SANCAnews.id

SANCAnews.id – Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meminta maaf kepada para gamer yang dirugikan. "Jadi, mohon maaf teman-teman, pemain game. 

Saya juga pemain game, mohon maaf sementara waktu memang masih ada kendala dan mereka sedang melengkapi dan mereka berkomitmen segera mendaftar. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa cepat mendaftar," kata dia dalam konferensi pers Kominfo, Minggu (31/7/2022).

Menempatkan posisinya sebagai pemain game, pria yang akrab disapa Sammy ini mengaku kerap menghabiskan waktu senggangnya bermain game golf.

"Game saya itu game golf. Jadi kalau lagi santai saya main game golf. Saya juga merasakan (dampak dari pemblokiran), tapi aturan tetap harus ditegakkan, kalau tidak nanti negara dianggap plin-plan," tuturnya.

Sammy menambahkan, para gamer harap bersabar lantaran pihak Kominfo telah melakukan komunikasi lewat email dengan Steam, Dota, dan CS-GO. "Mereka bersedia untuk melakukan pendaftaran ulang ke PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)," tukasnya.

Saat ini, Steam sedang menyiapkan kelengkapan data dan kemudian akan diunggah dalam form pendaftaran PSE Kominfo. Dalam waktu dekat ini, Steam akan dicabut status blokirnya dan dapat digunakan kembali.

Sebagai informasi, Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 menjadi dasar hukum kewajiban perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, baik perusahaan lokal maupun asing, wajib mendaftar PSE Lingkup Privat ke Kominfo. 

Diketahui, Kominfo memberi batas waktu hingga 30 Juli kepada platform digital untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia.  

Data Kominfo per 31 Juli menunjukkan ada 9.039 platform atau layanan yang didaftarkan oleh 5.453 PSE  Pemblokiran sejumlah situs seperti; Yahoo Search, Dota 2, Paypal, Steam, Counter-Strike Global Offensive dan Origin, telah menuai kritik warganet.

Bahkan sampai Minggu, tagar #BlokirKominfo masih bertengger di trending topic Twitter Indonesia, begitu juga dengan kata PayPall dan Steam. (tvOne)

SANCAnews.id – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan angkat bicara perihal warganet ramai menuding deretan platform judi online yang terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Lewat konferensi pers yang dilaksanakan secara digital, pada Minggu (31/7/2022), Samuel menegaskan deretan aplikasi seperti Domino Qiu Qiu, TopFun dan Naruto Slugfestx, bukan judi online. "Saya sudah mendapatkan laporan terkait hal itu, ini hanya sebuah permainan, bukan judi.

Silakan download," kata Samuel. Mewakili pihak Kominfo dia mengaku sudah melakukan cek secara langsung, dimana pengguna tidak menggunakan uang bila piawai.

Dia juga menegaskan, bahwa masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan situs judi online ke Kemkominfo. "Kami sudah cek itu (Domino Qiu Qiu) permainan kartu domino, permainan online," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah warganet merasa kesal setelah pihak Kemkominfo memblokir sejumlah platform asing seperti Steam, Dota, Yahoo, hingga PayPal lantaran belum mendaftar ke PSE Kominfo.

Kekesalan semakin memuncak usai mengetahui deretan platform yang diduga judi online tak diblokir dan dapat diakses.

Hal ini juga menjadi pemicu ramainya tagar #BlokirKominfo hingga saat ini di Twiiter. Sementara melansir dari laman Kominfo, Domino Qiu Qiu dan TopFun terdaftar atas nama perusahaan Topfun Domino Qiu Qiu pada 28 Juli 2022. Sedangkan Naruto Slugfestx terdaftar atas nama perusahaan Hong Kong Yoyoo Technology Co Limited pada 28 Juli 2022. (tvOne)

SANCAnews.id – Warga menemukan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 dari Presiden, terkubur di sebuah lapangan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Dugaan sementara, perusahaan pengiriman JNE yang melakukan itu, karena lokasinya yang berada persis di depan gudang perusahaan tersebut. 

Tumpukan sembako itu pertama kali diketahui warga setempat yang juga sebagai ahli waris tanah tersebut yang mendapatkan informasi dari pegawai perusahaan pengiriman tersebut.

