SANCAnews.id

SANCAnews.id – Hari pertama masuk sekolah kegiatan vaksinasi kembali terjadi di sekolah-sekolah dan salah satunya di SDN 30 Airdingin kelurahan Balai Gadang oleh pihak Puskesmas Airdingin tanpa pemberitahuan kepada orang tua wali siswa.

Pasalnya, petugas kesehatan yang menerapkan vaksin tampaknya tidak memeriksa kesehatan anak-anak yang seharusnya divaksinasi, Selasa 12-07-2022.

Salah satu orang tua siswa SA menolak anaknya divaksinasi campak karena vaksin untuk kesehatan anaknya tidak diuji karena petugas kesehatan dari dokter PUSKESMAS tidak melakukan pemeriksaan kesehatan untuk anak yang divaksinasi.

"Anak kami tidak perlu divaksin karena tidak ada pemeriksaan dulu dan tiba-tiba disuntikan dan jika terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab," katanya.

"Bagaimana bisa dipercaya, sedangkan kita sebagai orang tua tidak melihat atau menerima pemberitahuan adanya vaksin,” tambahnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, pembayaran saja belum tentu baik dan apa lagi yang gratis.

Mengenai ketersediaan vaksin di SD Negeri 30, saat dikonfirmasi kepala sekolah mengatakan karena waktu yang diberikan oleh PUSKESMAS sangat singkat, kepala sekolah tidak bisa menyampaikannya kepada orang tua.

“Kita bisa tahu waktunya vaksin sangat pendek sehingga tidak dapat untuk memberitahu orang tua dan saya sebagai kepala sekolah harus menerimanya karena ini program dari kesehatan untuk sekolah,” kata kepala sekolah SDN 30 Airdingin.

Lain halnya dengan Kepala PUSKESMAS Airdingin Alfera Angraini yang mengatakan bahwa vaksin yang diadakan di SDN 30 telah diberitahukan ke pihak sekolah pada 10 Juli 2022 agar petugas dapat melaksanakannya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Kami sebagai petugas di Puskesmas sudah sesuai dengan apa yang kami lakukan karena kami sudah memberitahu pihak sekolah terlebih dahulu,” ujarnya.

Menanggapi kejadian ini, Abd. Azis selaku Koordinator Investigasi Lembaga KANNI-POLRI berkomentar karena masalah kesehatan, jangan sampai anak-anak Sumbar tidak keracunan karena kakinya pernah mengalami beberapa bulan bengkak selesai divaksin dan untungnya sekarang sudah sembuh.

"Kami berharap yang berkompeten di bidangnya masing-masing berhati-hati dengan pekerjaan yang diembannya karena tugas yang diembannya akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari, bahkan di akhirat nanti,” jelasnya. (sanca)

Tonton Videonya: 

SANCAnews.id – Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang diumumkan Presiden Joko Widodo diperkirakan tidak akan berumur panjang. Pasalnya, kebijakan tersebut justru berdampak buruk pada daerah penghasil sawit.

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Andi Muhammadyah memperkirakan, kebijakan larangan ekspor CPO itu akan berakhir setelah amsa libur lebaran.

"Pelarangan ekspor CPO tidak akan lama, paling juga habis lebaran dibuka kembali, karena perekonomian butuh bertumbuh dan lapangan kerja baru juga dibutuhkan akibat dampak Covid-19 yang sudah menyebabkan PHK besar besaran," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (3/5).

Dikatakan Andi, pelarangan ekspor CPO tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah di dalam negeri.

Kalaupun terjadi kenaikan harga di pasaran, lanjutnya, masalah tersebut sudah diberikan solusi melalui jaring pengaman sosial berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah.

"Perlu dicatat juga, didasarkan kebutuhan fisik mininum untuk seorang buruh dengan istri dengan dua anak membutuhkan 0,78 liter minyak goreng seminggunya," terangnya.

"Artinya sebulan hanya dibutuhkan 3,12 liter, dengan BLT Rp 100 ribu rupiah perbulan sudah terpenuhi 2 liter minyak goreng untuk keluarga penerima BLT. Sementara sisanya tentu ditutup dengan pengeluarannya setiap bulan yang hanya dibutuhkan untuk membeli 1,12 liter minyak goreng," katanya lagi.

Selain merugikan petani sawit, Andi mengatakan, larangan ekspor CPO juga akan menguntungkan negara tetangga yang juga penghasi minyak sawit.

"Dampak larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng Indonesia akan menyebabkan penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain seperti Malaysia," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Silaturahmi Idulfitri yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediaman Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menjadi topik hangat di kalangan politisi.

Salah satu yang membahas itu, adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dia bertanya, kenapa silaturahmi itu tidak dilakukan juga oleh Prabowo ke kediaman Wakil Presiden Maruf Amin.

Pasalnya, baik Megawati dan Maruf Amin sama-sama berada di Jakarta saat hari lebaran.

"Ijin bapak, kenapa bapak tidak silaturahim ke Pak Kiai Maruf Amin," cuit Fahri Hamzah di akun Twitter pribadinya, Selasa (3/5).

Fahri mengatakan, dengan silaturahmi pada Maruf Amin, setidaknya Prabowo akan mendapatkan doa dari kiai sepuh Nahdlatul Ulama itu untuk melancarkan hajat menjadi Presiden 2024.

