka mengorbankan Pemilu untuk kepentingan kelompok semata.

"Saya justru melihat kalau Pemilu sama IKN Ya mbok IK -nya yang ditunda karena IKN kan dari awal PKS menolak Tapi Pemilu itu bagian dari hak rakyat yang harus ditunaikan IKN bukan hak rakyat,” tutupnya. (rmol)