"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE, ada pemendaman sembako, kemudian saya telusuri," kata warga Rudi Samin, sebagaimana dikutip dari viva, Minggu 31 Juli 2022.

Rudi mengungkapkan, orang dalam itu menceritakan pernah diperintahkan langsung oleh orang perusahaan untuk membawa serta menimbun sembako bantuan tersebut. "Yang bersangkutan mengaku pernah diperintahkan bawa sembako ke dalam mobil besar oleh koordinatornya," kata Rudi.

Rudi pun lantas menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan menerjunkan alat berat untuk menggali hamparan tanah tersebut. "Saya penasaran, saya cari sampai tiga hari, dengan menggunakan beko, dan benar ada sembako ditimbun," kata Rudi.  "Infonya satu kontainer, tapi belum tahu berapa banyak," tambahnya.

Rudi menemukan di beberapa tumpukan tertulis bantuan presiden yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial untuk bantuan tahun 2020. "Infonya bantuan ini untuk luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan NTT," kata Rudi.  Rudi belum mengetahui apa motif dari perusahaan JNE itu menimbun bantuan presiden tersebut.

"Alangkah sayangnya pada saat itu kan 2020 masyarakat indonesia lagi susah terdampak pandemi, tapi kok ini malah dipendam, kalau tidak layak kan bisa dibuatkan berita acara ditukar dengan yang masih layak agar bisa dibagikan," katanya.

Atas kejadian ini, pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian, "Ini perbuatan melanggar hukum. Semoga bapak presiden mendengar, adanya pemendaman sembako," kata Rudi. (tvOne)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap gagal pajak terhadap fungsi Istana Negara dengan berkumpul bersama para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan, tidak ada urgensi para relawan berkumpul di Istana Kepresidenan Bogor.

"Secara eksistensi dan esensi saya kira ada unsur menggoda relawan tetap mendukung Jokowi dan saya nilai ada harapan untuk tiga periode. Bagi saya ini drama Jokowi setelah di periode pertama dan di akhir periode kedua baru dia mengundang berkumpul para pendukungnya," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/7).

Jerry pun mempertanyakan beberapa hal terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan para relawannya yang mendukung saat Pilpres 2019 lalu di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (29/7).

Hal yang ditanyakan Jerry yakni anggaran untuk pertemuan relawan dengan Jokowi bersumber dari mana. Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan apakah anggaran bersumber dari negara atau pribadi.

"Dan ini agenda apa? Tiga periode atau bagaimana lantaran masa jabatan Jokowi tinggal 2 tahun. Atau berkumpulnya para relawan akan diarahkan mendukung Ganjar?" tanya Jerry.

Seharusnya kata Jerry, Jokowi harusnya mengundang para relawan di rumah pribadinya, bukan di Istana Negara yang merupakan fasilitas negara.

"Ini kan urusan pribadi bukan urusan negara jadi aneh saja Jokowi mengumpulkan mereka. Bagi saya sebaiknya relawan ini dibubarkan sebelum kepemimpinan Jokowi berakhir," kata Jerry.

Karena kata Jerry, jika dilihat fungsi Istana Negara, maka Jokowi melakukan sebuah kesalahan fatal. Di mana, fungsi Istana Negara adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara.

"Istana menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasional, dan tempat jamuan. Tapi ini Jokowi langgar," pungkas Jerry. (**)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan relawannya dianggap melanggar etika politik karena melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor yang merupakan fasilitas negara.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, baik relawan maupun Presiden Jokowi melanggar etika politik dikarenakan melakukan pertemuan di tempat fasilitas negara.

"Keduanya melanggar etika politik," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/7).

Dian yang juga merupakan akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini merasa heran, karena relawan malah menjerumuskan Jokowi.

Menurut Dian Permata, jika ingin melakukan pertemuan dengan Jokowi, maka seharusnya dilakukan di luar Istana.

"Sedari awal, Jokowi menerapkan politik fatsun etika politik. Seperti tidak boleh rangkap jabatan. Ini mengherankan, di akhir masa jabatan Jokowi, justru relawan yang membuat blunder soal fatsun etika politik Jokowi," pungkas Dian. (*)