SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan ditomboki pemerintah Indonesia atas permintaan China karena faktor balas budi.

Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/7).

Huda menjelaskan, faktor balas budi yang dimaksud sebagai akibat dari pembebanan cost overrun proyes KCJB yang diminta China kepada pemerintah Indonesia adalah terkait impor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Hal ini ada hubungannya dengan permintaan Pemerintah Indonesia yang meminta China menambah impor CPO dari kita," ujar Huda.

Permintaan impor CPO Indonesia bisa ditingkatkan China telah disampaikan oleh Menteri Kooridnator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan sudah mengumumkan bahwa China telah berkomitmen menambah pembelian atau impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton.

Maka dari itu, Huda memandang pembebanan biaya cost overrun proyek KCJB kepada pemerintah Indonesia sangat erat kaitannya dengan permintaan impor CPO tersebut.

"Makanya China meminta Indonesia nombok biaya yang bengkak dari KCJB," demikian Huda menambahkan.

Cost overrun proyek KCJB diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 persen dari total anggaran semula yang sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. (*)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate diserang warganet usai kementeriannya memblokir sejumlah situs legal yang cukup sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Sejumlah situs yang diblokir Kominfo antara lain PayPal, Epic Games, Steam, hingga Origin. Hal itu akibat dari aturan soal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Aturan PSE yang dibuat Kominfo dinilai telah banyak merugikan masyarakat, termasuk menghilangkan mata pencaharian.

"Dengan hormat buat Pak Johnny G. Plate, kebijakan kementerian bapak dan anak-anak buah Bapak telah membuat sengsara banyak orang-orang. Seharusnnya tindakan yang lebih persuasif ke arah perusahaannya!, bukan ke pengguna yang mencari nafkah melalui industri kreatif plus transaksi digital. Shame," tulis akun Twitter @ir98100993, Sabtu (30/7/2022).

https://twitter.com/ir98100993/status/1553248278086500353 

"Menkominfo Johnny G. Plate telah gagal, kebijakan yang diambil memblokir steam merasa aneh. Kami kecewa dengan Bapak Johnny G Plate. Saya mewakili Suara Developer game sangat kecewa," kata akun @Bintang60936187.

https://twitter.com/Bintang60936187/status/1553245843251429376 

Bahkan, sejumlah netizen juga menyerukan untuk memboikot Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Pemilu 2024. Sebagai informasi, Johnny adalah politikus dari Partai NasDem dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai. 

"Blokir NasDem PDIP 2024 #BlokirKominfo," tulis akun @IndoClonezz74.

https://twitter.com/IndoClonezz74/status/1553303223548923909 

"Johnny G. Plate adalah Menteri Jokowi junto mantan timsesJjokowi junto politisi NasDem. Sekilas info. Mungkin anak gamers belom tau," tulis akun @Tan_Mar3M

https://twitter.com/Tan_Mar3M/status/1553300616474009600 

"Menterinya dari NasdDm, yang milih orang PDIP...Catet ya!" kata @kristiawanBA.

https://twitter.com/kristiawanBA/status/1553299132009181184.  (tvOne)

SANCAnews.id – Selama menjadi ajudan Irjen Ferdy Sambo, almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J diperlakukan sama dengan ajudan lainnya. Mulai dari dibelikan pakaian hingga sepatu.

Pengakuan ini sudah disampaikan oleh para ajudan ke Komnas HAM saat pemeriksaan beberapa hari lalu.

Kuasa hukum keluarga Irjen Ferdy Sambo, Arman Haris mengungkapkan berdasarkan pengakuan para ajudan, Brigadir J juga pernah diajak foto keluarga bersama Ferdy Sambo. Namun, belakangan sikap Brigadir J diduga ada yang berbeda. Brigadir J bahkan pernah ditegur oleh sesama ajudan Ferdy Sambo lantaran memakai barang milik istri Sambo yakni PC.

"Pernah Josua juga ditegur karena pakai parfumnya Ibu PC (Putri Candrawathi). Ini semua yang disampaikan oleh Adc. Saya juga menunggu hasil yang disampaikan dari ajudan ke Komnas HAM. Kan sudah diperiksa semua,” ujar Arman saat dihubungi, Sabtu (30/7).

Bukan hanya itu, perlakukan aneh yang ditunjukkan Brigadir J dan sempat kepergok lagi oleh sesama ajudan yakni sempat menodongkan senjata api miliknya kepada foto Ferdy Sambo.

“Informasi dari ajudan, bahwa Josua diduga pernah mengarahkan senjatanya ke foto Pak Kadiv Propam (Irjen Sambo). Itu ditegur juga oleh ajudan. Saya tidak tanya lagi sering apa tidak (dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo). Tapi pernah,” kata Arman.

Diketahui, Komnas HAM sudah memeriksa ajudan Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu termasuk Bharada Richard Elizer atau Bharada E. Selain memeriksa ajudan, Komnas Ham akan melakukan pengecekan hasil uji balistik dan DNA Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. Pengecekan tersebut akan dilakukan pekan depan. 

"Terkait pemeriksaan balistik maupun DNA maupun yang lain-lain memang minggu depan kami akan jalani itu, tentu saja terkait balistik misalkan, apakah puslabfor udah selesai dan sebagainya, DNA apakah selesai dan sebagainya itu yang akan kami tanyakan," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangannya di Komnas HAM, Jumat, 29 Juli 202. (rmol)

SANCAnews.id – China Development Bank (CBD) minta Indonesia ikut menanggung biaya pembengkakan yang timbul akibat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menanggapi hal ini, Deputi Bidan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih menangani pembengkakan biaya yang ditimbulkan dari pembangunan KCJB.

"Memang beberapa waktu lalu disampaikam permasalahan cost overrun. Mengenai cos overrun ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga di cover oleh pemerintah Indonesia," ungkap Wahyu dalam konferensi pers pada Selasa ( 26/07/2022).

Wahyu juga menegaskan bahwa saat ini pembangunan kereta cepat sudah hampir selesai rekonstruksinya, hanya tinggal membangun stasiun di titik yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.

Berdasarkan hasil perkembangan saat ini, pemerinta optimis bahwa pembangunan kereta cepat akan selesai dalam waktu satu tahun mendatang sehingga langsung bisa digunakan saat itu juga.

Diketahui sebelumnya, presiden Jokowi dan presiden China Xi Jinping telah menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara CBD dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2016 silam.

Dalam proses pembangunannya, anggaran kereta cepat mengalami pembengkakan. Bahkan pada September 2021, anggaran kereta cepat mencapai Rp. 114,24 trilliun padahal anggaran yang dianggarkan hanya Rp. 86,67 trilliun. (suara)

SANCAnews.id – Gelar aksi unjuk rasa, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap antek-antek yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel yang menjerat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, Mardani H. Maming.

Hal itu merupakan tuntutan yang disampaikan oleh KAKI Kalsel saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat siang (29/7).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, sekitar 25 orang yang mengenakan seragam warna hitam bertuliskan KAKI Kalsel. Mereka  menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa tiga spanduk tuntutan dan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat Maming yang juga merupakan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) non-aktif.

Selain itu, massa aksi juga membawa bendera Merah Putih dan membawa mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Mardani H. Maming agar KPK tidak masuk angin," ujar sang orator seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (29/7).

Aksi ini pun dilakukan bertepatan sehari setelah Maming resmi ditahan oleh KPK pada Kamis malam (28/7).

"Tangkap antek-antek yang terlibat dalam kasus suap IUP di Kabupaten Tanah Bumbu," tegas sang orator. (*)