"Beliau juga ada di Jakarta kemarin dan bisa doakan bapak lancar jadi capres. Sekedar nanya mewakili wartawan tanpa surat kabar," demikian Fahri. (rmol)

SANCAnews.id – Pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, bisa jadi turut membahas posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Pasalnya, belakangan ini LBP banyak dikritisi oleh para petinggi PDIP. Banteng moncong putih nampaknya sudah tidak menginginkan LBP lagi dalam kabinet Presiden Jokowi lantaran terlalu dominan dalam berbagai urusan.

Begitu analisa pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyinggung ihwal pertemuan dua ketua umum partai besar tersebut, Selasa (3/5).

"Indikasi itu dapat dilihat dari sebelum bertemu Megawati, Prabowo terlebih sahulu bertemu Presiden Joko Widodo di Yogyakarta. Hal ini menguatkan dugaan Prabowo membawa misi untuk menyelesaikan persoalan memanasnya hubungan PDIP dengan Jokowi akibat dominannya peran LBP,” kata Jamiluddin.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, Presiden Jokowi nampaknya meminta Prabowo Subianto untuk meluluhkan hati Megawati. Indikasi itu, bisa menjadi benar karena dalam pertemuan itu juga dihadiri Kepala BIN Budi Gunawan.

"Sosok ini sangat dipercaya Megawati sehingga menguatkan dugaan ada hal genting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Jadi, Prabowo diduga membawa misi dari Jokowi untuk dapat menyelesaikan persoalan LBP. Harapannya, Megawati dapat menerima LBP tetap ada di kabinet Jokowi,” katanya.

Menurutnya, hal itu perlu bagi Presiden Jokowi, karena tidak ingin kehilangan PDIP sebagai partai utama koalisi.

"Bagi Jokowi, tanpa PDIP kabinetnya akan rapuh. Hal ini tentu tidak dikehendaki setidaknya hingga berakhirnya mas jabatannya pada tahun 2024,” imbuhnya.

Sementara itu, jika Presiden Joko Widodo kehilangan LBP maka kabinet Indonesia Maju tidak akan lagi kokoh.

"Jokowi juga tidak ingin kehilangam LBP. Karena LBP bagi Jokowi adalah pilar utama kabinet yang dipimpinnya. Tanpa LBP, kabinetnya juga akan rapuh,” katanya.

"Tampaknya misi itulahnya yang dibawa Prabowo ke Teuku Umar. Masalahnya apakah Prabowo berhasil? Kiranya waktu yang akan menjawabnya,” pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Sudah menjadi hal wajar jika silaturahmi Idulfitri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jakarta memunculkan banyak spekulasi di kalangan politisi.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma mengatakan, spekulasi itu menjadi semakin wajar karena Prabowo sebelum bertemu Megawati, juga menemui Presiden Joko Widodo di Istana NEgara Yogyakarta.

“Meski Pak Prabowo mengaku pertemuannya dengan Presiden Jokowi cuma bersilaturrahmi dan berbincang ringan sambil makan bakso, opor dan tempe bacem, tapi kita tidak bisa menutup munculnya macam-macam anggapan atas apa yang tersembunyi di balik pertemuan itu,” ujar Lieus kepada wartawan, Selasa (3/5).

Pasalnya, kata Lieus, apa yang berlangsung di Yogyakarta itu bukan hal yang biasa. Pasalnya, selama ini Presiden Jokowi selalu berlebaran dan menerima kunjungan para menteri di Jakarta dan di kediamannya di Solo.

"Tapi kini dia malah Sholat Ied dan berlebaran di Yogya. Ditambah pula, hanya Menhan Prabowo Subianto yang diterimanya di hari lebaran pertama itu. Tentu ini pasti ada apa-apanya,” katanya.

Lanjut Lieus, usai bertemu Presiden Jokowi, Prabowo langsung terbang ke Jakarta dan bertemu Megawati Soekarnoputri.

“Menurut saya ini hal yang tidak biasa. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan mantan Kepala BIN, Syamsir Siregar yang meminta masyarakat memperhatikan situasi setelah lebaran,” jelas Lieus.

Sama dengan kunjungannya ke Presiden Jokowi, kata Lieus lagi, Prabowo juga mengaku kedatangannya ke kediaman Megawati adalah untuk bersilaturrahmi dalam rangka lebaran Idul Fitri.

Dia menengarai pasti ada agenda amat serius yang dibicarakan ketiga tokoh tersebut di balik silaturrahmi Idulfitri tersebut.

“Semoga yang dibicarakan mereka menyangkut hajat hidup rakyat dan terkait dengan hal-hal penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara,” harap Lieus.

Apalagi, tambah Lieus, Prabowo Subianto sendiri hanya mengatakan dirinya dan Presiden Jokowi optimistis menghadapi tahun yang akan datang tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan optimistis itu.

Disinggung apa bentuk riil dari harapannya itu, Lieus mencontohkan sejumlah isu dan kegaduhan politik yang berkembang akhir-akhir ini.

“Ya, dari soal kenaikan harga-harga sampai reshuffle menteri dan pembantu presiden yang suka buat gaduh itu,” pungkasnya. (rmol)